Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik.

---

This thesis discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation.

The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKA-K/L to be more transparant and opened to the public."

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Medan Utara. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan 5 (lima) dimensi pelayanan yaitu dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurances, dan empathy. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan di SAMSAT Medan Utara pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan (kuesioner) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dan menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

---

This thesis discuss about the quality of services provided by SAMSAT Medan Utara. Measurement of this quality using 5 (five) parameters of services dimensions which are tangible, reliability, responsiveness, assurances, and empathy. The purpose of this thesis is to analyze the quality of service in SAMSAT Medan Utara in 2013. This research uses a quantitative approach with a descriptive design. Method of data collection was done through field observation (questionnaire) and the study of literature. The result of this thesis show that the service provided is still not give satisfaction for the taxpayer. Improving quality of service can be done by giving education and training to employees and increase the number of facilities and supporting infrastructure services."

"Motivation have a primary needs in an organization, in sub part of chief administration and protocol which an organization having main task and function to operate programs in which formal programs in government of Depok City where an organization have needs good works motivation. When doing a task in protocol division, good motivation in each implementer employees was needed.This research has describe to look and description a perception of employees about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general division regional secretarial Depok city. This research using a quantitative method with a type description research and use cross sectional survey dimension. Total population in this research is 30 respondent and use total sample technique. All data has a count by SPSS version 15.Mc.Clelland (Needs Theory) has a focus about three factor; needs of success, needs of power or work authority and needs affiliation. Need of success consist of indicatorindicator work result, timing of finished works, resolve problems and detention in work and effectively. Needs of power consist of authority and responsibility. Needs affiliation consists of relationship with work partner, relationship with a chief and level of participation in organization. Based on process data result find out an employees perception about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general secretariat regional city of Depok in high level."

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Skripsi ini meneliti kinerja petugas administrasi Puskesmas Sukmajaya berdasarkan persepsi petugas Puskesmas dan Masyarakat dengan menggunakan enam dimensi quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, dan kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi dalam peningkatan kinerja. Enam dimensi tersebut dibahas dengan menggunakan konsep umpan balik 360 derajat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (positivist) dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi petugas puskesmas dan masyarakat kinerja petugas administrasi sudah dinilai baik namun masih perlu diperbaiki di dimensi cost effectiveness. Walaupun sudah berjalan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu : perlu adanya pelatihan kearsipan untuk petugas administrasi; perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan petugas administrasi; perlu adanya peningkatan koordinasi antar petugas administrasi dalam menyelesaikan administrasi pelaporannya; perlu adanya sistem baru yang berbasis komputer pada petugas loket administrasi pendaftaran.This research observed Sukmajaya Depok Town Central Health?s administration officer performance based on Central Health officer and public?s perception using six dimensions: quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, and obstacles that were faced by administration officers in improving performance. The six dimensions are described by using 360 degree feedback concept. This research is positivist research with descriptive design.

The research result based on Central Health officer and public?s perception showed administration performance had been well valued but they stil needed to improve in cost effectiveness dimention. Although it has run well but there were several things that should be improved, such as: the need of archives trainings for administration officer, the need of number increasing human resource in administration officer, the need of creasing good coordination especially in administration officer to handle the administration report; the need of new computerize system for counter registration administration officer."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara.

---

Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Pertanian yang akan dibandingkan dengan perundang-undangangan yang berlaku dan best-practice pelaksanaan audit internal. Pembahasan kemudian akan dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam penerapan Good Public Governance di Kementerian Pertanian.

---

This study examined the activities of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture, which has a function as internal auditor and internal consultant for the Ministry of Agriculture. It also discussed other related activities such as whistleblowing systems, human resources systems and values prevailing in the Inspectorate General in relation with the implementation of Good Public Governance.

The discussion will also include an analysis of the audit procedures, both performance and investigative audit, and other activities of the Inspectorate General as an internal supervisor in Ministry of Agriculture which will be compared with the applicable law and best-practice model of internal audit. The discussion will then be linked to the role of the Inspectorate General in the implementation of Good Public Governance in the Ministry of Agriculture."