Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void."

"Dengan tertautnya hukum asing dengan hukum Indonesia, maka perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing adalah permasalahan HPI. Sebagai permasalahan HPI, pertama-tama maka perlu diketahui hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut. Dalam hal pekerjaan dilakukan di Indonesia, maka diketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut adalah hukum Indonesia yang merupakan ldquo;kaidah super memaksa rdquo;. Setelah diketahui hukum Indonesia yang berlaku, maka menarik untuk dikaji adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang secara konsisten diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dengan munculnya polemik atas kasus Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari yang membatalkan perjanjian karena tidak berbahasa Indonesia, skripsi dengan jenis penelitian yuridis-normatif ini akan membandingkan akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, khususnya perjanjian kerja dengan TKA. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, khususnya akibat hukum beralihnya PKWT menjadi PKWTT dalam kasus ketenagakerjaan karena adanya kontradiksi antara Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh sebab itu, hasil skripsi ini menyarankan untuk segera mengundangkan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 agar terjadi kepastian akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Lebih lanjut, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu terkait kontradiksi Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4, untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi TKA di Indonesia.

---

Employment agreement between Indonesian legal entity and a foreign worker is an issue of PIL, with their respective nationality as the connecting factor. As an issue of PIL, it is necessary to know the applicable law for such employment agreement. Because the place of work is in Indonesia, Indonesian law applies to the employment agreement as mandatory rules of law. As Indonesian law applies to the agreement, it is mandatory for the agreement to use Indonesian language by virtue of Law No. 24 Year 2009 and Law No. 13 Year 2003. After the verdict of Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari case, which nullified an agreement for not being written in Indonesian language, this thesis will compare such legal consequences in employment cases. The result of this thesis shows inconsistency of the legal consequences on such violation, notably towards the change of PKWT fixed term employment agreement into PKWTT permanent employment agreement because of the contradiction of provision in Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4 Law No. 13 Year 2003. Therefore, the author stresses the need of the implementing regulation of Law No. 24 Year 2009 to ensure legal certainty regarding the mandatory use of Indonesian language in a contract. Furthermore, the author believes that it is necessary to conduct an assessment of Law No. 13 Year 2003 regarding the contradiction of Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4, to prevent abuse and exploitation of foreign worker in Indonesia."

"Teks ini berisi uraian sekitar perjanjian antara Sultan Hamengkubuwana dengan Kumpeni; antara kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dengan Kumpeni; kontrak perjanjian antara Sultan Hamengkubuwana III dengan Inggris; kontrak perjanjian antara Raja Surakarta dengan Inggris; nama serta jumlah abdidalem yang tidak ikut pergi ketika terjadi pemberontakan Dipanegara; daftar nama raja berikut masa pemerintahan dan saat wafatnya; daftar silsilah dari Abu Sakya sampai putra Sinuhun Sultan Hamengkubuwana V. Naskah ini diterima Pigeaud dari Ir. Moens di Kuta Gedhe, Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 1930, dan telah dibuat ringkasannya oleh-Mandrasastra pada bulan Desember 1931 (h.i)."

"Buku ini merupakan salinan Serat Perjanjian Dalem ingkang Sinuhun Kangjeng Paku Buwana IV dengan pemerintahan Inggris. Di samping itu juga Serat Perjanjian Susuhunan Paku Buwana VII dengan pemerintahan Tuwan Mister Johan Frederick Walfrafen van Nes."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACTThis thesis covers the analysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the concept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase right. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the verdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo caused the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descriptive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty before the court."

"Skripsi ini membahas tentang Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang dalam tiga pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok bagi Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutannya. Pembahasan kedua adalah mengenai kedudukan Hak Cipta dari perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Pembahasan ketiga adalah permasalahan yang dihadapi dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia bagi perjanjian utang piutang dilakukan dengan menentukan identitas Hak Cipta dalam rangka pembuktian dan nilai dari Hak Cipta tersebut karena identitas Hak Cipta dan nilai Hak Cipta tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah juga menyarankan pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MaPPI merumuskan Standar Penilaian Hak Cipta untuk Tujuan Penjaminan Utang dan Standar Profesi Penilai Hak Cipta sehingga Bank Indonesia dapat mengakui Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dan dengan demikian perbankan dan Lembaga jasa keuangan nonbank dapat menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

---

This research discusses about fiduciary on Copyright in loan agreement. This thesis mainly focuses on three discussions. The first discussion is about The Loan Agreements as The Main Agreement for the Fiduciary Agreement which is The Following Agreement. The second discussion is about the state of Copyright in Private Law of Indonesia. The third discussion is the problem faced in the imposition of a Fiduciary Guarantee on Copyright for loan agreement. This research is a doctrinal research based on the related literatures.

The results regarding this thesis are to state The Copyright identity in the framework of proof and the value of copyright because the Copyright identity and Copyright value are listed in the Fiduciary Guarantee Certificate. In addition, the results of this study are also suggesting the government through the Financial Professional Development Center in collaboration with the Indonesian Professional Appraisal Societ or MaPPI to formulate a Copyright Assessment Standard for Fiduciary Purpose and Standards Copyright Appraisal Professionals so that Bank Indonesia can recognize Copyright as an object of fiduciary and thus banks and nonbank financial services can accept copyright as an object of fiduciary."

"Tesis ini membahas tentang ajaran Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Meskipun tidak diatur dalam sebuah hukum positif, Ajaran Penyalahgunaan keadaan seringkali ditemukan dan menjadi dasar pada putusan hakim. Lalu bagaimana pengaturan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia? Tesis ini akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan. Bahwa dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundangan, tidak dikenal adanya ajaran ataupun adanya pengaturan mengenai Penyalahgunaan Keadaan, yakni sebagai alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak salah satu pihak dalam membuat suatu perjanjian. Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Namun dalam memutus sebuah perkara, Hakim dapat menemukan hukum dengan didasarkan adanya ajaran hukum yang berkembang, dalam hal ini, Hakim menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dan dengan adanya pengaturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, maka Hakim dalam memutus dan mengadili perkara memiliki keseragaman akan syarat-syarat yang termasuk atau tergolong kepada Penyalahgunaan Keadaan.

---

This thesis discusses of Abuse of Circumstances Doctrine as a reason of the annulment of agreement in Contract Law in Indonesia. Although the doctrine not regulated, it often found in judge verdict. Then, what legal basis for the doctrine in Indonesia law system? This thesis will be discussed by using research methods to analyze the law-norms, which is found in a legislation and also in various verdict. The Indonesian law system, in particular legislation, has not been regulated the doctrine of the abuse of circumstances, hence, the reason for the annulement of the contract by a party who did not full-freely act in a contract. Yet in a matter decided, the Judge can find the law to be based legal developed, in this case, the judge uses the doctrine of abuse of circumstances. Therefore, there should be arrangements regarding abuse of the circumstances doctrine into a regulation, so the judge in the verdict and will have consistency conditions that include or belong to the abuse of circumstances."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian kerja PT X dan penerapan jenis perjanjian kerja yang digunakan oleh PT X terhadap pekerja/buruhnya yang bekerja sebagai arsitek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja PT X telah memenuhi syarat sahnya perjanjian namun belum tepat dalam menggunakan jenis perjanjian kerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan arsitek tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan PKWT, tidak lengkapnya identitas perusahaan dan pekerja/buruh, adanya masa percobaan dan PKWT yang belum dicatatkan. Akibatnya, perjanjian kerja PT X demi hukum berubah menjadi PKWTT.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the validity of the work agreement in PT X and the implementation of the work agreement that is used by PT X against its labor who work as an architect. This thesis uses normative juridical research. According to the result of the research, work agreement in PT X has fulfilled the requirements of the validity of the contract but has not used appropriately on the type of the work agreement. This happened because architect work is not included in the type of the work which is allowed to use fixed term work agreement, the incompleteness of the identity of the company and the labor, the presence of the probation, and fixed term work agreement which has not registered. Consequently, fixed term work agreement in PT X legally change to non fixed term agreement."

"ABSTRAKAbstrakTesis ini membahas mengenai pengaturan pengecualian penetapan harga pada perusahaan patungan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999, perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha adalah dilarang karena dapat menghambat persaingan. Namun selanjutnya disebutkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 aturan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian penetapan harga yang dilakukan di suatu usaha patungan. Oleh karena itu akan diteliti sejauh mana batasan dari pengecualian perjanjian penetapan harga tersebut. Dalam tesis ini diuraikan contoh perjanjian penetapan harga yang baru-baru ini terindikasi oleh KPPU, yang dilakukan oleh kedua perusahaan telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata dan PT. Indosat Ooredoo dengan membentuk suatu usaha patungan yang bergerak dalam usaha membangun jaringan yaitu PT OIS. Pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki dugaan terhadap perjanjian penetapan harga telah mengalami pergeseran menjadi rule of reason, dalam hal ini melihat kepada dampak pengecualian perjanjian penetapan harga terhadap usaha patungan yaitu apabila dapat menciptakan efesiensi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya juga mencakup wawancara.

---

ABSTRACTAbstractThis thesis analyzes about exempted price fixing regulation in joint venture company in Article 5 paragraph 2 Law no. 5 of 1999. According to Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 1999, price fixing among business competitors is prohibited because can restrict competition. But, in the next Article 5 2 stated that this provision shall not be applicable to a price fixing agreement that entered into the context of a joint venture. Therefore, it will be examined to what extent in such price fixing can be exempted. In this thesis, there rsquo s an example of a recent price fixing agreement indicated by KPPU, conducted by two of telecommunication companies, PT. XL Axiata and PT. Indosat Ooredoo by establishing a joint venture company aimed at providing network services, PT. One Indonesia Synergy PT. OIS . The approach used to investigate the alleged price fixing agreement, has changed into the rule of reason, in this case looking at the impact of the exempted price fixing in joint ventures if can create efficiency and raise up social welfare. The method used in this study is normative juridical by using secondary data which also includes interviews. "