Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pariwisata membutuhkan adanya partisipasi masyarakat sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata tersebut. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tujuh indikator partisipasi yaitu perencanaan dan pengimplementasian strategi pariwisata, pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan wisatawan, perencanaan pariwisata yang lebih baik, pendistribusian biaya dan manfaat pariwisata secara adil yang melibatkan pemangku kepentingan, pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, serta penguatan proses demokratisasi di kawasan wisata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Pantai Suwuk tergolong masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen.

---

Tourism development requires community participation as a condition for the success of tourism development. This study discusses community participation in tourism development of Suwuk Beach of Kebumen Regency using quantitative methods to measure the seven indicators of participation that is planning and implementing tourism strategies, achievement of sustainable tourism development, improvement tourist satisfaction, better tourism planning, fair distribution of costs and benefits involving stakeholders, compliance of the locals needs, and strengthening the process of democratization at tourist destination. The result showed the community in Suwuk Beach classified as participatory community in tourism development of Suwuk Beach in Kebumen Regency. "

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpikir sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan untuk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakak dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik. Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukungan ini dapat dilakukan dengan menyediakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization's capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government?

The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle's Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data.

The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Alternative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration.

Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization's activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen's hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder of empowerment comes true.

System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite's role. It means that local elite's role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it's support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite's role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Kelurahan Jagakarsa mengenai Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, hal ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum menyeluruh. Faktor pendukung partisipasi masyarakatnya adalah kepemimpinan dari tokoh masyarakat, kebersamaan, dan keterbukaan ruang partisipasi. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan waktu masyarakat yang dinamis, kepedulian masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang baik mengenai program pemberantasan sarang nyamuk.

---

The purpose of this research is to study public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, South Jakarta. The method use for the reasearch is qualitative. the result of this reaserach show that people’s understanding about the mosquito’s nest extermination program, it is caused by uncomprehensive socialization to every people in society. The supporting factor of the participation are leadership, room for participation, and sense of belonging. The inbiting factors are time, people’s consideration, the knowledge of the Mosquito’s Nest Extermination Program, lack of law enforcement, and Jumantik problem."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah perusahaan konstruksi Indonesia yang berusaha melaksanakan ekspansi ke luar negeri untuk mengembangkan pasarnya. Perusahaan konstruksi ini telah melaksanakan proyek konstruksi di berbagai negara di kawasan Afrika dan Asia Tenggara, diantaranya Aljazair, Timor Leste dan Brunei Darussalam. Risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan ini di luar negeri lebih tinggi dari pada ketika menjalankan proyek konstruksi di Indonesia. Selain risiko yang bersifat teknikal, juga terdapat risiko-risiko dari bidang lain seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti dampak risiko keuangan dan politik seperti tingkat pajak, tingkat risiko politik, dan tingkat bunga terhadap cost of capital dalam foreign direct investment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dari ketiga variabel tersebut terhadap cost of capital. Masih terdapat faktor-faktor lain seperti risiko sistematis (beta), risk premium, dan risk free rate yang ikut mempengaruhi perhitungan.

---

The background of this research comes from an Indonesian construction company who has made its efforts to expand its business internationally. This construction company has gone through several projects in countries of African and South East Asia Territory, which are Algeria, Timor Leste, and Brunei Darussalam. Risks faced by this company are higher than facing risks in Indonesia. Beside technical risks, there are risks in other domain, for example in economy, social, political, and cultural risks.The researcher examines the effects of financial and political risks like tax rate, political risk premium, and interest rate towards cost of capital of its foreign direct investment. The results show that there are no significant relationship between the three variables and the cost of capital. There are other factors like systematic risk (beta), risk premium, and risk free rate which also affected the calculation."

"Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan efektifitas program jampersal sebagai sebuah inovasi dalam sektor publik dengan menggunakan studi kasus program jampersal di Kabupaten Malang dengan serapan dana program jampersal hanya sebesar 20 %. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen terkait implementasi program jampersal di Kabupaten Malang. Penelitian ini menemukan bahwa program jampersal di Kabupaten Malang tidak diimplementasikan dengan baik, karena masih banyak penyimpangan dan hambatan yang menyebabkan program ini tidak efektif. Program jampersal juga tidak serta merta menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten malang, AKI pada tahun 2011 63,39 per 100.000 kelahiran pada tahun 2012 meningkat menjadi 65,68 per 100.000 kelahiran.

---

This study aimed to clarify the effectiveness of the program Jampersal as an innovation in the public sector using case studies of Jampersal program implementation in Kabupaten Malang where is program funds uptake only by 20%. The approach used in this study is a post-positivist approach to research methods of in-depth interviews, observation and study related to documents jampersal program implementation in Malang.

This study found that the program Jampersal in Kabupaten Malang is not implemented properly, because there are many irregularities and obstacles that cause the program to be ineffective. Jampersal program also does not necessarily reduce MMR and IMR, MMR in 2011 is 63.39 per 100,000 births and increased to 65.68 per 100,000 births in 2012."

"Skripsi ini meneliti kinerja petugas administrasi Puskesmas Sukmajaya berdasarkan persepsi petugas Puskesmas dan Masyarakat dengan menggunakan enam dimensi quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, dan kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi dalam peningkatan kinerja. Enam dimensi tersebut dibahas dengan menggunakan konsep umpan balik 360 derajat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (positivist) dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi petugas puskesmas dan masyarakat kinerja petugas administrasi sudah dinilai baik namun masih perlu diperbaiki di dimensi cost effectiveness. Walaupun sudah berjalan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu : perlu adanya pelatihan kearsipan untuk petugas administrasi; perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan petugas administrasi; perlu adanya peningkatan koordinasi antar petugas administrasi dalam menyelesaikan administrasi pelaporannya; perlu adanya sistem baru yang berbasis komputer pada petugas loket administrasi pendaftaran.This research observed Sukmajaya Depok Town Central Health?s administration officer performance based on Central Health officer and public?s perception using six dimensions: quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, and obstacles that were faced by administration officers in improving performance. The six dimensions are described by using 360 degree feedback concept. This research is positivist research with descriptive design.

The research result based on Central Health officer and public?s perception showed administration performance had been well valued but they stil needed to improve in cost effectiveness dimention. Although it has run well but there were several things that should be improved, such as: the need of archives trainings for administration officer, the need of number increasing human resource in administration officer, the need of creasing good coordination especially in administration officer to handle the administration report; the need of new computerize system for counter registration administration officer."