Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di KotamadyaJakarta Utara oleh para aktor kebijakan dan sasarannya serta memaparkan faktorfaktorpendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa masih terdapat sedikit masalah dalam implementasi Wajibbelajar 12 tahun di Kotamadya Jakarta Utara. Rekomendasi kepada para aktorkebijakan adalah untuk membuat skala prioritas dalam pelaksanaan program BOP,memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dalam KJP, melakukan sosialisasitujuan dan sasaran program KJP, dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusiadi lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran birokrasidibawahnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the understanding of implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. This research is aqualitative with descriptive research type. The result from the research has aconclusion there were still few problems in implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. The recommendation to thepolicy actors are to make priority to BOP program implementation, reducebureaucracy in KJP data process, broadly communicate the target and objective ofKJP program, and efficiency in human resources management at DinasPendidikan DKI Jakarta and overall bureaucracy underneath."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005.Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut.Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa.Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan yang sangat timpang dibanding kecamatan lainnya di Kab. Indramayu terhadap partisipasi lulusan Sekolah Dasar yang melajutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah. Mengambil lokasi di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari anak yang tidak melanjutkan, orangtua anak, masyarakat, kepala sekolah, guru, pejabat Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi. Adapun faktor lainnya seperti daya saing, sosial, minat, motivasi tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk masalah wawasan orangtua anak masih dapat dikategorikan memahami akan arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka dimasa mendatang.

---

The research is motivated by the existence of the gap is so lame compared to other districts in the Regency of Indramayu to the participation of elementary school graduates to pursue coutinue Junior High School. The locations in the District of Cikedung and District of Sukra, this study used a qualitative approach with in-depth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource that consists of children who do not continue, parents, communities, principals, teachers, officials of Education Department Regency of Indramayu, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the main cause of the high participation of children who do not attend school is the economic factor. As for other factors such as competitiveness, social, interests, motivation is not as significant as the main cause of the problem. For insight into the problem can still be considered the child's parents will understand the importance of education for their children's future."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas hak cipta yang diterjemahkan dan/atau digandakan, bagaimana konsekuensi tidak diterapkannya lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah terhadap ciptaan yang benar-benar dinilai penting dan diperlukan bagi kemajuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral maupun hak ekonomi atas ciptaan yang diterjemahkan dan/atau digandakan. Perlindungan ini juga dengan pengenaan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, namun tindak pidana yang merupakan delik aduan dapat menghambat penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Konsekuensi tidak diterapkannya lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra adalah akan menghambat kemajuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, karena kurang tersedianya buku dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra dengan harga yang terjangkau dan dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan menghambat minat baca, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan terhambat, yang akibatnya negara Indonesia akan terhambat dalam memajukan diri. Agar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan dengan baik, maka Pemerintah tepat waktu dalam menetapkan peraturan pemerintah, sehingga amanat Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dipenuhi. Bagi masyarakat, agar membiasakan gemar membaca buku ilmu pengetahuan dan sastra sebagai salah satu cara mendapat ilmu pengetahuan. Pelaku usaha penerbitan buku terjemahan agar lebih memperhatikan kualitas buku terjemahan sehingga masyarakat dapat menyerap ilmu pengetahuan dan sastra yang diterjemahkan dengan baik.

---

ABSTRACT

This thesis aims to assess the determination of compulsory license in the fields of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright. The problem in this thesis are how the establishment of a compulsory license in the field of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright, the extent to which Act No. 28 of 2014 on Copyrights provide legal protection of copyright translated and/or duplicated, how the consequences of failure to apply compulsory license in the fields of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright. This thesis uses normative law research method with secondary data as its data source. Determination of compulsory license in the field of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright is against the creation of a truly considered important and necessary for the advancement of education, the development of science, as well as research and development activities, by the Minister of conducting affairs administration in the field of law. Law No. 28 of 2014 on Copyrights is providing legal protection of the rights of moral and economic rights over the creation of translated and/or duplicated. This protection also to the imposition of penalties of imprisonment and fines to criminal sanctions, but the offense is a complaint-based offense could hinder law enforcement related to copyright infringement. Consequences of nonapplication of compulsory licensing in the fields of science and literature are going to hinder the advancement of education, the development of science, as well as research and development activities, due to lack of availability of books in the fields of science and literature at an affordable price and in Indonesian. This will hamper reading, thus improving the quality of Indonesian human resources will also be hampered, with the result that the state of Indonesia will be hampered in advancing themselves. So that Law No. 28 of 2014 regarding Copyright can be executed properly, the Government is timely in setting government regulations, so that the mandate of Article 125 of Law No. 28 of 2014 can be met. For the community, in order to familiarize likes to read science books and literature as a way to gain knowledge. Translation of book publishing business operators to be more attention to the quality of the translation of books so that people can absorb science and literature were translated properly."

"Persoalan pendidikan menengah dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Akses dan kualitas tersebut belum sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena masih banyak masyarakat utamanya peserta didik di DKI Jakarta yang belum dapat dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat pendidikan menengah SMA atau SMK di DKI Jakarta. Adapun kondisi pada pendidikan menengah seperti SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kekurangan dalam hal pemerataan kualitas sehingga harus diperhatikan karena pendidikan tersebut merupakan bagian dari pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan menengah SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta serta perkembangan dihadapi oleh pendidikan menengah tersebut, pendidikan tentunya akan menghadapi perubahan yang sangat pesat serta masa depan yang tidak pasti serta sulit untuk dibayangkan. Penggunaan cara berpikir skenario yang dituangkan ke dalam model skenario terkait dapat menjawab hal tersebut. Penelitian ini menghasilkan empat model skenario dalam kebijakan pendidikan menengah yang bermula dari skenario optimistis hingga skenario pesimistis serta penelitian ini juga memaparkan langkah dan strategi terkait yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan dan pengelolaan pada pendidikan khususnya pada pendidikan menengah tersebut.

---

The problem of secondary education in terms of access and quality of education in DKI Jakarta Province is still a concern in Jakarta Province. Access and quality are not yet entirely evenly distributed and can be enjoyed by the wider community because there are still many people, especially students in DKI Jakarta who have not been able to and have difficulty continuing their education up to the secondary education level of Senior High School (SMA) or Vocational School (SMK) in Jakarta. The conditions in secondary education such as SMA and SMK in Jakarta Province still have shortcomings in terms of quality distribution so it must be considered because education is part of human development. This study aims to provide an overview of the condition of high school and vocational secondary education in Jakarta Province and the developments faced by secondary education, education will certainly face very rapid changes and an uncertain future and it is difficult to imagine. The use of scenario thinking that is poured into the related scenario model can answer this. This research produces four scenario models in secondary education policy starting from an optimistic scenario to a pesimistic scenario and this study also describes the steps and related strategies taken by the Jakarta Government in policy and management of education, especially in secondary education."