Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang kemiskinan kota di Jakarta dari sisi gender dan migrasi. Perspektif gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga perempuan di kota dan rumah tangga laki-­laki, sementara perspektif migrasi yang dimaksud adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga migran dan rumah tangga non migran. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Migrasi hasil pendataan program perlindungan social (PPLS) 2011. Analisis dilakukan melalui dua metode, yakni secara deskriptif dan dengan menggunakan metode regresi logistic. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah, seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tingkat pendidikan kepala rumah tangga (SD, SMP, SMA-­keatas), kepala rumah tangga pada kelompok umur di atas 64 tahun (age_tua), jenis kelamin kepala rumah tangga (jk), status pekerjaan kepala rumah tangga informal/formal (inf), kepemilikan KTP DKI Jakarta (KTP), lama tinggal kepala rumah tangga (migran), jumlah anggota rumah tangga (jml_art), rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja terhadap jumlah anggota rumah tangga (ras_bekerja), angka ketergantungan/dependency ratio dalam rumah tangga (dep_rasio), luas lantai per kapita (j_lt), jenis lantai rumah (d_lt), status kepemilikan rumah (d_rmh), akses terhadap air bersih (d_air), dan akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja (d_jamban). Hasilnya, varibel yang menjadi determinan kemiskinan perempuan di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2, Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, Status Kepemilikan Rumah, Akses terhadap Air bersih, dan Penerima manfaat program perlindungan sosial. Kemudian variabel yang menjadi determinan kemiskinan migran di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2 , Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, dan Akses terhadap Air bersih.

---

This thesis examines the urban poverty in Jakarta in terms of gender and migration. Gender perspective in this research mean to compare the poverty characteristics of women and men households , while migration perspective mean to compare the poverty characteristics of migrant and non-­ migrant households . The data used in this study comes from the Integrated Data Base (BDT) which is managed by the National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K) and Migration Data from data collection on social protection program (PPLS) 2011. The analysis was performed in two methods, descriptively and logistic regression. The variables used in this study are the social assistance provided by the government , such as rice for the poor (Raskin), Family Hope Program (PKH), and health insurance (jamkesmas) , the level of education of household head (SD, SMP, SMA-­keatas) , household heads in the age group above 64 years (age_tua), gender of household head (jk), employment status of the head of household (inf), ownership of Jakarta ID card (KTP), length of stay of the head of the household (migrant), number of household members (jml_art), the ratio of the number of household members who work on the number of household members (ras_bekerja) , the dependency ratio in the household (dep_rasio), floor area per capita (J_lt), the type of the floor of the house (d_lt), home ownership status (d_rmh), access to clean water (d_air) , and access to the place of final disposal of feces (d_jamban). The result of the research, which becomes the determinant variables of poverty among women in Jakarta are the number of household members , dependecy ratio , employment status ( Informal ) , floor area < 8m2 , the floor type , bad sanitation , Age of the head of household was over 64 years, education of the head of household, proportion of member of household that work, Home Ownership status, access to clean water, and beneficiaries of social protection programs. Meanwhile, the determinant variables of urban poverty among migrants in Jakarta is the number of household members, dependecy ratio, employment status (Informal) , floor area < 8m2 , the floor type, bad sanitation, Age of the head of household was over 64 years, education of household head, proportion of member of household that work, and access to clean water."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kermiskinan kelurahan berdasarkan karakteristik rumah tangga miskin di DKI Jakarta serta untuk mengetahui hubungan antara kondisi kelurahan miskin tersebut terhadap struktur ruang kota. Analisis faktor dilakukan terhadap data PSE 2005 DKI Jakarta dan dengan mengadopsi indeks kemiskinan UNDP untuk mendapatkan karakteristik kemiskinan. Dengan menggunakan analisis korelasi Khi-kuadrat dan autokorelasi keruangan, hubungan antara kondisi kemiskinan dengan struktur kota dapat diketahui.Kondisi kemiskinan DKI Jakarta dipengaruhi oleh kondisi bangunan, pola konsumsi, karakteristik kepala rumah tangganya serta ketersediaan penunjang kebutuhan harian. Penduduk miskin yang tinggal di bagian barat aliran Ci Liwung kondisi kemiskinannya lebih buruk daripada yang tinggal di bagian Timurnya.Terdapat hubungan yang signifikan, walaupun tidak kuat, antara indeks kemiskinan dengan struktur kota. Ditemukan pula bahwa penduduk miskin berkondisi buruk berasosiasi dengan hidup mendekati dan berada di pusat kegiatan. Terbentuk klusterisasi kemiskinan yang ditandai dengan nilai indcks Moran sebesar 0,3467. Klusterisasi tersebut juga berada dan mendekati pusat kegiatan.

---

This study aims to determine the characteristics of urban poverty based on the characteristics of poor households in Jakarta and to investigate the relationship between the conditions of poor villages and the urban structure. By performing factor analysis using the 2005 PSE Data of DKI Jakarta and by adopting the poverty index issued by the UNDP, the characteristics of poverty can be identified. By using chisquare analysis and spatial autocorrelation, the relationship between the conditions of poor villages and urban structure can be known.The conditions of poverty among the poor in the villages of DKI Jakarta are affected by the condition of the building, consumption patterns, household head characteristics, and the availability the supports for daily needs. The conditions of the poor people living at the western part of Ci Liwung are worse than the pooer people living at the eastem part of Ci Liwung.There is a significant but not so strong correlation between the poverty index and the urban structure. The worst conditions of the poor people are associated with living at and next to the center of activities in the city. The clusterisation poverty, whis is characterized by Moran?I of 0,3467, is located at and next to the center of activities in the city."

"Human Immunodeficiency Virus (HVI) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global, dimana pada akhir tahun 2020 diperkirakan ada sekitar 37,7 juta orang di dunia yang hidup dengan HIV. Di Indonesia hingga Maret 2021 terdapat 427.201 orang dengan HIV dimana 89,7% terjadi pada usia subur (15-49 tahun). Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penderita HIV terbanyak, yaitu 71.473 orang. Tingginya tingkat perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV berdampak pada keengganan untuk melakukan tes HIV dan berobat serta cenderung menyembunyikan status penyakitnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan sampel sebanyak 1.354 responden, laki-laki dan perempuan berusia 15-49 tahun, pernah mendengar tentang HIV, dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Regresi logistik multivariat diterapkan untuk menentukan determinan perilaku diskriminatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta sebesar 30,3%. Berdasarkan model regresi logistik multivariat, usia yang lebih muda, tingkat pendidikan yang lebih rendah, tidak terpapar media massa, dan pengetahuan yang kurang komprehensif merupakan variabel yang berhubungan bermakna dengan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV (p-value kurang dari 0,10). Usia merupakan variabel yang paling berhubungan, usia 15-24 tahun memiliki risiko 1,58 (95% CI = 1,12 - 2,16) untuk melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dibandingkan dengan usia 35-49 tahun setelah dikendalikan oleh pendidikan, paparan sumber informasi , dan pengetahuan yang komprehensif. Direkomendasikan untuk mengintensifkan penyebaran informasi HIV/AIDS, khususnya terkait penularan HIV/AIDS, dengan memperkuat kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan jangkauan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

Human Immunodeficiency Virus (HVI) is still a global public health problem, where by the end of 2020 it is estimated that there are around 37.7 million people in the world living with HIV. In Indonesia until March 2021, there were 427,201 people with HIV of which 89.7% occurred in the fertile age (15-49 years). The Province of Jakarta became the province with the highest number of people with the HIV, which was 71,473 people. The high level of discriminatory behavior towards people with HIV has an impact on the reluctance to do HIV tests and seek treatment and tends to hide their disease status. The purpose of this study was to determine the determinants of discriminatory behavior toward people with HIV in Jakarta Province. This study used a cross-sectional study design with a sample of 1,354 respondents, male and female aged 15-49 years, had heard of HIV, and domiciled in Jakarta Province. The multivariate logistic regression was applied to determine the determinants of discriminatory behavior. The results of this study indicate that the discriminatory behavior against people with HIV in Jakarta Province is 30.3%. Based on the multivariate logistic regression model, the younger age, lower educational level, un-exposed to mass media, and lack of comprehensive knowledge are variables significantly related to discriminatory behavior towards people with HIV (p-value less than 0.10). Age is the most related variable, age 15-24 years have a risk of 1.58 (95% CI = 1.12 - 2.16) to discriminate against towards people with HIV compared to age 35-49 years after being controlled by education, exposure to information sources, and comprehensive knowledge. It recommended that intensify the dissemination of information on HIV/AIDS, especially related to the transmission of HIV/AIDS, by strengthening the collaboration of various parties to increase knowledge and reach of society in DKI Jakarta Province.

"

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"Penelitian ini merupakan studi yang membahas determinan kemiskinan dengan menggunakan data Susenas 2012 dan kemudian akan dilihat hubungan antara variable karakteristik rumah tangga tersebut serta dibandingkan dampak masing masing variabel di masing masing wilayah tersebut terhadap kemiskinan Penelitian ini menggunakan metode logistik pada data cross section Hal ini memiliki tujuan dan harapan agar kemiskinan semakin dapat diatasi serta Indonesia akan semakin membaik dalam jangka panjang Kata kunci Kemiskinan Perkotaan Pedesaan Karakteristik Socio economic dan Susenas 2012.

---

This study is a study that addresses the determinants of poverty using data Susenas 2012 Study aims to know the factors that affect poverty in urban and rural household level This study using logistic method on cross section data Demographic characteristics of households indicates the direction of education in accordance with previous studies while the manufacturing and agricultural sectors shows the probability to be poor compared to the trade and educational services Keywords Poverty Urban rural Household Characteristics and Susenas 2012."

"ABSTRAKTingkat kemiskinan anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan penduduk menunjukkan anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga miskin cenderung tidak dapat menikmati berbagai hak dasar dan berpotensi menghambat tumbuh kembangnya. Penelitian dengan data Susenas Provinsi DKI Jakarta memiliki dua tujuan yaitu mengukur tingkat deprivasi hak-hak dasar anak serta menguji faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah dengan MODA, sementara untuk menjawab tujuan kedua adalah dengan regresi logistik. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22.0 menunjukkan tingkat deprivasi terbesar yang dialami oleh anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pada dimensi kesehatan dengan 33,41%, diikuti dimensi perumahan sebesar 32,37%, dimensi makanan dan nutrisi dengan 25,92%, kemudian dimensi fasilitas dengan 24,15%, dimensi pendidikan dengan 23,33%, dan yang terendah dimensi perlindungan anak dengan 3,95%. Pengukuran kemiskinan anak dengan metode MODA menunjukkan terdapat 10,25% anak miskin yang terdeprivasi minimal pada 3 dimensi dan 3,56% anak miskin yang terdeprivasi pada minimal 4 dimensi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga. Kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta harus segera diatasi, diantaranya dengan memberikan prioritas terhadap dimensi yang memiliki tingkat deprivasi terparah yaitu dimensi kesehatan dan dimensi perumahan. Peningkatan angka imunsasi dasar lengkap pada anak usia balita serta memperbanyak penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

---

ABSTRACT Child poverty rates that are higher than population poverty rates indicate that children are more vulnerable to the effects of poverty. Children who grow up in poor households tend to not be able to meet various basic rights and potentially inhibit their growth and development. Research with data from Susenas of DKI Jakarta Province has two objectives namely measuring the level of deprivation of basic rights of children, then testing the factors of household characteristics that influence the child poverty in DKI Jakarta Province. The analytical method used to answer the first objective is MODA, while to answer the second objective is logistic regression. The results of data processing using SPSS 22.0 showed the greatest deprivation rate experienced by children in DKI Jakarta Province was on the health dimension with 33.41%, followed by housing dimensions by 32.37%, food and nutrition dimensions with 25.92%, then dimensions facilities with 24.15%, education dimensions with 23.33%, and the lowest dimensions of child protection with 3.95%. The measurement of child poverty by the MODA method yields a rate of 10.25% of poor children who are minimally deprived of 3 dimensions and 3.56% who are deprived of at least 4 basic rights dimensions. The results of the logistic regression analysis showed that the factors of household characteristics influence the poverty status of children in DKI Jakarta Province are the education of the head of the household, the working status of mothers, and the number of household members. Child poverty in DKI Jakarta Province must be ended immediately through giving priority to dimensions that have the worst levels of deprivation. Increasing the number of complete basic immunizations for children under five years old and increasing the provision of vertical housing for people with middle to lower income can be a priority for immediate implementation.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan dekomposisi pada tingkat partisipasi kerja untuk menjelaskan gender gap di Provinsi DKI Jakarta pada tiga periode yaitu 1995, 2005, dan 2015. Determinan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan diestimasi menggunakan metode probit dan marginal efek sedangkan untuk menganalisis sumber gender gap digunakan teknik dekomposisi non linear. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama gender gap tingkat partisipasi kerja berasal dari faktor-faktor struktural di pasar tenaga kerja (diskriminasi). Nilai gender gap dalam 20 tahun semakin mengecil, pada tahun 1995, 2005, dan 2015 nilainya sebesar 40,82%; 39,17%; dan 29,34%, ini menunjukkan tingkat diskriminasi di Jakarta semakin berkurang.

---

ABSTRACT

This research aims to decompose the employment participation rate to explain gender gap in DKI Jakarta Province in three periods (1995, 2005, and 2015). Determinant of employment participation rate of men and women was estimated by probit and marginal effect method. Non-linear decomposition technique used to analyze the source of gender gap. The results show that the main causes of gender gap comes from structural factors in the labor market (discrimination). The value of the gender gap in 20 years has decreased, in 1995, 2005, and 2015 it was 40,82%; 39,17%; and 29,34% respectiely. It shows that the discrimnination rate in Jakarta has decreased."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Penelitian ini menerapkan metode Alkire-Foster untuk mengukur kemiskinan rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan berdasarkan pengukuran kemiskinan multidimensi (nonmoneter) dengan menggunakan data survei rumah tangga yang berasal dari Susenas 2012. Berfokus pada tiga dimensi (pendidikan, kesehatan dan nutrisi, dan standar hidup), ditemukan bahwa tingkat kemiskinan multidimensi rumah tangga perempuan lebih tinggi daripada rumah tangga lakilaki meskipun intensitas kemiskinan yang dialami rumah tangga laki-laki lebih besar daripada rumah tangga perempuan. Sementara itu uji regresi logistik biner menemukan adanya pengaruh wilayah demografi, status kawin KRT, lapangan pekerjaan KRT, dan komposisi rumah tangga terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan di Indonesia, dimana lapangan pekerjaan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya.

---

This study applies Alkire-Foster method for measuring households poverty headed by men and women based on multidimensional poverty measurement (non-monetary) by using household survey data from Susenas 2012. Focuses on three dimensions (education, health and nutrition, and living standard), it was revealed that the rate of multidimensional poverty of households headed by women is higher than households headed by men even though the intensity of poverty experienced by men households is greater than women households. Nevertheless, the binary logistic regression had discovered the effect of demographic region, marital status of the households head, households head employment, and households? composition against the multidimensional poverty status of households headed by men and women in Indonesia, where employment is the utmost affected factor."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."