Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia. Sehingga lingkungan hidup terus dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pemanfaatan lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlunya perlindungan dan perlestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pajak lingkungan.

---

Environment as an important element in supporting human life. So that the environment continues to be used by humans to meet their needs. Not infrequently the use of environmental negative impact on the environment. To the need for environmental protection and perlestarian by the government. One form of government policy in preserving and protecting the environment is by implementing environmental taxes."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Fiskus yang mewakiii pemerintah.Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini penerapannya masih sangat Iambat atau belum optimal dan pada dasarnya Wajib Pajak sebenamya takut dengan sanksi pidana perpajakan apabila diberlakukannya sanksi pidana ini secara tegas. Pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan yaitu apabila dilihat dari hasil analisa pnelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan.Kesimpuian dari hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana ini, hal ini disebabkan oleh DJP sendiri lebih menitikberatkan kepada Sanksi Administrasi, selain itu rnasih terdapat hambatan juga di kurang profesionalnya aparat pajaknya itu sendiri, koordinasi yang lemah antar lembaga yang menangani tindak pidana pajak dan juga administrasi pajak serta sistem informasi yang belum baik di Direktorat Jenderal Pajak.

---

This research is meant to respond to the substance of problem regarding implementation of criminal sanction made by the General Directorate of Taxation in preserving law upon taxpayer committing felony in taxation, whether the sanction meant as shock therapy and what is the implication of the sanction toward taxpayer compliance.

Method used in this research is qualitative approach. The research is made based on interviews with informer related to criminal sanction such as taxpayers, tax consultants, and Fiskus representing government.

The result of the research explained the criminal sanction applied in Indonesia and its implementation which is still very dawdling and not optimal, whereas the taxpayer in fact is atiaid of the criminal sanction related. The influence of criminal sanction toward tax-compliance showed by research result illustrated no significant influence.

The research concludes that the General Directorate of Taxation is not consistent in implementing the sanction. This is caused where DIP itself tend to focused on administration sanction as well as other obstacles in the lack of professionalism of tax enforcement units, weak coordination between tax-related-institution and tax administration and information system that is not solid yet."

"Permasalahan penerapan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemerintah selalu saja menjadi sorotan dan perhatian setiap pelaku usaha maupun para praktisi termasuk kalangan akademisi untuk dikritisi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kepastian hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masalah perpajakan selalu terkait erat dengan usaha atau bisnis maupun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang ada. Peranan politik hukum dalam rangka menyeimbangkan kepentingan pemerintah (baca : negara) dengan kepentingan masyarakat yang terkena pajak menjadi penting untuk dipahami agar terjadi harmonisasi antara keduanya. Sejak tahun 1951, Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan nama sebelumnya yaitu Pajak Penjualan. Prinsipnya adalah mengenakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai obyek pajak apabila terjadi suatu transaksi atau penjualan atas barang atau jasa.Penelitian ini meninjau politik hukum penerapan atau pengenaan pajak pada saat itu diteruskan sampai dengan saat ini dengan nama Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah, termasuk penundaon penerapannya di daerah pabean tertentu yang dimaksudkan agar pelaku dunia usaha mau berinvestasi di daerah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian secara khusus akan penegakan hukum (law enforcement) dalam beberapa kasus menjadi sorotan penting dalam konteks keadilan dan kesamaan hak Wajib Pajak dan fiskus atas ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui cara penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai politik hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia."

"Investasi yang ada di dalam suatu negara dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan investasi agar terarah dan terdapat kepastian hukum. Pada skripsi ini akan membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadi bagian dari kewajiban pada perusahaan baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari kegiatan investasi adalah adanya ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup (biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digunakan dana reboisasi dalam bidang kehutanan sebagai analisis pajak lingkungan. Analisis terhadap dana reboisasi, menghasilkan bahwa terjadi penyalahgunaan fungsi dana reboisasi, untuk itu disarankan menggunakan pajak lingkungan sebagai pengganti mekanisme pencegahan kerusakan hutan.

---

Existing investments in one country can be an indicator of economic growth. Therefore government establishing a legislation to regulate investment activities to be directed and there is legal certainty. In this mini-thesis (skripsi) will discuss how the idea of environmental taxes to be part of the obligation on investment companies both foreign and domestic. As we know the negative impact of the investment activity is a threat to damage the environment (external costs). As comparison, the use of reforestation funds in forestry as the analysis of environmental taxes. Analysis of the reforestation fund, generating functions that occur misuse of reforestation funds, it is advisable to use environmental taxes as a substitute mechanism of prevention of forest damage."

"Skripsi ini membahas dasar pertimbangan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, permasalahan yang timbul atas penerbitan Form DGT, dan penolakan Form DGT yang terjadi pada kasus yang di alami oleh PT MBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan design deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa penerbitan Form DGT adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melindungi pihak Pemotong/Pemungut Pajak dari praktik treaty shopping. Namun hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Peraturan ini juga belum memenuhi prinsip kemudahan administrasi.

---

This thesis discusses the basic considerations in the issuance of Form DGT as a Certificate of Domicile, the problems arising on the issuance of Form DGT, DGT Form and rejection that occurs in the case experienced by PT MBI. This study used a qualitative approach, qualitative data analysis techniques with a descriptive design. Researchers concluded that the issuance of Form DGT is to facilitate the inspection process and protect the withholder tax payer from the treaty shopping. But this raises problems that occur in the field. However, this rule has result the problem in the implementations."