Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakatdalam pembangunan infrastruktur jalan desa studi kasus di Kabupaten Bantul.Faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri dan faktoreksternal mempunyai pengaruh dalam peran serta masyarakat. Hasilpenelitian menunjukkan faktor jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan,kelompok masyarakat dan penghasilan signifikan mempengaruhi peran sertamasyarakat dalam pembangunan jalan desa secara swadaya , namun faktorstatus kependudukan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara statuskependudukan dengan peran serta masyarakat, karena setiap responden tetapmelakukan bentuk peran serta walaupun status kependudukan responden bukanmerupakan penduduk tetap. Sehingga diperlukan sosialisasi program-programyang menyangkut keterlibatan peran serta masyarakat terutama dalampenyediaan sarana infrastruktur seperti jalan desa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence community participation in developmentof rural road infrastructure case study in Bantul. Internal factors emanating fromwithin their own communities and external factors influence the role of the community.The results showed the factors gender, education, occupation, and income groupssignificantly affect community participation in the construction of rural roads in self,however factors residence status indicates that there is no relationship betweenresidence status with public participation, because each respondent still did shape therole of the residence status of the respondents although not a permanent resident. Asneeded socialization programs concerning the role and involvement of the community,especially in the provision of infrastructure facilities such as rural roads."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sragen dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika dengan regresi logistik. Dari sembilan faktor yang dianalisa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, lama tinggal di desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat kepemimpinan, tingkat komunikasi dan perilaku birokrasi. Dari kesembilan faktor tersebut, mayoritas faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, masing-masing tiga desa, dimana nilai probability lebih kecil dari 0,05. Uji determinasi dilakukan dengan menggunakan McFadden R-Square sebesar 0,4675 di Desa Karangtalun, 0,5532 di Desa Padas, 0,1957 di Desa Duyungan dan 0,6376 di Desa Donoyudan, dimana prosentase dari nilai tersebut sebanyak 46,75 , 55,32 , 19,57 dan 63,76 probabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Tingkatan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan teori The Ladder of Participation, penelitian di keempat desa tersebut masuk dalam tahapan kelima yaitu penentraman, dimana perangkat desa akan menampung ide, saran dan masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of village grant in Sragen Regency and the factors that influence society participation in the use of village grant in 2016. The methods used to analysis are descriptive quantitative and econometric estimation with logistic regression. Among the nine factors which is analyzed have positive influence to society participation such as gender, age, duration of stay, village level, education level, occupation, income level, leadership level, communication level, and bureaucratic behavior. From the nine factors are obtained some have majority of significant effect that are gender and occupation where the probability value was less than 0.05. The determination test is done by using McFadden R Square of 0.4675 for Karangtalun Village, 0.5532 for Padas Village, 0.1957 for Duyungan Village and 0.6376 for Donoyudan Village, whereas 46,75 , 55,32 , 19,57 and 63,76 , were probability variation of society participation can be explained by variable X inside the model, while the rest is explained by variable outside the model. The level of participation in this study uses The Ladder of Participation theory, that is appeasement in fifth stage, where the village staff will accommodate ideas, suggestions and inputs from the society to reduce the public anxiety. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan iklim komunikasi yang dapat menciptakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian studi kasus memberikan gambaran berdasarkan kajian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan iklim komunikasi dalam mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Jenis kajiau ini hanya rnemaparkan situasi dan kondisi, namun tidak mencari atau menjelaskan hubungan . Kajian ini tidak juga membuat hipotesis atau prediksi. (Rabmat, 1995, 24) Informasi diperoleh melalui wawancara dengan narasurnber. Diantaranya Bupati Bantul, Kepala Bagian Humas dan lnformasi, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Administrasi Pemerintah, perwakilan dari warga masyarakat , dan wartawan.Penelitian ini berangkat dari paradigma positivisme yang memandang optimis bahwa perubahan iklim komunikasi akan membawa Kabupaten Bantul kepada keadaan yang lebih baik. Dengan perubahan iklim komunikasi maka akan terjalinnya hubungan dengan landasan kepercayaan diantara stake holders yang ada. Hal ini memungkinkan. terlaksananya good governance di Kabupaten Bantul.Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran usaha yang dilakukan Pak Idham sebagai Bupati Bantul dalam membuat perubahan pada iklim komunikasi di Kabupaten Bantul. Dalam memilih sampel digunakan teknik snow hall sampling dimana penentuan responder berdasarkan pilihan dari responden sebelumnya, dan juga purposive sampling dimana penulis telah terlebih dulu menentukan serangkaian kriteria yang harus dipenuhi oleh responden atau narasumber.Dalam melakukan perubahan iklim komunikasi, terdapat beberapa kendala yaitu keterpurukan tingkat keperayaan masyarakat Bantul terbadap Pemerintah Kabupaten Bantul serta adanya pemikiran bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pernerirtah kabupaten. Namur saat ini kedua kendala tersebut telah dapat diatasi dengan melakukan kegiatan komunikasi dua arah, baik secara interpersonal maupun melalui media massa secara bersamaan dan berkesinambungan.Penelitian ini menemukan bahwa sejauh ini iklim komunikasi sangat berperan dalam pelaksanaan good governance pada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Perubahan iklim komunikasi memiliki kemampuan untuk mengembalilcan kepercayaan masyarakat dan mampu membuat perubahan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dalam membangun jalan desa."

"ABSTRAKPeristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT

In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family.

The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory.

Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth."

"Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor penyebab munculnya konflik dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dalam kasus pembangunan mega proyek New Yogyakarta Internantional Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penulis menggunakan teori land-based elite domination dalam mesin pertumbuhan kota dan teori faktor-faktor penyebab dalam konflik pembangunan proyek infrastruktur. Temuan penulis membuktikan bahwa konflik dalam pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh konflik sumber daya lahan yang muncul karena konteks ekonomi politik yang terbangun oleh ambisi pemerintah untuk merespon kuatnya tekanan pembangunan suatu wilayah rural menjadi sistem wilayah urban/perkotaan dengan konsep aerotropolis dan MICE. Tekanan tersebut muncul dari kepentingan kelompok elit ekonomi politik baik elit pusat maupun daerah. Alih-alih adanya fakta dominasi kepemilikan lahan oleh elit politik lokal di DIY. Hal ini membuat konflik yang terjadi tidak semata-mata konflik pembangunan infrastruktur melainkan juga konflik lahan yang mengakar di dalam kebijakan pembangunan perkotaan. Adapun faktor-faktor lainnya yakni faktor buruknya tata kelola proyek dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut turut berkontribusi pada ekskalasi dan kontinyuitas konflik dari tahun 2012-2018. Oleh karenanya penulis mengelompokkan tiga kategori analisis yakni kebijakan pembangunan proyek yang bersifat elitis, faktor tata kelola proyek, dan faktor sosial.

---

This study discusses the factors causing conflict in the construction of the New Yogyakarta International Airport mega project in Temon, Kulon Progo. To support this research analitically, the author uses the theory of land-based elite domination in urban growth machine and the theory of causal factors in the conflict of infrastructure project development. The author's findings show that conflict in the development project is motivated by land conflicts that arise from political economy interest of government to respond the strong pressure of regional development into urban systems with the concept of aerotropolis and MICE. The pressure comes from economic elite institutions both central and regional. Instead it includes the fact that there were land domination by local political elite in DIY. This creates conflicts that occur not only in the scope of infrastructure building project but also in the scope of urban development policies. The other factors are poor project governance and social factors. These factors contributed to the escalation and prolongation of the conflict between 2012-2018. So the authors classifies three categories of analysis that consist of elitist project development policies, governance driver of conflict, and social driver of conflict."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Tesis ini membahas tentang manfaat keberadaan desa wisata bagi kehidupan masyarakat dilihat dari dua model pengelolaan desa wisata, yang dikelola secara murni swadaya masyarakat dan yang dikelola bersama dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di dua desa wisata di Kabupaten Bantul yakni di Desa Wisata Tembi dan Desa Wisata Candran.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sejauh ini belum tercipta sinergi yang kuat antara sektor swasta dan masyarakat setempat untuk secara bersama-sama membangun wilayah Tembi melalui kegiatan pariwisata, tercermin dari pola manajemen yang berjalan masing-masing sehingga manfaat sosial ekonomi dan sosial budaya yang dirasakan oleh masyarakat setempat belum bisa optimal.Sementara itu dalam kondisi sebaliknya, pengelolaan desa wisata murni oleh masyarakat seperti di Desa Wisata Candran, secara positif mampu memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk berperan aktif secara optimal dalam pembangunan desanya dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki dan hasil atau manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, meski kendala-kendala teknis seperti permodalan dan kualitas sumberdaya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan upaya penyelesaiannya.

---

The research was conducted to explore the benefit of Desa Wisata for society life viewed from two model of Desa Wisata management, pure independent management of society and cooperation with private side. This qualitative research was held in two Desa Wisata. They were Desa Wisata Tembi and Desa Wisata Candran.

The result of this research shows that so far there is no strong synergy can be created between the private and the local society in Desa Wisata Tembi, as reflected in the pattern of management that runs each so that socio-economic benefits and social culture perceived local societies can not be optimal.

Meanwhile, in the other side, management Desa Wisata handling by local society as in Desa Wisata Candran positively give the space for society to take action optimally for their village development by using their own potency. The result of this perceived by society both economic and non-economic benefits although technical obstacles as capital and human resource quality become problems which is needed to be solve."