Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan e-Voting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat e-Voting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik.

---

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia.

Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair.

This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election.

This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making."

"Tesis ini membahas kesiapan penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai subjek penelitian. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah lembaga yang memperoleh izin dari Bapepam-LK (sekarang OJK) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. KSEI berfungsi untuk untuk menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk efek dalam bentuk saham, setiap saham yang diterbitkan oleh Emiten memiliki satu suara, kecuali jika anggaran dasar perusahaan menentukan sebaliknya. Pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menggunakan hak pilihnya. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Emiten atau di tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Untuk perusahaan publik, RUPS dapat diselenggarakan di daerah domisili bursa efek tempat saham Emiten terdaftar. Berdasarkan analisis studi kasus ini, didapatkan bahwa penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pasar modal Indonesia dan partisipasi pemegang saham dalam RUPS.

---

The main purpose of this research is examining possibility implementation of E-voting and E-proxy in Indonesia capital market. This research using case study method, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as subject of research. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is an institution licensed by Bapepam-LK (is now OJK) as a central securities depository. KSEI serves to provide regular, fair, and efficient securities custodian and securities transaction settlement services. For securities in the form of shares, every share issued by a securities issuer has one vote, unless the articles of association of the company determine otherwise. The shareholder is entitled to attend the general meeting of shareholders to exercise his/her voting rights. The RUPS shall be held at the place of domicile of the company or at the place of the company conducting its business activities based on the article of association. For a public company, RUPS may be held at the domicile of the stock exchange where the company's shares are listed. Based on the analysis of this case study, it was found that the application of E-voting and E-proxy in the Indonesia capital market could improve the efficiency of the Indonesia capital market and the participation of shareholders in the RUPS."

"Perkembangan teknologi informasi mendorong perkembangan aplikasi berbasis internet. Pada sistem electronic voting yang menggunakan sistem otentifikasi yang terdapat pada ASP.NET akan memberikan keamanan dari sisi hak akses yang dimiliki pengguna. Dengan mengimplementasikan algoritma rijndael pada sistem otentifikasi akan memberikan sisi aman dari inputan data yang diharapkan dalam pengambilan suara pada sistem electronic voting. Penggunaan hash algoritma SHA 512 yang dapat mengeksekusi enkripsi dan dekripsi data dapat dimanfaatkan karena tidak memakan waktu yang terlalu lama yaitu 5,35 ms untuk enkripsi dan 1,868 ms untuk dekripsi serta memiliki keunggulan diantara hash algoritma yang lain yang digunakan dalam skripsi ini.

---

The development of information technology encourages the development of internet based application. In electronic voting system that used ASP.NET as the authentication system, the user will have more freedom to access the data. Implementation of the rijndael algorithm in authentication system will give more protection in data input when the vote is held on the electronic voting system.Has algorithm SHA 512, which can done some encryption and decryption, will be used because it don't take much time with 5,35 ms for encryption and 1,868 ms for decryption and have an excess in comparassion with other hash algorithm that will be used in this undergraduate thesis."

"Penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki banyak kelemahan, dataterakhir memperlihatkan banyak terjadi kasus pelanggaran pemilu baik administrasi, pidana maupun etik. Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat mulai kurang percaya akan hasil pemilu. Sehingga belakangan ini wacana e-voting dalam pemilu terus mengemuka untuk mencegah terjadinya kecurangan dan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Beberapa regulasi juga sudah mendukung dilaksanakannya e-voting pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan e-voting tidak semudah yang dibayangkan, beberapa negara maju meninggalkan e-voting dan kembali ke sistem pemilu konvensional disebabkan oleh berbagai faktor terutama masalah keamanan informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia sampai saat ini masih belum mengeluarkan aturan tentang e-voting. KPU berpendapat e-voting perlu persiapan yang matang dari berbagai aspek seperti waktu, biaya, hukum, infrastruktur, keamanan, geografis dan lain-lain. Jika tidak dipersiapkan dengan baik akan memunculkan berbagai masalah seperti di negara lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengukuran terhadap risiko keamanan informasi yang ada dalam penerapan teknologi e-voting. Pengukuran risiko keamanan informasi evoting berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko dan juga melakukan respon terhadap risiko, sehingga dampak-dampak yang kemungkinan muncul dari risiko tersebut dapat diketahui lebih awal dan dikelola dengan baik. Dengan adanya studi manajemen risiko yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana manajemen risiko keamanan informasi teknologi e-voting dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Pada tahap penilaian, proses evaluasi risiko menggunakan NIST SP 800-30 dan untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO 27002. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

.The elections with conventional methods has many weaknesses, the latest data shows that there are many cases of electoral violations both administrative, criminal and ethical. The large number of violations made the community began to lack confidence in the election results. So lately the discourse of e-voting in elections continues to emerge to prevent fraud and to improve the quality of elections. Some regulations also support the implementation of e-voting in elections in Indonesia. However, the implementation of e-voting is not easy, some developed countries leave evoting and return to conventional electoral systems caused by various factors, especially information security issues. KPU as the election organizer in Indonesia until now still has not issued a regulation regarding e-voting. KPU believes that e-voting needs careful preparation from various aspects such as time, cost, law, infrastructure, security, geography and others. If it is not well prepared, there will be a variety of problems such as in other countries and reduce the confidence of the community. Therefore a measurement of information security risks is needed in the application of evoting technology. Measuring the security risks of e-voting information is useful for knowing risk profiles, risk analysis and also responding to risks, so that the impacts that might arise from these risks can be identified earlier and managed properly. With the existence of a comprehensive risk management study, it is expected to increase public confidence in e-voting. This study aims to develop a risk management plan for information security for e-voting technology using the ISO 27005 framework with four main stages, namely context setting, risk assessment, risk management and risk acceptance. At the assessment stage, the risk evaluation process uses NIST SP 800-30 and to design controls in an effort to reduce risk, researchers refer to ISO 27002. The results to be obtained from this study are risk management planning in the form of risk handling documents, control recommendations to reduce the risk and acceptance of risks that contain risk management decisions and those responsible for handling risks."

"Sistem pemungutan suara konvensional masih merupakan metode utama yang digunakan dalam pemilihan umum dewasa ini. Terdapat banyak kelemahan pada sistem manual ini seperti sampah kertas hasil surat suara yang banyak, sumber daya manusia yang terlalu dibebani, penanganan logistik yang kompleks dan tidak tepat sasaran, dan keamanan yang masih dipertanyakan. Surat suara merupakan informasi yang sangat penting dan harus mendapatkan perlindungan keamanan tertinggi agar hasil pemungutan suara dapat memenuhi persyaratan, jujur, sah dan adil. Teknologi yang terus berkembang hadir sebagai salah satu solusi dari permasalahan sistem pemungutan suara manual terutama pada aspek keamanan dan integritas data suara. Penelitian ini mengimplementasi image steganography dan RSA public key cryptography sebagai satu dari dua langkah pengamanan surat suara dalam pemungutan suara elektronik (Electronic Voting/e-vote) sebagai metode pengelabuan. Teknologi blockchain dengan platform Ethereum digabungkan sebagai langkah pengamanan untuk membentuk sistem e-vote yang transparan, aman, dan mampu menjaga integritas suara. Simulasi dilakukan secara lokal dengan menggunakan aplikasi web berbasis microframework flask. Jaringan blockchain dibentuk secara virtual dengan bantuan aplikasi Ganache. Simulasi dengan menggunakan 1000 data masukan kepada sistem secara berurutan dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses seluruh data sebesar 8435,54 detik (setara dengan 2 jam 20 menit 35,54 detik) dengan waktu pemrosesan rata-rata 8,43 detik per masukan dan untuk merekapitulasi data tersebut dibutuhkan waktu 2308.62 detik (setara dengan 38 menit 28.62 detik) dengan waktu pemrosesan rata-rata 2.31 detik per data. Sistem blockchain mengakibatkan terjadinya kelambatan waktu (delay) sebesar 29% dari waktu pemrosesan rata-rata di dalam batas lingkungan simulasi, namun suara yang diberikan oleh para pemilih dapat dilindungi sangat ketat. Kunci RSA yang digunakan sepanjang 2048-bit melebihi batas keamanan yang biasa digunakan. Hasil citra rekonstruksi steganografi memiliki nilai PSNR 106,98% lebih tinggi dibandingkan metode pembanding lainnya. Metode kombinasi ini menghasilkan sistem pemilihan elektronik yang memiliki metode pengamanan tinggi dan efisien dari segi waktu dan sumber daya manusia.

---

Conventional voting systems are still used as the main approach for general elections these days. Various drawbacks of this manual system have been brought upon, such as excessive paper litter from the used ballot, overworked human resources, all over the place logistics, and controversial security. Ballot hold essential information, and it needs maximal protection against tampering to prove the result of such voting are legal and just. Growth in technology offers one such solution to serve as a better alternative against manual voting systems, especially on security and preserving data integrity. This research will focus on implementing combined Image Steganography and RSA Public Key Cryptography as a deception method and Ethereum Blockchain platform to develop a transparent, safe, and robust Electronic Voting System while maintaining data integrity. Simulations are run locally using a web application based on the flask microframework. A virtual blockchain network is created with the help of the Ganache application. Simulations were carried out using 1000 input data sequentially with the total time needed to process all the inputs are 8435.54 seconds (equivalent to 2 hours 20 minutes 35.54 seconds) with an average processing time of 8.43 seconds per input and to recapitulate the data took 2308.62 seconds (equivalent to 38 minutes 28.62 seconds) with an average processing time of 2.31 seconds per data. The blockchain system resulted in a 29% delay of the average processing time within the simulation environment limits, but the votes can be strictly protected. The 2048-bit RSA key used exceeds the usual security limit. The results of the steganographic reconstruction image have a PSNR value of 106.98% higher than other comparison methods. This combination method produces an electronic voting system that has a high-security method and is efficient in terms of time and human resources."

"Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Partisipasi Politik dari Samuel Huntinton dan Joan M. Nelson, Teori Negara Birokratis Otoritarian clan Guillermo O'Donnel dan Korporatisme Negara dari Phillipe Schmitter dan Richard Gunter, serta Teori Perilaku Tidak Mernilih dari beberapa sarj ana seperti: Campbell dkk, Shaffer, Abramson dan Aldrich; Milrath dan Gael; Downs, Davis, Hinich dan Ordeshook. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan tehnik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah nonprobabilrta dengan sistem snowball, untuk informan dan masyarakat umum, serta sistem purposive, untuk informan dan tokoh opinion leader. Tokoh-tokoh tersebut adalah Arbi Sanit dari UT, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, Anies Baswedan dari LSI, Erianto dari LSI, Mohamad Qodari dari LSI, dan Fadjroel Rahman dari PEDOMAN.Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat Jakarta yang berhasil diwawancarai, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak menyukai semua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung; kekecewaan terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sikap apatis, dan alasan teknis administratif.Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi psikologis dan rasional berimplikasi positif, terhadap alasan-alasan yang diberikan oleh pemilih yang tidak memberikan suaranya di Jakarta. Sedangkan Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi demografis kehilangan relevansinya ketika menjelaskan alasan perilaku tidak memilih di Jakarta. Hal ini karena pemilih di Jakarta yang berhasil diwawancarai, yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar berasal dari pendidikan tinggi.

---

The reason why author interested to non-voting behavior in the first round of presidential election is because it was conducted for the first time in Indonesia. The assumption was, people would eager in electing their leader. But in the reality, a part of the voters did not use their voting rights. Based on the above condition, the question to be answered in this thesis was why part of the voters did not used their voting rights in the first round of presidential general election, and what factors caused this attitude.

Several theories used in the thesis were: Political Participation Theory by Samuel Huntington and Joan M. Nelson; Authoritarian Bureaucratic Theory by Guillermo O'Donnell, State Corporation Theory by Phillipe Schmitter, and Richard Gunter; and also Non-Voting Behavior Theory, by several scholars, such as Campbell et all, Shaffer, Abramson and Aldrich, Milrath and Goel, Downs, Davis, Hinich, and Ordeshook. The research applied qualitative method, using descriptive analytical technique. The sampling method used was the non-probability snowball system, for general population, and the purposive system for leader opinion figures. The figures were Arbi Saait from IJT, Ikrar Nusa Bhakti from LIPI, Anies Baswedan, Erianto, and Mohamad Qodari from LSI, and Fadjroel Rahman from PEDOMAN.

The research findings were: several reasons why part of the people in Jakarta did not use their voting rights. Among the reason were: they did not like all of the presidents and vice presidents candidates, disappointed in political and general election systems, apathy and technical administrative reasons.

Non-voting behavior in term of psychology and rational choice had positive implication to the non-voting behavior, while by demography point of view was not relevant to explain it, because most of the informant were belong to high educated people."

"Telah dibuat suatu Sistem Kendali dan Pemroses Alat Pengumpul Data Pemilih Secara Elektronik Di Dalam Pemilu Presiden dengan menggunakan Microcontroller ,yang dapatdigunakan kpu (komisi pemilihan umum) sebagai sarana perhitungan suara pada pemilihan umum presiden, kelebihannya adalah dapat mengurangi biaya operasional karena sistem tidakmenggunakan kertas dan menconterengnya cukup menekan tombol yang disediakan dan nama kandidat presiden dapat dilihat pada layar LCD. Buzzer akan berbunyi sebagai indikator bahwapemilih sudah melakukan hak pilihnya dan hasilnya akan di display ketika semua pemilih sudah melaukan hak pilihnya. Waktu yang dibutuhkan untuh memilih juga ralatif singkat karena tidah perlu melipat-lipat lagi kertas

---

Has created a Full System and Processing Equipment Electronic Voter Data Collector In

The Presidential Election by using the microcontroller, which can be used in the General

Elections Commission (electoral commission) as a means of calculation of votes in presidential

elections, the excess is able to reduce operating costs because the system does not use paper and

menconterengnya simply press the button provided and the name of the presidential candidates

can be viewed on the LCD screen. Buzzer will sound as an indicator that the voters had done the

right vote and the results will be displayed when all voters have melaukan vote. Time required untuh choose ralatif also brief because tidah-fold longer need to fold the paper"

"Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.

---

The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made."

"Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates."

"Skripsi ini membahas perilaku memilih dari kelompok istri militer dengan mengambil contoh anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Skripsi ini meggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuisioner yang disebarkan kepada responden terpilih. Data yang didapatkan dari penelitian ini akan diuji statistik dengan menggunakan metode One Sample t Test dan Khi Kuadrat. Skripsi ini berasumsi bahwa perilaku memilih istri militer dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sosiologis dan faktor pilihan rasional, kedua faktor tersebut diturunkan kembali kedalam beberapa indikator seperti suami, keluarga, teman dekat, orientasi kandidat, orientasi isu dan lain-lain. Temuan penelitian yang diperoleh adalah anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya bisa digolongkan sebagai pemilih rasional karena dalam uji statistik, faktor pilihan rasional menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya., sedangkan faktor sosiologis tidak berpengaruh signifikan dalam uji statistik. Salah satu penyebab pilihan rasional bisa lebih berkembang karena pengaruh Persit KCK yang berkurang sejak reformasi 1998.

---

This research is explaining voting behaviour of military’s wife and take member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya as example. This research is using quantitative methods with quisioner as an instruments, which it will be spread to the choosen samples. The data will be analyze by statistical examination such one sample t test and chi square. The assumption of this research is that the member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya was affected by two factors, sosiological factor and rational choice factor while they decided to choose the candidate .

This research found that member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya could be stratified as rational voters because from statistical examination, the rational choice factor became the most significant factors to the voting behaviour of member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya, while the sosiological factors were less significant for the sample from statistical examination. One of the reason why rational choice more significant than sosiological factors is that influences of Persit KCK is decrased since Indonesia’s Reformation at 1998."