Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan tentang dampak adanya akuisisi saham perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) terhadap kepemilikan participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut. Dalam hal ini, participating interest merupakan aset yang dimiliki oleh Kontraktor KKS yang berupa hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sendiri pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai pengalihan participating interest ini, adapun ketentuan tersebut baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, namun juga belum diterangkan secara jelas mengenai bagaimana suatu participating interest dapat beralih. Ketentuan pengalihan participating interest ini baru secara spesifik dapat dilihat dalam kontrak Production Sharing Contract (PSC) dan Joint Operating Agreement (JOA). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk meninjau apakah dengan diadakannya akuisisi terhadap Kontraktor KKS maka secara serta merta participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut beralih kepada pengendali barunya atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu participating interest kepemilikannya tetap dipegang oleh Kontraktor KKS yang diakuisisi dan tidak beralih kepada pengendali baru.

---

This thesis presents a legal review regarding the impact of share acquisition in PSC Contractor company towards the ownership of its participating interest. Participating interest is a form of rights and obligations that owned by PSC Contractor as an asset in order to participate in the upstream oil and gas business activities. Law No. 22 year 2001 regarding Oil and Gas itself basically does not regulate transfer of participating interest as provisions regarding transfer of participating interest can only be found in Government Regulation No. 35 year 2004 regarding Upstream Oil and Gas Business Activities. However such provisions do not specifically address how the participating interest itself can be transferred. On the other hand, provisions regarding transfer of participating interest can often be found specifically on Production Sharing Contract (PSC) and Joint Operating Agreement (JOA).

The issue of this thesis is to review whether the ownership of participating interest has been transferred to the new controller of PSC Contractor regarding the acquisition issue. This thesis uses descriptive normative research method. The outcome of this research is to establish that the participating interest ownership still be held by the acquired PSC Contractor and not transferred to the new controller."

"Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017.

---

The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Sektor usaha minyak dan gas bumi selama puluhan tahun sudah terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi merupakan publik utilities yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara komoditas substitusi belum banyak diupayakan untuk dimanfaatkan, sehingga diperlukan peran (intervensi) pemerintah. Peran Pemerintah ini diperlukan dalam rangka men-generate revenue, menjamin kelangsungan ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarui bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri atau beberapa daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001 sebagai pengganti Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang dimaksudkan sebagai "Legal Instrument" guna mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparant, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional di kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi pembaharuan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi , antara lain adalah: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional dan dengan adanya UU Migas menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Dilain pihak perkembangan yang terjadi dalam tataran filosofis yang berangkat dari pesan yang disampaikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ikut mendorong perlunya pemahaman kembali arti penguasaan serta pengaturan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hayat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam tataran teoritis dan operasional penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan langkah reformasi dan pembaharuan hukum di bidang industri minyak dan gas bumi, hal mana mengingat esensi pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan yang sangat mendasar dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan penataan sektor usaha minyak dan gas bumi yang modem, efisien dan mampu bersaing. Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas maka secara filosofis dapat disimpulkan bahwa penguasaan memang masih di tangan Negara hal ini terkait dengan filosofi Pasal 33 UUD 45 tapi dalam pengusahaannya dilakukan oleh kontraktor baik itu BU dan atau BUT dengan cara bagi basil dengan Negara."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi tetap kondusif untuk investasi.

---

This thesis is aimed to analyse the of the income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor under Government Regulation No. 79 in 2010 within the applicable tax law and regulation framework including the application of tax treaty, as well as the relevant domestic tax regulation. This thesis was also intended to be an input for the Relevant Government Authority for tax collection on the transfer of participating interest in order to provide legal certainty for both parties, therefore the business of oil and gas industry remains conducive to investment."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap akuisisi pelaku usahaa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis difokuskan kepada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dampak pelaksanaan akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi terhadap persiangan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta dampak langsung pada cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam wilayah kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research answers the problem on the assessment of shares acquisition by Komisi Pengawas Persaingan Usaha towards the acquisition of upstream oil and gas operator in Indonesia, by using the case study of the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi. The analysis is focused on the opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha for the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi and its impact on upstream oil and gas industries,also its direct impact on oil and gas reserves in the work area. This research is a normative legal research which si conducted through literature study."

"Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi / Production Sharing Contract (PSC) sangat penting di dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui kontrak tersebut tercermin berbagai kepentingan dari para pihak, termasuk juga kepentingan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sah berdasarkan amanah konstitusi (UUD 1945). Negara di dalam perkembangannya merupakan sebuah organisasi / badan hukum yang sah menurut hukum perdata untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, termasuk juga untuk mengadakan perjanjian / kontrak privat. Namun di dalam perkembangannya hubungan hukum yang terbentuk dari kontrak tersebut menjadi sumber permasalahan yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Atas permohonan tersebut, kemudian MK memutuskan bahwa hubungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk kontrak tersebut telah merendahkan martabat negara serta mengancam kedudukan negara sehingga bertentangan dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

---

Production Sharing Contract (PSC) is very important in the petroleum and natural gas upstream industry in Indonesia. Through these contracts reflected the various interests of the parties, including the interests of the Republic of Indonesia as the legitimate owner on the natural resources of petroleum and natural gas under the constitutional mandate (1945 Constitution). Country in its development is an organization / legal entity authorized by law to perform legal acts under the civil law, as well as to make an agreement / private contract. However in the development, the legal relationship derived by that contract has turned out to be the source of problems which were used as a reason to apply for judicial review in the Constitutional Court (MK) of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. To the application, then the Court has decided that the legal relationship embodied in the contract has been degrading the country dignity and has threatened the position of the state that is contrary to the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution."

"Tulisan ini mengomparasikan dua skema Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, yakni Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery dan Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split. Tulisan ini juga menganalisis bagaimana penerapan asas keseimbangan serta aspek-aspek dalam hukum perjanjian terpenuhi di dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Tulisan ini disusun dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Skema ini hadir sebagai upaya Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengurusan kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split, tidak ada lagi komponen pengembalian biaya operasi yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor. Padahal, hal tersebut kerap dianggap sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery. Dalam skema Gross Split, Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan asas keseimbangan melalui pemotongan birokrasi, persentase split yang lebih menguntungkan bagi kontraktor jika dibandingkan dengan skema Cost Recovery, ketentuan mengenai komponen variabel dan progresif, tambahan split dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai nilai keekonomian tertentu, serta pemberian insentif pajak untuk menarik minat investor.

---

This writing compares two schemes of Production Sharing Contracts for Oil and Gas in Indonesia, namely the Contract with Cost Recovery scheme and the Contract with Gross Split scheme. It also analyzes how the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled within the Contract with Gross Split scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of the natural resources of oil and gas in Indonesia, with the goal of enhancing efficiency to attract investor interest in investing in upstream oil and gas activities. In the Contract with Gross Split scheme, there is no longer a component of operational cost recovery paid by the government to the contractors. However, this component is often considered a fulfillment of the balance principle in the Contract with Cost Recovery scheme. In the Gross Split scheme, the government seeks to achieve balance through bureaucracy cutting, a more favorable percentage split for the contractors compared to the Cost Recovery scheme, provisions regarding variable and progressive components, additional splits in the event of field commercialization not reaching a certain economic value, and providing tax incentives to attract investor interest."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."