Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

ABSTRACTTax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country."

"Collateral trust bond merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat investor dalam pembelian obligasi melalui private placement. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan pajak atas pengalihan saham sebagai pembayaran bunga dalam transaksi collateral trust bond secara private placement ditinjau dari asas kepastian hukum dan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis penelitian terkait kepastian hukum terbagi menjadi tiga sisi yaitu dilihat dari kepastian objek, subjek dan prosedur pemotongan dan pelaporan pajaknya. Permasalahan yang timbul bagi emiten berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait penilaian harga wajar saham yang dialihkan, adanya dualisme pengenaan pajak dalam satu transaksi serta penentuan biaya fiskal. Permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penentuan karakterisasi penghasilan atas bunga serta adanya issue beneficial owner. Bagi Pemegang obligasi, permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait perlakuan pajak atas tambahan bunga, sedangkan berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penunjukkan SPV

---

Collateral trust bond is one of the company?s strategies to attract investors to purchase bonds through a private placement. This study aims to explain the tax treatment on the alienation of shares as payment of interest in collateral trust bond transaction through a private placement reviewed by the principle of certainty and the stipulation of the Tax Treaty. The method used is a quantitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. Analysis of certainty principle is divided into three tiers: the views of certain objects, subjects and procedure of tax imposing, tax payment and tax reporting. The problems that arise for issuers under the domestic tax law are related to the valuation of fair value of shares, dualism tax impose on a single transaction as well as the determination of the fiscal cost. Problems arising under the provisions of tax treaty are the characterization of income related to the determination of the interest and the beneficial owner issue. Issue arising under the domestic tax law for bondholder is related to the tax treatment of interest, whereas under the tax treaty is related to the appointment of the Special Purpose Vehicle."

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan akan semakin penting. Ratarata kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan APBN mencapai 70% tiap tahun. Semakin penting dan kompleksnya pajak menuntut cara dan strategi baru dalam pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi atau penerimaan (revenue-based approach) tidak memadai lagi karena sering mengabaikan dimensi keadilan pajak. Tesis ini mengajukan model pendekatan partisipatoris-demokratis yang berbasis tawar-menawar (bargaining-based approach) antara negara-warganegara sebagai model baru yang lebih menjanjikan. Partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, dukungan diagregasi, dan kontestasi gagasan yang diskursif diwadahi. Dengan demikian kebijakan perpajakan akan lebih efektif sebagai bagian kebijakan publik yang transformatif. Studi kasus kebijakan perpajakan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak harmonis atau sinkron menimbulkan distorsi dan diskriminasi. Di sisi lain, tampak partisipasi dan kesadaran publik masih rendah, dan dinamika internal birokrasi ternyata memberi peluang dan ruang perubahan yang cukup menjanjikan. Optimalisasi tax expenditure sebagai bagian dari strategi kebijakan perpajakan juga mendesak dipraktikkan. Di satu sisi tuntutan akan kepatuhan pajak ditingkatkan, di sisi lain pemastian alokasi belanja publik yang tepat sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dijamin.

---

Tax is the largest source of government revenue. It will be more important in the future. The average contribution of tax to total government revenue is about 70%. While tax is more important and complex matter, it also demand a new strategy because often neglecting the justice aspect. This thesis proposes a new approach named bargaining-based approach between state and citizen as an alternative and possible promising model. The public participation is widely opened, the endorsement aggregated, and contested discursive ideas are accomodated. It means that tax policy will be more effective as a part of a transformative public policy. The thesis studying the tax policy on woman that shows not harmonious and quite discriminative. On other side, there are quite clear low public participation and awareness, but there is also exist an internal dynamic of the bureaucracy that show the chance to achieve a promising change. Tax expenditure optimalization as a part of tax policy sstrategy also urgent to be applied. There are exist a high demand on tax compliance but also public spending that will be more accountable and give a good impact on public welfare and equality."

"Penelitian ini mencoba menganalisis penggalian potensi ekstensifikasi obyek dan subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi perdagangan elektronis yang dewasa ini semakin berkembang. Analisis bukan hanya dilihat dari azas revenue adequacy atau revenue productivity semata, tetapi juga dari sudut pandang azas economic of collection atau efficiency. Artinya sistem pemungutan pajak harus memperhatikan biaya pemungutannya. Pemungutan pajak yang baik hanya memerlukan biaya pemungutan yang kecil. Biaya ini bukan hanya dilihat dari segi fiskus tetapi juga dari segi Wajib Pajak. Biaya pemungutan juga berkaitan dengan azas pemungutan lainnya, yaitu kepastian (certainty) dan kemudahan administrasi (ease of administration). Administrasi yang rumit dan tidak pasti bukan hanya menyebabkan beban biaya bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi fiskus. Selain. itu akan berdampak pula pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan penerimaan negara tidak akan memenuhi target yang ditetapkan.Perangkat undang-undang yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Pajak Pertamabahn Nilai beserta dengan peraturan pelaksanannya. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan.Mengambil model Electronic Commerce yang dikemukan oleh Prudential-Bathe Securities (Hongkong) Ltd. mencatat, setidaknya ada 7 kategori bisnis yang terjadi di Internet, penelitian ini hanya membahas 4 model yang karena keterbatasan data yang ditemui di lapangan dart atau karena model bisnisnya sendiri belum populer di Indonesia.Pada prinsipnya semua model bisnis intrenet tersebut dapat dijadikan sebagai obyek PPN yang baru. Namun dalam aplikasinya ada beberapa obyek yang harus dibatasi, dalam arti tidak bisa diterapkan secara luas dan menyeluruh karena secara administrasif perpajakan kurang feasible."