Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ndash; undangan yang berlaku. Praktek Kerja Profesi PKP yang dilaksanakan di BPOM RI pada bulan Maret 2017 bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan khususnya di BPOM RI serta mengetahui peran, fungsi dan tugas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam pencapaian misi BPOM RI. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara lain mempelajari sistem pengawasan obat dan makanan di BPOM RI khususnya Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; membantu beberapa pekerjaan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya seperti menyusun data perbandingan pedoman usulan Thailand dengan usulan Indonesia, evaluasi terhadap Food Contact Material FCM dalam portal EURASFF, serta pembuatan surat tindak lanjut laporan kegiatan pasar dari bahan berbahaya tahun 2016; membuat leaflet tentang bahan berbahaya; dan membuat kajian penambahan pemahit ke dalam formalin. Apoteker di BPOM RI memiliki peranan yang penting dalam melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

---

The National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia BPOM RI is a non ministerial government agency that carries out government duties in the field of drug and food control in accordance with the prevailing laws and regulations. Profession internship at BPOM RI in March 2017 aims to gain experience in work, knowledge, description, and deeper understanding of the role, duties and responsibilities of pharmacists in the government, especially in BPOM RI and to know the role, Functions and duties of the Directorate of Hazardous Product and Material Control in achieving the mission BPOM RI. Activities conducted during profession internship among other learning about drug and food control system in BPOM RI especially Directorate of Control of Hazardous Products and Materials compiled data comparison of Thailand guidelines with Indonesia guidelines evaluation of Food Contact Materials FCM in EURASFF portal, and preparing a follow up on market activity report of hazardous materials in 2016 Create leaflets on hazardous materials And make a study of adding bitter substance into formalin. Pharmacists in BPOM RI has an important role in performing jobs such as development, supervision, and control, particularly Health Resources Section in pharmaceutical, food, and beverages."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker Di Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, tugas pokok dan fungsi Badan POM RI secara umum dan Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) secara khusus. Penulisan laporan dilakukan dengan metode observasi langsung dan studi literatur. Tugas khusus yang berjudul Srategi Pengawasan Produksi Obat Ilegal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui profil obat ilegal yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia dan mengusulkan strategi kepada Badan POM RI dalam rangka menekan produksi dan peredaran produk obat ilegal di wilayah Indonesia. Pengumpulan data dan penyusunan ide dilakukan dengan metode studi literatur serta diskusi dengan kelompok dan pembimbing. Profil obat ilegal yang banyak diproduksi dan diedarkan di Indonesiaantara lain obat tradisional mengandung bahan kimia obat, obat dengan bahanaktif yang dilarang oleh Badan POM RI, dan obat yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan.

---

Pharmacist Internship Program at Directorate of Production Control Therapetics Product and Household Medical Supllies in National Authority of Drug and Food Control, Republic of Indonesia aims to increase understand of prospective pharmacist about roles, duties, and functions of National Authority of Drug and Food Control, Republic of Indonesia generally and Directorate of Production Control Therapetics Product and Household Medical Supllies especially. Report writing is done by direct observation and study of literature methods. Specific task titled Strategy of Illegal Drug Production Control in Indonesia aims to find out ilegal drug profile which produced and and distributed in Indonesia and to propose some strategies for National Authority of Drug and Food Control, Republic of Indonesia to decrease production and distribution of ilegal drug in Indonesia. Data collection and compilation of ideas is done by the literature study method and discussions with groups and mentors. Results obtained is illegal drugs are produced and distributed in Indonesia consist of traditional medicines contain drug chemical substances, drug with prohibited substances by of National Authority of Drug and Food Control, Republic of Indonesia, and drug use is not appropriate with regulations."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,Psikotropika dan Prekusor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Periode Maret 2018 Bulan Maret 2018 bertujuan agar calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan, memahami tugas pokok dan fungsi instasi pemerintahan yaituBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk praktik kefarmasian di lembaga pemerintahan. Selama praktik kerja juga dilakukan pengerjaan tugaskhusus untuk menambah wawasan dan pengetahuan calon apoteker pengawasan sarana produksi obat di Indonesia. Tugas khusus berisi tentang kajian perbandingan alur sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB pada negara Indonesia dan Australia, serta perbandingan prinsip bangunan-fasilitaspada CPOB Obat dan CPOB sarana khusus Unit Transfusi Darah dan Plasmaferesis.

---

This Pharmacist Internship Program activity at Drugs Production Control Division on National Agency of Drug and Food Control of Republic Indonesian NADFCRI intended to allow the apothecary profession students to understand the pharmacist responsibilities on governmental organisation, to gain knowledge andinsight into all aspects related to the pharmaceutical practice in governmentalorganisation especially on National Agency of Drug and Food Control. The aim of special assignment given is to enhance pharmacist candidate knowledge and experience about drugs production control in Indonesia. Special assigment givenis about the comparation between Indonesia and Australia GMP ceritification procedure, and the comparation about Building- Facilities aspect on Drugs GMP and Blood Tranfusion-Plasmapheresis GMP."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang organisasi, tugas, dan fungsi BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Produksi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Selain itu praktek kerja ini juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai peran, tugas, dan fungsi apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Selama melaksanakan PKPA di BPOM juga dilakukan studi literatur mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan obat keras yang terjadi di masyarakat dan bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOM.

---

Apothecary Profession Internship (PKPA) at National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) aimed to understand the organization, duties, and functions of NA-DFC, especially at Directorate Control of Narcotics, Psychotropic, and Addictive Substances, and also to understand the duties and functions of apothecary at NA-DFC. The special assignment at Directorate Control of Narcotics, Psychotropic, and Addictive Substances, was about abuse of prescription drugs on the community and a follow-up conducted by National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC)."

"Meningkatkan kompetensi apoteker di bidang pemerintahan di perlukan pengenalan terhadap lembaga pemerintahan dalam hal ini Badan POM. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM adalah :1. Memahami struktur organisasi Badan POM RI.2. Memahami dan mampu menjelaskan peran dan fungsi Badan POM RI.3. Memahami dan mampu menjelaskan kegiatan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang organisasi, tugas, dan fungsi BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT. Selain itu praktek kerja ini juga Memperoleh pengetahuan mengenai peran, tugas, dan fungsi apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT. Selama melaksanakan PKPA di BPOM juga dilakukan studi kasus mengenao penarikan kembali di yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses dilakukanya penarikan kembali atau recall produk terapetik di Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT.

---

Apothecary Profession Internship (PKPA) at National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) aimed to understand the organization, duties, and functions of NA-DFC, especially at Directorate of Production Control of Therapeutic Product and Household Medical Supplies, and also to understand the duties and functions of apothecary at NA-DFC. The title of special assignment was Recall Case Study of Product X in Directorate of Production Control of Therapeutic Product and Household Medical Supplies, which aimed to understand process of recall at Directorate of Production Control of Therapeutic Product and Household Medical Supplies."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Bulan Maret Tahun 2018 bertujuan untuk mampu memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di BPOM RI; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi terkait BPOM RI; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM RI; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan terkait obat dan makanan di BPOM RI. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pengkajian Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan kedua peraturan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat Peraturan Kepala BPOM RI. Secara umum, BPOM RI telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

Internship at The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in The National Agency of Drug and Food Control; have the knowledges on main tasks and roles of The National Agency of Drug and Food Control; have the insight, knowledges, skills and practical experiences to undertake pharmaceutical practices in The National Agency of Drug and Food Control, and also have the insight of pharmaceutical practice issues related drug and food in The National Agency of Drug and Food Control. This internship was conducted for four weeks with special assignment ldquo;Assessment of Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 . The purpose of this special assignment is to review and compare both regulations as consideration in making the regulation of Head of The National Agency of Drug and Food Control. In general, The National Agency of Drug and Food Control has carried out duties and responsibilities in controlling drug and food in accordance with applicable laws."

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya kesehatan adalah dengan pelayanan kefarmasian, penyediaan obat dan vaksin serta penyediaan perbekalan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diperoleh. Pelaksanaan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan diatur oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Agar dapat memahami tugas dan peran apoteker dibidang pemerintahan dengan baik, maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di salah satu instansi pemerintah yang berhubungan erat dengan dunia farmasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

---

Based on the ordinance No. 36 year 2009 on Health, government is responsible for planning, organizing, executing, developing and supervising health efforts equitable and affordable to all citizens. One of effort the health of the pharmaceutical services, provision of drugs and vaccines as well as the provision of medical supplies quality, affordable and easy to obtain. Implementation in the management of public medicine and medical supplies organized by the Directorate of Public Medicines and Healthcare Products which is part of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices. In order to understand the tasks and role of pharmacists in the field of good governance, the candidates of Apothecary need to do Internship Pharmacist Program (PKPA) in one of the government agencies that are closely related to the pharmaceutical world, such as in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices and in particular, especially in Directorate of Public Medicines and Medical Supply."

"Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2010 - 2014 mengamanatkan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk dapat meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan atau khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki sasaran meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan pada 15 Juli - 26 Juli 2013 di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan agar calon apoteker memperoleh gambaran tentang peran dan tugas apoteker mengenai pelayanan kefarmasian yang terkait dengan pemerataan, ketersediaan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.

---

Health development is directed to people’s awareness, willingness and ability to have a healthy life in order to improve community health status as high as can be realized. The Strategic Plan of Ministry of Health in 2010 - 2014 is mandating Pharmaceutical and Medical Devices programs to improve the availability, equity, and affordability of medicines and medical devices as well as to ensure the safety or efficacy, usefulness, and quality of pharmaceutical preparations, medical devices, and food. The Ministry of Health through the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices has targeted to increase pharmaceutical preparations and health tools that meet the standards and are affordable. Pharmacists Internship Program (PIP) was conducted on July 16 to July 26, 2013 at the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, especially at the Directorate of Public Medicines and Health Products, for pharmacist to gain an overview of the role and duties of pharmacists about pharmacy services related to equity, availability and affordability of medicines and medical supplies."

"Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2010 - 2014 mengamanatkan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk dapat meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan atau khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki sasaran meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan pada 15 Juli - 26 Juli 2013 di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan agar calon apoteker memperoleh gambaran tentang peran dan tugas apoteker mengenai pelayanan kefarmasian yang terkait dengan pemerataan, ketersediaan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.

---

Health development is directed to people's awareness, willingness and ability to have a healthy life in order to improve community health status as high as can be realized. The Strategic Plan of Ministry of Health in 2010 - 2014 is mandating Pharmaceutical and Medical Devices programs to improve the availability, equity, and affordability of medicines and medical devices as well as to ensure the safety or efficacy, usefulness, and quality of pharmaceutical preparations, medical devices, and food. The Ministry of Health through the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices has targeted to increase pharmaceutical preparations and health tools that meet the standards and are affordable. Pharmacists Internship Program (PIP) was conducted on July 16 to July 26, 2013 at the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, especially at the Directorate of Public Medicines and Health Products, for pharmacist to gain an overview of the role and duties of pharmacists about pharmacy services related to equity, availability and affordability of medicines and medical supplies."