Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap tingkat pengungkapan. Karakteristik DPS diukur dengan IG Score yaitu melihat keberadaan, latar belakang pendidikan (ekonomi dan syariah), pengalaman (crossmembership dan reputasi dibidang ekonomi) serta melihat jumlah DPS. Ukuran KAP diproksikan dengan dummy antara big4 dan non-big4. Untuk tingkat pengungkapan diukur dengan memformulasikan indeks pengungkapan didasarkan pada Shariah Enterprise Theory.Formulasi indeks merupakan kompilasi dari beberapa indeks dari peneliti-peneliti sebelumnya. Sampel dari enam Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran dan Inggris. Kemudian membuat content analysis berdasarkan tema pengungkapan dan regresi berganda dengan tambahan variabel pengendali yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan populasi muslim. Hasil Menunjukan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

---

The purpose of this study was determine the impact of Shariah Supervisory Boards? Characteristic and Audit Firm Size against Disclosure Level. Shariah Supervisory Boards (SSB)?s Characteristic measured with Islamic Governance (IG) Score are include existent, background of education (economics and syariah), experience in economic (cross-membership and reputation in economics) and number of SSB. Audit firm size was proxied with dummy between big4 and non big4. For disclosure level measured with formulating disclosure index based on Shariah Enterprise Theory.Formulating index is compilation from few index in previously researchs. Sampel from six countries are Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran and United Kingdom. Then make content analysis based on disclsoure?s thems and multiple regretion with additional variable control are profitability, firm size and moslem population. Result show that all independent variables are significant to disclosure levels."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pendanaan bagi hasil terhadap transparansi informasi risiko bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis konten terhadap 30 bank syariah pada 5 negara dengan pasar keuangan syariah paling berkembang di dunia, dengan periode penelitian tahun 20142017. Penelitian ini menyusun indeks transparansi informasi risiko bank syariah yang terdiri atas 93 unsur yang disusun dari regulasi, standar dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi informasi risiko bank syariah masih tergolong rendah (59%). Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa karakteristik DPS berhubungan positif dengan tingkat transparansi informasi risiko bank syariah, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan proporsi pendanaan bagi hasil tidak berhubungan dengan transparansi informasi risiko bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS lebih efektif dalam mendorong transparansi informasi risiko bank syariah daripada dewan komisaris independen dan besarnya proporsi pendanaan bagi hasil tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi risiko pada bank syariah. Penelitian ini menunjukkan peran penting tata kelola yang diperankan oleh DPS. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum terlalu memperhatikan kebutuhan informasi pemilik dana bagi hasil. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan untuk memperkuat peran dan posisi DPS pada bank syariah serta perlunya peningkatan transparansi informasi risiko bank syariah.

---

This study aims to examine the effect of independent director, Shariah Supervisory Board (SSB) Characteristics, and Profit-sharing Investment Account (PSIA) to transparency of risk information of Islamic Banks. Data collection is carried out by analyzing content on 30 Islamic banks in 5 countries with the most developed Islamic financial markets in the world in 2014-2017. This study compiled an index of risk information transparency for Islamic banks consisting of 93 elements compiled from regulations, standards and relevant previous research. The results of the descriptive analysis show that the transparency of risk information of Islamic banks is still relatively low (59%). Panel data regression analysis shows that the characteristics of SSB are positively related to the level of transparency of the risk information of Islamic banks, while the proportion of independent director and the proportion of profit-sharing investment account are not related to the transparency of the risk information of Islamic banks. This shows that the oversight mechanism carried out by SSB is more effective in encouraging transparency of Islamic banks than independent director and the proportion of profit-sharing investment account do not affect the level of risk information transparency in Islamic banks. This research shows the important role of governance played by SSB. Furthermore, this study shows that Islamic banks have not paid too much attention to the information needs of profit-sharing investment account holders. This study has implications for the need to strengthen the role and position of the SSB in Islamic banks and the need to increase the transparency of the risk of Islamic banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi.

---

This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kriteria, fungsi, dan tugas yang seharusnya dilakukan dewan pengawas syariah pada PT. Bank XYZ. Analisis dilakukan berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. Bank XYZ dan DSN-MUI. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah sebagai perpanjangan tangannya di PT. Bank XYZ. Secara umum peran dewan pengawas syariah pada Bank XYZ telah sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pelaksanaan peran tersebut masih kurang.

---

This study aimed to analyze the implementation of the criteria, functions, and duties that should be performed by the Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ. Analysis was conducted by DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. Research method used in this study is interview with PT. Bank XYZ and DSN-MUI. The analysis shows that in controlling the implementation of sharia practices, the Sharia Supervisory Board assisted by Sharia Compliance Department and Sharia auditor as their liason officers at PT. Bank XYZ. In general, the role of Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ is already in accordance with DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. However, the quality of the implementation is still lacking."

"ABSTRAKDalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kuncidalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkahuntuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai denganajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal didalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untukmembentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan PengawasSyariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatifterhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dantanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebihlengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. BankBNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan proseduryang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawabhukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

ABSTRACTIn Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrityand credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financialinstitutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when thereis a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutionsto form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is theregulation regarding Sharia Supervisory Board before and after theimplementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding IslamicBanking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities ofSharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done byqualitative method with used normative-juridical toward secondary data andinterviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, andtransparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and completeafter the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regardingIslamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existingregulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that canbe threatened with administrative and criminal punishment in accordance withUndang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of GoodCorporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang.

---

The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality."

"Perkembangan perbankan syariah di Dunia, terlebih di Asia sangatlah pesat. Oleh karena itu, isu pengungkapan menjadi isu yang penting dalam pengambilan keputusan para stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan terhadap profitabilitas bank syariah di Asia. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan indeks yang mengkombinasikan empat jenis indeks yang didasarkan pada Shariah Enterprise Theory (SET). Indeks pengungkapan tersebut adalah indeks pengungkapan AAOIFI, Islamicity Disclosure Index (IDI), Islamic Social Reporting (ISR), dan Ethical Identity Index (EII). Metode Ordinary Least Squares (OLS) merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data 42 bank syariah dengan 121 observasi. Faktor-faktor internal seperti solvabilitas, kecukupan modal, efisiensi bank, kualitas asset, dan ukuran perusahaan ikut serta diregresi Hasil menunjukan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

---

The development of Islamic banking in the world, especially in Asia is very rapid. Therefore, disclosure become an important issue in decision making by the stakeholder. The purpose of this study is to determine the impact of disclosure level to profitability of Islamic Bank. The level of disclosure is measured using an index that combines four types of indices based on Shariah Enterprise Theory (SET). Four disclosure indices are disclosure index of AAOIFI, Islamicity Disclosure Index (IDI), Islamic Social Reporting (ISR), and Ethical Identity Index (EII). Ordinary Least Squares (OLS) Method is a method used to process data 42 Islamic banks with 121 observations. Internal factors which are solvency, capital adequacy, asset quality, operational efficiency, and size were regressed against profitability. The result shows that the level of disclosure of a significant effect on the level of disclosure."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan board governance index terhadap perbedaan tingkat risiko kredit dan stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Penelitian ini juga menganalisis peranan atribut yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah terhadap penurunan tingkat risiko Bank Syariah berdasarkan ukuran dewan, kualifikasi akademik, pengalaman, serta keterlibatan wanita dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 155 Bank Syariah dan Bank Konvensional dari 13 negara di wilayah Asia dengan waktu pengamatan 2010-2017. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa

indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tingkat risiko kredit antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Konsentrasi kepemilikan saham perbankan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Sementara itu, tidak ada perbedaan tingkat stabilitas perbankan antara Bank Islam dan Bank Konvensional berdasarkan keberadaan indeks tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualifikasi akademik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas perbankan pada Bank Syariah. Studi ini memberikan implikasi manajerial bagi regulator untuk membuat peraturan yang sangat ketat pada operasiperbankan dan mitigasi risiko dengan memberikan kepatuhan yang erat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas untuk memberikan stabilitas perbankan dan mengurangi risiko perbankan. Selain itu, perlu untuk memperkuat struktur tata kelola Bank Syariah yang efektif, terutama bank-bank yang memiliki ukuran dewan yang besar, dan juga pemisahan tanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

---

This study aims to determine the effect of stock ownership concentration and corporate governance index on differences in the level of credit risk and banking stability between Islamic Banks and Conventional Banks. This study also analyzes the role of the Sharia Supervisory Board in reducing the risk level in Islamic Banks based on the board size, academic qualifications, experiences, and woman participation in the Sharia Supervisory Board. The method used in this study is a panel data analysis with a total sample of 155 Islamic Banks and Conventional Banks from 13 countries in Asia region with observation times 2010-2017.Using panel data estimation, it was found that corporate governance index has a significant influence on differences in the level of credit risk between Islamic Banks and Conventional Banks. Share ownership concentration also has a significant influence on banking stability differences between Islamic Banks and Conventional Banks. Furthermore, this study found that the academic qualifications of the Sharia Supervisory Board (SSB) had a significant effect on increasing stability in Islamic Banks. This study provides managerial implications for regulators to make very strict regulations on banking operations and risk mitigation by providing a close adherence to good corporate governance and regulations regarding majority share ownership to provide banking stability and reducing banking risk. In addition, it is necessary to strengthen the effective governance structure of Islamic Banks, especially banks that have large board sizes, separation of responsibilities must be clearly carried out and strict Sharia Supervisory Board member qualifications.

"