Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja terhadap tujuan nasional, dikaitkan dengan nilai uang dan klasifikasi belanja. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 180 sampel dianalisis mempergunakan regresi dengan periode penelitian tahun 2007 - 2011. Hasil penelitian menemukan belanja pendidikan dan kesejahteraan berpengaruh kuadratik dengan titik balik maksimum masing - masing terhadap partisipasi pendidikan dan output perekonomian. Belanja kesejahteraan berpengaruh kubik dengan turunan ketiga negatif terhadap kemiskinan. Pencapaian tujuan nasional suatu periode berpengaruh positif terhadap belanja periode berikutnya. DAU berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan dan kesejahteraan, DAK berpengaruh positif terhadap belanja kesejahteraan. Penganggaran Pemda memperhatikan harga konstan. Klasifikasi belanja menurut fungsi perlu diperinci untuk menghindari misinterpretasi.

---

This research observes the impact of municipal governments? expenditure on the attainment national purposes, complemented by monetary value and expenditure classification analysis. As many as 180 municipal governments are analyzed using regression approach as samples within the period of 2007 to 2011. Result shows that education and welfare expenditure correlate in quadratic degree with maximum turning point each to enrollment rate and economic output. Welfare expenditure is correlated in cubic degree with negative third derivative to poverty rate. The attainment of national purposes in a certain period is positively correlated to the budget of related expenditures in the forthcoming period. DAU positively correlates to education and welfare expenditure, while DAK positively correlates to welfare expenditure. Budgetary processes by municipal governments have considered the real value of money. Classification of expenditure by functions should be stated in deeper details to avoid misinterpretation."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"Indeks Pembangunan Manusia, utamanya pada indikator pendidikan menunjukkan tren yang terus meningkat sejak 2010. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa migrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi IPM, khususnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari migrasi yang dilakukan di usia anak-anak terhadap pencapaian pendidikannya di jangka panjang dengan berfokus pada wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data longitudinal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) di tahun 2000, 2007, dan 2014 dengan metode regresi logistik multinomial. Menggunakan tiga pengukuran migrasi yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang pernah bermigrasi, bermigrasi secara berulang, atau pun bermigrasi sendiri dan didampingi oleh orang lain, cenderung lebih rendah untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pada jenjang SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal anak, motif migrasi, dan wilayah tujuan migrasi. Di samping itu, terdapat faktor lain yang juga turut memengaruhi pencapaian tiap jenjang pendidikan anak di jangka panjang seperti jenis kelamin, besarnya jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan region.

---

The Human Development Index in Indonesia, particularly the education indicator, has shown an increasing trend since 2010. Previous research has shown that migration is one of the factors that affect HDI, especially in education. This research aims to study the effect of children’s migration on long-term educational attainment in Indonesia. This study employs longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2000, 2007 and 2014 analysed using the multinomial logistic regression. Using three different migration measurements, the results of the study show that children who have migrated, migrated repeatedly, or migrated alone and accompanied by others, tend to be less likely to achieve higher levels of education, either at the high school, vocational, or college level compared to primary education level. This can be affected by the internal factors of children, migration motives, and migration destinations. In addition, there are other factors that also affect the achievement of each level of children's education in the long term, such as gender, household size, parents' education, percapita expenditure, education costs, area of residence, and region."

"ABSTRAKMeskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACTDespite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya pemenuhan kesejahteraan anak pemulung terkait kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan anak yang dilakukan di Pusat kegiatan BelajarMasyarakat PKBM yang ada di komunitas pemulung di area Tempat Pembuangan Akhir TPA Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi serta faktor risiko dan faktor pelindung padaanak pemulung yang mempengaruhi pemenuhan kesejahteraan anak pemulung. Penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan informan darikepala sekolah dan guru PKBM, anak pemulung serta orangtua pemulung. Hasil penelitianmenggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan anak pemulung kemudian upaya yangdilakukan PKBM dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sertaadanya faktor risiko dan faktor pelindung yang mempengaruhi anak di setiap tingkatan darimicro-, meso- dan exo-system.

---

ABSTRACTThis thesis discusses fulfillment effort for child scavengers welfare that related to the needsin education and health, that conducted at Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Community Learning Center in the scavenging community in the dumpsite area atSumur Batu Bantar Gebang Bekasi. discussed well as risk factors and protective factors inchild scavengers that affect the fulfillment of the child scavengers welfare. This researchused qualitative method with descriptive approach, the informant for this research is fromprincipal and teacher of PKBM, child scavengers and parent from child scavenger. Theresult of the study describes the condition of child scavengers education and health, andthan the efforts made by PKBM in order to fulfill the educational and health needs, as wellas the existence of risk factors and protective factors affecting children at every level ofmicro system, meso system and exo system"

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"ABSTRAKPenilitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh struktur keluarga, yaitu keluarga utuh, cerai, dan menikah kembali terhadap pencapaian pendidikan anak berupa status kelajutan sekolah anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan menggunakan data Sakerti 2000 dan 2007. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner diketahui bahwa struktur keluarga turut menentukan pencapaian pendidikan anak pada periode transisi awal, yaitu dari SD ke SMP. Faktor terkuat dalam menentukan pencapaian pendidikan anak dalam penelitian ini adalah pendidikan KRT dan pendapatan KRT, terutama untuk jenjang pendidikan tinggi. Temuan lain yang menarik adalah anak laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan anak perempuan.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to study the impact of family structure, which are children living with parents who are either married, divorced, or re-married on children’s educational attainment defined as transition to the higher level of schooling. Results of logistic regression analysis using IFLS 2000 and 2007 data show that family structure affect children’s educational attainment, especially for transition from SD to SMP. The strongest determinants of children’s educational attainment, however, are parent’s education and household income, especially for transition from SMA to University. Other interesting result is that boys are less likely than girls to continue education."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."