Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja.

---

The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age."

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak mengatur mengenai keberadaan bagi tenaga honorer sehingga kepegawaian tenaga honorer menjadi tidak jelas. Tesis ini membahas Kepegawaian Tenaga Honorer sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membahas Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bentuk penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, utamanya menggunakan data sekuder dengan studi dokumen melalui penelusuran dokumen. Adapun data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan informan sebagai data pendukung, sebagai bahan mengkonfirmasi akan hasil penelitian. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sebelum adanya UU ASN, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah mengatur tentang tenaga honorer, UU tersebut memberikan celah dalam hal pengangkatan tenaga honorer, tetapi pengaturan berkenaan dengan hak dari tenaga honorer tidak ditemukan. Setelah adanya UU ASN tidak terdapat celah untuk pengangkatan tenaga honorer, karena UU ASN tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tenaga honorer. Dengan demikian perlindungan hukum bagi tenaga honorer menjadi tidak jelas, UU ASN tidak dapat menjadi pedoman bagi kepegawaian tenagahonorer. Dengan dikeluarkannya Surat iEdaran iBupati iLebak Nomor i814.1/2.227-BKPP/2018 itentang iLarangan iPengangkatan iTenaga iHonorer dan iSejenisnyabertujuan agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Lebak, danharapannya bagi tenaga honorer agar dapat segera menjadi ASN dengan mengikutiseleksi terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum yangsetara setelah menjadi PNS atau PPPK.

---

The enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Servants (ASN Law) does not regulate the existence of honorary staff so that the employment of honorary staff is unclear. This thesis discusses the Employment of Honorary Staff before and after the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, discusses Forms of Legal Protection for Honorary Staff after the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The form of this thesis research is normative juridical, mainly using secondary data with document study through document search. The primary data generated from interviews with informants as supporting data, to confirm the legal materials used. This research uses a qualitative approach in analysis. The results showed that prior to the ASN Law, Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1974 concerning Personnel Principles, this law provided a gap in the appointment of honorary staff, but the regulation was related to the rights of honorary staff were not found. After the existence of the ASN Law there was no gap for the appointment of honorary staff, because the ASN Law did not regulate matters related to honorary staff. Thus the legal protection for honorary staff is unclear, the ASN Law cannot serve as a guideline for honorary staffing. With the issuance of the Lebak Regent Circular Number 814.1 / 2.227-BKPP / 2018 concerning the Prohibition of Appointment of Honorary Staff and the like, the aim is that there will be no more appointment of honorary staff in Lebak Regency, and the hope is that the honorary staff can immediately become ASN by following the selection first so that they can get equal legal protection after becoming a PNS or PPPK."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu.

---

This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Direktorat Pengadaan PNS Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data terkumpul dengan teknik in-depth interview.Hasil penelitian ini menyarankan agar ada pengawasan langsung dari atasan pejabat penilai dalam proses pelaksanaan prestasi kerja, dan semua laporan harus disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar menghindari penyimpangan yang terjadi. Selain itu perlu ada perubahan sistem terkait reward dan punishment sehingga pegawai lebih terpacu untuk berprestasi.

---

This study focuses on how the performance appraisal is conducted at Direktorat Pengadaan PNS BKN Jakarta based on the regulations established by the Government. This is a qualitative descriptive study using the technique of in-depth interview to collect the data.The result of this study suggests that there should be constant monitoring from the highest functionaries in the Department and all reports must be completed with reliable evident in order to avoid any deviations. In addition, there is an urgency to change the reward and punishment system in order to motivate the PNS."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja pegawai yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan yang tidak menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan wawancara. Objek penelitian ini ialah pegawai Badan Kepegawaian Negara. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan SPSS versi 17 dengan uji Independent-Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja pegawai antara pegawai yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan yang tidak menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara.

---

This research focused on the performance of employees in the National Civil Service Agency. The purpose of this research is to find out the comparison of the performance of employees using the Computer Assisted Test (CAT) method and not using the Computer Assisted Test (CAT) method in the Selection of Candidates for Civil Servant at National Civil Service Agency. This study used the approach of quantitative research with the type research is a descriptive research. Data collection techniques used was surveys and interviews. The object of this research is employees of National Civil Service Agency. In processing the data, researchers used a SPSS version 17 with Independent-Sample T-Test. The results of this research showed that there is no difference between the performance of employees using the Computer Assisted Test (CAT) method and not using the Computer Assisted Test (CAT) method in the Selection of Candidates for Civil Servant at National Civil Service Agency. "

"ABSTRAKPenerapan E-Government di Indonesia gencar sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk menerapkan E-Government. Badan Kepegawaian Negara telah melakukan implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik pada Pegawai Negeri Sipilnya namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari sisi sumber daya masih kurang memadai, komunikasi masih harus ditingkatkan, begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi sudah baik pelaksanannya.

---

ABSTRACTThe implementation of E-government in Indonesia exist since Indonesian Government officialized since the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2003 which requires all government agencies to implement E-Government. State Employment Agency has implemented the E-Government through Electronic Employee Card on civil servants, but there are still many problems in implementation. Researchers interested in seeing a picture and obstacles in the implementation of E-Government through Electronic Employee Card. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by observation and in-depth interviews. The results of this study lead to the conclusion that in terms of the resources are still inadequate, communication needs to be improved, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is already well observance."

"Artikel ini mencoba menjelaskan orientasi kerja PNS di Biro Perencanaan Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tipe orientasi kerja instrumental, karier/birokrasi, hubungan sosial dan penilaian kerja. Sedangkan penelitian sebelumnya berangkat dari pendekatan instrumental tanpa melihat lebih jauh hubungan sosial dan penilaian kerja (bersifat umum). Pada tahap awal, seorang pekerja memiliki orientasi kerja instrumental dikarenakan faktor kebutuhan akan kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya seorang pekerja akan mengalami perubahan orientasi kerjanya selama dia merasakan adanya kepuasaan dan hasil yang didapat selama mereka bekerja . Teknik pengumpulan data penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 9 orang pegawai di biro perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan.

---

This article tries to explain the work orientation of civil servants in the Ministry of Manpower Planning Bureau of the Republic of Indonesia with the type of work orientation instrumental, career / bureaucracy, social relations and assessment work. While previous research departed from the instrumental approach without looking further social relations and job assessment (general). In the early stages, a worker has an instrumental work orientation because of the need factor for their life needs. Furthermore, a worker will experience a change in work orientation as long as he feels the satisfaction and results obtained during their work. The data collection technique of this research is qualitative with in-depth interviews of 9 employees in the planning bureau of the Ministry of Manpower."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."