Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pendekatan pemberdayaan hukum dalam upaya penanganan kemiskinan dengan mengambil pengalaman PEKKA di Karawang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan pengalaman PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum, juga menggambarkan perubahan yang terjadi termasuk tantangan serta faktor-faktor pendukung PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan anggota PEKKA setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan hukum. Perubahan tersebut memberi ruang dan kesempatan bagi perempuan Kader Hukum PEKKA untuk berkembang dan mengakses sumber daya yang lebih luas. Program pemberdayaan hukum juga meningkatkan keberanian, kepercayaan diri dan juga memperluas jaringan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing legal empowerment approach to escape poverty by taking PEKKA`s legal empowerment program experience in Karawang, West Java. This qualitative descriptive research is aiming to describing PEKKA`s experiences in implementing legal empowerment activities including its women‟s change, challenges, and supporting factors in implementing legal empowerment program.

Research result shows through legal empowerment program PEKKA‟s members (legal cadres) increased their confidence, skills, access and link to potential resources. The program has also broadening PEKKA‟s legal cadre link to strategic government and judicial actors."

"Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk melihat peran-peran kader dalam melaksanakan Program Klaster Berdaya dan hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yakni dengan memaparkan hasil temuan lapangan terkait peran-peran kader dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan Program Klaster Berdaya. Di dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan akan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pemilihan informan dilakukan terhadap kader dan fasilitator berdasarkan keterlibatan aktif dalam program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kader dan fasilitator yang sekaligus merupakan upaya triangulasi untuk meningkatkan kualitas peneltian. Hasil penelitian menunjukkan kader menjalankan peran dan keterampilan yakni fasilitatif, edukatif, perwakilan dan teknis yang membantu berjalannya program dalam upaya melakukan proses perubahan sosial untuk mendorong kemandirian dalam masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang ditemui baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

---

This study aims to describe roles of cadre in the implementation of Program Klaster Berdaya and the obstacles occurred during the program implementation. This research adapted qualitative method with descriptive approach by describing the findings related to roles of cadres and obstacles during the implementation of Program Klaster Berdaya. In this research, purposive sampling is used to select the informants of cadres and facilitator based on their active involvement on the program. Data collection was carried out through interviews with cadres and facilitators which also aims to conduct triangulation to improve research quality. The result of the research shows that cadres conducted roles of facilitative, educational, representative and technical to run program implementation to carry out social change in order to encourage self-reliance in society. During the implementation also found obstacles both from internal and external of the community.

"

"Tesis ini membahas tentang Program Corporate Social Responsibility PT. Pertamina Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Kecakapan Hidup untuk Penumbuhan Usaha Baru di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan, program CSR secara umum memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikian halnya CSR Pertamina di bidang pemberdayaan, telah memberi kontribusi posistif bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha yang potensial untuk menjadi salahsatu penopang perekonomian nasional di masa datang.

---

This thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program of PT Pertamina In Community Empowerment (Case Study Training Life Skills Implementation Phases for New Business Growth in Sub Cikaum Subang Regency West Java). This study used a qualitative approach through a case study with data collection using in-depth interviews. The results of this study conclude, in general CSR programs contribute to improving quality of life. Similarly in the field of CSR Pertamina empowerment, have contributed to the growth of positive community participation in developing the business potential to be one of the main backbone of the national economy in the future."

"Feminisasi kemiskinan memperlihatkan lebih besarnya jumlah perempuan penyandang kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, fenomena ini masih terjadi di Indonesia dilihat dari ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan negara tetangganya, Filipina telah berada di peringkat 10 besar dunia dalam hal kesetaraan gender tahun 2018. Indonesia dan Filipina sama-sama telah mengadopsi model kuangan dan usaha mikro untuk memberdayakan perempuan dan meminimalisir feminisasi kemiskinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor sosial dan budaya yang memunculkan feminisasi kemiskinan di Indonesia dan Filipina, serta membandingkan program keuangan dan usaha mikro di Indonesia dan Filipina dalam pengaruhnya menanggulangi feminisasi kemiskinan. Urgensi dari penelitian ini adalah terungkapnya persamaan dan perbedaan feminisasi kemiskinan serta keuangan mikro di Indonesia dan Filipina agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga keuangan mikro Indonesia untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan terkait dengan rentang waktu publikasi tidak terbatas. Penelitian membandingkan faktor sosial budaya berdasarkan penyebab feminisasi kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Secara kultural Indonesia dan Filipina memiliki budaya tradisional yang merugikan perempuan. Namun, kedua negara ini telah menuju pada pembangunan yang setara gender, terlebih Filipina dalam kebijakannya yang bersifat Gender Mainstreaming. Hasil komparasi selanjutnya adalah perbandingan program keuangan mikro, yaitu PNM Mekaar dari Indonesia berusia 6 tahun dan Proyek Dungganon dari Filipina yang berusia lebih dari 30 tahun menggunakan aspek-aspek dari buku Microfinance handbook: An institutional and financial perspective oleh Joanna Ledgerwood, yaitu tujuan program, penargetan program, intermediasi sosial, serta analisis dampak. Hasil menunjukkan bahwa kedua program sama-sama memiliki tujuan pembangunan khas serta sama-sama bersifat penargetan tidak langsung. Intermediasi sosial PNM Mekaar berupa sistem tanggung renteng sementara Proyek Dungganon berupa sistem kelompok dengan metode 2-2-1. Demikian pula dengan dampak yang berbeda dari masing-masing program namun telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang mereka punya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa baik PNM Mekaar dan Proyek Dungganon memberi dampak positif terhadap perekonomian nasabahnya meskipun dengan proses peminjaman dan intermediasi sosial yang berbeda dan memiliki ciri khas unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan dan usaha mikro untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Dimensi Sosial dan Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial serta mata kuliah Masalah Kemiskinan.

---

Feminization of poverty is an observation that the number of women living in poverty is greater than that of men. Unfortunately, this phenomenon still occurs in Indonesia, which can be seen from the prevalent gender inequality and poverty inequality between women and men. However, unlike its neighbors, the Philippines has been ranked in the top 10 in the world in terms of gender equality. Indonesia and the Philippines have both adopted financial and micro-enterprise models to empower women and minimize the feminization of poverty. This study aims to describe the social and cultural factors that influence the feminization of poverty in Indonesia and the Philippines. Furthermore, the author aims to analyze and compare the financial and micro-enterprise programs in Indonesia and the Philippines and their influence in overcoming the feminization of poverty in these two countries. The urgency of this research is to reveal the similarities and differences in the feminization of poverty and microfinance in Indonesia and the Philippines so that it can be a lesson for Indonesian microfinance institutions for the welfare of women in Indonesia. The research method used is a literature review, where the author reviews various literatures such as journals, books, reports on related issues, with an unlimited publication time span.. This is done so that the authors can reach various data on a wider scale from abroad, specifically from the Philippines. Research reveals that socio-cultural factors that lead to the feminization of poverty are based on cultural and structural poverty. Culturally, Indonesia and the Philippines have traditional cultures that marginalize women's potential. However, these two countries have been heading towards gender-equal development, especially the Philippines in its Gender Mainstreaming policy. The result of the next comparison is a comparison of microfinance programs, namely PNM Mekaar from Indonesia who is 6 years old and Project Dungganon from the Philippines which is more than 30 years old. The comparison was carried out using aspects from the Microfinance handbook: An institutional and financial perspective by Joanna Ledgerwood, which are: program objectives, program targeting, social intermediation, and impact analysis. Both programs share specific development goals and are both implementing indirect targeting. PNM Mekaar's social intermediation is in the form of a joint responsibility system, while the Dungganon Project is a group system using the 2-2-1 method. Likewise, the different impacts of each program but have been in line with their development goals. So the conclusion of this study can be seen that both PNM Mekaar and the Dungganon Project have a positive impact on the economy of their customers, even though the lending and social intermediation processes are different and have unique characteristics. This research is expected to provide input to financial institutions and micro-enterprises for women's empowerment in Indonesia. In addition, it is a contribution to the Social and Economic Dimensions for Social Welfare courses and the Poverty Problems course."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyrakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

---

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed. This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis. From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy invesment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business."

"Konstruksi perempuan ideal Indonesia mdash;yang dilekatkan dengan sosok ibu, kerap menyulitkan posisi para perempuan tanpa suami, terutama bagi para janda. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konstruksi tersebut menyebabkan para janda mdash;terutama yang berada di akar rumput mdash;harus berhadapan dengan masalah kemiskinan. Merespons hal tersebut, dibentuk lembaga pemberdayaan bernama Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pekka. Capaian hasil pemberdayaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada daerah yang mampu berkembang dengan baik, namun ada pula daerah yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang kurang signifikan, seperti di Kabupaten Cianjur.Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga Pekka berperan dalam memberdayakan perempuan kepala keluarga di akar rumput dan hambatan-hambatan seperti apa yang harus dihadapi. Karena secara khusus membahas studi kasus di Kabupaten Cianjur, maka penting untuk memahami bagaimana perempuan kepala keluarga memaknai konstruksi perempuan ideal dalam kondisi sosial budaya di Kabupaten Cianjur, bagaimana Pekka merespos pemaknaan tersebut, dan apa pengaruhnya terhadap proses kerja lembaga Pekka. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami kompleksitas dan penyebab aktual kemiskinan yang dialami para perempuan kepala keluarga di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan cultural studies.Temuan data lapangan menunjukkan bahwa lembaga Pekka memosisikan diri sebagai wali bagi para perempuan yang diberdayakan. Hal tersebut membuat lembaga Pekka berada dalam posisi problematis, karena menimbulkan hambatan bagi proses pemberdayaan yang mereka jalankan. Lebih lanjut, hasil temuan data lapangan juga menunjukkan ada hambatan yang datang dari luar lembaga Pekka, yaitu dari budaya dan pemerintah. Pemerintah yang menjalankan asas negara kesejahteraan dan penerapan budaya sunda yang berbasis ajaran Islam telah mereduksi agensi para perempuan tersebut dan membuat para perempuan kepala keluarga di Kabupaten Cianjur menjadi individu yang pasif. Kesimpulannya, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cianjur merupakan akibat dari perampasan kapabilitas dan pengabaian keberfungsian para perempuan dalam masyarakat.

---

The construction of ideal women in Indonesia mdash symbolized through the figure mother , often puts husbandless women in difficult positions, especially for janda. Previous research has shown that this construction caused janda to live in poverty, especially those who live at the grassroots. A Women Headed Household Empowerment Institution Lembaga Pekka or Pekka was formed to respond to this problem. The outcome of empowerment programs show different results, there are well developed regions, but some regions still show insignificant welfare improvement, such as in Cianjur Regency.From those facts, the researcher will analyze Pekka lsquo s role in empowering female household heads on grassroots level and what obstacles they have to face. Because it specifically analyzes case studies in Cianjur Regency, it is important to understand how the women define the construction of ideal women in the socio cultural condition in Cianjur Regency, how Pekka responds to that, and how it impacts Women Headed Household Empowerment Institution. The purpose of this research is to understand the complexity and actual causes of poverty experienced by the female household heads in Cianjur Regency. This research applies qualitative methods with Cultural Studies approach.The results show that Pekka has placed itself as a trustee for those empowered women. It puts Pekka in a problematic position, because the trustee position may hinder the empowerment process. Furthermore, the results also show that some obstacles come from external culture and the government. The government, with the principle of welfare state and Sundanese culture that based itself on Islamic teachings, has reduced the women 39 s agency and made female household heads in Cianjur Regency become passive individuals. In conclusion, poverty in Cianjur Regency is caused by capability deprivation and neglect functioning of women in society."

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"ABSTRACTKemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Pemerintah membuat program pemberdayaan tingkat nasional (PNPM) untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menganalisa pengaruh program pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan. Program PNPM sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu PNPM1 (infrastruktur), PNPM2 (Dana Bergulir / Simpan Pinjam), PNPM3 (Peningkatan Kapasitas SDM). Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM)  untuk melihat apakah program yang diberikan pemeritah (PNPM), dapat memberikan dampak  pada indikator kesejahteraan antara lain rasio masyarakat miskin (P0), konsumsi perkapita rumah tangga, rata-rata lama bersekolah , layanan kesehatan, rasio orang bekerja, serta infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program pemberdayaan PNPM di Indonesia memiliki dampak baik pada enam indikator tersebut. Program PNPM3 berupa peningkatan kapasitas SDM merupakan program yang ditemukan paling berpengaruh positif pada keenam indikator tersebut. Namun pada studi lapangan Desa Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program PNPM tidak sesuai dengan yang diharapkan. PNPM2 berupa dana bergulir/simpan pinjam terhenti karena ditemukan ada kecurangan dan ketidak transparansian keuangan dari pengurus desa.

---

ABSTRACTPoverty is a multidimensional problem that happen all the time. The government created a national level empowerment program (PNPM) to reduce poverty. This research analyzes the impact of the community empowerment program (PNPM) on welfare. The PNPM program itself is divided into three parts, that are PNPM1 (infrastructure), PNPM2 (Revolving / Savings and Loan Funds), PNPM3 (Human resource capacity building). This research uses the Propensity Score Matching (PSM) to see whether the program provided by the government (PNPM) could have an impact on the welfare indicators those are ratio of the poor (P0), per capita consumption of the household, average length of school, health access, employment rate and availability of infrastructure. The results of this study indicates that overall, the PNPM empowerment program in Indonesia has a good impact on six welfare indicators. The PNPM3 program in the form of increasing human resource capacity is a program that found to have the most positive influence on the six indicators. However, in the Tanjungkarang Village (field study), the PNPM 2 program was not went well as it was expected. PNPM2 in the form of revolving funds/savings and loans was stopped because there was financial fraud and non-transparency from the village management."