Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban kontijen yang mungkin muncul atas PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN dari sebuah perusahaan digital agency (PT X) di Indonesia dengan menggunakan analisis tax review. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan dan semua dokumen perpajakan perusahaan terkait jenis pajak yang dinilai. Prosedur tax review dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak pada tahun 2012. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PT X secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenakan PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN. Namun untuk indikator penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak, perusahaan belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta hasil rekonsiliasi yang tidak sesuai antara laporan keuangan dengan SPT Masa Pajak. Hal ini menyebabkan munculnya kewajiban kontijen bagi PT X berupa sanksi pajak dan kurang bayar pajak tambahan yang sewaktu-waktu akan ditagih oleh KPP setempat

---

This study aims to assess tax compliance related to contingent liabilities that may arise on income tax article 21, 23/26, 4 Paragraph 2, and VAT from a digital agency company (PT X) in Indonesia. The study is conducted by using tax review analysis which data used are gained from result of interviews, financial reports, and all company taxation?s documents related to tax assessment. Tax review procedures is done by comparing tax regulations against some indicators as tax object, tax rate, tax payment, tax reporting, and tax reconciliation in 2012. The results of this study revealed that generally PT X already complied with the tax regulations in the context of determining tax object and tax rate for all transactions regarding to income taxes article 21, 23/26, 4 paragraph 2, and VAT. Whereas, in case relate to several indicators such as tax payment, reporting, and reconciliation, the company doesn?t comply with tax regulation for instances late in tax paying, tax reporting, and there are several reconciliations of financial statements which do not conform to The Periodic Tax Return. This finding might be led to the emergence of contingent liabilities for PT X in the form of tax penalties and future bills for additional underpayment of taxes by the Local Tax Office."

"ABSTRAKTerdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan dengan studi kasus pada Gereja X dan Gereja Y di Kota Bekasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Gereja X dan Gereja Y, Kota Bekasi.

---

ABSTRACTThere are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Pancasila as the foundation of Indonesia holds firm the value of divinity. Christianity teach their followers to pay taxes to government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer with case study at X and Y Church in Bekasi City. This research approach is quantitative, and the data collection technique is mix method. The sample that used in this research is 100 respondents with purposive sampling technique. The results of linear regression test show that religiosity influence the tax compliance of Christian individual tax payer at X and Y Church, Bekasi City."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam membantu memenuhi kewajiban PPh 23/26 dari persepsi wajib pajak. Dan melihat efektivitas aplikasi e-Bupot 23/26 terhadap kepatuhan pajak berdasarkan rasio tingkat pelaporan tepat waktu dan rasio tingkat pembayaran tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada KPP PMA 4 dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan e-SPT 23/26. Meskipun demikian, Dirjen Pajak masih perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan pada aplikasi e-Bupot 23/26. Dan hasil penelitian dari trend kepatuhan pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada masa Januari 2019 - September 2020 cenderung tinggi namun memasuki tahun 2020 mengalami fluklutasi trend yang mengarah kepada penurunan rasio kepatuhan pajak.

---

This research aims to evaluate the implementation of the e-Bupot 23/26 application in helping to meet the taxpayer's PPh 23/26 obligations from the perception of taxpayers. And see the effectiveness of the e-Bupot 23/26 application on tax compliance based on the ratio of filling compliance and payment compliance. This research was conducted at KPP PMA 4 with a case study approach using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that taxpayers consider the e-Bupot 23/26 application to be a better tax application than e-SPT 23/26. Even so, the Director General of Taxes still needs to make improvements and refinements to the 23/26 e-Bupot application. And the results of tax compliance trend in the use of the e-Bupot 23/26 application in the January 2019 - September 2020 tend to be high, but entering 2020 there is fluctuation that leads to a decrease in the tax compliance ratio."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"[Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur terhadap Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tercapainya tujuan dan manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan Wajib Pajak dan wawancara terstruktur dengan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur telah berjalan cukup efektif meskipun masih ditemukannya faktor-faktor yang menghambat efektivitas dari sisi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif dari Account Representative, KPP Pratama Jakarta Pancoran, maupun Kantor Pusat DJP untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan sosialisasi perpajakan.

---

This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation., This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization

related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was

effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and

benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in

this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a

structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur

has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the

effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account

Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation.]"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor penentuperilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia. Faktor penentuperilaku ketidakpatuhan meliputi biaya kepatuhan pajak, karakteristik wajib pajak,dan aspek sikap pajak. Data yang yang digunakan berasal dari survei yangdiperoleh atas tanggapan 145 wajib pajak badan. Data yang diperoleh kemudiandianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil pengujianmenunjukkan bahwa persepsi kewajaran dan biaya psikologis pajak berpengaruhsignifikan terhadap ketiga jenis perilaku ketidakpatuhan yang meliputipengurangan pendapatan, penambahan beban dan ketidakpatuhan secarakeseluruhan. Sebaliknya, ukuran perusahaan, sektor usaha, kewajiban pajak dankompleksitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhanwajib pajak badan. Faktor lainnya seperti biaya kepatuhan pajak, umurperusahaan, tarif pajak dan penghindaran sanksi pajak berpengaruh signifikansetidaknya satu dari ketiga jenis perilaku ketidakpatuhan

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to empirically examine the determinants of tax noncompliancebehavior of corporate taxpayers in Indonesia. The determinants factorof tax non-compliance behavior includes tax compliance costs, the characteristicsof the taxpayer and the tax attitudinal aspect. The data used were collected from asurvey obtained from 145 responses corporate taxpayers. Data were analyzedusing linear multiple regression models. The test results show that tax law fairnessand tax psychological cost have significant relationship on with three types ofnon-compliance behaviours which includes under-reporting of income, overreportingof expenses and overall non-compliance. Nonetheless, business size,business sector, tax liabilities and tax complexity have insignificant relationshipwith non-compliance behaviours. Other factors such as the tax compliance cost,business age, tax rate structure and tax detterence sanction have significantinfluence at least one types of non-compliance behavior."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."