Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah semakin tinggi proporsi kepemilikan asing akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Penelitian ini juga ingin melihat apakah penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi akan menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda dari 1,344 observasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada sektor non keuangan selama tahun 2009-2012.Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Namun, penelitian ini juga membuktikan bahwa proporsi penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi tidak menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan.

---

The objective of this research is to analyze whether higher proportion of foreign ownership will result in higher firm value and tendency of offshore debt financing usage. In addition, this reaserch will examine whether the increased usage of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership will lead to an increase in firm value. Hypothesis testing is performed using multiple linear regression models with 1.344 numbers of observations of non-financial firms listed in the Indonesia Stock Exchange, over the period from 2009 to 2012.The result of this reasearch provides empirical evidence that higher proportion of foreign ownerhip will increase firm value and the usage of offshore debt financing. However, this research also proves that higher proportion of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership does not lead to an increase in firm value."

"Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk.

---

Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market."

"ABSTRAKPemberian jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar Hak Tanggungan yang diberikan menjadi sah dan mengikat semua pihak. Tahapan setelah pemberian Hak Tanggungan adalah pendaftaran Hak Tanggungan yang wajib dilaksanakan oleh PPAT dalam jangka waktu 7 tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Namun pada praktiknya, banyak Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dibuat berdasarkan perjanjian kredit fiktif, seperti kasus perkara perdata No. 359 PK/PDT/2013. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam putusan Peninjauan Kembali No. 359 PK/PDT/2013 dan bagaimana akibat hukum Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan kredit fiktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dengan studi dokumen atas data sekunder dan menganalisis dengan metode kualitatif, maka diketahui bahwa walaupun pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Hak Tanggungan, proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan tetap dapat berjalan. Namun, sebagai perjanjian accessoir, perjanjian Hak Tanggungan selalu bergantung pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Dalam perkara ini, perjanjian kredit dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang sehingga batal demi hukum, yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang diberikan juga menjadi batal.

---

ABSTRACTThe provision of land as collateral with mortgage must fulfill the procedures as determined by the laws and other regulations in order to legitimate and binding of the mortgage to parties. The process of loading mortgage is preceded by the stage the provision of Mortgage Deed by PPAT, followed by the registration of mortgage stage in land office which must be implemented in a period of 7 seven days after the Mortgage Deed signed by the parties and the witnesses. However, practically, there are many mortgages that registered exceeds a period of time which determined by Mortgage Act and created by a non performing loan agreement, like Civil Case Number 359 PK PDT 2013. This research discuses about how is the legal force of mortgage which registered over a period of time according to Law Number 4 Year 1996 on Mortgage Act in Civil Case Verdict Review Number 359 PK PDT 2013 and how is the legal impact of mortgage which created by non performing loan. Using normative juridical research methods, data collection techniques using secondary data and qualitative analysis methods, known that although registration of mortgage done over a period of time that determined by Mortgage Act, it still be continue to be processed by the land office. As an accessoir, the existence of mortgage is depends on credit agreement as principle agreement. In this case, credit agreement created by against the law it causes the void of the credit agreement and void of mortgage provision as well."

"ABSTRAKPerampasan objek jaminan fidusia oleh negara mengakibatkan kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditor penerima jaminan untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang terjadi pada PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha, objek jaminan fidusia yang mereka terima dinyatakan dirampas untuk negara dalam suatu putusan pidana sehingga mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan penggunaan data sekunder. Jaminan fidusia mengakui adanya prinsip droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan dianutnya prinsip droit de suite maka walaupun objek jaminan fidusia dirampas oleh negara, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia tetaplah sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia ketika pemberi fidusia cedera janji dan benda yang dirampas tersebut tetaplah berkedudukan sebagai objek jaminan yang berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan.

---

ABSTRACTDeprivation of object of fiduciary by the state lead the certainty of the position of the object as well as the position of the creditor to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations becomes unclear. It happened to PT Astra Sedaya Finance and PT Oto Multiartha, the object of fiduciary was declared deprived by the state in a criminal verdict so that they eventually took legal action. The research in this thesis uses the approach of legislation with the use of secondary data. Fiduciary acknowledges the principle of droit de suite. Although the object of fiduciary has been deprived by the state, the creditor who recipient of fiduciary still has the right to execute the object of fiduciary. The position of the creditor who is recipient of fiduciary remains a recipient who has the right to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations and the object of the fiduciary remains as collateral to secure repayment."

"Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi efek dari berbagai metode pembiayaan utang pada nilai perusahaan. Metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk pembiayaan utang adalah dengan (Pinjaman Bank), menerbitkan Public Debt (Obligasi dan Sukuk), dan Private Debt (Surat Berharga Komersial, Surat Utang Jangka Menengah, Wesel Bayar, Utang Hipotik, dan Utang Sewa Guna Usaha/leasing). Dari perspektif akuntansi, tidak ada perbedaan antara Public Debt (Obligasi/Sukuk) dan Loan (Pinjaman Bank). Namun, dari perspektif ekonomi/bisnis, surat utang perusahaan dan pinjaman bank berbeda dalam hal karakteristik mereka. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa atribut dari jenis utang yang dipilih memiliki dampak terhadap nilai perusahaan. Hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi nilai perusahaan.

---

This study aims to verify the effects of various debt financing methods on firm value. The most common method used by companies in Indonesia for debt financing is by Loans, issuing Public Debt (Bonds and Islamic Bonds), and Private Debt (Commercial Securities, Medium-Term Notes, Notes Payable, Mortgage Debt, and Lease). From an accounting perspective, there is no difference between Public Debt (Bonds and Islamic Bonds) and Loans. However, from an economic/business perspective, corporate debt and bank loans differ in their characteristics. This research was conducted with the assumption that the attributes of the type of debt chosen had an impact on the value of the company. The results will show different characteristics that will affect the value of the company."

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."

"Investor decision in buying or selling stocks very influenced by information accepted. Change of obligation rating announcement represent one of new information publicized to public...."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang aksi korporasi dalam bentuk restrukturisasi utang sebagai solusi dari penyelamatan prinsip keberlangsungan usaha perusahaan dan dampaknya terhadap struktur kepemilikan perusahaan. Restrukturisasi utang ini dilakukan karena perusahaan telah merugi selama 4 tahun berturut-turut (2011-2014) sehingga mengakibatkan rusaknya arus kas perusahaan secara keseluruhan dan berujung pada gagal bayar seluruh utang beserta bunganya. Untuk menjaga prinsip keberlangsungan usaha dan terhindar dari pailit, perusahaan memutuskan untuk merestrukturisasi semua utangnya yang gagal bayar dengan harapan tetap berlangsungnya operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dimasa depan dalam rangka pembayaran kembali utang yang mengalami gagal bayar.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about corporate action in the form of debt restructuring as solution for securing the principle of going concern of the company and its impact on shareholder structure of the company. This debt restructuring was conducted due to the losses suffered by the company for 4 years long (2011-2014) also resulting the damage to the overall cash flow and led to the failure to pay all the debts with its interest or known as default. In order to securing the going concern principle, the company decide to restructure all the default debt and hopefully there is a continuity of operation of the company to generate future revenue in order to repay all the default debts."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan non-linear antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan manajerial kuadrat serta large shareholder dan large shareholder kuadrat terhadap debt maturity pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2012.Penelitian menggunakan multiple regression model dengan menggunakan 388 data observasi.Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial signifikan dengan debt maturity namun kepemilikan manajerial kuadrat tidak signifikan dengan debt maturity. Selain itu, large shareholder menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap debt maturity.

---

This examination is purposed to explain the non-linear relationship between managerial ownership, managerial ownership square,and large shareholder ownership, large shareholder square to debt maturity on non financial companies which is listing in Indonesia Stock Exchande period 2006-2012. This study uses multiple regression with 388 observations.This study results managerial ownership has negative significant relationship with debt maturity. However, managerial ownership square has no significant relationship with debt maturity. Besides, large shareholders has no significants relationship with debt maturity."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerialterhadap cost of debt pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia periode 2006-2013. Proksi dari cost of debt adalah interest rate spreadantara obligasi korporasi dengan obligasi pemerintah, sedangkan proksi untukkepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki olehmanajer, direktur, dan dewan komisaris. Penelitian ini merupakan penelitiankuantitatif dengan menggunakan regresi berganda, analisis faktor, dan persamaansimultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memilikipengaruh negatif dan signifikan terhadap cost of debt, kepemilikan manajerialmemiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debt ketika perusahaanmemiliki biaya keagenan utang, kepemilikan manajerial memili pengaruh negatif dantidak signifikan terhadap cost of debt ketika peringkat obligasi perusahaan rendah,dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang simultan dengan cost of debt., This study aimed to analyze the effect of managerial ownership on the cost of debt ofnon-financial Firms listed in Indonesia Stock Exchange in 2006-2013. The proxy ofthe cost of debt is the interest rate spread between corporate bonds and governmentbonds, while a proxy for managerial ownership is the proportion of shares that heldby managers, directors, and the board of commissioners. Method of this research is aquantitative with multiple regression, factor analysis, and simultaneous analysis. Theresults of this study find that managerial ownership has negative effect and significanton the cost of debt, managerial ownership has positive effect and significant on thecost of debt when firm has agency cost of debt, managerial ownership has negativeeffect and insignificant on the cost of debt when firm has low-quality bond, andmanagerial ownership has simultaneous relationship with the cost of debt.]"