Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat selisih antara klaim INA-CBG dengan pendapatan Rumah Sakit di 4 Rumah Sakit kelas A yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sarjito dan RSUP Dr. Hasan Sadikin. Dalam 6 bulan terdapat selisih terkecil Rp 1.091.205.671 di RSUP Dr. Kariadi dan terbesar Rp 10.142.004.398 di RSUP Fatmawati. Perbedaan selisih terutama dipengaruhi perbedaan pada komponen biaya untuk jasa medis dan farmasi pada seluruh kasus yang dilayani maupun kasus sectio cesarea tingkat keparahan 3. RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah Rumah Sakit yang efisien, sedangan RSUP Fatmawati dan RSUP Sarjito adalah Rumah Sakit yang inefisien.Metode pembayaran INA-CBG meningkatkan upaya pengendalian biaya Rumah Sakit melalui pembayaran jasa medis yang lebih kecil, penggunaan obat generik serta pengendalian pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Setiap Rumah Sakit mempunyai karakteristik dalam melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi model pembelajaran bagi Rumah Sakit lain. RSUP Fatmawati dalam menerapkan clinical pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam pengendalian alat medik habis pakai, RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan jasa pelayanan yang sama untuk semua kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan penggunaan obat generik.

---

There is a difference between the claims of INA - CBG with hospital revenue in the fourth class A hospitals; Fatmawati, Dr. Kariadi, Dr . Sarjito and Dr. Hasan Sadikin . Within 6 months, difference range between Rp 1,091,205,671 in Dr. Kariadi Hospital and Rp 10,142,004,398 in Fatmawati Hospital . The difference is mainly influenced by the difference of cost component for medical service payment and pharmacy cost in all cases and cesarean section severity level 3. Dr. Kariadi and Dr. Hasan Sadikin Hospital are an efficient hospitals, on the other hand Fatmawati and Sarjito Hosital are an inefficient hospitals.

INA-CBG payment method enhance the cost containment efforts through smaller medical service payment, the use of generic drugs, control of laboratory and radiological investigations. Each hospital has the characteristics in costs containment to enhance hospital efficiency and can be a learning model for other hospitals. Fatmawati hospital in implementing clinical pathways, Dr. Kariadi hospital in the control of medical equipment consumables, Dr. Sarjito hospital in implementing the same payment services to all class care and Dr. Hasan Sadikin hospital in policies require the use of generic drugs."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Pembayaran dengan sistem paket seringkali menimbulkan terjadinya selisih antara tarif paket INA-CBG dengan biaya pelayanan rumah sakit yang dianggap tidak mencukupi. Pembiayaan terbesar BPJS kesehatan terhadap penyakit katastropik adalah penyakit jantung dengan biaya sebesar 8,6T dan merupakan kasus terbanyak dibandingkan dengan kasus katastropik lainnya. RSWS merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Kawasan timur Indonesia dan menaungi sebuah instalasi pusat jantung terpadu. Pada tahun 2019, dr. Khalid Saleh, selaku Dirut di RSUP Wahidin Sudirohusodo, di dalam jumpa persnya menyatakan bahwa terjadi tunggakan oleh pihak BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya tunggakan tentunya akan memengaruhi proses pelayanan dan penangan pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar selisih yang terjadi antara biaya pelayanan penyakit jantung koroner dengan tarif INA-CBGs di RSWS dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih. Penelitian ini adalah penelitian mix method dengan observasional analitik menggunakan pendekatan crosssectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 data pasien PJK yang menjalani rawat inap di RSWS. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih positif sebesar 171.908.682 jika dihitung secara keseluruhan namun jika dilihat perkasus terhadap selisih negatif pada kasus angina pektoris. Faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih biaya pelayanan dan tari INA-CBG pada penyakit jantung koroner adalah Tingkat keparahan (p-value = 0,000), lama hari rawat (p-value = 0,001), dan pelayanan medis (p-value = 0,002). Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya selisih biaya adalah adanya tindakan operasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi selisih biaya yang terjadi di rumah sakit dengan melakukan subsidi silang, menginformasikan kepada pihak-pihak tertentu, mengadakan pertemuan dengan DPJP, dan membatasi tindakan-tindakan yang melebihi tarif rumah sakit pada kasus yang sifatnya tidak urgent. Rumah sakit perlu mengendalikan biaya agar tidak terjadi selisih negatif yang lebih besar antara pelayanan rumah sakit dengan tarif yang ditentukan BPJS dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Terus melakukan kendali mutu pelayanan yang efektif sebagaimana panduan praktik klinis.

---

Payment with a package system often result in a difference between the INA-CBG package rates and hospital service cost, which are considered insufficient. The largest BPJS health financing for catastrophic diseases is heart disease, with a cost of 8.6T, and it is the most common case compared to other catastrophic cases. RSWS is the highest referral hospital in Eastern Indonesia and houses an integrated heart center installation. In 2019, Dr. Khalid Saleh, as the President Director of RSUP Wahidin Sudirohusodo, stated in a press conference that there were arrears from BPJS Health reaching hundreds of billions of rupiah. The large amount of arrears will certainly affect the service and handling process for patients. This study aims to determine the magnitude of the difference between the cost of coronary heart disease services and the INA-CBGs rates at RSWS and the factors that influence the occurrence of the difference. This research is a mixed-method study with observational analytics using a cross-sectional approach. The sample used in this study was 112 data of CHD patients who underwent inpatient treatment at RSWS. The results showed a positive difference of 171.908.682 when calculated as a whole, but when viewed per case, there was a negative difference in cases of angina pectoris. Factors that influence the difference in service costs and INA-CBG rates in coronary heart disease are the severity level (p-value = 0.000), length of stay (pvalue = 0.001), and medical services (p-value = 0.002). Interview result indicated that the most influential factor in the cost difference is the presence of surgical procedures. Efforts are made to overcome the cost difference that occurs in hospitals by conducting crosssubsidies, informing certain parties, holding meetings with DPJP, and limiting actions that exceed hospital rates in cases that are not urgent. Hospitals need to control costs so that there is no greater negative difference between hospital services and the rates determined by BPJS while still paying attention to the quality of service. Continue to carry out effective quality control of services as guided by clinical practice guidelines."

"Rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan farmasi. Kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formularium RSUD Cimacan dilihat dari penyusunan, pemeliharaan dan evaluasi obat formularium. Evaluasi obat formularium dengan melakukan analisis ABC pemakaian, investasi, indeks kritis dan VEN sehingga didapatkan hasil berupa usulan revisi formularium RSUD Cimacan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasilnya adalah proses penyusunan formularium RSUD Cimacan belum optimal, prosedur pemeliharaan formularium sudah ada namun belum lengkap, pengadaan dan peresepan belum sesuai formularium. Ditemukan 495.690 pemakaian obat non formularium dan 201 jenis obat non formularium yang disediakan di instalasi farmasi. Ada 322 jenis obat formularium yang dipakai (43%), ada 21 jenis obat dengan nilai investasi RP. 3.001.658.694. Hanya 31 jenis obat yang sangat kritis dan 39 jenis obat yang Vital terhadap pelayanan pasien.

---

Hospitals must provide comprehensive, integrated and sustainable health services which in the organization of the hospital is inseparable from pharmaceutical services. The need for the provision and use of qualified and rational medicines is regulated in the formulary system where the drugs used are contained in the formulary book. The purpose of this study was to analyze the formulary of RSUD Cimacan seen from the preparation, maintenance and evaluation of formulary drugs. Evaluation of formulary drugs by performing ABC analysis of use, investment, critical index and VEN to obtain the result of proposed revision formulary of RSUD Cimacan. This research uses qualitative approach.

The result is the process of formulary of RSUD Cimacan not optimal, procedure of maintenance of formulary already exist but not yet complete, procurement and prescription not according to formulary. 495,690 non-formulary drug use and 201 kinds of non-formulary drugs were provided in pharmaceutical installations. There are 322 kinds of formulary drugs used (43%), there are 21 types of drugs with an investment value of RP. 3.001.658.694. Only 31 types of drugs are very critical and 39 types of drugs are Vital to patient care."

"Angka Kematian Ibu (AKI) karena kehamilan dan persalinan merupakan salah satu tolok-ukur dari derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, AKI di Indonesia masih yang tergolong tertinggi diantara negara-negara ASEAN.Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun 1996 oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dicetuskan suatu program intervensi, Program tersebut dinamakan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI), dimana kabupaten Karawang ditunjuk sebagai salah satu kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan uji coba yang berlangsung sampai saat ini. Program tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu Program Kecamatan Sayang Ibu (KSI) yang berperan untuk meningkatkan kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat terhadap wanita. Sedangkan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) berperan untuk meningkatkan fungsi Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit rujukan untuk menangani kasus-kasus kegawat-daruratan obstetrik.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi beserta upaya perbaikan dalam rangka Program Rumah Sakit Sayang lbu.Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaksana disetiap unit pada instalasi kebidanan Rumah Sakit Umum Karawang untuk menggali permasalahan yang ada beserta pemecahan masalah yang ideal sesuai dengan persepsi dari para pelaksana disamping saran jangka pendek dan jangka panjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: masih belum optimalnya Pelayanan Obstetrik Emergensi Komprehensif terutama untuk pelayanan purna waktu, masih adanya hambatan dalam pengadaan darah dan prosedur administratif beserta pengaturan ketenagaan yang belum menunjang upaya perbaikan proses penatalaksaan ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum optimalnya dukungan manajerial dalam proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Karawang. Untuk itu disarankan agar Rumah Sakit Umum Karawang, khususnya Instalasi kebidanan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada baik tenaga medis maupun paramedis beserta perbaikan prosedur administratif dan pengaturan ketenagaan yang lebih efisien, melengkapi prasarana penunjang dan pengadaan Bank darah. Sedangkan terhadap Dinas Kesehatan dan Instansi Lintas Sektoral disarankan untuk meningkatkan peranan koordinasi dalam pembinaan jaringan rujukan.

---

"The Analyze of the Management of Pregnant Women, Parturition and Puerperal with High Risk in Mother-Friendly Hospital Initiative Program at Karawang General Hospital" Maternal Mortality Rate (MMR) because of pregnancy and birth is one of indicators from people health degree and people prosperity level, the MMR in Indonesia is still classified as the highest number among ASEAN countries. From above statement, so in year 1996 The Minister of Women Role Affair declared an intervention program, this program called "Gerakan Sayang Ibu" (GSI}, Karawang regency was pointed as one of regencies in Indonesia to do the trial which continue until this time. This program has 2 program units; they are "Kecamatan Sayang Ibu" (KSI) program which has purposed to improve the government staff and the people awareness to the women. In the other hand Mother-friendly Hospital Initiative Program has purposed to improve the function of Regency Hospital as Referral Hospital to handle obstetric emergency cases. This research is made in order to get the pictures of the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk and also to improve Mother-friendly Hospital Initiative Program. This research method is done by qualitative method, they are observation and in-depth interview with the entire medical person in every unit in obstetric installation of Karawang General Hospital to find the problem which occurs and the ideal problem solving that appropriate with the perception of the medical person besides short term and long term advice. Based on the research result which has been done, there are some problems namely: The Obstetric Emergency Comprehensive Service is still not optimal especially for full time service, there are still obstruction in blood providing and administrative procedures and also to manage the human resources, which has not support the improvement in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk. The conclusions of this research are: the managerial support in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk is still not optimal. To handle that, there is an advice to Karawang General Hospital especially Obstetric Installation to improve the human resources and to repair the administrative procedure and the human management in order to make it more efficient, and to make support equipment and Blood Bank complete. Otherwise to the Regency Health Office and Other Institution is suggest to improve the coordination role in referral network establishment."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Salah satu terobosan strategis yang dilakukan pemerintah adalah memberikan izin Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen/ Lembaga menjadi Unit Swadana. Maksud pemberian izin tersebut adalah pemerintah ingin meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, namun pemerintah menghadapi kendala keterbatasan dana dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan umum tersebut. Selain untuk meningkatkan mutu pelayanan, tujuan dibentuknya Unit Swadana juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian/otonom dalam membiayai kegiatan operasional dan melaksanakan unit pelaksana teknis tersebut. Salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia yang diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Swadana adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan demikian Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo harus mampu meningkatkan mutu pelayanannya serta meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan fungsinya. Seperti diketahui, RSCM disamping Rumah Sakit Umum, juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Peran ganda yang dijalankan ini sering mendapat keluhan dari pihak masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan, maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi pengembangan peningkatan pelayanannya. Mengingat banyaknya jenis pelayanan yang diselenggarakan di RSCM, dan peneliti dihadapkan pada keterbatasan waktu, maka penelitian dilakukan hanya pada Paviliun Khusus Swadana (PKS) yang meliputi Paviliun Cendrawasih, Paviliun Mawar dan Paviliun Melati, yang menyelenggarakan layanan rawat inap, dengan menggunakan metode deskriptif - kualitatif. Faktor-faktor yang di teliti adalah berbagai variabel yang mempengaruhi mutu pelayanan di Paviliun Khusus Swadana. Variabel tersebut moncakup profesional petugas, motivasi, profesional, insentif, masa kerja, budaya kerja. Struktur organisasi dan strategi kebijakan serta pengembangan peningkatan pelayanan, yang didasarkan pada berbagai pendapat/teori tentang suatu organisasi yang dapat memberikan pelayanan prima bagi para pengguna jasa layanan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pada kenyataannya para pengguna jasa belum seratus persen menerima kepuasan atas mutu layanan yang diharapkan dari Paviliun Khusus Swadana (PKS). Oleh sebab itu perlu strategi pengembangan pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan diferensiasi layanan, pengembangan organisasi dan manajemen, yang didasarkan pada analisis situasi baik yang bersifat internal maupun eksternal."

"Penetapan tarif Unit Kamar Bedah (UKB) di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur (RSIJT) tanpa menggunakan perhitungan biaya satuan yang benar dapat mengakibatkan kerugian pihak Rumah Sakit. Pada unit pelayanan yang produknya beragam (heterogen) seperti UKB perlu dilakukan analisis biaya di tiap golongan karena pemakaian yang bervariasi untuk bahan medis, alat kesehatan dan lama operasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penetapan tarif yang lebih realistis berdasarkan biaya satuan di UKB. Penelitian ini merupakan penelitian operasional yang bersifat deslaiptif. Metode analisis biaya yang digunakan adalah dengan memberikan pembobotan (relative value unit) pada setiap golongan operasi yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu golongan operasi kecil, sedang, besar dan khusus. Untuk setiap kelompok dipilih satu jenis operasi yang dapat mewakili.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan di masing-masing golongan operasi adalah Rp.770.830 untuk operasi kecil, Rp.835.304 untuk operasi sedang, Rp.1.035.938 untuk operasi besar dan Rp.1.651.445 untuk golongan operasi khusus.Penelitian ini juga membuat simulasi tarif yang dihitung menurut kelas perawatan. Hasil simulasi tarif bila memperhitungkan semua komponen biaya (full cost) ternyata lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang. Sebagai contoh untuk operasi kecil di kelas VIP sebesar Rp.1.510.827 sedangkan tarif yang saat ini berlaku adalah Rp.850.000. Dibanding tarif Rumah Sakit pesaing, tarif di RSUT lebih rendah. Akhirnya penelitian ini ditutup dengan saran agar RSIJT hendaknya melakukan evaluasi terhadap tarif operasi yang berlaku saat ini.

---

Analysis of Price Setting of Surgical Unit at Rumah Sakit Islam Jakarta-East Jakarta in the Year 2000Price setting of surgery unit without computation of unit cost will lead loss to the hospital. Therefore, in a service unit producing various products needs to be supported by proper cost analysis.

The study was aimed to get more realistic description of price computation and price setting in a Surgical Unit. This research was a descriptive operational research using relative value unit technique as method of unit cost computation for every group of surgery, which divided into 4 (four) groups i.e. minor surgery, middle surgery, major surgery, and special surgery. For each surgery group was picked one of surgeries that represented its group.

The finding of this research showed that unit cost of every group of surgery was as follows: minor surgery was Rp 770.830,-, middle surgery was Rp 835.304,-, major surgery was Rp 1.035.938,-, and special surgery was Rp 1.651.445,-.

This study also conducted tariff simulation that computed according to type of inpatient class. The finding of this simulation which including full cost revealed that tariff for every group of surgery was higher than the existing tariff in the hospital. For example, the tariff for minor surgery in VIP class was Rp 1.510.827,-while the existing tariff was Rp 850.000,-. In comparison to the tariff applied in the hospital's competitors, the tariff applied in Rumah Sakit Islam Jakarta was lower.

Based on the above-mentioned findings, it is suggested to Rumah Sakit Islam Jakarta to conduct the evaluation for surgery tariff."

"ABSTRAKSebuah rumah sakit yang baik manajemennya, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang penderita merupakan bagian terbesar dari kekayaan lancarnya. Hal ini menyebabkan masalah piutang menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit. Sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang dikelola secara sosio-ekonomis untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal, rumah sakit harus dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan mantap tanpa melupakan fungsi pelayanan sosialnya. Bagi Rumah Sakit Husada sendiri, piutang penderita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari Laporan Keuangan Tahun 1991, tercatat bahwa terjadi kenaikan jumlah piutang baik dari penderita yang masih dirawat maupun dari penderita pasca rawat sebanyak 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan piutang tersebut merupakan 11,9% dari seluruh pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor. apa saja yang mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang pada penderita rawat inap. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu Aspek Pemakai Jasa untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan penanggung jawab penderita; serta Aspek Pemberi Jasa, yaitu komponen-komponen piutang yang terjadi. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Aspek Pemakai Jasa tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang. Sedangkan dari Aspek Pemberi Jasa hanya faktor-faktor: Lama Hari Rawat, Biaya Obat, Jumlah Dokter yang Merawat serta Biaya Jasa Dokter yang mempunyai hubungan tersebut. Pada observasi juga didapatkan bahwa fungsi prapenerimaan, penerimaan, penataan rekening serta penagihan belum berjalan dengan baik. Saran-saran yang diajukan adalah perbaikan fungsi-fungsi tersebut antara lain dengan pengadaan formulir data penanggung jawab penderita, penyempurnaan tata tertib keuangan bagi penderita rawat inap, peningkatan kualitas para petugas, penataan struktur dan sistem manajemen piutang itu sendiri."