Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.

This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.

The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia."

"Penelitian ini melengkapi literatur mengenai hubungan antara ukuran kota tempat bekerja dan pendapatan di Indonesia dengan penekanan pada perempuan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola pendapatan berdasarkan ukuran kota dan jenis kelamin, di mana pendapatan rata-rata cenderung lebih tinggi di kota-kota besar dan untuk laki-laki. Analisis multivariat juga mengungkapkan adanya fenomena urban wage premium di Indonesia, di mana terdapat hubungan signifikan antara ukuran kota dan pendapatan. Lebih menariknya lagi, ketika perempuan dan laki-laki dianalisis secara terpisah, penelitian ini menemukan bahwa urban wage premium perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik serta fasilitas pendidikan yang lebih baik di perkotaan dapat menjadi faktor penentu dalam perbedaan urban wage premium antara perempuan dan laki-laki.

---

This research complements the literature on the relationship between city size of employment and income in Indonesia, with a focus on females. The findings of this study indicate differences in income patterns based on city size and gender, where average income tends to be higher in larger cities and for men. The multivariate analysis also reveals the existence of an urban wage premium phenomenon in Indonesia, with a significant relationship between city size and income. Interestingly, when female and men are analyzed separately, this research finds that the urban wage premium for female is higher compared to men. The study concludes that better infrastructure, public services, and educational facilities in urban areas can be determining factors in the difference in urban wage premium between female and men."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh serangkaian kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada Pelita III. Pemerintah pada saat itu menitikberatkan pembangunannya lebih ke arah pemerataan. Tujuan program tersebut adalah untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tesis ini berusaha untuk mengetahui variabel makroekonomi yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat efektifitas instrumen distribusi pendapatan, dalam hal ini pajak dan pengeluaran pembangunan, dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah teknik regresi data panel. Serangkaian pengujian dilakukan untuk memilih teknik regresi data panel yang cocok sebagai alat estimasi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa teknik regresi data panel dalam penelitian ini cocok menggunakan teknik regresi data panel dengan fixed effect.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrumen redistribusi. Pemerintah juga harus menekankan proyek-proyek pembangunannya pada proyek yang lebih produktif agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti : (1) Menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga dan keterkaitan sektor-sektor dalam perekonomian DKI Jakarta; (2) Dengan menggunakan SNSE untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah melalui pengeluarannya untuk pembangunan fisik sistem busway, terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta; (3) Menggunakan SNSE DKI Jakarta tahun 2000 untuk menganalisis dampak kebijakan, apabila pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway dialihkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan, terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan karena adanya injeksi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway, dan golongan rumah tangga mana dalam blok institusi, yang paling besar menikmati proyek busway tersebut?. Bagaimana dampak distribusi pendapatan rumah tangga DKI Jakarta yang ditimbulkan akibat adanya investasi pembangunan fisik sistem busway. Untuk mengetahuinya maka penelitian ini menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta tahun 2000.Hasil analisis dampak pengganda, yaitu dampak peningkatan kegiatan produksi terhadap pertumbuhan distribusi pendapatan di Propinsi DKI Jakarta, adalah bahwa sektor angkutan jalan raya yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang relatif besar, disamping itu pertumbuhan ekonomi yang relatif besar juga memberikan dampak distribusi pendapatan rumah tangga yang relatif merata yakni sebesar 18,73. Di sisi lain sektor kesehatan dan pendidikan mempunyai dampak ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang sangat tajam. Hal ini terlihat dari ratio angka pengganda dampak distribusi pendapatan yang paling tinggi yaitu sebesar 42,44 dengan pertumbuhan sebesar 1,1685.Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan koefisien Gini, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga di DKI Jakarta sebelum dan setelah adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway maupun untuk invesatasi di sektor kesehatan dan pendidikan berada dalam ketimpangan yang tinggi, yaitu sebesar 0,55. Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan faktor produksi oleh golongan rumah tangga kaya dan golongan rumah tangga miskin yang berperan besar dalam proses kegiatan pembangunan fisik sistem busway, baik faktor produksi modal maupun faktor produksi tenaga kerja berada dalam ketimpangan yang tinggi.Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan distribusi pendapatan, melalui dampak pengganda yang relatif besar dalam penelitian ini, maka sektor jasa perlu ditingkatkan, terutama sektor angkutan jalan raya. Yang utama perlu dilakukan antara lain dengan menambah/memperbaiki sarana angkutannya terutama angkutan massal, misalnya dengan memperbaiki pelayanan angkutan bus tersebut. Selain sarana angkutan jalan raya perlu didukung dengan angkutan massal berbasis jalan rel antara lain: light train, monorel, dan MRT (Mass Rapit Transit).Untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata diperlukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan angkatan kerja yang terdidik dan terampil."

"Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution. "

"This book contains a high-level collection of papers by some of today's leading distributional analysts. The chapters are well-chosen and are written by respected authors with international profiles. The book will be highly valued as a reference work, by research economists and practitioners, as well as by postgraduate students and professors at universities where distributional measurement theory and application is dealt with at the PhD level.' - Peter Lambert, University of Oregon, "

"Tambahan penghasilan pegawai adalah sebagai salah satu cara untuk menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan pemberian berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996), yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dan sub-indikator yang belum terpenuhi.

---

Additional employee income is one of the ways to rearrange allowance policy by eliminating the provision of various honorarium, and later the amount of deleted honorarium is managed legally and given in the form of formal allowances to all regions. This research analyzes the implementation of additional policy income of employees in Depok City. This research uses a post-positivist approach with the collection through interviews and literature studies. This research uses Jones (1996) theory, namely organization, interpretation, and application. The result about implementation of additional policy income in Depok City showed that there were several indicators and sub-indicators have not been fulfilled."

"Propinsi Riau merupakan salah-satu propinsi yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Sumber daya alam terpenting dan telah menjadi kontributor bagi perekonomian Indonesia dan Riau sendiri adalah minyak dan gas bumi (migas). Tetapi peranan sektor migas masih sangat lemah dalam hal distribusi pendapatan (income distribution) di Riau. Selain migas, Riau juga kaya akan sumberdaya alam hutan. Salah-satu industri kehutanan primer yang berbasis sumberdaya alam (Natural Resources Industry) di propinsiRiau adalah industri pulp dan kertas. Saat ini di Propinsi Riau terdapat dua perusahaan besar pulp dan kertas berkapasitas besar yang produksinya menyumbang 60% pulp Indonesia yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta PT. Indah Kiat Pulp and Paper (HOP). Oleh karena itu, melalui studi ini akan dilihat sejauh mana industri pulp berperan dalam perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat di propinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sektor industri pulp dalam perekonomian Riau, bagaimana keterkaitan dengan sektor lain dan peran industri pulp dalam usaha pendistribusian pendapatan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan model Miyazawa. Alasan menggunakan model Miyazawa karena selain mengkaji keterkaitan antar sektor, model ini juga dapat mengkaji distribusi pendapatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan industri pulp dalam perekonomian Riau (tanpa migas) hanya sebesar 1,30%. Selain itu peranan industri pulp dalam penciptaan pendapatan rurnah tangga dan output jika terjadi perubahan permintaan akhir juga tidak begitu besar. Pada analisis keterkaitan antar sektor, untuk keterkaitan secara langsung adalah bila dilihat dari nilai BL( backward linkage) penggunaan input industri pulp terkait dengan sektor pendukung (penyedia bahan baku dan pendukung proses produksi). Sedangkan berdasarkan nilai FL (formed linkage} pendistribusian output yang dihasilkan oleh industri pulp terkait terutama dengan sektor pengguna industri pulp itu sendiri seperti industri percetakan /penerbitan.Adapun keterkaitan secara langsung (direct linkage) sektor industri pulp dengan kelompok pendapatan rumah tangga adalah jumlah input (BL) yang dibutuhkan oleh sektor industri pulp lebih banyak berasal dari kelompok pendapatan rumah tangga perkotaan dibandingkan dari pada pedesaan. Sedangkan keterkaitan ke depan (FL) antara kelompok pendapatan baik pedesaan maupun perkotaan dengan sektor industri pulp dianggap tidak ada. Selanjutnya keterkaitan secara total (total linkages) sektor industri pulp dengan kelompok pendapatan rumah tangga adalah jumlah input yang dibutuhkan oleh industri pulp secara total dari kelompok pendapatan rumah tangga di perkotaan lebih banyak dari pada kelompok pendapatan pendapatan di pedesaan. Begitu juga dengan penyebarannya ke sektor-sektor dalam perekonomian, sektor rumah tangga yang paling banyak menggunakan output industri pulp untuk memenuhi satu rupiah peningkatan permintaan akhir adalah kelompok rumah tangga perkotaan. Adapun efek ekstraksi bila industri pulp dihilangkan (lost) dari perekonomian Riau maka output impactnya hanya 1,25% Hal ini menunjukkan tingkat kepentingan sektor industri pulp dalam perekonomian Riau kecil.Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan pengembangan industri pulp. Hal ini didasarkan hasil analisis model Miyazawa yang menunjukkan bahwa kecilnya peranan industri pulp dalam perekonomian Riau dan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah maka Pemda Riau dapat mengembangkan sektor unggulan yang mempunyai keterkaitan (linages ) yang tinggi dengan sektor-sektor dalam perekonomian dan dampak pengganda yang besar pada model Miyazawa yaitu industri logam dan barang dari logam, industri barang-barang dari besi dan Baja dasar serta industri mesin dan peralatan listrik."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya alam pertambangan terutama pertambangan minyak dan gas (migas). Berdasarkan alas harga konstan tahun 1993 PDRB Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1998 sebesar Rp. 10.384.957,54 untuk PDRB dengan migas dan Rp. 6.149.195 23 untuk PDRB non migas. Dapat dilihat bahwa PDRB Nanggroe Aceh Darussalam masih didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas) sebagai penyumbang nilai terbesar.Studi ini dilakukan untuk mengkaji peran sektor migas terhadap perekonomian dan distribusi pendapatan di NAD, dan juga menghitung pengaruh pengganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan sektor migas terhadap sektor¬-sektor lain yang ada di dalam perekonomian NAD.Studi ini menggunakan pendekatan model input-output untuk melihat pengaruh pengganda dan model Miyazawa untuk melihat pemeratan distribusi kelompok pendapatan yang dibangun berdasarkan input-output Aceh tahun 1998 ukuran 55x55 sektor. Dalam model Miyazawa, kolom variabel endogen konsumsi rumah tangga dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dan dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sebagai penyeimbang matriks maka baris input primer yang terdiri upah dan gaji serta sebagian surplus usaha juga dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi sehingga didapatkan tabel input-output baru dengan ukuran yang lebih besar yaitu 58x58.Berdasarkan basil perhitungan pengaruh pengganda model input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung menunjukkan sektor dengan pengganda output terbesar artinya bila pemerintah ingin meningkatkan output perekonomian investasi dan pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada sektor ini sedangkan sektor migas sendiri merupakan sektor yang memiliki nilai pengganda output paling kecil dalam perekonomian. Berdasarkan model Miyazawa sektor yang memiliki pengganda output terbesar yakni sektor pemerintah dan pertahanan, untuk sektor migas hanya menduduki ranking ke-44. Untuk nilai pengganda pendapatan tipe I dan tipe II model input output, sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung pada tipe I serta sektor industri makanan, minuman dan tembakau pada tipe II menunjukkan angka pengganda pendapatan terbesar. Artinya setiap penambahan satu rupiah permintaan akhir disektor tersebut akan meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar angka tersebut. Pada model Miyazawa sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan pengganda pendapatan tebesar.Perhitungan keterkaitan antar sektor input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan sektor yang memiliki indeks BL terbesar dan terkecil adalah sektor migas. Sektor restoran berdasarkan model input-output memiliki nilai indeks FL terbesar. Untuk model Miyazawa sektor pemerintah dan pertahanan yang memiliki nilai indeks BL terbesar dan sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung untuk nilai indeks FL terbesar.Simulasi dilakukan terhadap beberapa sektor yaitu: simulasi I, hanya sektor migas yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 2, sektor pendidikan yang berubah, sektor lain dianggap tetap; simulasi 3, sektor pengilangan minyak yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 4, sektor transportasi yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 5 dilakukan pada beberapa sektor sekaligus yakni sektor transportasi, sektor industri pengilingan beras, biji-bijian, dan tepung, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor industri penggergajian kayu dan sektor restoran.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk setiap investasi dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah, kelompok pendapatan menengah selalu mendapat kenaikan perubahan yang lebih besar dari pada kedua kelompok pendapatan lainnya. Hasil simulasi untuk sektor migas menunjukkan pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor ini belum menyebabkan pendapatan terdistribusi lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan rendah hanya mengalanii perubahan peningkatan pendapatan sebesar 17,53% sedangkan kelompok pendapatan sedang dan tinggi mendapatkan peningkatan yang lebih besar masing-masing sebesar 19,55%.Simulasi untuk sektor pendidikan memberikan hasil yang lebih merata untuk setiap kelompok pendapatan bila pemerintah melakukan investasi dan pengeluaran di sektor ini. Ketiga kelompok pendapatan yang terdiri dari kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi masing-masing mendapatkan perubahan peningkatan pendapatan yang sama yaitu 0,11%, sehingga sektor ini lebih dapat memberikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain bila pemerintah ingin mendistribusikan pendapatan yang lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan maka pemerintah harus melakukan investasi dan pengeluaran yang lebih besar di sektor pendidikan."

"[ABSTRAKPajak di Indonesia merupakan kontributor terbesar total penerimaan pemerintah, sementara pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) hanya berkontribusi sekitar 10% dari total penerimaan pajak nasional. Banyak peneliti yang telah menguji hubungan antara tarif progresif PPh OP dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menginvestigasi dampak dari tarif progresif PPh OP terhadap distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data mikro Susenas 2006 dan 2011. Dengan dekomposisi data Susenas berdasarkan faktor komponen: pengeluaran konsumsi, pajak penghasilan, dan tabungan, efek dari perubahan komponen tersebut terhadap ketimpangan total pendapatan dapat diketahui. Penelitian ini menemukan bahwa satu persen kenaikan komponen PPh OP di Indonesia cenderung untuk meningkatkan indeks Gini ketimpangan total pendapatan sebesar 1,4% di 2006 dan 1,8% di 2011. Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur PPh OP tahun 2011 sedikit berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, PPh OP di Indonesia memiliki efek meningkatkan indeks Gini dari ketimpangan total pendapatan. Namun, komponen pengeluaran konsumsi memiliki efek menurunkan indeks Gini sampai dengan 6,4%.

---

ABSTRACTTax in Indonesia contributes as the largest share to total government revenue while personal income tax (PIT) only contributes nearly 10 percent to total national tax revenue. Many researchers have tried to examine the correlation between progressive personal income taxation and income inequality. This research investigates the impact of progressive PIT rates on income distribution in Indonesia by using micro data Susenas 2006 and 2011. By decomposing Susenas data by factor components: consumption expenditure, income tax, and savings, the effect of a marginal change on these components on total income inequality are captured. This study finds that a one percent increase in income tax in Indonesia tends to increase the Gini index of total income inequality 1.4% in 2006 and 1.8% in 2011. This implies that the income tax structure in 2011 slightly increases its contribution to the income inequality. In other words, income tax in Indonesia has unequalizing effect to the Gini index of total income inequality. However, consumption expenditure has the equalizing effect to the Gini index up to 6.4%.;Tax in Indonesia contributes as the largest share to total government revenue while personal income tax (PIT) only contributes nearly 10 percent to total national tax revenue. Many researchers have tried to examine the correlation between progressive personal income taxation and income inequality. This research investigates the impact of progressive PIT rates on income distribution in Indonesia by using micro data Susenas 2006 and 2011. By decomposing Susenas data by factor components: consumption expenditure, income tax, and savings, the effect of a marginal change on these components on total income inequality are captured. This study finds that a one percent increase in income tax in Indonesia tends to increase the Gini index of total income inequality 1.4% in 2006 and 1.8% in 2011. This implies that the income tax structure in 2011 slightly increases its contribution to the income inequality. In other words, income tax in Indonesia has unequalizing effect to the Gini index of total income inequality. However, consumption expenditure has the equalizing effect to the Gini index up to 6.4%., Tax in Indonesia contributes as the largest share to total government revenue while personal income tax (PIT) only contributes nearly 10 percent to total national tax revenue. Many researchers have tried to examine the correlation between progressive personal income taxation and income inequality. This research investigates the impact of progressive PIT rates on income distribution in Indonesia by using micro data Susenas 2006 and 2011. By decomposing Susenas data by factor components: consumption expenditure, income tax, and savings, the effect of a marginal change on these components on total income inequality are captured. This study finds that a one percent increase in income tax in Indonesia tends to increase the Gini index of total income inequality 1.4% in 2006 and 1.8% in 2011. This implies that the income tax structure in 2011 slightly increases its contribution to the income inequality. In other words, income tax in Indonesia has unequalizing effect to the Gini index of total income inequality. However, consumption expenditure has the equalizing effect to the Gini index up to 6.4%.]"