Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pertarungan antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh dalam merebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas ke VIII di Pekanbaru, Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya faksionalisasi di Partai Golkar menjelang pemilihan ketua umum, terutama antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh. Faksionalisasi tersebut selain dipengaruhi faktor internal juga dipengaruhi faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses - proses pemilihan, faktor - faktor yang membuat faksionalisasi, dan bagaimana implikasinya terhadap Partai Golkar.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf, Ralf Dahrendrof, Gerhard Lanski, Novri Susan dan Jurgen Habermas. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori Partai Politik Alan Ware. Selain itu peneliti juga menggunakan teori faksionalisme dari Samuel Huntington, Robert Dahl, dan Belloni dan Beller. Sementara itu untuk melihat terjadinya polarisasi peneliti kembali menggunakan Samuel Huntington dan Gary Cox. Sedangkan untuk melihat proses demokrasi, peneliti menggunakan teori demokrasi Max Webber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan skunder. Data primer didapat dari wawancara dan kajian pustaka, sementara untuk data skunder diperoleh dari media massa.Terdapat faktor mengapa pertarungan antara Aburizal Bakrie dan Surya Paloh terjadi. Faktor internal meliputi adanya perbedaan visi dan misi, faktor dukungan pemilik suara, dan faktor kekuatan money politic. faktor eksternal meliputi adanya dukungan penguasa terhadap salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar.Implikasi dari pertarungan kedua elite Partai Golkar adalah perpecahan di Golkar. Perpecahan ini ditandai dengan keluarnya beberapa elite partai sebagai dampak dari Munas ke VIII dan kebijakan zero sum game. Akibat dari perpecahan ini lahir partai politik yang dibentuk oleh mantan elite ? elite Partai Golkar. Jika ditelusuri semenjak pasca reformasi 98 Golkar adalah partai yang selalu mengalami perpecahan, khususnya pasca pemilihan ketua umum dan penentuan calon presiden. Hal ini disebabkan lemahnya managemen konflik di Partai Golkar dan proses rekrutmen yang lebih mengandalkan kekuatan finansial."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh Kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu mempertahankan Partai Golkar ditengah desakan pembubaran pasca jatuhnya orde baru. Tidak hanya bertahan, Golkar mampu meraih suara yang signifikan pada pemilu tahun 1999 dengan peringkat kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu memenangkan pemilihan umum mengalahkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, penellitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana model kepemimpinan yang dijalankan Partai Golkar pada masa transisi menuju demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, perilaku Kepemimpinan Transformasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu bertahan ditengah desakan pembubaran disebabkan sosok pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung memiliki kharisma dimana kharisma ini membuat para kader dan simpatisan bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan visi pemimpinnya. Sosok pemimpin memberikan perhatian yang personal kepada para kader dan simpatisan yang membuat kader dan simpatisan merasa diakui keberadaannya di Partai serta merasa dekat dengan pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan Partai Golkar era transisi dengan kebijakan dan program yang dijalankannya memberikan stimulasi kepada para kader sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi di partai dalam upaya membangun kemandirian Partai Golkar. Yang terakhir adalah, sosok pemimpin yang dalam menjalankan roda organisasi pantang menyerah dan terus bekerja sehingga para kader Partai Golkar menjadi termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi.

---

This thesis is motivated by the Golkar Party leadership in transition era which is able to maintain the Golkar Party dissolution amid insistence after the fall of the New Order. Even after facing dissolution notion, Golkar also able to achieve a significant vote in the 1999 election, only behind PDIP. During 2004 election, Golkar Party was able to win the general election. Therefore, this research was conduct to find the model of Golkar Party leadership during democracy transition period. The study uses the theory of leadership, transformational leadership, transformational leadership behaviors. The method used in this study is qualitative method.

The results of field studies showed that the survival of Golkar Party during transition era came from leadership figure of the Golkar Party, Akbar Tandjung. The Golkar Party leader had certain quality of charisma which makes the cadres and sympathizers willing to obey in accordance with Akbar Tandjung visions. In Golkar Party case, a leader gives personal attention to cadres and sympathizers which made the cadres and sympathizers felt acknowledged within the party and felt close, strong bonded to the leaders. The Golkar Party leadership in transition era stimulated the cadres with policies and programs that provide a more space to build independence of Golkar Party. Lastly, Akbar Tandjung who was running the organization never gave up the party and continued to work.With this model of leader, Golkar Party cadres were motivated to contribute more toward party."

"Proses magmatisme berkaitan dengan jalur tektonik ring of fire, yang menyebabkan proses mineralisasi hidrotermal sehingga membentuk potensi sumber daya mineral di Indonesia. Salah satu endapan hidrotermal yaitu endapan epitermal sulfidasi rendah yang berada di Lapangan “RD”, Cibaliung. Struktur patahan menjadi pengontrol sistem epithermal sulfidasi rendah sebagai tempat terendapkannya mineral emas. Integrasi data geologi dengan geofisika diperlukan dalam menentukan struktur pengontrol dan zona potensi mineralisasi. Mineral bijih sulfida dapat dibedakan dari sifat kemagnetan dan kelistrikan dikarenakan mineral logam memiliki respon suseptibilitas, resistivitas dan chargeabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan mineral non-logam. Zona potensi mineralisasi emas sulfidasi rendah berada pada zona struktur yang didominasi alterasi argilik dan kaya akan mineral sulfida pada alterasi argilik ilitik dengan nilai suseptibilitas menengah hingga tinggi kisaran -83.7 nT – 92.3 nT, resistivitas dengan nilai rendah hingga menengah 0 – 25 ohm.m dan chargeabilitas dengan nilai menengah hingga tinggi 15 - >75 msec. Dari ketiga parameter tersebut, diduga zona mineralisasi berada pada zona struktur patahan berorientasi Baratlaut-Tenggara. Struktur pengontrol zona potensi mineralisasi tersebut berada di lintasan 3 yaitu patahan D dip 62° ke arah NE dan patahan E dip 83° ke arah NE. Lintasan 4 yaitu patahan D dip 79° ke arah NE, patahan E dip 77° ke arah NE dan patahan F dip 73° ke arah NE. Lintasan 7 yaitu patahan D dip 80° ke arah SW dan patahan E dip 75° ke arah NE. Lintasan 8 yaitu patahan D dip 84° ke arah NE dan patahan E dip 66° ke arah NE. Lintasan 9 yaitu patahan A dip 70° ke arah SW dan patahan B dip 81° ke arah NE.

---

The magmatism process is related to the Ring of Fire tectonic pathway, which causes a hydrothermal mineralization process to form potential mineral resources in Indonesia. One of the hydrothermal deposits is an epithermal low-sulfidation deposit in the "RD" Field, Cibaliung. The fault structure controls the epithermal low-sulfidation system as a place for gold mineral deposition. Integration of geological data with geophysical data is required in determining the controlling structure and potential mineralization zone. Sulfide ore minerals can be distinguished from their magnetic and electrical properties because metal minerals have a higher susceptibility, resistivity and chargeability response compared to non-metallic minerals. The potential zone of low sulfidation gold mineralization is located in the structure zone which is dominated by argillic alteration and rich in sulphide minerals in Illitic argillic alteration has medium to high susceptibility values ranging from -83.7 nT - 92.3 nT, resistivity with low to medium values 0 - 25 ohm.m and chargeability with medium to high values of 15 -> 75 msec. From those three parameters, it is assumed that the mineralization zone is located in the NW-SE oriented fault structure zone. The controlling structure for the zone of mineralization potential is in line 3 is fault D with dip 62° to the NE and the E fault with dip 83° to the NE. Line 4 is fault D with dip 79° to the NE, fault E with dip 77° to the NE and fault F with dip 73° to the NE. Line 7, is fault D with dip 80 ° to the SW and the E fault dip 75° to the NE. Line 8 is fault D with dip 84° to the NE and fault E with dip 66 ° to the NE. Line 9 is fault A with dip 70° SW and fault B with dip 81° to NE."

"Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic."

"Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pembentukan koalisi partai politik Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan dan Herman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015. Kasus yang diteliti tersebut menarik untuk diangkat karena pembentukan partai koalisi umumnya dilakukan sebanyak mungkin partai pendukung yang terlibat di dalamnya. Pembentukan koalisi partai politik studi kasus koalisi Pemilihan Kepala Daerah cenderung lebih mengedepankan kondisi proses dibanding kuantitas jumlah partai pendukung, dan hasilnya adalah kemenangan. Kondisi proses yang akan dilihat dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, latar belakang yang mendorong terbentuknya partai koalisi. Kedua, intensitas komunikasi berdasarkan elektabilitas kandidat partai koalisi. Ketiga, pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya di Kabupaten Cianjur. Keempat, kontrol eksternal koalisi sebagai penentu akhir. Kerangka teori dan kosep yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat adalah koalisi dan pembentukan koalisi. Analisis deskripsi proses pembentukan koalisi partai dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menggambarkan bagaimana proses politik berlangsung dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur yang relevan.

---

This study will describe the process of forming a coalition of Golkar, PKB and PBB political parties supporting the Irvan and Herman pair in the 2015 Cianjur District Head Election. The case studied was interesting to appoint because the formation of coalition parties was generally carried out as much as possible the supporting parties involved. The formation of a political party coalition coalition case study of Regional Head Elections tends to prioritize quality over the quantity of supporting parties, and the result is victory. The quality of the process to be seen is divided into several factors. First, the background that drives the formation of a coalition party. Second, the intensity of internal communication based on the electability of the survey results of coalition party candidates. Third, the experience of the previous regional head elections in Cianjur Regency. Fourth, the external control of the coalition determines the final victory. The theoretical framework and concept used in analyzing the cases raised are coalitions and coalition formation. Analysis of the description of the party coalition formation process in this study is expected to be able to describe how the political process takes place in a political contestation at the local level. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. Primary and secondary data collection techniques through in-depth interviews and relevant literature sources."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"Dalam sistem Kepemimpinan senantiasa terdapat dua pihak atau dua komponen dasar yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu antara Pemimpin dengan yang Dipimpin, di mana keduanya sama-sama mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena terbentuknya aliansi gerakan penduduk asli (Indigenous Movement) dengan gerakan Kiri (Left Movement) yang merupakan dua kelompok utama dalam catatan historis perlawanan gerakan sosial melawan elit-elit oligarki politik dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri Bolivia. Seiring perjalanan waktu, perlawanan gerakan sosial dan elemen masyarakat mencapai puncaknya dengan terjadinya kasus privatisasi air pada tahun 2000 dan privatisasi gas di Bolivia pada tahun 2003. Dalam kedua peristiwa penting ini aktor-aktor gerakan sosial seperti Evo Morales dan partainya yang berbasis gerakan sosial penduduk asli, Movimiento al Socialismo berperan besar melakukan mobilisasi kolektif, konstruksi politik identitas serta pembingkaian wacana anti Neoliberalisme dan Imperialisme yang berhasil menyatukan perlawanan kolektif dari dua arus besar tradisi gerakan sosial yakni kelompok indigenous maupun kelompok Kiri yang pada masa lalu kerap terpecah-pecah akibat ideologi dan garis perjuangan yang berbeda.Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan data yang penulis dapatkan menunjukan adanya sumbangan penting penelitian penelitian ini dalam hal keterkaitan teori politik identitas, struktur kesempatan politik gerakan sosial, serta mobilisasi kolektif dan pembingkaian wacana gerakan sosial dengan fenomena nyata terbentuknya aliansi perlawanan bersama gerakan penduduk asli bersama dengan gerakan Kiri. Terbentuknya aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri sebagaimana temuan penulis ini terbukti memiliki andil besar dalam membawa perubahan politik baru di Bolivia dengan tumbangnya kekuasaan politik rezim oligarki politik Neoliberal yang telah bertahan cukup lama. Selain itu, aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri tersebut juga berkontribusi mengantarkan Evo Morales tidak saja sebagai presiden dari kalangan ras penduduk asli tetapi juga pemimpin yang lahir dari latar belakang kuat perjuangan gerakan sosial untuk pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2005 di Bolivia.

---

This research discusses about the phenomenon of the establishment of the alliance between the Native Social Movement (Indigenous Social Movement) and the Left Movement which are two major groups in the historical record of social movement resistance against the rule of oligarchic political elites and international financial institution that often intervenes in Bolivia?s domestic affairs. After a long period of resistance, the social movement resistance in Bolivia reached it?s peak momentum with the occurence of water and gas privatization in the year of 2000 and 2003 respectively. In both of these important events in history of Bolivia, social movement actors such as Evo Morales and his political party based on native social movement, namely Movement Toward Socialism (Moviemiento al Socialismo or MAS) play their major role to mobilize collective struggle of social movements, constructing common political identity and making a framing social movement discourse of anti Neoliberalism and Imperialism which succeeded in uniting collective resistance of the two largest mainstreams of social movements in Bolivia, namely the Native Social Movement and the Left Movement. In the past, both of these movements are often fragmented to each other due to differences of their ideological and platform of struggle.The Theoritical Implication according to the data find by the author in this research shows the importance of this research and academic contribution in terms of the interrelation between political identity theory, social movement political opportunity structure theory, collective mobilization theory and social movement framing discourse theory with empirical (real) phenomenon of the establishment of collective resistance alliance between Indigenous Movement and the Left Movement against Neoliberal Oligarchic government in Bolivia. This Alliance of social movements proved posessing large contribution in the collapse of Neoliberal oligarchic regime and succeeded to bring Evo Morales not only as the first president from the native people of Bolivia but also a president which have a strong background from social movement through the Bolivian election in 2005."