Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (Trust) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitiapan dengan Pengelolan (Trust). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya kejelasan dari status kepemilikan dan pemisahan Trust corpus,dan perlu adanya definisi yang tepat mengenai kegiatan Trust di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is legal protection for bank’s custody with management system (known as Trust) service users regulated under Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 on Trust Service. This research is qualitative normative. The data were collected by literature study. The researcher suggests that there needs to be given clarity about Trust corpus ownership, and precise definition of Trust activities in order to ensure the legal protection for Trust users in Indonesia."

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"ABSTRAKBank umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan jasa-jasa perbankan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan Trust. Dalam kegiatan Trust yang dijalankannya, terdapat keterkaitan mengenai rahasia bank antara peran bank sebagai Trustee dalam kegiatan Trust dan peran bank sebagai gateway dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai pengaturan rahasia bank dalam kegiatan Trust yang dikaitkan dengan program Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana sebagian besar data diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kerahasiaan data dalam kegiatan Trust dikaitkan dengan Tax Amnesty tidak termasuk rahasia bank apabila wajib pajak yang menggunakan layanan Trust bukan nasabah bank tersebut. Kerahasiaan data dapat disampaikan kepada pihak lain sepanjang mendapat persetujuan dari nasabah.

---

ABSTRACT

Commercial banks in their business activities may offer banking services with reference to the applicable provisions. One of them is doing Trust activities. In the Trust activities it undertakes, there is a link about bank secrecy between the role of the bank as a Trustee in Trust activities and the role of the bank as a gateway in the Government Amnesty Tax program. Therefore, this thesis discusses the legal arrangement of banks secrecy in Trust activities related with the Tax Amnesty program. This research uses juridica normativel method, where most of data obtained from literature study. In the results of this study it is stated that the confidentiality of data in Trust activities related with Tax Amnesty does not include bank secrets if the taxpayer using Trust services is not a bank customer. Confidentiality of data may be submitted to other parties as long as the approval of the customer."

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."

"Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan ATM. Penggunaan ATM ini berkaitan dengan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Kemudahan dari layanan ATM membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank dalam penarikan uang ataupun melakukan suatu transaksi transfer pemindahan uang yang ada pada rekening tabungan. Dalam penggunaan ATM risiko juga sering dihadapi oleh nasabah ataupun bank salah satunya risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dari keamanan sistem, salah satunya berkaitan dengan kegagalan sistem ATM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Pertanggungjawaban bank jika terjadi kegagalan transaksi yang merugikan nasabah dengan menangani pengaduan nasabah, mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang diderita nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.

---

Through the utilization of advances in technology, banks are trying to provide the best facilities in serving customers, one of them with ATM. ATM usage is related to the ease of financial transactions. Ease of ATM services to make customers do not need to go to the bank to withdraw money or make a transfer of money transfer transactions that exist on savings accounts. Risks in the use of ATM are also often faced by customers or bank one technological risks associated with the reliability of safety systems, one of which relates to the failure of the ATM system.

In this study, the authors used normative juridical research method because the material used in this study is the author of legal materials. Bank liability in case of failure of transactions detrimental to customers and handling customer complaints, seek settlement of losses by clients through banking mediation forum; and responsible to consumers for losses incurred due to errors administrators and employees of the organizers."

"Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga maka perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kejahatan pembobolan ATM yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan pentingnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa ATM. Pentingnya transparansi informasi suatu produk Bank diperlukan untuk memberikan gambaran maupun pengetahuan mengenai manfaat sekaligus risiko yang mungkin dapat merugikan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

---

Banking is institution that reliable society trust as their good repute. Without any trust from society, therefore banking could not able to run well their business. In order to keep trusted from the society, therefore it must be done a protection to the society interest, especially for banking customer itself. The stealing of ATM which happened likely remembered us how important to protect banking customer that used ATM. Information of banking product is needed to descript or even to give knowledge about the advantage and also risk that might be caused suffer to the banking customer itself."

"

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia sehingga dapat terjadi hilangnya minuta akta yang merupakan arsip negara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dalam kasus hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanan ahli waris tidak terwujud. Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, yang menjelaskan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas pejabat notaris sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum. Protokol Notaris merupakan arsip Negara dan sudah sepatutnya disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya. Perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris serta diatur pula sanksi apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris serta peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Protokol Notaris.

 

Kata kunci    : Protokol Notaris, Arsip Negara, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

---

Notary Protocol is a collection of documents which are state archives. When a Notary passed away, the protocol of the Notary must be immediately handed over to the Notary recipient of the protocol to ensure that the previous users of the Notary services would still receive legal protection and legal certainty. In practice, however, there are a few cases in which the Notary Protocol is kept by the heirs of the deceased Notary, which resulted in the loss of minutes of deed which are national archive. This thesis research methodology is legal normative, in which the writer compared the facts that happened with the prevailing laws and regulations. From the result of this research, the writer concluded that the legal protection for the users of a Notary service, in which the minutes of deed are considered lost, does not transpire. That according to the theory of legal responsibility, this explains that the damages suffered by a third party are imposed to the agency or entity of the region in which the official came from. The Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) as the supervisory agency of a Notary official is obliged to provide legal protection, legal certainty and legal order. Notary Protocol as a national archive should be duly kept, maintained and protected. Guidance, supervision and evaluation towards the performance of the Regional Supervisory Council is long overdue, as well as regulations regarding sanctions should there be adverse effects incurring from the negligence of performance of duties and authority of the Regional Supervisory Council as well as the laws and regulations which specifically regulate the Notary Protocol.

 

Keywords     : Notary Protocol, State Archives, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

"

"Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku konsumen dari layanan jasa pengolahan uang rupiah. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi perusahaan perbankan sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah ada. Perlindungan secara preventif sudah tercermin dalam perangkat hukum yang ada dan perlindungan secara represif juga tercermin dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun demikian, pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan memerlukan waktu yang panjang untuk dapat memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.

---

Legal protection should ideally not only focus on the society as consumers of banking services but also on protecting banking companies as consumers of cash processing services. This research will examine the adequacy of legal protection implementation for banking companies based on positive law in Indonesia, particularly when embezzlement of the banking company's money occurs, committed by the director of the Cash Processing Service Provider. The research method used in this study is the doctrinal research method, making the methodology normative legal research.This study concludes that both preventive and repressive legal protection for banking companies regarding the use of cash management services from the Cash Processing Service Provider already exists. Preventive protection is reflected in the existing legal framework, and repressive protection is also evident in the penalties that can be imposed on offenders. However, in actual incidents of embezzlement of cash belonging to banking companies, it takes a long time for the banking companies to obtain fair compensation for the loss of cash."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."