Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaporan keuangan atas transaksi penyaluran dana zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui jejaring OPZ. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif eksplanatori melalui penggambaran yang bersifat umum. Penelitian diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak terkait, dan melalui observasi atas peraturan, karya tulis lain, dan buku akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait transaksi penyaluran dana zakat melalui salah satu jejaring OPZ menunjukkan penerapan pengendalian internal masih perlu mendapat perhatian khusus dalam hal otorisasi dan dokumen pendukung yang memadai, sedangkan dalam hal pelaporan menunjukkan pengungkapan yang memadai perlu ditingkatkan terkait informasi jumlah penyaluran dana zakat yang belum dipertanggungjawabkan.

---

This study aims to determine the procedures and financial reporting of transactions

disbursement of zakat on business Zakat Organisation (OPZ) through a network of OPZ. This study used a descriptive explanatory research design through the depiction of a general nature. Were obtained through an interview process with the relevant stakeholders, and through observation of the rules, other writings, and accounting books. The results showed that the distribution of Zakat funds through one network OPZ demonstrate the application of internal controls still need special attention in terms of authorization and adequate supporting documentation, whereas in the case of reporting show adequate disclosure of relevant information needs to be improved related to the amount of zakat disbursement that is not accounted for."

"Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang ditujukan pada industri yang rentan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Konsepsi Hukum Mengenai Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dan bagaimana Implikasi Hukum dariKewajiban Pelaporan Oleh Notaris Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konsepsi hukum Jabatan Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan Notaris untuk setia dan patuh pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta turunannya. Dengan demikian, kewajiban penyampaian LTKM tidak melanggar sumpah jabatan, melainkan wujud kepatuhan Notaris terhadap ketentuan hukum anti pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf f. Sebaliknya, kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut menyebabkan implikasi hukum terhadap Notaris, seperti diperiksa oleh penyidik dan hakim.

---

This thesis deals with legal conception and its implication to Notary under the obligation to report suspicious financial transaction in order to prevent and combat money laundering. Notary as a legal profession to make legal documents, have a strong and perfect legal basis to have acknowledged by other parties. Since 2020, Indonesia has built the legal system and prevention and combating money laundering system, that address to all vulnerable industries. The main question of the thesis are How does legal conception of the obligation to report the suspicious transaction, How does implication of reporting the suspicious transaction obligation to the Notary. The research applies normative and legal cases approach. The result are Legal conception of Notary lies in the Law of Notary No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary due to oath profession stating that Notary has to be loyal and obey to Republic Indonesia, Pancasila, Constitution of 1945 and other laws, including The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations. Reporting the suspicious transaction does not infringe the confidentiality principle as stated in The Law No 2 Of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary article 16 point 1 f. Otherwise, the failure of obey the obligation has legal implications as stated in The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations, namely undergoing legal process."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada PT KSJ yang dilaksanakan oleh KAP JJK untuk tahun buku 2022. PT KSJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi & komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Evaluasi ini fokus kepada kesesuaian kegiatan magang terkait walkthrough dan test of control atas dua pengendalian internal (Analytical Review dan General Ledger Account Maintenance) yang dilakukan dengan kerangka evaluasi yang meliputi Arens, et al. (2019), Hayes et al. (2014), Standar Audit (SA) 315 dan 330. Asersi yang diuji pada evaluasi ini adalah terkait penyajian dan pengungkapan, kelengkapan, dan akurasi/valuasi. Dalam laporan magang ini, juga mencakup refleksi pribadi selama menjalani program magang serta langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk pengembangan diri berdasarkan pengalaman positif dan negatif yang dialami selama program magang.

---

This internship report discusses the evaluation of the audit procedures of internal control over financial reporting at PT KSJ, conducted by KAP JJK for the fiscal year 2022. PT KSJ is a company engaged in the field of information technology and communication services and telecommunications networks in Indonesia. The evaluation focuses on the alignment of internship activities related to the walkthrough and test of control for two internal controls (Analytical Review and General Ledger Account Maintenance) performed within the evaluation framework, which includes Arens et al. (2019), Hayes et al. (2014), Audit Standards (SA) 315 and 330. The assertions tested in this evaluation are related to presentation and disclosure, completeness, and accuracy/valuation. This internship report also includes personal reflections during the internship program and the steps to be taken in the future for self-development based on the positive and negative experiences encountered during the internship program."

"Pertumbuhan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beberapa tahun belakangan baik yang berskala nasional maupun daerah sangat tinggi. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat juga menjadi counterpart pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik muzaki dengan tempat dan cara membayar zakat, hubungan antara pengetahuan dengan tempat dan cara membayar zakat, hubungan antara motivasi muzaki dengan tempat membayar zakat, untuk mengetahui apa motivasi muzaki sehingga ingin membayar zakat melalui OPZ di Kota Bogor dan untuk mengetahui preferensi muzaki dalam membayar zakat melalaui OPZ di Kota Bogor. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah regresi logistik, multinomial logit, tabulasi silang dan distribusi frekuensi dengan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis motivasi, pengetahuan dan tingkat keyakinan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi muzaki dalam membayar zakat. Variabel preferensi memiliki odd ratio sebesar 20,440 artinya peluang muzaki membayar langsung ke mustahik sebesar 20,44 % dengan semua variabel pengetahuan rendah dan peluang muzaki membayar zakat ke OPZ sebesar 79,56% dengan semua variabel pengetahuan rendah.

---

Growth in the number of Zakat Management Organization (OPZ) in recent years both the national and local levels are very high. The existence of Zakat Management Organization also be a counterpart of government in creating equity and justice among the people, so that the quality and standard of living increases.

This study aimed to determine the relationship between the characteristics of the place and manner muzakis pay zakat, the relationship between knowledge about where and how to pay zakat, the relationship between motivation muzakis with a pay zakat, to know what the motivation muzakis so want to pay zakat through OPZ in Bogor and to determine preferences in paying zakat melalaui muzakis OPZ in the city of Bogor. Quantitative descriptive research. The analysis used logistic regression, multinomial logit, cross tabulations and frequency distribution by percentage.

The results showed that the analysis of the motivation, knowledge and confidence level is very significant influence on the preference muzakis in pay zakat. Preferences variables have odds ratio of 20.440 means muzakis opportunity to pay directly to mustahik of 20.44% with a low knowledge of all variables and opportunities muzakis pay zakat to OPZ of 79.56% with a low knowledge of all variables."

"Potensi zakat di Indonesia begitu besar namun terlihat celah yang begitu besar antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Pelayanan pengelola zakat merupakan hal yang menjadi daya tarik muzakki (orang yang wajib membayar zakat) dalam menyalurkan zakat dan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi yaitu kualitas pelayanan, terutama organisasi yang bergerak di bidang jasa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh service quality (kualitas layananan) terhadap loyalitas muzakki dengan moderasi kepuasan muzakki di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Wilayah Jabodetabek. Responden merupakan muzakki yang menyalurkan zakat di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dengan jumlah 150 responden muzakki. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Structural Equation Modeling (SEM) dengan program AMOS 22. Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa service quality berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepuasan muzakki dengan nilai koefisien sebesar 0,614. Service quality berpengaruh signifikan secara langsung terhadap loyalitas muzakki dengan nilai koefisien sebesar 0,305. Kepuasan muzakki berpengaruh signifikan secara langsung terhadap loyalitas muzakki dengan nilai koefisien sebesar 0,431. Service quality dengan peran moderating kepuasan muzakki berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap loyalitas muzakki dengan nilai koefisien sebesar 0,265.

---

The potential of zakah in Indonesia is so high, but there is a huge gap between the potential and realization of zakah in Indonesia. Zakah management services are things that attract muzakki (those who are obliged to pay zakah) in distributing zakah. One of the important factors in the success of an organization is the quality of service, especially organizations which are engaged in services. This study aims to analyze the effect of service quality on muzakki loyalty by moderating muzakki satisfaction in the Jabodetabek Region Zakah Management Organization (OPZ). Respondents are muzakki who distribute zakah in Zakah Management Organization (OPZ) which are resided in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) with a total of 150 muzakki respondents. The data analysis method used in this study is Structural Equation Modeling (SEM) with the AMOS 22 program.

The results of this study indicate that service quality has a significant direct effect on muzakki satisfaction with a coefficient 0.614. Service quality has a direct and significant effect on loyalty muzakki with a coefficient 0.305. Muzakki satisfaction has a significant direct effect on muzakki loyalty with a coefficient 0.431, Service quality with the role of moderating muzakki satisfaction has an indirect significant effect on muzakki loyalty with a coefficient 0.265."

"Adanya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki risiko kerugian konsumen, membutuhkan mekanisme pelaporan serta ganti rugi yang efektif serta menjamin pertanggungjawaban marketplace, maupun pedagang (merchant). Melalui ketentuan PP PMSE, disertakan sarana pelaporan kerugian konsumen melalui Kementerian Perdagangan dalam ketentuan Pasal 18 PP ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alur serta mekanisme pelaporan konsumen atas kerugian yang diderita dalam transaksi di marketplace dan untuk mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban marketplace juga merchant dalam hal terjadi kerugian konsumen setelah keberlakuan PP PMSE. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, di mana objek kajian dalam penelitian ini merupakan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP PMSE, Kementerian Perdagangan memproses pengaduan yang masuk dari konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan cara mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha sampai mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan kewenangan yang dimilikinya melalui tugas pokok serta fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan pelaporan tersebut agar tidak masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan Kementerian Perdagangan. Dalam transaksi di marketplace, tanggung jawab yang dimiliki oleh marketplace adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelantar yang ia sediakan aman, andal, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan merchant memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur kepada konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian berhak atas penukaran atau pembatalan pembelian barang dan atau jasa dalam kurun waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah barang sampai di tempat konsumen.

---

The existence of trade transactions through electronic systems that have a risk of consumers’ loss, requires an effective reporting and redress mechanism that guarantees the accountability of the marketplace, as well as the merchants using the platform. Pursuant to Article 18 of PP PMSE, consumers may report or file a complaint regarding the losses suffered to the Ministry of Trade in the event of being harmed through e-commerce transactions. This study aims to identify the mechanism of consumer reporting for losses suffered in transactions in the marketplace and to identify how the marketplace and merchants are liable in the event of consumer losses after the PMSE PP comes into effect. The research method used in this thesis is normative legal research, where the object of study in this research is the applicable positive laws. The results of this study indicate that in implementing the provisions of Article 18 PP PMSE, the Ministry of Trade processes incoming complaints from consumers who are disadvantaged in e-commerce transactions and complaint resolution is carried out by bringing consumers together with business actors to reach an agreement. This authority is carried out by the Ministry of Trade through the main tasks and functions listed in the Regulation of the Minister of Trade Number 29 of 2022 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Trade. Furthermore, business actors are obligated to complete the report so that they are not included in the priority list of supervision of the Ministry of Trade. In transactions on the marketplace, the responsibility of the marketplace is to ensure that the implementation of the electronic system on the platform it provides is safe, reliable, responsible and can be trusted by the public. Meanwhile, merchants have the responsibility to provide correct, clear, and honest information to consumers. Consumers who suffer losses have the right to exchange or cancel purchases of goods and or services within a minimum period of 2 (two) workdays after the goods are received by the consumers."

"Laporan magang ini membahas prosedur transaksi treasury dan ekspor-impor pada Bank AFS. Prosedur transaksi untuk kedua transaksi tersebut pada Bank AFS sudah cukup baik hanya saja prosedur transaksi harus terus dipebaharui mengikuti praktek saat kini. Dalam laporan magang ini dibahas juga mengenai penerapan PSAK 50 dan 55 atas penyajian, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang diperoleh dari kedua transaksi tersebut, dimana terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan pengukuran dengan menggunakan suku bunga efektif atas surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dimilikinya. Hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan dalam membuat estimasi arus kas selama periode kepemilikan instrumen surat berharga tersebut yang menghasilkan tingkat suku bunga efektif dari surat berharga yang dimiliki tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kesalahan penyajian nilai perolehan diamortisasi surat berharga yang dimiliki beserta pengakuan pendapatan bunga dalam laporan bulanan Bank AFS.

---

This internship report disscuss about procedures for treasury and export-import transactions in Bank AFS. Procedures for both transactions in Bank AFS is already appropriate, only need to be continuing updated following current practice. In this internship report also discuss about PSAK 50 and 55 implementation for presentation, recognition, and measurement of financial instruments resulted from those transactions, where there is a mistake in implementation of financial instruments measurement using effective interest rate for held-to-maturity securities. That mistake arise from inappropriate estimated cash flow during securities holding period which determines effective interest rate for those securities. That mistake will affect mistaken in amortised cost value of securites and interest revenue recognition in Bank AFS monthly period."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk mempelajari proses evaluasi penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan/ICFR pada pengendalian tingkat entitas dan transaksi di FFH Ltd., sebuah perusahaan migas, khususnya yang dilakukan oleh pihak audit internal. Fokus pembahasan terletak pada analisis perbandingan antara proses evaluasi ICFR dengan standar/panduan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tersebut, prosedur evaluasi penerapan pengendalian internal pada pengendalian tingkat entitas dan transaksi yang dijalankan oleh Departemen Internal Audit FFH Ltd. secara umum telah sesuai dengan poin-poin pada standar/panduan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe internship report is aimed to analyze the evaluation of internal control over financial reporting (ICFR) implementation on entity-level (ELC) and transaction-level control (TLC) in FFH Ltd, an oil and gas company, especially which is performed by internal audit function. The focus of the report lies on comparative analysis between evaluation processes with related standard/guidance. Base on the analysis results, the ICFR evaluation procedures, in general, have complied with the standard/guidelines."

"Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi non profit yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang setiap tahunnya melakukan pengungkapan mengenai kegiatan operasional mereka dalam bentuk laporan tahunan. Penelitian ini membahas OPZ di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam laporan tahunan masing-masing OPZ di masing-masing negara berdasarkan Integrated Reporting yang tengah menjadi isu dalam pelaporan akuntansi. Dalam studi ini, peneliti menganalisis laporan tahunan tiga OPZ pada tahun 2008-2010 di Indonesia, Malaysia dan Kuwait untuk mengetahui indeks laporan tahunan masing-masing OPZ. OPZ yang memiliki indeks laporan tahunan berdasarkan Integrated Reporting yang cukup tinggi berada di Malaysia, yaitu PPZ Malaysia akibat adanya pengungkapan governance dalam laporan tahunan mereka. Dari pengungkapan laporan tahunan OPZ juga dapat dilihat bahwa belum ada OPZ yang melakukan pengungkapan terhadap risk management. Secara keseluruhan, pengungkapan laporan tahunan OPZ baik di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait masih terbilang rendah karena jika dibandingkan berdasarkan syarat yang terdapat dalam Integrated Reporting masing-masing OPZ baru hanya mengungkapkan sebagian dari konten yang disyaratkan oleh Integrated Reporting.

---

Zakat Organization (ZO) is one of the non-profit organizations engaged in the collection and distributions of zakat funds annually conduct disclosures about their operations on an annual report. This study discusses the ZO in Indonesia, Malaysia, and Kuwait regarding the components contained in the annual report of each ZO in each country based on Integrated Reporting which being an issue in accounting reporting. In this study, researchers analyzed the annual reports of three ZO in 2008-2010 in Indonesia, Malaysia and Kuwait to determine the index of the annual report of each ZO. ZO that has a highest index of the annual report by the Integrated Reporting is PPZ Malaysia due to governance disclosure in their annual reports. From the annual report disclosures of ZO can be seen that there has been no disclosure of the ZO conducting risk management. Overall, the annual report disclosures of ZO in Indonesia, Malaysia, and Kuwait is still low because when compared based on the terms required in the Integrated Reporting each ZO reveals only part of the content that is required by the Integrated Reporting."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."