Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalampelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan EkonomiUmat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dariprogram tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkankesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukandengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikankesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalamPemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi PondokPesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDMdalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan PenguatanKerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehinggamampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dankesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perludiperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profilkemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumberanggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengandunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnyabagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondokpesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau programprioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat MelaluiPondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untukmengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of PovertyAllevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantrenand Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improvewell-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities toimproving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, usinganalysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusionthat two main policy in the implementation of Community Empowerment in EconomicBy Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing andHuman Resource Development to support the initial development of pesantren’seconomic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, andCooperation Strengthening to strengthen pesantren’s economic empowerment so theycan empower their local community. Recommendations based on the analysis and theconclusion that combine pesantren’s data, potency of the region, and the poverty profileof the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from theState/Region Budget through a partnership with the business and financial institutionsthat manage a public funds, particularly for business financing support and humanresource development; (3) Kemenag need to make Community EconomicEmpowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry‘spriority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should beconsidered to integrate the program with other poverty allevation programs to expandthe scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and PondokPesantren Cooperative."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalampelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan EkonomiUmat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dariprogram tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkankesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukandengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikankesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalamPemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi PondokPesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDMdalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan PenguatanKerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehinggamampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dankesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perludiperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profilkemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumberanggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengandunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnyabagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondokpesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau programprioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat MelaluiPondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untukmengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of PovertyAllevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantrenand Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improvewell-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities toimproving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, usinganalysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusionthat two main policy in the implementation of Community Empowerment in EconomicBy Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing andHuman Resource Development to support the initial development of pesantren?seconomic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, andCooperation Strengthening to strengthen pesantren?s economic empowerment so theycan empower their local community. Recommendations based on the analysis and theconclusion that combine pesantren?s data, potency of the region, and the poverty profileof the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from theState/Region Budget through a partnership with the business and financial institutionsthat manage a public funds, particularly for business financing support and humanresource development; (3) Kemenag need to make Community EconomicEmpowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry?spriority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should beconsidered to integrate the program with other poverty allevation programs to expandthe scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and PondokPesantren Cooperative."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"ABSTRAKBMT Darut Tauhid merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren yang perkembangannya cukup baik. Secara bersamaan, kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren Darut Tauhid juga berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan antara kinerja LKMS dengan kegiatan ekonomi UMKM di Darut Tauhid dengan menggunakan produk LKMS sebagai variabel antara. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara terhadap santri dengan menggunakan kuesioner yang dilaksanakan dari tanggal 17-26 September 2014.Hasil analisis data dengan menggunakan Structural equation modelling ( SEM ) menunjukkan bahwa kinerja LKMS sudah cukup baik dalam hal produk-produk tabungan dan deposito, namun belum mendapatkan respon yang positif untuk produk-produk yang terkait dengan pembiayaan. Ini dibuktikan dengan hasil analisis data secara statistik yang signifikan antara variabel kinerja LKMS dengan produk-produk LKMS, namun hubungan antara produk LKMS dengan kegiatan ekonomi UMKM tidak signifikan.

---

ABSTRACTBMT Darut Tauhid is Islamic microfinance institutions based boarding the development is quite good. Simultaneously, the economic activity in boarding schools Darut Tauhid also growing. The purpose of this study is to look at the relationship between performance LKMS with MSME economic activities in Darut Tauhid using LKMS products as variable between. This study uses primary data, ie interviews with students using a questionnaire In the research conducted on September 17th-26th 2014.The results of the data analysis by using Structural equation modelling (SEM) showed that LKMS performance is good enough in terms of products and savings deposits, but have not received a positive response to products related to financing. This is evidenced by the results of the data analysis statistically significant relationship between the variables LKMS performance with products LKMS, but the relationship between product LKMS with MSME economic activities of are not significant"

"Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana optimalisasi manajemen unit usaha pupuk pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Nurul Huda mengaplikasikan pengetahuan ilmu manajemen, pembekalan kewirausahaan dan pelatihan santripeneur dalam pelaksanaan pengoptimalan unit usahanya. Optimalisasi dapat diketahui dari adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pembekalan informasi tentang santripeneur.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat tergambarkan mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran peneliti. Subjek penelitian ini adalah pengasuh, pengurus dan yang terikat dengan unit usaha pondok pesantren Nurul Huda yang terletak di Neroktog, Pinang, Kota Tangerang. Dalam hal ini unit usaha ekonomi pondok pesantren berupa pupuk tanaman UD Mitra Pesantren Berkah Tani.Dalam hal ini pengasuh pondok pesantren merekrut para santrinya untuk menjadi kontributor dan ustadz-ustadz sebagai pendamping dalam manajemen ekonomi pupuk yang disebut sebagai santripeneuer. Santri yang tergabung dalam santripeneur dibekali dengan pengetahuan, informasi dan studi lapangan dengan tujuan dapat memahami proses berwirausaha. Dalam pelatihannya pondok pesantren menggunakan metode muwajjahah sebagai penyampaian materi kewirausahaan. Dengan metode yang telah diberikan para santri diharapkan dapat mengoptimalkan proses unit usaha pondok pesantren. XNamun dengan pembekalan yang telah didapatkan para santri, pondok pesantren masih kurang dalam melibatkan para santri secara maksimal. Seperti belum adanya kurikulum sebagai acuan pembelajaran para santri yang terlibat dalam santripeneur yang kurang begitu maksimal. Dalam hal ini pondok pesantren dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan ekonomi agribisnis pondok pesantren. Hal ini dapat mendorong dan mengakselerasikan seluruh potensi yang dimilki pondok pesantren dan pihak eksternal yang terkait.

---

The purpose of this study is to find out how to optimize the management of the boarding school fertilizer business unit. The results of the study indicate that the Nurul Huda Islamic boarding school applies knowledge of management science, entrepreneurship briefing and training of santri in optimizing their business units. Optimization can be seen from the planning, organization, implementation and supervision. And providing information about santripeneur.

This study uses a qualitative approach by collecting data through the process of interviews, observation and documentation. With a qualitative approach, it is hoped that the quality, social reality and perceptions of the researcher's target can be described. The subjects of this research are caregivers, administrators and those who are tied to the business unit of the Nurul Huda Islamic boarding school located in Neroktog, Pinang, Tangerang City. In this case, the economic business unit of the Islamic boarding school is in the form of plant fertilizers at UD Mitra Pesantren Berkah Tani.

In this case, the caretaker of the Islamic boarding school recruits his students to become contributors and clerics as a companion in the economic management of fertilizers called santripeneuer. Santri who are members of the santripeneur are provided with knowledge, information and field studies with the aim of understanding the entrepreneurship process. In the training, Islamic boarding schools use the muwajjahah as the delivery of entrepreneurship material. With the method that has been given, the students are expected to optimize the process of the boarding school business unit.However, with the debriefing that has been obtained by the students, Islamic boarding schools are still lacking in involving the students to the fullest. For example, there is no curriculum as a reference for learning for students who are involved in students who are less than optimal. In this case, Islamic boarding schools can cooperate with external parties related to the agribusiness economy of Islamic boarding schools. This can encourage and accelerate all the potential of Islamic boarding schools and related external parties."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

---

Poverty is multidimention problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and inftastructure in East Java.

The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don?t have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don?t have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don?t have relationship with distributionally sensitive index."

"ABSTRAKPenyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan satu diantaranya sering terjadi di Pondok Pesantren karena merupakan tempat yang rentan dalam penyebaran penyakit kulit. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan kondisi lingkungan dan personal higiene dengan kejadian penyakit kulit di Pondok Pesantren Putra ?A? Kabupaten Bekasi Tahun 2014. Rancangan penelitian menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 106 orang. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah yang tinggal di Asrama Pondok Pesantren ?A?. Data primer didapat dengan melakukan wawancara langsung mengenai penyakit kulit dan perilaku personal higiene santri dari sampel terpilih dan dengan melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan pondok pesantren. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara personal higiene dengan kejadian penyakit kulit dengan nilai p<0,05 OR : 2,9 (1,180-7,571) dan dari personal higiene tersebut diketahui bahwa frekuensi mandi pakai sabun dengan nilai p<0,05 OR : 2,8 (1,121-7,185) dan penggunaan tempat tidur dengan nilai p<0,05 OR : 3,0 (1,252-7,336) merupakan variabel yang berhubungan dengan kejadian penyakit kulit di Asrama Pondok Pesantren Putra ?A?. Kesimpulannya adalah kondisi lingkungan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian penyakit kulit di Pondok Pesantren ?A?

---

ABSTRACTSkin diseases is one of disease that still become a public health problem in Indonesia and one of them happened at boarding school as a place where can be susceptible spread of skin diseases. The main purpose of this research was to know correlation between environmental condition and personal hygiene with the incidence of skin diseases at ?A? Man Boarding School, Bekasi 2014. Study desain which make use of the research was cross sectional study with a sample of 106 people. The population of study were Junior Secondary School Student where living in the ?A? Man boarding school dormitory. Primary data were obtained by direct interview about skin diseases and personal hygiene behavior of student from selected sample and observed to environmental conditon of boarding school. The result of bivariate analysis showed that there was correlation between personal hygiene and incindence of skin diseases p<0,05 OR : 2,9 (1,180-7,571) and based on personal higiene can be seen that frequency of bathing with soap p<0,05 OR : 2,8 (1,121-7,185) and using a bed p<0,05 OR : 3,0 (1,252-7,336) were variable which have significant correlation with incidence of skin diseases at ?A? Man Boarding School. The conclusion was environmental condition did not have a significant correlation to incidence of skin disease at ?A? Man Boarding School Bekasi 2014."