Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168535 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rangga Adi Negara
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi teknologi informasi : studi kasus program Wardes gpoba Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika = Factors affecting the acceptance of information system information technology a case study of wardes GPOBA program at Directorate of Informatics Empowerment of Ministry of Communication and information technology
"Untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang melek Internet, diperlukan pemerataan akses internet. The Global Partnership on Output-based Aid (GPOBA) - Extending Telecommunication in Rural Indonesia adalah Pilot Project dari World Bank yang bertujuan memfasilitasi pemerataan jangkauan akses internet, telekomunikasi dan transaksi data lain melalui model "Community Access Points" (CAP 2.0) dalam bentuk Warung Internet Pedesaan (Wardes). Wardes, singkatan dari warung internet perdesaan adalah tempat yang menyediakan keperluan akses internet dan layanan konten digital.
Berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Informatika saat ini terdapat 112 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 110 Wardes di Lampung telah dibangun, namun terdapat 20 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 46 Wardes di Lampung tutup. Kurangnya penerimaan teknologi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tutupnya Wardes.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Wardes oleh masyarakat dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan dianalisa dengan konsep Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan program Wardes-GPOBA oleh masyarakat dipengaruhi oleh variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Price Value dan Habit.
To increase the number of Internet-literate population in Indonesia, it is required equity of access to internet. The Global Partnership on Output-based aid (GPOBA) - Extending Telecommunications in Rural Indonesia is a Pilot Project from World Bank that aims to facilitate equitable access to reach the internet, telecommunications and other data transactions through the model of "Community Access Point" (CAP 2.0) in the form of Rural Internet Cafe called Wardes. Wardes, short for rural internet cafes are places that provide Internet access and service needs of digital content.
Based on data obtained from monitoring and evaluation activities by the Directorate of Informatics Empowerment, there has been 112 Wardes in West Java and Banten Province and 110 Wardes in Lampung Province have been built, but there are 20 Wardes in West Java and Banten Province and 46 Wardes in Lampung Province closed. Lack of acceptance on technology by the community could be the reason Wardes closed.
This study was conducted to determine the factors that influence the acceptance of Wardes using Technology Acceptance Model of Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and then analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) concept. The result of this research shows that influence factors of Wardes-GPOBA Program Acceptance by community is Performance Expectancy, Effort Expectancy, Prive Value and Habit."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Basuki
Evaluasi kematangan interoperabilitas sistem informasi pemerintah studi kasus Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika = Maturity evaluation of government information systems interoperability a case study at Directorate General of Informatics applications Ministry of Communications and Information Technology
"ABSTRAK
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai instansi pemerintah wajib menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu setiap penyelenggara sistem informasi harus memastikan interoperabilitas sistem informasi yang dikelolanya dengan sistem informasi lain yang terkait Jaminan interoperabilitas dapat dipenuhi jika tersedia mekanisme evaluasi interoperabilitas untuk sistem informasi Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Information Systems Interoperability Maturity Model dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi penerapan interoperabilitas di lingkungan organisasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata interoperabilitas sistem informasi di dalam organisasi berada pada Level 1 Manual dibutuhkan perbaikan agar interoperabilitas mencapai level yang diharapkan.
ABSTRACT
Directorate General of Informatics Applications as a government agency shall execute the mandate of the Government Regulation No 82 of 2012 Article 23 that every information system operators must ensure interoperability between their information systems and the other related information systems The guarantee of interoperability can be met if there is available a mechanisms to evaluate the interoperability of information systems This study using Information Systems Interoperability Maturity Model with a qualitative approach to evaluate the implementation of interoperability within the organization The result of this study showed that the average level of information systems interoperability in organization is at Level 1 Manual needed improvement to achieve interoperability at the desired level."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gilang Dhanu Pamungkas
Evaluasi tata kelola layanan teknologi informasi dengan menggunakan framework ITILv3: studi kasus direktorat LAIP kementerian komunikasi dan informatika = Evaluation of information technology services governance using the ITILv3 framework: case study directorate LAIP ministry of communication and informatics
"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.
In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Novira
Analisis faktor faktor yang memengaruhi penggunaan sistem manajemen pengetahuan menggunakan unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT 2) : studi kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika = Analysis of influencing factors knowledge management system usage based on unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT 2) case study ministry of communication and information technology
"Sistem Manajemen Pengetahuan Knowledge Management System merupakan salah satu layanan teknologi informasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sarana berbagi data, informasi dan pengetahuan antar pegawai di internal Kementerian. Sistem mulai digunakan pada awal tahun 2014, hingga tahun 2016 target jumlah pengguna sistem masih belum tercapai.
Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna sistem dengan menggunakan model penerimaan UTAUT2 yang dimodifikasi sesuai kondisi subyek penelitian. Model penerimaan terdiri atas 6 variabel independen yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, habit, system quality, information quality dan 2 variabel dependen yaitu behavioral intention dan use behavior serta 3 variabel moderator yaitu age, gender dan experience.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 260 orang pegawai Kementerian Kominfo yang terdaftar sebagai kontributor serta 61 orang pegawai Kementerian Kominfo yang pernah mengikuti sosialisasi penggunaan KMS.
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan Partial Least Square Structural Equation Model PLS-SEM. Aplikasi yang digunakan untuk membantu pengolahan data adalah Microsoft Excel dan SmartPLS versi 3.2.7.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa habit menjadi salah satu faktor yang mendorong penggunaan KMS oleh user. System quality dan Information Quality menjadi faktor yang mendorong niat user untuk menggunakan KMS, dimana faktor System Quality menjadi faktor pendorong terkuat.
Knowledge Management System is one of the information technology services in the Ministry of Communication and Technology Information as a means of data, information, and knowledge sharing among employees. Launched in early 2014, the target number of system users is still not reached until 2016.
This research aims to investigate influencing factors of system user acceptance based on modified UTAUT2. The acceptance model consists of 6 independent variables ie performance expectations, social influences, habits, system quality, information quality and 2 dependent variables are behavioral intention and use behavior and 3 moderator variables are age, gender and experience.
Data was collected using questionnaires that distributed to 260 employees who were contributors and 61 employees who had participated in the socialization of KMS.
Method of processing and data analysis using Partial Least Square Structure Equation Model PLS SEM. Microsoft Excel and SmartPLS version 3.2.7 are used to assist data processing.
The results show the habit to be one of the factors that encourage the use of KMS by the user. System and Information quality are the factors that drive users to use KMS, where the System Quality factor is the strongest driving factor."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Novira
Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan sistem manajemen pengetahuan menggunakan unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT 2): Studi kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika = Analysis of influencing factors of knowledge management system usage based on unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT 2): Case study Ministry of Communication and Information Technology.
"Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) merupakan salah satu layanan teknologi informasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sarana berbagi data, informasi dan pengetahuan antar pegawai di internal Kementerian. Sistem mulai digunakan pada awal tahun 2014, hingga tahun 2016 target jumlah pengguna sistem masih belum tercapai. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna sistem dengan menggunakan model penerimaan UTAUT2 yang dimodifikasi sesuai kondisi subyek penelitian. Model penerimaan terdiri atas 6 variabel independen yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, habit, system quality, information quality dan 2 variabel dependen yaitu behavioral intention dan use behavior serta 3 variabel moderator yaitu age, gender dan experience. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 260 orang pegawai Kementerian Kominfo yang terdaftar sebagai kontributor serta 61 orang pegawai Kementerian Kominfo yang pernah mengikuti sosialisasi penggunaan KMS. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM). Aplikasi yang digunakan untuk membantu pengolahan data adalah Microsoft Excel dan SmartPLS versi 3.2.7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa habit menjadi salah satu faktor yang mendorong penggunaan KMS oleh user. System quality dan Information Quality menjadi faktor yang mendorong niat user untuk menggunakan KMS, dimana faktor System Quality menjadi faktor pendorong terkuat.
Knowledge Management System is one of the information technology services in the Ministry of Communication and Technology Information as a means of data, information, and knowledge sharing among employees. Launched in early 2014, the target number of system users is still not reached until 2016. This research aims to investigate influencing factors of system user acceptance based on modified UTAUT2. The acceptance model consists of 6 independent variables ie performance expectations, social influences, habits, system quality, information quality and 2 dependent variables are behavioral intention and use behavior and 3 moderator variables are age, gender and experience. Data was collected using questionnaires that distributed to 260 employees who were contributors and 61 employees who had participated in the socialization of KMS. Method of processing and data analysis using Partial Least Square-Structure Equation Model (PLS-SEM). Microsoft Excel and SmartPLS version 3.2.7 are used to assist data processing. The results show the habit to be one of the factors that encourage the use of KMS by the user. System and Information quality are the factors that drive users to use KMS, where the System Quality factor is the strongest driving factor."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ferry Purwantoro
Kajian penerimaan sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) : studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika = Acceptance study of audit management information systems (SIMWAS): a case study on Inspectorate General of the Ministry of Communication and Informatics
"[ ABSTRAK
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan SIMWAS pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo adalah aplikasi yang digunakan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo dalam proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sampai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Namun penggunaan sistem ini relatif masih rendah Padahal dengan adanya SIMWAS diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo dalam menjalankan tugasnya selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS di Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model Kim Mannino Nieschwietz 2009 yang dimodifikasi Model dasar yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM Pengambilan data berdasarkan survei dalam bentuk pengisian kuesioner oleh 71 responden dari pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square PLS Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS adalah perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy dan result demonstrability Dengan penelitian ini pimpinan Inspektorat Jenderal dapat memahami faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS sehingga penerimaan pegawai terhadap SIMWAS dapat ditingkatkan
ABSTRACTAudit Management Information Systems SIMWAS in the Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics is an application used employee of Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics for managing the complete audit lifecycle from audit planning to the development of standard audit plans to field data collection to the development of audit reports and recommendations to the review of audit recommendations by auditees and the management to the implementation of audit recommendations But the use of this system is still relatively low This research paper aims to investigate the factors that affect employee acceptance of SIMWAS The Technology Acceptance Model TAM was used to understand the factors that influence employee to use SIMWAS The model is primarily based on model proposed by Kim Mannino Nieschwietz 2009 Data were collected through a questionnaire survey from a sample of 71 employee A Partial Least Square SEM technique was used to evaluate the model The findings indicate that perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy and result demonstrability are significant predictors of employee to use SIMWAS The model provides a means to understand what factor that influence employee to use SIMWAS Thus top management can increase and boost SIMWAS usage ;Audit Management Information Systems SIMWAS in the Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics is an application used employee of Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics for managing the complete audit lifecycle from audit planning to the development of standard audit plans to field data collection to the development of audit reports and recommendations to the review of audit recommendations by auditees and the management to the implementation of audit recommendations But the use of this system is still relatively low This research paper aims to investigate the factors that affect employee acceptance of SIMWAS The Technology Acceptance Model TAM was used to understand the factors that influence employee to use SIMWAS The model is primarily based on model proposed by Kim Mannino Nieschwietz 2009 Data were collected through a questionnaire survey from a sample of 71 employee A Partial Least Square SEM technique was used to evaluate the model The findings indicate that perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy and result demonstrability are significant predictors of employee to use SIMWAS The model provides a means to understand what factor that influence employee to use SIMWAS Thus top management can increase and boost SIMWAS usage , Audit Management Information Systems SIMWAS in the Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics is an application used employee of Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics for managing the complete audit lifecycle from audit planning to the development of standard audit plans to field data collection to the development of audit reports and recommendations to the review of audit recommendations by auditees and the management to the implementation of audit recommendations But the use of this system is still relatively low This research paper aims to investigate the factors that affect employee acceptance of SIMWAS The Technology Acceptance Model TAM was used to understand the factors that influence employee to use SIMWAS The model is primarily based on model proposed by Kim Mannino Nieschwietz 2009 Data were collected through a questionnaire survey from a sample of 71 employee A Partial Least Square SEM technique was used to evaluate the model The findings indicate that perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy and result demonstrability are significant predictors of employee to use SIMWAS The model provides a means to understand what factor that influence employee to use SIMWAS Thus top management can increase and boost SIMWAS usage ]"
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Arief Nugroho
Perancangan service level agreement layanan teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011: studi kasus Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika = Design of service level agreement for information technology services based on ITIL V3 2011: a case study of Directorate General of ICT Resources and Standardization Ministry of Communications and Informatics
"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement).
Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.
Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.
This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Yenni Patmawati
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri = Analysis of Factors Affecting User Satisfaction of Information and Communication Technology Service at the Ministry of Foreign Affairs
"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi.
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.
User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.
Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Riguna Augistha Fazar
Evaluasi sistem informasi manajemen pengendalian dan pengamanan barang milik negara: studi kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika = Evaluation of the management information system for state property control and security: a case study at Ministry of Information and Communication Technology / Riguna Augistha Fazar
"[ABSTRAK
Sebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi Departemen
Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaian
dan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidak
terawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN ?terutama berupa
barang bergerak? yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangun
Sistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik
Negara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankan
BMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun
kenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagal
diimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalan
implementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebih
lanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuat
sistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebut
diperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai pola
solusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internal
mengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesan
database SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPPBMN
dengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebut
diperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulang
lagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi di
organisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antara
pihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukan
dokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.
ABSTRACT
Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry of
Information and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there were
many activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were not
appropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,
mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finally
developed the Management Information System for State Property Control and
Security (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministry
of Information and Communication Technology. In fact, however, until now this
information system can not be used or failed to be implemented. Therefore, an
evaluation is necessary to prevent implementation failure of the information
system in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram reveals
that there are seven root causes that make this information system useless. From
the seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can be
used as solution approaches. Three of seven root causes include the absence of
internal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access to
SIMAK-BMN?s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN?s
platform with the PDSI?s system environment. Based on these three root
causes, the Ministry of Information and Communication Technology requires an
internal policy on use of information system in the organization, coordination
followed by collaboration among stakeholders, and official documentation of
development of information system to prevent implementation failure of the
information system in the future., Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry of
Information and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there were
many activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were not
appropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,
mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finally
developed the Management Information System for State Property Control and
Security (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministry
of Information and Communication Technology. In fact, however, until now this
information system can not be used or failed to be implemented. Therefore, an
evaluation is necessary to prevent implementation failure of the information
system in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram reveals
that there are seven root causes that make this information system useless. From
the seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can be
used as solution approaches. Three of seven root causes include the absence of
internal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access to
SIMAK-BMN’s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN’s
platform with the PDSI’s system environment. Based on these three root
causes, the Ministry of Information and Communication Technology requires an
internal policy on use of information system in the organization, coordination
followed by collaboration among stakeholders, and official documentation of
development of information system to prevent implementation failure of the
information system in the future.]"
2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Dian Paulina B.B.
Perumusan requirements specification sistem informasi manajemen pegawai yang mendukung pencapaian program penataan sistem manajemen SDM aparatur: Studi kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika = Formulation of requirements specification of human resources management information systems that support the achievement of human resource management system regulation program: Case study of Ministry of Communications and Information technology / Christina Dian Paulina B B
"[ABSTRAK
Kualitas pegawai di suatu instansi pemerintah tergantung pada keberhasilan proses manajemen sumber daya manusia di instansi tersebut. Saat ini, masih terdapat beberapa masalah terkait manajemen sumber daya manusia yang dihadapi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, yang merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga bertanggungjawab dalam pencapaian program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang merupakan salah satu program strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang saat ini juga masih memiliki kendala dalam pencapaian output-nya.
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi bagi permasalahan di dalam Sistem Manajemen SDM melalui fitur-fitur pada Sistem Informasi Manajemen Pegawai yang dapat menjadi enabler bagi capaian program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kegiatan manajamen SDM lainnya.
Untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut di atas dan merumuskan requirements specification sistem, maka penelitian ini dilakukan melalui perencanaan strategis sistem informasi menggunakan analisa Critical Success Factor (CSF) dan perancangan requirements specification sistem informasi menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) pada disiplin Requirements di fase Inception dan Elaboration. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masa yang akan datang.
ABSTRACT
The quality of employees in a government agency depending on the success of the process of human resource management in there. Currently, there are still some problems related to human resource management faced by the Bureau of Human Resources and Organization, which is a business unit responsible for the implementation of human resource management system in the Ministry of Communications and Information Technology. Bureau of Human Resources and Organization is also responsible for the achievement of Human Resources Management System Regulation Program. This program is one of the strategic programs in the implementation of Bureaucratic Reform in the Ministry of Communications and Information Technology, that still has obstacles in achieving its output.
This study is done to find solutions of problems in the human resource management system through the features in Human Resources Management Information Systems which can be an enabler for the achievement of the Human Resources Management System Regulation Program in the Ministry of Communications and Information Technology.
To get these features above and formulating system requirements specification, this research is done through strategic planning of information systems using Critical Success Factor (CSF) analysis and the design of information systems requirements specification using the Rational Unified Process (RUP) method, especially in the Requirements Discipline in Inception and Elaboration phases. The results of this study are expected to be a recomendation for the development of Human Resources Management Information Systems in the Ministry of Communications and Information Technology in the future., The quality of employees in a government agency depending on the success of the process of human resource management in there. Currently, there are still some problems related to human resource management faced by the Bureau of Human Resources and Organization, which is a business unit responsible for the implementation of human resource management system in the Ministry of Communications and Information Technology. Bureau of Human Resources and Organization is also responsible for the achievement of Human Resources Management System Regulation Program. This program is one of the strategic programs in the implementation of Bureaucratic Reform in the Ministry of Communications and Information Technology, that still has obstacles in achieving its output.
This study is done to find solutions of problems in the human resource management system through the features in Human Resources Management Information Systems which can be an enabler for the achievement of the Human Resources Management System Regulation Program in the Ministry of Communications and Information Technology.
To get these features above and formulating system requirements specification, this research is done through strategic planning of information systems using Critical Success Factor (CSF) analysis and the design of information systems requirements specification using the Rational Unified Process (RUP) method, especially in the Requirements Discipline in Inception and Elaboration phases. The results of this study are expected to be a recomendation for the development of Human Resources Management Information Systems in the Ministry of Communications and Information Technology in the future.]"
2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>