Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jamkesda diselenggarakan sebagai pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah. Program ini memberlakukan urun biaya pada peserta sehingga berakibat timbulnya piutang pribadi di RSUP Dr.Kariadi yang semakin tahun terjadi peningkatan. Piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai piutang tidak terbayar yang memerlukan penghapusan dikarenakan terkait dengan hak rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur perbaikan penghapusan piutang pasien Jamkesda rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitian didapat prosedur penghapusan piutang yang berlaku sangat panjang dan tidak membedakan asal piutang. Masyarakat tidak mampu non kuota masih belum terlindungi oleh program Jamkesda Jawa Tengah. Pasien yang berpiutang berkisar 90% memang memerlukan pelayanan pada PPK 3. RSUP Dr.Kariadi sebagai PPK 3 dalam program Jamkesda menjadi tempat masyarakat tersebut mencari penyembuh medis. Pada akhir penelitian disarankan perubahan format pemberian piutang di RSUP Dr.Kariadi dan prosedur penghapusan piutang di RSUP Dr.Kariadi serta perubahan kebijakan pemerintah terkait hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar dan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah.

---

Jamkesda program organized as a development of regional health insurance system . The program imposes cost-sharing to participants resulting in the emergence of personal accounts in the Dr. Kariadi Hospital ever year there was an increase. Receivables can be categorized as unpaid accounts that require removal due to associated with the right of the people to meet their basic needs .

The purpose of this study was to analyze the improvement receivables Jamkesda hospitalized patients in Dr. Kariadi Semarang in 2012. Methods This study is a qualitative research approach to research that addresses some possibilities to solve the problem. Type a descriptive study aims to provide an overview of patient receivables in Dr.Kariadi Hospital.

From the research results obtained are valid receivables procedure is very long and does not distinguish the origin of receivables . Poor people can not afford non- quota still not protected by Jamkesda Central of Java programs . Patients ranged who have receivables, 90 % did require service on the top refferal hospital . Dr.Kariadi as top refferal hospital in Jamkesda programs into the people need health services.

At the end of the study suggested format changes in the accounts receivable department of administration Dr.Kariadi and procedures in the department Dr.Kariadi receivables and changes in government policies related to people's right to health care as a fundamental right and health financing policies for the poor in the are."

"Prosentase pembayaran piutang Jamkesda terhadap jumlah piutang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2010 sebesar 89,01 %, tahun 2011 sebesar 72,25 % dan tahun 2012 sebesar 70,54 %. Prosentase ini masih di bawah indikator mutu manajemen yaitu 90 % atau jumlah pasien belum terbayar kurang dari 10 %.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan piutang pasien jaminan kesehatan daerah di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012, Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah. Jenis penelitian bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran pengelolaan piutang pasien jamkesda.Dari hasil penelitian didapat bahwa rata-rata pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan adalah 93,75 % di atas satu bulan dari pengiriman tagihan. Keterlambatan pembayaran dipengaruhi oleh factor internal dan ekstenal. Faktor internal antara lain dari input yang melakukan proses pada pengelolaan piutang. Sedang factor eksternal adalah pihak penjamin atau pasien dan keluarga pasien.Pada akhir penelitian disarankan penambahan SDM sesuai penghitungan analisis beban kerja, evaluasi dan monitoring PKS, melengkapi seluruh prosedur kerja dan membuat system informasi piutang yang handal.

---

Jamkesda percentage of receivables to total receivables during the last three years decreased in 2010 by 89.01%, in 2011 amounted to 72.25% and by 70.54% in 2012. This percentage is still under the management of quality indicators is 90% or the number of patients has not paid less than 10%.

The purpose of this study was to analyze the patient's health insurance receivable management area in Dr. Kariadi Semarang in 2012. Methods This study is a qualitative research approach to discuss some possible research to solve the problem. Type a descriptive study aims to provide an overview of patient accounts receivable management Jamkesda.

From the results obtained that the average claim payment by the Department of Health was 93.75% above the one month of the delivery bill. Late payments is influenced by internal factors and ekstenal. Internal factors such as the input of the receivables management process. Being an external factor is the guarantor or the patient and the patient's family.

At the end of the study suggested the addition of appropriate human resource calculation workload analysis, evaluation and monitoring of Cooperation Agreement, complete all work procedures and make the system reliable receivables information."

"Skripsi ini membahas mengenai manajemen piutang rawat inap jaminan asuransi di RS XYZ tahun 2012 dengan mengacu pada teori kendala. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis berbagai kendala dalam proses penatalaksanaan piutang rawat inap dari tahap penerimaan, penataan rekening, verifikasi, penagihan dan penutupan piutang. Lingkup penelitian terfokus pada faktor internal rumah sakit seperti sumber daya manusia, standar operasional prosedur, sistem komputerisasi serta sarana dan prasarana rumah sakit. Hasil peneltiaan ini menunjukan bahwa masih terbatasnya tenaga kerja rumah sakit baik secara kuantitas maupun kualitas, standar operasional yang belum ditetapkan, sistem MyAccounting yang belum dapat digunakan dengan optimal serta sarana dan prasarana yang menyebabkan lamanya proses penagihan kepada pihak asuransi. Dalam upaya memperbaiki manajemen dan kelancaran penatalaksanaan piutang, rumah sakit XYZ memerlukan tindak lanjut berupa perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, analisis beban kerja, pelatihan, pelimpahan wewenang, uraian tugas, monitoring evaluasi dan penetapan serta sosialisasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan bagi para staf tenaga pelaksana.

---

This study discusses the management of account receivable of inpatient care for insured patients at XYZ hospital in 2012. This qualitative study uses constrain theory to describe selected obstacles exist from the field. The main objective of this study is to identify various constraints in the process of managing account receivable starting registration, recording, verification, billing and disclosure of accounts receivable. Scope of work of this study is focused on internal factors within the hospital management such as human resources, standard operational procedure, information system and availability infrastructure needed. The finding show that insufficient of manpower with respect to quantity and quality, lack of operational standards, limited use of MyAccounting system and limited infrastructure are identified as main causes of delay of collection of account receivables. Hospital management seriously requires to prepare a follow-up plain of action especially on the availability of hospital infrastructure, workload analysis, training, job description, monitoring evaluation and the development and dissemination of protocol guidelines."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang berhubungan dengan penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor Tahun 2010. Desain penelitian adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder berupa hasil Pendataan Keluarga Untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Di Kota Bogor Tahun 2010 serta dilengkapi penelitian kualitatif di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sampel penelitian adalah Kepala Keluarga yang menderita kanker dan yang tidak berpenyakit sebanyak 1830 responden. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor determinan sosial yang berhubungan dengan penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor adalah jenis kelamin (p=0,001), pendidikan (p=0,070), pekerjaan (p=0,000) dan perilaku merokok (p=0,000). Disarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas bidang dan lintas program dalam upaya promotif dan preventif pengendalian penyakit kanker di Dinas Kesehatan Kota Bogor serta kebijakan perluasan manfaat berupa pemeriksaan screening penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor.

---

This study aims to analyze the link between determinant factor and cancer in Bogor Jamkesda participants in 2010. The study design was a cross sectional study using secondary data from Household Survey for Health Insurance In Bogor in 2010 and equipped with qualitative research in Bogor Health Office. The samples were heads of household who had cancer and who had no disease as much as 1830 respondents.

The study found that social determinant factors related to cancer in Bogor Jamkesda participants were gender (p =0.001), education (p = 0.070), occupation (p = 0.000) and smoking behavior (p = 0.000). It is recommended to improve the coordination between programs in preventive and promotive cancer control policies and expansion of Jamkesda benefits in the form of cancer screening examinations on Bogor Jamkesda participants."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Salah satu isi yang menjadi perhatian di dalam integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bervariasinya paket manfaat yang diberikan oleh Jamkesda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai paket manfaat Jamkesda sebagai bahan pertimbangan dalam pengintegrasian ke dalam JKN. Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dilakukan di Kabupaten/kota yang sudah memiliki Jamkesda pada tahun 2013-2014. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kelompok diskusi terfokus, wawancara, pengamatan serta melalui kuesioner yang dirancang untuk dapat diisi sendiri oleh responden. Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dokumen, data statistik, arsip serta publikasi media massa. Hasil: Penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara kelompok kapasitas fiskal dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan (continuity correction, p value = 0,065). Kendati demikian, kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (tinggi dan sangat tinggi) memiliki kecendrungan sebesar 1,920 kali lebih besar untuk memberikan manfaat Jamkesda yang sesuai atau bahkan melebihi manfaat Jamkesmas bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah (sedang dan rendah) (Mantel-Haenszel, Common Odds Ratio Estimates = 1,920; confidence Interval 95% = 1,008 – 3,658; asymp. Sig 2 sided = 0,047). Terdapat perbedaan antar sistem Jamkesda yang ada, khususnya dalam hal paket yang diberikan. Hasil kualitatif menunjukan adanya berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan serta kurangnya sarana. Saran: Disarankan agar Pemerintah menentukan layanan mendasar yang berlaku secara rasional sehingga perbedaan paket manfaat dapat disetarakan. Pemerintah pusat juga harus mampu menjembatani perbedaan pemahaman para pengambil kebijakan di daerah."

"Sistem pembayaran rumah sakit secara prospektif merupakan salah satu cara untuk mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Sistem INACBG's yang akan diterapkan secara luas di Indonesia pada era Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk sistem pembayaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rerata biaya klaim dan mengetahui estimasi biaya rawat inap pasien Askes di RSUD Kota Bekasi tahun 2012 apabila menggunakan tarif INA-CBG's. Sepuluh diagnosis dengan jumlah biaya klaim rawat inap tertinggi dijadikan kerangka sampel dan ditetapkan 356 kasus sebagai total sampel penelitian. Hasil penelitian : Beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh pada rerata biaya klaim pola Askes adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien dan diagnosis penyakit. Faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap rerata biaya klaim rawat inap pola INACBG's adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien, diagnosis penyakit dan kelas perawatan. Beban biaya klaim rawat inap yang menjadi kewajiban PT. Askes (Persero) berdasarkan INA-CBG's adalah 93 % lebih tinggi dibanding dengan pola tarif saat ini. Tingkat kenaikan bervariasi di antara sepuluh diagnosis yang diteliti. Saran diberikan kepada semua pihak untuk mempersiapkan penerapan sistem INA-CBG’s di Indonesia. Merupakan hal yang penting untuk menjamin kecukupan dana dan kesinambungan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional.

---

The Prospective Payment System for hospitals is a system to control the quality and costs of health care. INA-CBG’s that will be widely applied in Indonesia at National Health Insurance era is one form of this payment system.

This study aims to determine the factors associated with the average cost of claims and inpatient cost estimation of PT. Askes at RSUD Kota Bekasi in 2012 under INA CBG’s scheme. The top ten diagnoses with the highest total cost of inpatient claims used as the sample frame and obtained 356 cases as the total sample of study.

RESULTS : Some factors that significantly influence to the average cost of claims under Askes scheme are the specialization of doctor in charge, sex of doctor in charge, age of the patient, sex of the patient and diagnosis of disease. The factors that significantly influence to the average cost of claims under INACBG's scheme are the specialization and sex of doctor in charge, age and sex of the patient, diagnosis of disease and classof room care. The cost of inpatient claims under INA-CBG’s scheme that become responsibilities of PT. Askes (Persero) is 93% higher than the current applied rates. The rate of increment was varied among the top ten diagnoses studied.

Suggestions are given to all parties to prepare for the implementation of INA-CBG's in Indonesia. It is essential to ensure sufficiency of fund and sustainability of care at National Health Insurance era."

"Biaya pelayanan kesehatan setiap tahun selalu meningkat, dengan porsi pembiayaan obat yang cukup tinggi. Efisiensi dalam bidang pelayanan obat diharapkan dapat mengurangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.Didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan, obat menyerap dana lebih kurang 49% dan berdasarkan data tiga tahun terakhir biaya obat cenderung meningkat setiap tahun. Khusus untuk obat rawat inap di rumah sakit efisiensi biaya obat. mungkin dapat dilaksanakan dengan penerapan sistem unit dose dispensing Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M.A. Hanafiah S.M. Batusangkar sudah melaksanakan sistem distribusi obat rawat inap dengan sistem unit dose dispensing. Untuk mengetahui apakah sistem distribusi obat rawat inap dengan sistem unit dose dispensing dapat menghemat biaya obat, maka dilakukan studi evaluasi terhadap penerapan sistem unit dose dispensing di rumah sakit tersebut. Data penelitian ini diperoleh dart pengamatan biaya obat pasien rawat inap sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem unit dose dispensing.Dan basil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem distribusi unit dose (unit dose dispensing) dapat menghemat biaya obat rawat inap dan disarankan bahwa sistem distribusi obat dosis unit layak untuk diteruskan dan untuk mendapatkan basil yang optimal perlu disertai adanya pengomatan yang rasional.Daftar bacaan : 18 (1989 - 200p )

---

Implementing a Unit Dose Dispensing System to Inpatient with Health Insurance in Prof. Dr. M.A. Hanafiah S .M. Hospital, Batusangkar. Health services cost with a high proportion of drug cost increases every years. An efficiency in drug services may reduce the totality health services cost raising.Drug inpatient cost with health insurance is about 49 % and according to the last three years data, drug cost inclined increasing each years.Efficiency in drug cost can be done by implementing the unit dose dispensing system especially for inpatient drugs in hospital. Prof. Dr.M.A. Hanafiah S.M. Hospital in Batusangkar has implemented the unit dose dispensing system for distribution inpatient drug system. An evaluation study has been conducted to find out whether distribution inpatient drugs system with unit dose dispensing can thrifty the drug cost, in that hospital.The data was collected from observing the inpatient drug cost before and after the unit dose dispensing system was implement.The conclusion of this study is that implementing unit dose dispensing can thrifty inpatient drug cost and it is suggested to continue this system. More ever, rational drug use has to be followed to get the optimum result.Bibliography : 18 (1989 - 2000)"

"Pengeluaran kesehatan katastropik (> 40% disposible income) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih membebani masyarakat. Lebih dari 70% pengeluaran kesehatan katastropik dibayar tunai oleh rumah tangga (out of pocket). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari USD 2,00 per hari mencapai 49% penduduk. Pengeluaran kesehatan katastropik mengakibatkan banyak keluarga menghabiskan tabungan atau menjual aset yang akhirnya memiskinkan rumah tangga. Proses pemiskinan tidak terjadi apabila rumah tangga memiliki asuransi kesehatan, seperti pegawai negeri. Asuransi kesehatan dapat melindungi penurunan keuangan pesertanya apabila ia terkena penyakit berbiaya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proteksi yang diterima RT PNS dan variasi tingkat proteksi asuransi kesehatan di kalangan berbagai kelompok pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan data sekunder yaitu data klaim Askes. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data klaim pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PT Askes di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2011. Data klaim tersebut dianalisa dengan metode regresi logistik ganda untuk menguji hipotesa tentang tingkat proteksi Askes PNS. Untuk menilai golongan mana yang lebih dilindungi, analisa Indeks Kakwani digunakan untuk menggambarkan pemerataan protektabilitas asuransi kesehatan yang diterima pegawai negeri. Dari 147.040 rumah tangga yang dianalisis, sebanyak 56.598 rumah tangga (38,49%) memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan total klaim rawat inap sebesar Rp.158,3 milyar, lebih besar dibandingkan total klaim rawat jalan sebesar Rp.134,9 milyar. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa asuransi kesehatan PNS memiliki asosiasi dengan perlindungan kesehatan dan ekonomi pegawai negeri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Analisis menunjukkan bahwa asuransi kesehatan dapat memproteksi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan katastropik (pemiskinan). Hal ini dilihat dari tingkat proteksi asuransi kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga yang mencapai 52 tahun gaji pegawai negeri. Rumah tangga usia tua mendapat proteksi lebih tinggi (OR = 1,67) dibandingkan dengan rumah tangga usia muda. Penelitian ini merekomendasikan agar program jaminan pelayanan kesehatan diperluas atau dikembangkan kepada seluruh penduduk, untuk melindungi penduduk dari kemiskinan karena sakit.

---

For the majority of Indonesian households, health care is considered as severe financial burden. More than 70% of households? health expenditures are paid from out-of-pocket. In 2007, the World Bank showed that the proportion of Indonesians households spent less than 2.00 a day remained 49% of the households. Health expenditure forced households to consume their savings or to sell their assets which forced them into poverty. On the contrary, households with health insurance (mostly civil servants) were supposed to be financially protected from high health care costs.

This study aims to determine the extent of financial protection received by civil servants among different ranks. This evaluation study used 2011 Askes claim data in Central Java and Yogyakarta. From 147.040 households, 56.598 (38.49%) used hospital care with total inpatient claim of IDR 158.3 billion, slightly higher than the total outpatient claim of IDR 134.9 billion. Data analysis used logistic regression to test the hypothesis. Kakwani index was used to assess the distribution of protectability across various ranks of civil servants.

This result found that Askes was associated highly protected civil servants in Central Java and Yogyakarta from bankcrupcy. The study shows that Askes protects households from catastrophic health expenditure. The level of financial protection provided by Askes reached 52 years salaries of civil servants?. Pensioners received higher protection (Odds-ratio = 1.67) compared to active employees/civil servants.

This study recommends expanding health insurance to all Indonesian population."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."