Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945 karena ada pilihan forum (choice of forum) pada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Dadang Achmad yang mengalami sengketa dengan Bank Muamalat Cabang Bogor mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal ini karena sengketa atas pembiayaan musyarakah di antara mereka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Bank Muamalat sendiri menggunakan UU Hak Tanggungan dan akad musyarakah mereka sebagai dasar hukum melakukan eksekusi jaminan tersebut. Dalam hal ini MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi saat ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa tetapi harus tetap berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi untuk sengketa Dadang Achmad dan Bank Muamalat sendiri putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi karena eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank adalah berdasarkan UU Hak Tanggungan yang masih memberikan kewenangan eksekusi jaminan hanya kepada Peradilan Umum.

---

This research is juridical normative research that looked deeply about legal normson dispute settlement of the Islamic Banking, and due to law from promulgation of the the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on article 55 paragraph (2) of syariah banking law. Before the presence of the Decision, dispute settlement of the Islamic Banking was conducted in Religion Court, by deliberation, banking mediation, Basyarnas or the other, and even through the civil court. It was considered to incur the legal uncertainty and violations of the Constitution because there is a choice of forum for two courts that have different authority. Dadang Achmad, who was involved in dispute with Muamalat Bank’s Bogor office branch, proposed judicial review to The Constitutional Court regarding this case because the dispute over musharaka financing among them were brought into a Civil Court of Bogor. Bank Muamalat was guided by the Indonesian Law of Hak Tanggungan and musharaka accad as legal basis for executing the guarantee.

In this case, The Constitutional Court annulled the Explanation of article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law so that the Islamic Banking dispute resolution by litigation at this time could be done at the Religion Court, and in a non-litigation condition, the parties were free to choose the dispute settlement resolutions but still have to be based on Shariah Principles. But for Achmad Dadang and Bank Muamalat dispute, this Constitutional Court Decision has no implications because the execution of the guarantee conducted by the bank was based on the Indonesian Law of Hak Tanggungan which the rights of the execution are still authorized by Civil Court."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mengenai pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta menjelaskan akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian evaluatif, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 selama belum ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain, maka pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibat hukum yang utama dari terbitnya putusan tersebut adalah tidak adanya lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara umum Peradilan Agama kembali memiliki kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah.

---

This study discusses the post Islamic Law Banking Dispute Resolution Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which is about the cancellation of the explanation of Article 55 Paragraph ( 2 ) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and explain the legal consequences arising from the decision of the. This type of research is used by the author in this work is the normative juridical nature of an evaluative study, while based on the goal, this type of research include deescriptive analysis research.

Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that Islamic banking dispute resolution after the Constitutional Court for an undetermined Number 93/PUU-X/2012 forum choice of law in the contract, then it becomes the absolute authority of the Religious Courts.

If the parties agree to resolve the dispute through alternative dispute resolution other, then the choice of legal forum to resolve the dispute shall be clearly stated in the contract (agreement) and does not conflict with Islamic principles. The main legal consequences of the publication of the decision is no longer dualism Islamic banking disputes. In general, the Religious Court again have the absolute authority in the field of Islamic economics."

"Perkembangan Perbankan Syariah sangat pesat di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di Dunia. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat tinggi berdampak pada tingginya tingkat sengketa yang terjadi diantara para pelaku perbankan syariah. Tuntutan akan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang baik akhirnya berujung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dimana diserahkannya kewenangan kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama. Dilain sisi peraturan tentang perbankan syariah yang masih menyatu dengan peraturan mengenai perbankan pada umumnya akhirnya melatari dikeluarkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang ini menambah kebingungan penyelesaian karena dalam Pasal 55 Undang-undang 21 tahun 2008 memberikan pilihan hukum dimana para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, tetapi juga dilingkup Pengadilan Umum. Kondisi demikian membawa ketidak pastian hukum yang dimana akhrinya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUUX/ 2012 akhirnya mengembalikan kembali kewenangan kepada Pengadilan Agama. Pengembalian ini tidak lantas tanpa masalah karena adanya lembaga penyelesaian lain seperti Basyarnas yang melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselaikan melalui Basyarnas. Thesis ini membahas mengenai polemik konsepsi yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang ada.

---

Islamic Banking grows very fast in Indonesia, because Indonesia has the biggest moeslem population in the world. The developing of Islamic Banking is growing rapidly and it gives highly impacts with disputes between the bankers and the customers. To solve the case of dispute in Islamic Banking, The Government of Indonesia conceals the laws number 3 in 2006 about the changing of the laws number 7 in 1989 about religious court that it gets absolute competence authorities solves dispute on Islamic Banking. Beside of that, the rules of Islamic Banking still fuse with the common banking rules so the government has concealed the laws number 21 in 2008 about Islamic Banking. But the laws are confusing because in the chapter of 55 the laws number 21 in 2008, it says that the parties can choose to solve dispute of Islamic Banking not only in the religious court but also in the general court. This condition makes uncertain laws which is solved finally by constitutional court. The constitutional court has made decision number 93/PUU-X/2012 which finally return back the authorities to the religious court. In returning of the laws make another case because of the existence of another solving institution such as Basyarnas by The National Islamic Council saying that the solving of Islamic Banking dispute can be solved by Basyarnas. This thesis review about The polemic conseption that happens in the process of the solving this dispute Islamic Banking."

"Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat pilihan forum dan hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak tersebut banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri diantaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dengan pembatasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimana menurut Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah sehingga kewenangan ada pada Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan yurisdiksi dari Peradilan Agama atau dapat dilaksanakan sesuai dengan isi Akad. Sehingga, pemilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Research carried out in preparing this thesis was using normative juridical approach, which examines the provisions of the legislation relating to the issue of Sharia banking dispute settlement in terms of the principle of freedom of contract post the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 made. The purpose of this study was to determine on how dispute settlement in Sharia banking in Indonesia works related to the principle of freedom of contract. In Sharia banking dispute settlement, the first thing to do is to look at the choice of forum and choice of law chosen by the parties to the dispute. Although Indonesia adheres to the principle of freedom of contract, but in the use of this principle is restricted by the Civil Code itself which are should not be contrary with existing regulations and does not violate the public interest.

The restrictions of this principle can be seen in Sharia banking dispute settlement, which according to Article 55 of Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking in conjunction with Article 49 (i) of Law No. 3 2006 concerning Religious Courts, the authority to examine and decide upon is the jurisdiction of the Religious Courts. It is consistent with the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012, which decided that the dispute settlement in Sharia banking is a jurisdiction of the Religious Court or can be implemented in accordance with the contents of Akad. To be concluded, the choice of forum in Sharia banking dispute should be in accordance with the applicable regulations."

"Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dengan melakukan studi pada perkara antara Bank Syariah X dengan Nasabahnya. Terhadap perkara antara Bank Syariah X dengan nasabahnya ini sendiri telah diputus melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PDT.G 2013/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2013 ('Putusan Sela'). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan analisis terhadap Putusan Sela, sehingga melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan menjadi rujukan bagi hakim yang tengah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait pnyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta yang saat ini tengah memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan oleh Nasabah Bank Syariah X.

---

This thesis discusses the Islamic Banking’s dispute resolution after the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93/PUU-X/2012 by conducting a case study on the dispute between Islamic Bank 'X' with its Customers. This dispute between the Islamic Bank 'X' with its Customers has already enacted by the Decision of Central Jakarta District Court No. 42/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dated August 28, 2013. The method used is the method of normative legal research with the type of evaluative research to analyze the Decision, so that through this study is expected to provide recommendations and a reference for the Judge who is examining, decide and resolve the dispute resolution proceedings in respect of Islamic banking, in particular judge who is currently examining the case on appeal filed by the Islamic Bank Customer."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Pada Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dapat terjadi Permasalahan. Ketika terjadi permasalahan tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan. Melalui penelitian yang bersifat yurudis normatif, dapat diketahui bahwa Bank Syariah selain dapat melakukan eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat pula membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan dan agunan yang dibeli oleh Bank Syariah tersebut wajib dicairkan dalam waktu 1 (satu) tahun atau yang dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih.

---

In the implementation of cost distribution of Islamic Banking, could be having problem. When the problem is happened, the solution could be taken is guarantee execution. Based on the normative juridical research, it can be understand that Islamic Bank could conduct the guarantee execution that under regulation of Law Number 4 Year 1996 about Mortgage and Law Number 42 Year 1999 about Guarantee of Fiduciary, but also this Islamic Bank could buy a part or the entire bond with or without auction, based on the free given from the guarantee owner and the guarantee that is already bought by the Islamic Bank have to pay in the period time of 1 (one) year that called the over taken guarantee."

"[Tesis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank X dan Y. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah ini diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat bernama Dudun Achmad. Pemohon sendiri mengalamikredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009. Tesis ini membahas mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada PT Bank X dan Y. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Putusan MKNomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun pilihan forum dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahmakah Konstitusi dilakukan melalui arbitrase oleh BAMUI yang kemudian berganti nama menjadibasyarnas dan pada tahun 2006 ada dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru (Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama hingga lahir Lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bank X dapat diketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak berpengaruh pada Bank tersebut yang sejak awal memilih Pengadilan Agama. Sedangkan untuk PT. Bank Y sendiri, dikarenakan putusan MK Nomor 93/PUUX/ 2012 tidak menghapus isi pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Y mempunyai hak untuk menggunakan choice of law dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Bank Y memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Biasanya bank mempunyai formulir standar dalam hal terjadi penyelesaian sengketa kecuali para pihak menentukan sebaliknya. Namun dalam pelaksanaanya biasanya para pihak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam formulir standar tersebut;This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form., This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 /PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2)of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of disputebetween the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named DudunAchmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogorthrough financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesisdiscusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the fieldof Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X/ 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The methodused is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary.Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidationof Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in thefield of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakahmade through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerningIslamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on theresults of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginningchoose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content ofArticle 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use thechoice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting disputeresolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the eventof a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementationusually follow the provisions set out in the standard form]"

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting.Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi.Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Tujuan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa selain untuk memperolch basil investasi juga untuk memenuhi kewajiban uang pertanggungan atau klaim kepada pemegang polls. Untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk asuransi jiwa Unit Linked atau GIC (Guaranteed Investment Contract) yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan benefit protcksi sekaligus memberikan garansi imbal basil investasi. pengelolaan investasi harus optimal dengan cara membentuk portofolio investasi sedemikian rupa hingga garansi imbal basil investasi sekaligus uang pertanggungan atau klaint dapat dipenuhi disamping itu perusahaan asuransi masih memperoleh surplus.Perusahaan asuransi jiwa yang sedang diteliti ini (Perusahaan XYZ) mempunyai produk asuransi jiwa semi unit link bemama Permata, yang mcnggaransi tingkat imbal hasil investasi minimal sebesar 9,38% pertahun secara majemuk. Uengan mcnggaransi tingkat bunga perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian tingkat suku bungs, hal ini dapat mengakibatkan substantial mismatch antara aset dan ke,. ajiban. Untuk itu stralegi imunisasi dapat digunakan dengan cars menempatkan investasi pada sekuritas pendapatan tetap (obligasi) untuk mengimunisasi portofolio aset atau investasinya dari risiko perubahan tingkat suku bunga.Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mensimulasikan komposisi portofolio obligasi yang sesuai dengan kewajiban sehingga mismatch dapat diminimalkan dan surplus dapat terjaga, setelah sebelumnya dianalisa apakah terdapat missmatch antara aset investasi dan kewajiban. Hasil penclitian menunjukkan bahwa melalui metodc duration matching diketahui bahwa durasi kewajiban (D,) > durasi partofolio investasi (DA), schingga bobot masing-masing jenis investasi pada portolbiio investasi hares disesuaikan agar DA=D,,. 1'enycimbangan bobot portolblio investasi harus secara periodik dilakukan sebagai rcspon tcrhadap perubahan tingkat bunga dan berubahnya durasi asset dan kewajiban seiring dengan berjalannya waktu.Dari anatisa diperoleh bahwa bobot tiap-tiap investasi yang optimal hingga D.4 DL adalah L19%, pada obligasi korporasi, 88,81% pada obligasi Negara/SUN dan 10% pada dcposito lebih sebagai standby fund. Dengan durasi yang sama garansi imbal basil sebesar 9,38% per tahun dapat terpenuhi dan akumulasi nilai investasi masih diatas nilai akumulasi kewajiban.n lebih besar.Selanjutnya agar perusahaan tetap surplus duration gap (DGAI'} harus not. Dari analisis diatas diketahui bahwa DA < DL atau terdapat negatip duration gap sebesar -1,2390 tahun. Hal ini berarti perubahan nilai aset investasi lebih kecil daripada perubahan nilai kewajiban bila tingkat bunga beruhali. Old] karenanya surplus perusahaan akan menurun jika jika tingkat bunga turun karcna nilai kewajiban akan naik lebih besar daripada nilai investasi.Dengan duration gap sebesar -I,2390tahun maka untuk mengeliminasi risiko perubahan suku bunga terhadap surplus, DA harus diperpanjang 1.2390 tahun atau DL diperpendek menjadi sebesar 1.239010,8394 atau 1,4760 tahun_ Strategi imunisasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan exposure karena adanya kenaikan tingkat bunp dapat dilakukan dengan alternatif pilihan (1) menurunkan durasi asset.(2j memperpanjang durasi kewajiban, (3) mentnekatkan leverage ratio. (4) melakukan kombinasi kctiganya. Jika tingkat bunga menurun dapat dilakukan tangkah_sebaliknya. Namun stralegi imunisasi dengan duration matching memiliki beberapa kendala yaitu bahwa durasi akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga dan berjalannya waktu sampai jatuh tempo, perubahan tingkat bunga yang tidak tinier, atau tidak flat atau adanya perubahan tingkat bunga yang cukup tinggi yang menyebabkan perhitungan durasi menjadi kurang akurat. Selain itu khusus untuk pcrusahaan asuransi jiwa terdapat batasan rcgulasi untuk pengclolaan tnvcstasi yang dapat menganggu lleksibilitas pcnyesuaian portofolio diantaranya adalah ketentuan bobot tiap-tiap investasi terhadap total investasi scrta batasan minimal rating obligasi. Di sisi kewajiban. pcrusahaan asuransi tidak dapat secara sembarang menctapkan tingkat suku bunga tergaransi dengan alasan menjaga persaingan yang schat diantara pcrusahaan asuransi.

---

The purpose of investment in a life insurance policy is not only to get the return for the investment but also to fulfill the claim for the insurance policy holders. For a life insurance company who sells life insurance product of unit linked as well as Guaranteed Investment Contract (G1C), the investment should be managed optimally by creating investment portfolios in such a way that provides a guaranteed return of investment and fulfills the insurance protection claim as well as a surplus for an insurance company.A life insurance company that is being researched (insurance company XYZ) has a life insurance product semi unit linked called Perumaw that guarantees a rate of return of 9.38% compounding annually. By guaranteeing such a rare, tile company races a risk of uncertainty in the interest rate, which may cause a substantial mismatch between assets and liabilities. Therefore, the strategy for this is to place the investment in a fixed yield bonds to immunize its portfolio asset from the risk of interest rate change.This research is aimed to identify whether there is a mismatch between investment assets and liabilities and later to simulate portfolio composition of bonds that match with the liabilities so that such a mismatch could be minimized and a surplus can be realized. The results showed that using duration matching method, liabilities duration (DL) is greater than portfolio investment duration (DA). This suggests that weighting of each kind of investment portfolio should be adjusted so that DA should be equal to Dr,. The adjustment or balancing the weighting of portfolio investment has to be carried out periodically as a response to the changes of interest rate and duration of assets and liabilities during the time of investment. The analysis has shown that the weightings of optimum investment so that DA equals to Dr. are 1.19% for corporate obligation, 88.81% for government bonds (SUN) and 10.00% for term deposits as a stand by fund. With the same duration, the rate of investment return of 9.38% can be fulfilled and accumulation of investment value is greater that the one of liabilities.In order to keep the company surplus. the duration gap (DGAP) should be kept to zero. From the mentioned analysis. it was found that the value of DA is less than D. or there is a negative duration gap of -1.2390 years. This means the change in the value of investment assets is less than the one of its liabilities if the interest rate varies. Therefore the company surplus is decreasing as the interest rate falls because the value of its liabilities will be greater that the value of investment assets.With the duration gap of -1.2390 years. to eliminate the risk of interest rate change on the company surplus. D,4 should be extended to 1.2390 years or DL should be shortened to be 1.2390/0.8394 or 1.4760 years. The immunization strategy that can be carried out to minimize exposure because of the rise of interest rate has several options of either shortening the asset duration. extending liabilities duration, increasing leverage ratio or combining the three options. If the interest rate falls. opposite action immunization strategy shall be taken.The immunization strategy with duration matching, however, has several problems. The duration will change as the interest rate varies until its maturity date. Moreover, the changes in the interest rate are often non linier, non flat and sometimes have extreme changes so that calculation of the duration is not longer accurate. In addition, for an insurance company especially, there is a regulation in managing investment portfolios that affects its flexibility in portfolio adjustment such as a rule of the weighting of each investment from the total as well limitation on the rated bonds. From liabilities side, an insurance company can not determine guaranteed rate of return arbitrarily in order to keep a fair competition among other insurance companies."