Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBelanja Pendidikan harus lebih diarahkan pengalokasiannya untuk mendorongsiswa dari kelompok rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah danmelanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan menengah sehingga dapatmeningkatkan kualitas kehidupan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantarakelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Provinsi DKI Jakartapada tahun 2012 dengan menggunakan Analisis Penerima Manfaat. Penelitian inihanya fokus pada belanja pendidikan untuk SMA Negeri. Penelitian inimenyimpulkan bahwa distribusi manfaat belanja pendidikan SMA Negeri padawilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kotamadya AdministrasiJakarta Pusat, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara secara dominan diterimakelompok pendapatan menengah ke bawah sedangkan wilayah KotamadyaAdministrasi Jakarta Selatan, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur, KotamadyaAdministrasi Jakarta Barat dan di Provinsi DKI Jakarta secara dominan diterimakelompok pendapatan menengah ke atas.

---

ABSTRACTEducation spending allocation must be directed to encourage students from thepoor household to remain in school and continuing school until the level ofsecondary education to improve their quality of life and they can release frompoverty trap. This study aims to measure the distribution of education spendingbenefits among groups of households based on income levels in Jakarta Province2012 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on educationspending for SMA Negeri. The result is education spending benefits for SMANegeri in the Seribu Island Administration Region, Central Jakarta CityAdministration Region, North Jakarta City Administration Region predominantlyaccepted by midlle and lower income group while South Jakarta CityAdministration Region, East Jakarta City Administration Region, West JakartaCity Administration Region and DKI Jakarta Province predominantly accepted bymidlle and upper income group."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menelaah data sekunder. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas, salah satunya adalah bantuan dalam bidang pendidikan karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting dimana semakin tinggi  pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya dalam memberikan kesempatan warganya mengeyam pendidikan tinggi menerbitkan kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada tahun 2016 yang tertuang kedalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016. Selama 3 tahun ini, dari tahun 2016-2018, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan  antara lain dalam pendataan dan penyaluran bantuan.

---

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education  faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid."

"Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh dana zakat, infak, & sedekah, tingkat pendidikan, dan lama usaha terhadap peningkatan usaha mustahiq. Responden penelitian ini adalah para peserta program ikhtiar yang digagas oleh yayasan peramu. Para peserta program terletak di Desa Sukaluyu Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sampel yang digunakan adalah 50 responden peserta program ikhtiar peramu. Metode analisa dilakukan dengan regresi linier berganda dimana regressornya terdiri dari variabel kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel ZIS dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Sedangkan variabel lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha.

---

The Analysis Influence Of Zakat, Infaq, and Shadaqah Funds, Education, And Business Experience To The Increased Of Omzet (Case Study: The Participants Of Ikhtiar Program Peramu Periods 1999-2004)This research intends to evaluate the effects of zakat, infaq, shadaqah funds to the increase of mustahiq omzet. The respondents of this research are participants of ikhtiar program that held by Peramu. Method of analysis used is multiple linear regression in which the regressors are quantitative and qualitative variables. The result of this research was that ZIS and education variables significantly influenced the increase of omzet. Meanwhile the experience of business does not significantly influence the increase of omzet. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Bentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yang dilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPN dan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Penelitian ini menguji efektivitas program bantuan pendidikan pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK untuk Sekolah Menengah Atas di Indonesia. Program tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah BOS dan Kartu Indonesia Pintar KIP yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin BSM . Program-program ini dibagi menjadi supply side financing dan demand side financing. BOS mengintervensi supply sidesedangkan KIP mengintervensi demand side. Penelitian dilakukan menggunakan data panel dari 2012 hingga 2016 di semua 33 provinsi di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa BOS sebagai program yang mengintervensi sisi supply lebih efektif daripada KIP dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar siswa SMA di Indonesia. Selain itu, variabel lain seperti indeks demokrasi, keluhan kesehatan, jumlah sekolah menengah atas di Indonesia, dan rasio partisipasi kasar sekolah menengah pertama juga menunjukkan beberapa hal penting dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar di Indonesia.

---

This research examines the effectiveness of government educational aid programs in improving the Gross Enrollment Ratio GER for high school in Indonesia. The programs are Bantuan Operasional Sekolah BOS and Kartu Indonesia Pintar KIP previously known as Bantuan Siswa Miskin BSM . These programs are divided into supply side and demand side financing. BOS intervenes in the supply side whereas KIP intervenes in the demand side. The study is conducted using panel data from 2012 to 2016 in all of the 33 provinces in Indonesia.

The result shows that BOS as a supply side intervention is more effective than KIP in increasing the gross enrollment ratio of high school student in Indonesia. Aside from that, other variables such as democracy index, health complaints, number of high school in Indonesia, and gross enrollment ratio of junior high school also show some significance in increasing the gross enrollment ratio in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACTThis thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics."

"Pemerintah Indonesia menerapkan program voucher sekolah yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah siswa putus sekolah. PIP merupakan pengembangan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Studi ini secara empiris menganalisis dampak PIP dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Probit dan Marginal Effect. Studi ini juga membandingkan efektivitas kebijakan BSM dan PIP serta memasukkan Program PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai salah satu variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PIP lebih efektif dibandingkan BSM dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, baik untuk keseluruhan sampel maupun subsample siswa dari keluarga dengan tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan. PIP memiliki pengaruh yang lebih signifikan pada subsampel siswa dari keluarga miskin daripada sampel keseluruhan. Siswa dari keluarga miskin yang menerima PIP lebih kecil kemungkinannya untuk putus sekolah sebesar 1,9 persen untuk jenjang pendidikan SD. Sementara pada jenjang pendidikan SMP sebesar 5,1 persen, dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 2,8 persen. Secara umum, tidak ada dampak PKH dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah.

---

The Indonesian government implemented a school voucher program called Program Indonesia Pintar (PIP) to prevent students from dropping out. PIP is a development of Bantuan Siswa Miskin (BSM). This study empirically analyzes the impact of PIP in reducing the possibility of dropping out at every level of education. The estimation method used in this research is Probit Regression and Marginal Effect. This study compares BSM and PIP's effectiveness and includes PKH (Program Keluarga Harapan) as one of the control variables. The estimation results show that the PIP policy is more effective than BSM in reducing the possibility of dropping out of school at every level of education, both for the full sample and for the subsample of students from families with expenditure levels below the poverty line. PIP has a more significant effect on the subsample of students from poor families than the full sample. Students from poor families who received PIP were 1.9 percent less likely to drop out of school for elementary school. Meanwhile, at the junior high school level, it was 5.1 percent, and at the senior high school level, it was 2.8 percent. In general, PKH has no impact on reducing school dropouts."

"Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar.

---

Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion."