Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Hukum perdata mengenal dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan ini, Penulis mencoba menganalisa kasus gugatan perbuatan melawan hukum mengenai hilangnya barang bagasi antara Eunike Mega Apriliany selaku Penggugat melawan PT. Garuda Indonesia selaku Tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan barang bagasi Penggugat hilang dan di dalamnya terdapat barang-barang seharga $ 6.862 US. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutus Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi $ 3.556 US. Majelis Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

---

Airlines as a carrier have a responsibility toward passengers due to contractual relationships that occur between them through carriage agreements settled on the ticket. However,in carrying out these duties airlines are sometimes negligent.These negligence include loss or destruction of the passengers’ baggage. Civil law recognizes two types of liabilities, which are responsibility by default and liability under tort. In this paper, the author tries to analyze the case of tort lawsuit regarding the loss of baggage between Eunike Mega Apriliany as Plaintiff against PT. Garuda Indonesia as the Defendant. In this case, the Plaintiff sued the Defendant because the Plaintiff lost her baggage and included items costing $ 6,862 US. Assembly District Court Judge decided that the Defendant was guilty of breach of contract and orderedthe Defendant to pay damages of$ 3,556 US. The judges on appeal and cassation upheld the ruling Council of District Court Judges. The Judges of the District Court found that the Defendant was negligent in performing its obligations under the contractual relationship. Therefore,the Defendant committed a breach of contract and should pay damages to the Plaintiff. This research is explanatory and based on literature studies.The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents. The data analysis methods used are qualitative methods."

"Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu akan dianalisis pula mengenai klausula baku yang diterapkan dalam tiket penerbangan dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pembahasan akan diteliti pula mengenai persoalan apakah perubahan jadwal penerbahgan oleh pihak maskapai termasuk kedalam pembatalan sepihak dan alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan pihak maskapai penerbangan dalam mendalilkan telah terjadi hal di luar dugaan yang memaksa pihak maskapai melakukan perubahan jadwal penerbangan. Penulis meneliti skripsi ini dengan studi kasus yang terjadi antara pihak Hastarjo Boedwibowo yang merasa telah dirugikan sehubungan dengan perbuatan pihak AirAsia yang melakukan pembatalan sepihak jadwal penerbangannya menuju Yogyakarta dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses the forms of liability of the airline if the flight schedule was changes unilaterally to the passengers who will use airline’s services and how its regulating in Indonesian law. In the analysis of the case, will be investigated the use of an appropriate legal basis if the cost service users experiencing losses caused by the unilateral act of the airlines. Additionally, it also will be analyzed standart clause that is applied in airline ticket and its conjunction with unlawful act/tort in break of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In this discussion will be studied as well as to the question of whether changes in flight schedules by the airlines included in the unilateral cancellation and the reasons for what can be used to argue that the airlines have unexpected things happen that force the airlines to change flight schedules. The author has researched in this thesis with a case study that took place between Hastarjo Boedwibowo who feel been harmed because in connection with the act of conducting unilateral cancellation AirAsia flight schedule to Yogyakarta and is alleged to have committed an unlawful act/tort."

"Perbuatan melawan hukum dapat diterapkan terhadap banyak perbuatan. Perbuatan melawan hukum dapat dipersamakan dengan tort atau negligence dalam negara yang mengakomodasi sistem common law. Pure economic loss adalah salah satu jenis ganti kerugian dalam rezim negligence. Aplikasi dan aturan mengenai pure economic loss telah dikritik oleh para ahli hukum dan praktisi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan sederhana, seharusnya seberapa luas perbuatan melawan hukum dapat diterapkan? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Skripsi ini akan membahas pandangan law and economics terhadap pure economic loss. Terlepas dari itu, akhirnya, penerimaan atau penolakan dari pure economic loss harus disadari dan segera diperbaiki oleh praktisi dan ahli hukum Indonesia. Tujuan dari law and ecomonomics adalah penulis ingin menjelaskan bagaimana mencapai efisiensi dari perbuatan melawan hukum. Mengingat luasnya pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Hasil dari skripsi ini adalah dibutuhkan pemaparan informasi kepada praktisi, khususnya hakim, terkait penerimaan pure economic loss secara holistik. Pure economic loss harus dibatasi oleh undang-undang, dan hal ini telah dilakukan di Indonesia.

---

Perbuatan melawan hukum could be imposed to innumerable action. Perbuatan melawan hukum is equivalent to tort or negligence within the nation which accommodate common law system. Pure economic loss is one of the loss within the negligence regime. Application and regulation regarding pure economic loss has been criticized by jurist and legal practitioner. This thesis purposes shall provide answer on how broad should Perbuatan melawan hukum liabilities applied? The research method used for this thesis is normative juridical research with conceptual and comparative approach. This thesis will further display law and economic approach regarding pure economic loss. Regardless, in the end, acceptance or refusal on pure economic loss shall be noted and immediately repair by practitioner and realized by legal expert in Indonesia. The purpose of using law and economics approach is writer want to further explain and achieving efficiency on perbuatan melawan hukum, considering, the broad applicability of perbuatan melawan hukum in Indonesia. The outcome of this thesis is exposure of information is required to be delivered to legal practitioner, especially judges, regarding the danger if suddenly Indonesia entirely adopted pure economic loss. Pure economic loss shall be restricted by law, which has been done in Indonesia."

"Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ganti rugi dalam hal hilangnya bagasi penumpang memiliki tujuan untuk meberi keketatan kepada pelaku usaha dan perlindungan lebih kepada konsumen terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang pesawat yang hilang. Prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam skripsi ini adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability). Prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak lagi harus repot-repot untuk memperkarakan bagasi hilang ke pengadilan. Konsumen dapat langsung mendapatkan ganti rugi di tempat. Namun pengaturan ini justru membuat konsumen tidak puas dengan pembatasan ganti rugi yang ditetapkan sehingga mendorong konsumen pada akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan.

---

Safety, comfort and security of the public transportation of passengers and property brought by them received less attention by the public transportation service providers. The airline company as the bussines actor seldom to neglect their duties in conducting air traffic. Birth of Regulation of the Minister of Transportation regarding compensation for the passanger lost of baggage gives purpose to give a tighter liability to the business actor and to give more protection to consumers. The principle of liability set out in this paper is the absolute liability. This principle is applied so that consumers no longer need to bother bringing the lost baggage issue to the court. Consumers can immediately obtain compensation in place. However, this arrangement makes the consumer is not satisfied with the compensation restrictions set, it eventually encourages consumers to finally bring the case to be settled in the court."

"Codeshare agreement merupakan kontrak transportasi udara dimana suatu pengangkut memberikan izin kepada pengangkut kedua untuk menggunakan kode penanda penerbangannya dalam sebuah penerbangan, atau dimana dua pengangkut berbagi kode penanda penerbangan dalam suatu penerbangan. Dengan demikian, penumpang diangkut oleh perusahaan penerbangan yang bukan merupakan pihak yang diidentifikasikan dalam tiket penerbangan. Codeshare agreement melibatkan contracting carrier dan actual carrier yang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan permasalahan di bidang Hukum Perdata Internasional. Praktik codesharing memungkinkan pengalihan tanggung jawab dari contracting carrier kepada actual carrier yang berpengaruh terhadap konsep dan sistem tanggung jawab pihak actual carrier dan pihak contracting carrier yang berlaku terhadap penumpang.

---

Codeshare agreement is an air transportation contract, by which one carrier permits a second carrier to use its airline designator code on a flight, or by which two carriers share the same airline code on a flight. Passengers actually fly on an airline other than the one identified on the ticket. The contracting carrier and the actual carrier might have different nationalities, which cause Private International Law issues. In the operation of codesharing, there might be a transfer of liability from the contracting carrier to the actual carrier, which give an impact regarding the concept and system of liability which will be applied towards passengers."

"Dalam konsep tanggung gugat majikan atau atasan, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Hanya saja, belum terdapat kejelasan mengenai cara menarik pertanggungjawaban dua orang atasan terhadap kesalahan bawahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar apa yang tepat digunakan menuntut pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum (PMH) beserta para atasannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang objek penelitiannya adalah sebuah putusan Mahkamah Agung. Pertanggungjawaban para atasan ialah tergantung dari perannya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan profijt theorie atau apakah ia mendapatkan keuntungan dari perbuatan si pelaku PMH (bawahan), gevaarzetting theorie atau apakah ia meminta bantuan kepada pelaku PMH untuk mengerjakan sesuatu, atau cukup dengan adanya hubungan antara hubungan antara kesalahan dan pekerjaan bawahan walaupun tanpa adanya instruksi kerja kepada bawahan. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, Tergugat I bertanggung jawab selaku pelaku PMH, kemudian Tergugat II bertanggung jawab atas dasar profijt theorie serta karena adanya hubungan antara kesalahan dan pekerjaan Tergugat I, dan Edward bertanggung jawab berdasarkan gevaarzetting theorie dan karena perannya sebagai pemberi instruksi kerja.

---

Within vicarious liability, an employer or superior is vicariously liable for the tort of his subordinate. Furthermore, there needs to be an assertion on what are the prominent considerations in the case of more than one superior. The purpose of this study is to identify the considerations to strive for superiors liability over the tort of their subordinate. This research was conducted through legal normative approach with an award of the Mahkamah Agung as the primary data. Superiors liability can be based on the role each of them invest in, that can be considered from profijt theorie, gevaarzetting theorie, or from the relation between the tort and the work of the subordinate even without any instruction from any superior. The result is that the primary defendant is liable for his own tort, the secondary defendant is held liable for profijt theorie and the relation between the tort and the work of the primary defendant, and another party namely Edward, may also be held liable because of gevaarzetting theorie also since his role is as the work instructor to the primary defendant."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap Penumpang Kapal, apabila terjadinya kematian atau lukanya penumpang, antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Perbandingan dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan Chinas Maritime Code serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif. Akan dibahas mengenai tanggung jawab pengangkut, dan juga akan dibahas mengenai teori-teori Perbuatan Melawan Hukum. Dari hasil perbandingan, diperoleh beberapa perbedaan , yaitu dalam hal klasifikasi penyebab luka/kematian penumpang dan juga beban pembuktian, serta juga beberapa persamaan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga di Republik Rakyat Cina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of civil liability for Passenger Ship, in case of death or injury of passengers, between Indonesia and the Peoples Republic of China (PRC). The comparison will be done by comparing Indonesias Maritime Code, Indonesias Commercial Code,against Chinas Maritime Code and other related regulation. The method used in this thesis is the juridist normative method with comparative approach. This thesis will focus on the liability of the carrier,and tort theory. Based on the comparison, its discovered that there are several difference, such as the classification of the cause of the death or injury of the passenger, and the burden of proof, along with some similarities, between the law of Indonesia dan Peoples Republic Of China (PRC).       "

"ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya, bertindak secara proposional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma, dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksaan kewajibannya. Pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 11/B/MPPN/XII/2017, adapun masalah yang diteliti adalah pertanggung jawaban Notaris dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yangmembutuhkan jasanya. Adapun pihak dalam kasus tersebut adalah Franciscus yang menitipkan sertipikat hak milik no. 1743/Pinang atas nama H. Abdullah kepada Notaris Bambang Suwondo untuk dilakukan proses balik nama dari H. Abdullah menjadi Wen Chie Siang. Segera setelah diberikannya sertipikat tersebut Notaris tersebut tidak melakukan proses balik nama bahkan sertipikat tersebut sampai hilang. Sebenarnya Notaris bertanggung jawab atas hilangya sertipikat tersebut, meskipun pekerjaan balik nama bukan menjadi kewenangan seorang Notaris namun Notaris yang bersangkutan adalahNotaris/PPAT, sehingga itu adalah konsekuensi berdasarkan kepercayaan dari para pihak setelah melakukan AJB.

---

ABSTRACT

A responsibility is required in every job, including in the profession of Notary Position and thus will show a professional attitude and reduce the notary in violating the code of ethics. Things like this will foster high trust in the Notary. A Notary in his code of ethics is regulated that in carrying out his duties, he must be aware of his obligations, work independently, be honest, impartial and with full responsibility. In carrying out its duties, it is obligatory to be responsible, that is, willingness to do as well as possible the tasks of the scope of the profession, to act proportionally, without differentiating payment cases and free cases, and willingness to provide accountability reports or carrying out their obligations. On the decision of MajelisPengawasPusatNotaris No. 11 / B / MPPN / XII / 2017, while the problem under study is the responsibility of the Notary in providing assistance to the people who need their services. In the case was FP who entrusted his freehold tittle no. 1743 / Pinang in the name of HA to Notary BS for transfer of ownership from HA to WCS. Immediately after the certificate was issued, the Notary did not process the transfer of ownership and even the certificate was lost. Actually the Notary is responsible for the loss of the certificate, even though the transfer of ownership is not the authority of a Notary, but Notary in the case is a Notary / Land Deed Official (PPAT), so that it is a consequence based on the trust of the parties after carrying out the AJB.

 

"