Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 192856 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bagus Fitrian Yudoprakoso
Analisis cool Japan dalam politik dan ekonomi luar negeri Jepang periode 2002-2013 = Cool Japan analysis in Japan's foreign politics and economy 2002-2013
"Cool Japan merupakan bagian dari kebijakan Jepang dalam menguatkan citra baiknya di mata dunia. Sejak 2004, Cool Japan digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi publik Jepang. Hingga 2009 Cool Japan diberdayakan dalam berbagai kegiatan diplomasi publik oleh MOFA. Namun sejak 2011, Cool Japan menjadi komoditas dan strategi dalam pengembangan industri kreatif Jepang. Perkembangan ini menarik untuk dikaji. Cool Japan diketahui memiliki keunggulan sebagai alat diplomasi publik Jepang. Cool Japan juga ternyata memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan profit. Lebih jauh, penelitian ini menemukan penggunaan Cool Japan oleh METI menggabungkan kedua keunggulan sekaligus, keunggulan dalam ekonomi dan dalam diplomasi publik Jepang.
Cool Japan is part of Japan's policy to enhance its prestige globally. Since 2004, Cool Japan is instrument for Japan's public diplomacy. Up to 2009 MOFA used Cool Japan in several public diplomacy activities. In 2011, Cool Japan is being assigned to METI, being used as commodity and for enhanching Japan's creative industry. Cool Japan has been widely used for the benefit in public diplomacy attempts. It is also acknowledged as profit generator. This research found that METI's Cool Japan gives double advantages for Japan. Cool Japan benefits Japan on public diplomacy as well as on creative industry."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53716
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif Junisaf Ahmad
Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang di Sektor Perkeretaapian Indonesia Periode 2014-2017 = Japan's Foreign Economic Policy in Indonesian Railway Sector in 2014-2017
"ABSTRAK
Skripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.
ABSTRACT
This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulhajnie Wildayanti Limpas
Keputusan Indonesia dalam Melanjutkan Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: Analisis Perundingan General Review Tahun 2013-2019 = Indonesia’s Decision in Continuing Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: Analysing of General Review Negotiation 2013-2019
"Setelah lima tahun perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), pihak Indonesia kemudian berinisiatif untuk mengajukan General Review (GR) di tahun 2013. Pengajuan GR pertama kali dilakukan oleh pihak Indonesia dengan alasan perjanjian IJEPA tidak memberikan hasil yang maksimal dan merugikan bagi Indonesia. Pemerintah Jepang saat itu tidak langsung menyepakati pengajuan tersebut dengan alasan Jepang ingin Indonesia untuk mengganti beberapa peraturan kementerian keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian. Kemudian pertanyaan yang muncul dari masalah ini adalah bagaimana proses GR IJEPA berlangsung hingga Indonesia memutuskan untuk mengubah kesepakatan dan melanjutkan perjanjian. Pertanyaan ini dijawab menggunakan kerangka teori two level game dari Robert D. Putnam dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses dari GR IJEPA hingga keputusan melanjutkan perjanjian IJEPA. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Causal Process Tracing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada tingkat domestik, meskipun terdapat perbedaan kepentingan diantara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, semua pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan GR-IJEPA, yaitu dengan mengubah beberapa peraturan perjanjian agar dapat menguntungkan pihak Indonesia. Pada tingkat internasional Indonesia akhirnya tetap melanjutkan perjanjian IJEPA dan melakukan GR-IJEPA dengan beberapa tawaran dari pihak Indonesia yang akhirnya disepakati Jepang dan persetujuan penambahan pos tariff sebagai solusi dari perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diminta oleh Jepang.
After five years of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) implementation, Indonesia took the initiative to propose a General Review (GR) in 2013. The GR proposal was first made by the Indonesian government on the grounds that the IJEPA agreement did not provide maximum results and was detrimental to Indonesia. The Japanese government, at that time, did not immediately agree to the proposal because Japan wanted Indonesia to amend several Ministry of Finance regulations deemed inconsistent with Indonesia's commitments in the agreement. The research question in this thesis is "How was the process of GR IJEPA until Indonesia decided to modify and continue the agreement?" The research question will be answered using a two-level game theory, by Robert D. Putnam, to see the process of GR-IJEPA and the decision of Indonesia to continue the agreement betweent two country. This study used a qualitative method with the Causal Process Tracing approach. This study found at the domestic level the Ministry of Industry, the Ministry of Trade, and the Ministry of Finance agreed to implemented GRIJEPA to change several agreement regulations in order to gain the benefit from the agreement. At the international level, Indonesia finally agreed to continued the agreement and continuing GR-IJEPA with several offers from Indonesia which finally agreed by Japan, and the approval of additional tariff posts as a solution the amendment to the Minister of Finance Regulation (PMK) that requested by Japan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Haryanto
Kepentingan ekonomi politik Jepang dan Indonesia dalam Japan -Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA) = The political economy interest of Japan and Indonesia on Japan -Indonesia Ecnomic Partnership Agreement (JI-EPA)
"Penelitian ini berfokus pada hubungan Jepang - Indonesia dalam penandatanganan Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). Perjanjian ini ditandatangani bulan Agustus 2007 di Jakarta dan menjadi babak baru keijasama ekonomi Jepang - Indonesia yang tersusun secara komprehensif.
Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan Jepang dan Indonesia dalam penandatanganan peljanjian. Penulis mengidentifikasi apa potensi Indonesia dibandingkan mitra Jepang yang lain.
Penulis menemukan tiga hal dalam hal ini, yaitu (1) Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomian Jepang dan kawasan; (2) Jepang memandang Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas yang cukup besar, padahal selama ini Jepang juga dikenal sebagai importir gas terbesar di dunia; dan (3) Jepang ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia.
Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai mitra terpenting dalam perekonomian. Jepang dan Indonesia menjalin hubungan lebih dari 50 tahun dalam banyak bidang, terutama perekonomian, pendidikan dan budaya. Tetapi hubungan yan erat ini menjadi renggang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Penulis mengidentifikasi tiga kepentingan Indonesia dalam penandatangana JIEPA, yaitu (1) meningkatkan perdagangan dengan Jepang; (2) mengembalikan Jepang sebagai investor terbesar bagi Indonesia; dan (3) mengharapkan program capacity building dari Jepang untuk industri di Indonesia.
This research focus on Japan - Indonesia relations after signing Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). The partnership signed on August, 2007 and has became the most complete agreement between two countries.
This research try to identify Japan and Indonesia interest on Jl-EPA, mainly on political economy interest.
We found three Japan interest (I) Japan try to keep Japan and region stability on economy; (2) Japan look Indonesia as potential partnership for Japan energy source, mainly LNG; and (3) Japan try to enhance trade cooperation with Indonesia.
On the other side. Indonesia look Japan as the most important partner in economy. Japan and Indonesia has close relationship for the long time. But Its broken by 1997/1998 crisis. Indonesia bas three interest, (1) Increasing trade between two countries; (2) persuade Japan become investor; and (3) capacity building program for Indonesian industries."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T32804
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Beck, Ulrich
Power in the global age : a new global political economy
Cambridge, UK: Malden, MA :Polity Press, 2005
306.2 BEC p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Satrio Yodhatama
Pendekatan ke Timur dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia = Russian Foreign Policy's Turn to the East
"Kebijakan luar negeri Rusia pada era kontemporer memiliki sejumlah dinamika, salah satunya adalah tren peningkatan intensitas hubungan dengan aktor-aktor di kawasan Asia-Pasifik, atau pendekatan Rusia ke Timur. Hal tersebut terjadi seiring dengan dinamika politik dan ekonomi pada lingkup domestik serta struktural. Meskipun demikian, kajian pendekatan Rusia ke Timur masih kurang diperdalam oleh akademisi hubungan internasional dari kawasan Asia-Pasifik itu sendiri, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan melihat perkembangan pendekatan ke Timur dalam kebijakan luar negeri Rusia dengan eksplorasi terhadap 39 literatur akademis yang membahas topik tersebut dengan metode taksonomi sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan suatu gambaran utuh terkait pendekatan Rusia ke Timur. Tinjauan pustaka ini menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) pendekatan Rusia ke Timur didorong oleh sejumlah pertimbangan yang bersifat strategis, ideasional, dan khusus pada lingkup domestik dan struktural; (2) penerapan pendekatan Rusia ke Timur secara garis besar berlangsung dalam dimensi geopolitik dan geoekonomi yang cenderung belum menunjukkan hasil yang optimal jika diperbandingkan dengan retorika Pemerintah Rusia yang bernada optimis terhadap pelaksanaannya akibat berbagai faktor internal dan eksternal; (3) jangkauan wilayah pendekatan Rusia ke Timur mencakup sebagian negara dan kawasan Asia-Pasifik prioritas Rusia yang memberikan prospek hubungan yang menguntungkan dengan Rusia, terutama dalam dimensi ekonomi dan strategis; (4) pendekatan Rusia ke Timur secara umum mengalami dinamika dan evolusi sepanjang implementasinya dari 2012 hingga saat ini. Sementara itu, terdapat sejumlah celah penelitian yang teridentifikasi, baik kontekstual maupun tekstual, yang secara garis besar berkaitan dengan kurang beragamnya perspektif yang digunakan dalam pembahasan pendekatan Rusia ke Timur serta kurangnya pengkajian pendekatan Rusia ke Timur oleh akademisi Asia-Pasifik itu sendiri, khususnya Tiongkok.
Russian foreign policy in the contemporary era has a number of dynamics, one of which is the trend of increasing intensity in relations with actors in the Asia-Pacific region, or Russia's turn to the East. This occurs in tandem with political and economic dynamics on both the domestic and structural levels. However, the study of Russia's pivot to the East remains underexplored by international relations scholars from the Asia-Pacific region itself, including Indonesia. Therefore, this literature review will examine the development of the Russian Foreign Policy’s Turn to the East by exploring 39 academic works under this topic using taxonomic analysis, with the aim of providing a comprehensive overview of Russia's turn to the East. This literature review has led to several findings: (1) Russia's turn to the East is driven by several strategic, ideational and special considerations at the domestic and structural levels; (2) the implementation of Russia's turn to the East generally occurs within geopolitical and geoeconomic dimensions, which has led to rather suboptimal results when compared to the optimistic rhetoric of the Russian government regarding its execution, due to various internal and external factors; (3) the scope of Russia's turn to the East includes certain countries and regions in the Asia-Pacific that are prioritized by Russia and offer promising prospects for beneficial relations with Russia, especially in the economic and strategic dimension; (4) Russia's turn to the East has generally experienced dynamics and evolution throughout its implementation from 2012 to the present. Meanwhile, several research gaps have been identified, both contextual and textual, which broadly relate to the lack of diverse perspectives used in the discussion of Russia's turn to the East and the lack of study of Russia's turn to the East by Asia-Pacific scholars themselves, particularly from China."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sungkar, Ali Mohamad
Konfigurasi power dan kebijakan perdagangan luar negeri (kasus Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998)
"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.
Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.
Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.
Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.
Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T8039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Yolam Riwinda
Ekonomi digital dalam hubungan internasional = Digital economy in international relations
"Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan.
.Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21stcentury. Technological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development."
2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Octavianti Shanna Puspita Ponglabba
Keterlibatan Jepang dalam kerja sama selatan-selatan dan triangular di Indonesia = Japan's Involvement in south-south and triangular: cooperation in Indonesia
"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.
This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukamtono
Kepentingan Australia Dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Periode 1983-1991
"Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.
Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.
APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.
Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.
Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7562
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>