Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai proses inklusi pada partai Salafi dan moderasi sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus partai al-Nour di Mesir. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses inklusi dan dimensi-dimensi yang ada di dalamnya membuat partai al-Nour yang berideologi Salafi berubah menjadi semakin moderat. Tesis ini menemukan bahwa hanya moderasi perilaku yang terjadi secara signifikan pada partai al-Nour, sedangkan moderasi ideologi hanya terjadi pada perubahan cara pandang terhadap demokrasi. Kendati demikian, hakikat dari apa yang terjadi pada partai al-Nour bukanlah pragmatisme politik melainkan murni moderasi karena 3 unsur pragmatisme tidak ada.

---

This thesis explores the inclusion-moderation process taking place in Salafi party and its moderating effect. This research is qualitative research concerning a case study of al-Nour party in Egypt. The research findings suggest that inclusion process and its dimensions generate moderation in Salafi ideological-based parties, namely al-Nour party.

This thesis finds that while significant behavioral moderation occurs, ideological moderation is not as significant and consists of only a shift in how the party views democracy. Rather than political pragmatism, the shift which al-Nour party went through constitutes moderation due to the absence of three required committements of pragmatism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan inklusi-moderasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khususnya dalam Muktamar ke-61 tahun 2015. Dalam hal ini, kegagalan yang dimaksud adalah kekalahan faksi pembaharu dalam mempertahankan kepemimpinan partai dari faksi ulama pada Muktamar ke-61 tahun 2015 tersebut. Bahkan, hal itu kemudian membuat upaya-upaya inklusi-moderasi yang telah diterapkan oleh PAS selama berada di bawah kepemimpinan faksi pembaharu (periode tahun 2005-2015) akhirnya harus terhenti. Pasalnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua faksi tersebut dalam berbagai hal, seperti mengenai visi, orientasi ideologi dan kebijakan. Hingga akhirnya, hasil yang diperoleh dari muktamar tersebut turut menyebabkan terjadinya perpecahan pada internal PAS, Hingga kemudian, perpecahan itu selanjutnya membuat berdirinya Parti Amanah pasca diselenggarakannya Muktamar ke-61 tahun 2015. Di samping itu, dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori inklusi-moderasi dan faksionalisme serta studi literatur terhadap referensi-referensi yang relevan dalam metode penelitiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan inklusi-moderasi PAS disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan serta perpecahan dalam internal partai tersebut

---

This research have a purpose to explain the causes of the failure of inclusion-moderation of the Malaysian Islamic Party (PAS), especially in the 61 Conference of 2015. In this case, the failure in question is the defeat of the reformer faction in maintaining the party leadership of the ulama faction. at the 61 Conference of 2015. In fact, it then made the inclusion-moderation efforts that had been implemented by PAS while under the leadership of the reformer faction (the period 2005-2015) finally have to cease. The reason is, this is because there are fundamental differences between the two factions in various matters, such as regarding vision, ideological orientation and policy. Furthermore, the results obtained from the conference helped to cause a split in the internal PAS, until then, the split later made the establishment of the Parti Amanah after the holding of the 61 Conference in 2015. In addition, in the discussion, this study used the theory of inclusion-moderation and factionalism and literature study of relevant references in the research method. Therefore, it can be said that the findings of this study indicate that the failure of inclusion-moderation of PAS is caused by a change in leadership and divisions within the party."

"Fase transisi Mesir diwarnai dengan menguatnya kekuatan Islam politik, terutama kelompok Salafi yang memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Mesir yang digelar dalam bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Perolehan suara dalam Parlemen memberikan kesempatan kepada kelompok Salafi untuk merealisasikan pemikiran dan pandangan Salafisme kedalam realitas politik Mesir pasca revolusi. Fase transisi Mesir juga diwarnai dengan meningkatnya intensitas konflik antara kekuatan Islam politik, dalam hal ini adalah koalisi Ikhwanul Muslimin dan kekuatan politik Salafi, dengan faksi Nasionalis-Liberal dalam hal mempengaruhi arah transisi Mesir. Konflik antar elit politik juga memicu bentrokan di level grassroot yang menyebabkan situasi transisi Mesir menjadi semakin tidak menentu. Beberapa isu yang menjadi penyebab konflik adalah tentang amandemen konstitusi Mesir serta isu-isu berbau sektarian seperti perlindungan terhadap agama minoritas dan thariqah sufi, dimana kelompok Salafi memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.Sementara itu al-Azhar, sebagai sebuah institusi pendidikan dan keagamaan Sunni yang cukup prestisius dikalangan masyarakat Mesir, mencoba untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Mesir dengan memperlihatkan sikap serta menyumbangkan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana mengelola fase transisi. Sikap dan pandangan ulama al-Azhar termuat dalam beberapa dokumen yang dirilis oleh al-Azhar dimana dokumen-dokumen tersebut mendapatkan apresiasi dari beberapa kekuatan politik untuk menjadi inspirasi dan framework bagi amandemen konstitusi Mesir. Dalam hal ini muncul perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi tentang beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir serta perlindungan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufisme.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kelompok Salafi terkait dengan amandemen konstitusi Mesir dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta bagaimana perbedaan pandangan ulama al-Azhar atas pandangan dan pergerakan kelompok Salafi terkait dengan isu-isu tersebut. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang transisi, fundamentalisme Islam dan Islam moderat (wasathiyah), teori agama tentang kepatuhan terhadap pemimpin, serta peranan agama dalam perubahan sosial.Temuan dalam penelitian ini adalah terjadi perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir, antara lain dalam pasal 1, 2, 4, serta pasal 219, dimana pasal-pasal tersebut mengatur hubungan antara agama dan negara. Selain itu muncul perbedaan pandangan antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan perlindungan dan perlakuan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufi dimana selama fase transisi intensitas konflik antara kedua komunitas ini dengan kelompok Salafi semakin meningkat.

---

Egypt's transition phase was marked by the strengthening the power of political Islam particularly the Salafi group that gained a significant vote in Egypt's parliamentary elections which held December 2011 until January 2012. The vote in Parliament provides the opportunity for salafi to realize the Salafism thoughts and views into the political realities of Egypt post-revolution. Egypt's transition phase is characterized by the increasing intensity of conflict between the forces of political Islam, in this case is a coalition of Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) and Salafi political power against the Nationalist Liberal faction in terms of influencing the direction of Egypt's transition. Conflict between the political elite also sparked clashes in the grassroots level that causes the Egypt’s transition situation even more uncertain. Some of the issues that caused the conflict is about the Egyptian constitutional amendments and smelled sectarian issues such as protection of minorities and thariqah Sufi, which Salafi groups give more attention on this issue.

On the other side, al-Azhar University, as an educational institution and a fairly prestigious Sunni religious among the Egyptian people, try to contribute to the Egyptians by contributing insights related on how to manage the transition phase. Attitudes and insights of the scholars of al-Azhar contained in a document released by al-Azhar where these documents got such appreciation from some political forces to be an inspiration and a framework for the amendments to the Egyptian constitution. In this case, appears quite differences fundamental of view among scholars of al-Azhar and Salafi groups on several articles in the Egyptian constitutional amendments towards the protection of minority religious groups and tariqah Sufism.

This study aims to examine how the point of views of Salafist groups linked to the Egyptian constitutional amendments and the protection of minorities, and also the dissent of al-Azhar scholars on the view and the movement of Salafist groups linked to these issues. Some of theories used in this study include transition theories, Islamic fundamentalism and Islamic moderate (wasathiyah), the theory of adherence to religious leaders and the role of religion in social change.

The author found fundamental disagreement between the scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to several articles in the Egyptian constitutional amendments, by the following article 1, 2, 4, and Article 219 where the following articles set the relationship between religion and the state. In addition, there is a difference of views between scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to the protection and treatment to minorities and thariqah Sufi where conflict intensity of both groups increased during transition phase."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"AbstrakBranding memiliki posisi sentral pada perkembangan pemasaran politik dewasa ini. Penelitian ini membahas pembentukan brand politik partai baru, yakni upaya menjual produk politik kepada target pemilih-nya. Penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode studi kasus, dengan basis kerangka utama pemasaran politik model orientasi Product-Sales-Market Lees-Marshment, 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, partai baru Perindo menerapkan fungsi riset pasar model MOP bukan untuk menentukan disain produk, tetapi bertujuan merumuskan strategi komunikasi efektif bagi brand politik partai. Perindo menampilkan branding kompetensi ekonomi sehingga menjadi alternatif partai yang lepas dari stigma negatif partai mapan. Implikasi studi memperlihatkan penerapan model orientasi berbasis market oleh partai bersifat kontekstual.

---

Branding has a central positions in the study of political marketing nowadays. This research determines the new political party in Indonesia and how they effort to make their own political branding to be recognize and well known by the public, by selling their political product to the target market or potential voter. The study is qualitative research using the case study methods, the main framework are based on the model of political marketing of Product Sales Market orientation Lees Marshment, 2001.

The result is, new political party Perindo implementing the function of market intelligence from the MOP models, to create an effective communication strategy for the party rsquo s political brand, instead to make product design. Perindo focusing their branding on the party rsquo s competence to bring the solution of economy problem. This economy competence made Perindo become an alternative that release from the negative stigma of political parties, that tend to exist in the society. The study also showed the implementation of market based orientation are contextual. "

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Skripsi ini membahas mengenai pelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya Partai Golongan Karya Golkar pada periode 2014-2017. Partai politik merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi, sehingga penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian Indonesia. Meski demikian, Partai Golkar secara organisasi dinilai belum terlembaga dengan baik. Penilaian ini berangkat dari terjadinya konflik internal dan banyaknya kader Partai Golkar yang melanggar disiplin partai. Akan tetapi, walaupun Partai Golkar dihadapi sejumlah permasalahan, partai tersebut dapat bertahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelembagaan dalam Partai Golkar pada tahun 2014-2017. Pada periode tersebut, Partai Golkar mengalami masalah yang cukup kronis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teori pelembagaan partai dari Randall dan Svasand untuk menganalisisnya. Dalam mengukur derajat pelembagaan partai melalui empat dimensi, yaitu kesisteman, identitas nilai, otonomi pengambilan keputusan, dan citra publik. Empat dimensi tersebut dijadikan fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelembagaan Partai Golkar pada periode 2014-2017 masih rendah. Hal ini terlihat dari empat dimensi untuk mengukur pelembagaan partai politik, Partai Golkar menunjukkan derajat yang relatif tingi hanya pada dimensi citra publik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal dalam Partai Golkar masih mengalami kegagalan, seperti permasalahan dalam sistem kaderisasi dan rekrutmen internal, kepemimpinan internal, dan kegagalan Partai Golkar mengelola faksionalisme internal.

---

This thesis discusses the institutionalization of political parties in Indonesia, especially Functional Group Golkar in the period 2014 2017. In this case political parties are one of the pillars of principles in the democratic system, so the party is a very important institution to strengthen its degree of institutional. Golkar Party is one of the political parties that have gait long enough in the history of the party in Indonesia. However, the Golkar Party is not considered well instituted organization properly. This assessment departs from the internal conflict within the party and there are still many Golkar Party cadres who violate party discipline. However, although the Golkar Party is somewhat problematic, this party can still survive in the dynamics of Indonesian politics. Based on that, this research has a purpose to know how institutionalization in Golkar Party, especially in year 2014 2017. In that period, the Golkar Party was having a fairly chronic problem. This research is qualitative research.

This research uses the institutional theory of Randall and Svasand to analyze it. In this theory to measure the degree of institutionalization of political parties will be seen through four dimensions, namely systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. These four dimensions are the focus of this research.

Based on the result of research, it can be seen that the institutionalization of Golkar Party in the period 2014 2017 is still weak. This is evident from the four dimensions used to measure the institutionalization of political party, Golkar Party shows a relatively high degree ony on the dimension reification. Internal management and organization within the Golkar Party is still failing, such as problems in caderization system and internal recruitment, internal leadership, and the failure of the Golkar Party to manage internal factionalism."