Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun pertambangan agar diperoleh kesepahaman. Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia sudah diatur oleh berbagai sektor diantaranya sektor Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan juga peran serta Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Berbagai permasalahan terjadi pada kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang beroperasi pada berbagai tahapan baik perizinan, permohonan, eksplorasi maupun produksi menambah persoalan dalam mengatasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Permasalahan lain yang muncul adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus dan nuansa desentrralisasi otonomi daerah, maka sebagian Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) mengasumsikan bahwa kewenangan Pertambangan juga termasuk menjadi wewenang Pemerintahan Daerah. Disharmonisasi diperparah lagi dengan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan masih banyak dijumpai tumpang tindih kegiatan antara pemanfaatan kawasan hutan dengan penggunaan kawasan hutan. Misalnya kegiatan pemanfaatan kayu dengan kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Selain hal tersebut dijumpai juga adanya klaim-klaim masyarakat sekitar hutan untuk menuntut ganti rugi tegakkan akibat kegiatan pertambangan. Dengan demikian hal tersebut akan menghambat iklim investasi sektor pertambangan. Sebagai langkah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan langkah sinergitas kegiatan antara sektor terkait khususnya Kementerian Kehutanan dan

---

"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam.

---

This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis.

The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas. "

"Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Melalui pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik kehutanan yang sering terjadi dan dapat memberikan sebuah kepastian hukum. Saat konflik kehutanan terjadi, pihak yang bersengketa memiliki dua pilihan, yaitu menyelesaikannya melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jalur diluar pengadilan biasa ditempuh dengan langkah-langkah seperti mediasi atau dialog antar pihak yang bersengketa. Sementara jika diselesaikan melalui pengadilan, maka para pihak harus menyampaikan argumen dan pembuktian masing-masing di hadapan hakim sebagai pengambil keputusan. Namun melalui mekanisme pengadilan sekalipun tetap dapat ditemui kekurangan-kekurangan yang bisa berasal dari regulasi tata kelola hutan yang memang kurang jelas ataupun karena pengetahuan hakim yang kurang mumpuni atas situasi tata kelola hutan di lapangan. Untuk mengatasi konflik-konflik kehutanan dan memberikan kepastian hukum, pengukuhan kawasan hutan perlu segera diselesaikan, serta perangkat hukum yang ada seperti hakim perlu diberikan pengetahuan lebih terkait tata kelola hutan di Indonesia.

---

The huge potential for forestry in Indonesia is accompanied by the management of forest resources which is also not easy. Conflicts involving the government, communities and the private sector often occur when managing forestry resources. The government then specifically launched a forest area gazettement program to be able to provide legal certainty for forest areas in Indonesia through the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.44/Menhut-II/2012 concerning Forest Area Confirmation. Through the establishment of forest areas, it is hoped that it can reduce forestry conflicts that often occur and can provide legal certainty. When a forestry conflict occurs, the disputing parties have two choices, namely resolving it through the courts or outside the courts. Paths outside the court are usually taken by steps such as mediation or dialogue between disputing parties. Meanwhile, if it is resolved through the court, then the parties must present their respective arguments and evidence before the judge as the decision maker. However, even through the court mechanism, deficiencies can still be found which could stem from unclear regulations on forest governance or due to the judge's inadequate knowledge of the forest governance situation in the field. In order to resolve forestry conflicts and provide legal certainty, the gazettement of forest areas needs to be resolved immediately, as well as existing legal instruments such as judges need to be given more knowledge regarding forest governance in Indonesia."

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari.....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari."

"Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang."

"Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan tersebut tentu diperlukan modal dasar baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sangat potensial seperti hutan.Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi peningkatan hidup bangsa Indonesia. Hal ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya.Setelah anjloknya harga minyak di pasaran dunia yang membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia umumnya dan perekonomian Indonesia khususnya, perhatian pemerintah ditujukan kepada sumber daya alam nonmigas yang dapat menggantikan kedudukan minyak dan gas bumf sebagai sumber utama perekonomian Indoensia.Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam nonmigas turut memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam memajukan perekonomian Indonesia selain sumber daya alam nonmigas lainnya. Selain memberikan sumbangan di bidang perekonomian, hutan berfungsi mencegah bahaya banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pertahanan nasional, industri dan ekspor dan lain-lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.Untuk menjaga agar hutan tetap terjamin secara baik, maka pemerintah menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, berdasarkan suatu perjanjian pengusahaan hutan yang disebut Forestry Agreement. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 pada pasal 9, perusahaanperusahaan yang dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah Perusahaan milik negara; Perusahaan Swasta; Perusahaan Campuran.Di dalam Forestry Agreement ini perusahaan-perusahaan diberikan hak untuk mengusahakan hutan disertai kewajiban-kewajiban perusahaan di samping hak dan kewajiban dari pemerintah.Setelah tercapainya Forestry Agreement antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, maka berasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka perusahaan telah mempunyai hak untuk mengeksploitasi hutan."

"Food Estate merupakan usaha pangan skala luas yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Dalam menjalankan proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang menyatakan penyediaan kawasan hutan untuk food estate dilakukan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Dalam ketentuan tersebut, mekanisme KHKP dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 2007 jo. UU No. 3 Tahun 2008 mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilakukan secara terbatas melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan dan tata ruang dalam pengadaan tanah untuk proyek food estate. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung dalam perspektif penataan ruang telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh politik ekonomi dan politik pangan nasional. Perubahan tersebut menyebabkan melemahnya fungsi penataan rung sebagai bagian dari sistem pencegahan terhadap kerusakan kawasan hutan lindung. Selain itu, kebijakan penataan ruang tidak lagi dapat mempertahankan kriteria luas minimal kawasan hutan yang berada dalam suatu wilayah serta hilangnya mekanisme kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi penataan ruang. Selain itu, Pengaturan kebijakan food estate dapat melindungi kawasan hutan lindung dan sesuai dengan tata ruang jika kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar adanya perhitungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pengadaan lahan untuk proyek food estate juga harus dapat mempertahankan ketentuan minimal 30% kawasan hutan yang berada dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

---

Legal Analysis of Forest Protection and Spatial Planning in the Land Acquisition for Strategic Projects of National Food Estate Food Estate is a large-scale food business carried out through a series of activities to utilize natural resources by using capital, technology, and other resources to produce food products in an integrated manner, including food crops, horticulture, plantations, livestock, and fisheries in a forest estate. In carrying out this project, the Ministry of Environment and Forestry released the Ministerial Regulation of Environment and Forestry Number 24 of 2020, which stated that the provision of forest estate for food estate is carried out through Change of Forest Area Designation and Determination of Forest Estate for Food Security (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan/KHKP). In this provision, the mechanism of KHKP can be carried out in protected forest estates that are no longer fully functional in accordance with the provision of the law. This is different from the provision of Act No. 41 of 1999 and Government Regulation No.6 of 2007 jo. Act No. 3 of 2008 proposed that the utilization of protected forest is carried out in a limited manner through the utilization of the area, utilization of environment services, or collection of non-timber forest products. In this study, the method used was juridical normative, which began by analyzing the laws and regulations concerning forest protection and spatial planning in the land acquisition for food estate projects. The results of the study stated that the regulation of protected forest areas in the perspective of spatial planning has experienced development and changes influenced by political economy and national food politics. This change causes the weakening of the spatial planning function as a part of the prevention system to the damage of protected forest areas. Moreover, the policy of spatial planning is no longer able to maintain the criteria for the minimum area of forest area and the loss of mechanism of strategic environmental study in the arrangement and evaluation of spatial planning. Furthermore, the arrangement of food estate policy can protect protected forest areas and are in accordance with the spatial planning if the policy is carried out using the instrument of Strategic Environmental Study. Thus, there is a calculation of the carrying capacity and capacity of the environment, as well as the disaster vulnerability and climate change. Land acquisition for food estate projects must also be able to maintain the provision for a minimum of 30% forest area in a province area or regency/city area."

"Hutan mengandung nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan kultmal. Banyak pihak menaruh perhatian pada nilai tersebut dengan kepentingan berbeda. Hubungan antarpihak dengan kepentingan berbeda bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Analisis konflik, perlawanan, dan kolaborasi sering dilakukan secara terpisah sekalipun realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi melibatkan pihak yang sama pada kasus yang sama.Penelitian ini mengacu perspektif yang mernandang kekuasaan sebagai kompleks strategi dinamis yang datang dari berbagai pihak. Perspektif ini melihat konflik, perlawanan, dan kolaborasi bukan sebagai realitas yang berdiri sendiri tetapi sebagai hasil dari hubungan kekuasaan. Genealogi kekuasaan menjadi metode penelitian dengan memberi tekanan pada peristiwa yang terjadi sekarang sambil melakukan penelusuran historis jika diperlukan. Wawancara mendalam dan pengarnatan terlibat dipilih untuk menelusuri dan memperdalam data yang diperoleh melalui pernyataan informan, dokumen, dan teks. Penelitian lapangan dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2007 pada parapihak yang terlibat dalam penguasaan hutan di Egon Flores.Kajian ini memperlihatkan, untuk memahami hubungan kekuasaan yang dinamis harus dimulai dari memahami bagaimana tujuan kekuasaan diformulasi, bagaimana strategi, mekanisme, dan taktik dijalankan untuk merealisasi tujuan kekuasaan. Tujuan yang mendasari kerangka pikir pihak yang terlibat mempengaruhi pilihan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan tersebut. Hubungan antara aparat pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam penguasaan hutan di Egon Flores selalu mengandung kompleksitas kepentingan dan tujuan. Kepentingan yang menggerakkan para pihak untuk saling berhubungan tidak selalu karena perhitungan ekonomi-material, kalkulasi hukum, dan substantif semata, tetapi juga cara dan pendekatan yang dijalankan.Tujuan yang dijalankan melalui strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat menekan dan melarang melahirkan konflik dan perlawanan. Sebaliknya, strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat persuasif memunculkan Sikap berkolaborasi. Konflik, perlawanan, dan kolaborasi selalu muncul bersarna. Dengan demikian, hubungan kekuasaan tidak hanya berlangsung dalam perlawanan dan konflik tetapi juga dalarn kolaborasi. Hubungan itu sulit dilepaskan satu Salina lain karena masing-masing merangsang lahir nuansa hubungan lainnya. Hal ini memberi alasan konseptual untuk melakukan kajian kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi secara terpadu. (*)Forest have economic, ecological, social, and cultural value. Many stakeholders have great concern to the values with different interest. Relations inter-stakeholders with different interest can rise conflict, resistance, and collaboration inter-stakeholders. Conflict, resistance, and collaboration usually analyzed as partial, although reality of the conflict, resistance, and collaboration involve same stakeholders on the same case.

To understand relations of power on conflict, resistance, and collaboration, this research inspire to perspective which put relations of power as complex and dynamic strategy that come from multi-stakeholders. The perspective understood conflict, resistence, and collaboration not as partial reality, but as result of relations of power. The field method and analysis inspire to genealogy of power which focus on contemporary problem while take account to the hystorical trajectories, if needed. Deep interview and participatory observation used to get data from informan, document, and other text. The Held research started March until August 2007 in Egon Flores.

This research show that eifort to understand relations of power that work as dynamic should started from understand what the purpose of power, how the purpose constructed, how the strategy, mechanism, and tactic used. The purpose of power influence the frame think, strategy, and tactics of the stakeholders to realize the power. Relations among local government, community, and NGOs within forest management in Egon Flores always include complexity of interests and purposes. The interest which influence the stakeholders to conect one each other not always since economic, legal, and substantive reasons, but also depend on the way and approach that used inter-stakeholders.

The purpose of power which done through pressure strategy and tactics rise the conflict and resistance. On the other hand, the persuasive strategy and tactis could rise collaboration. Athough, this research show that conflict, resistance, and collaboration always exist together in the field. So, relations of power not only exist on conflict and resistance but also on collaboration. Relations of conflict, resistence, and collaboration could not separated one each others since each of them always inter-conected. The fact gave conseptual reasons to analyze relations of power, conflict, resistance, and collaboration as integrated. (*)"

"ABSTRAKTindak Pidana Kehutanan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi yang demikian menyebabkan tindak pidana kehutanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. Dalam mengkaji tindak pidana kehutanan bukan saja aspek hukum positifnya yang mesti disoroti, tetapi juga aspek sejarah hukum dan masalah penegakan hukumnya. Aspek sejarah hukum sangat diperlukan untuk melihat politik hukum pemerintah dalam menangani masalah tindak pidana kehutanan yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan kebijakan pada masa kini. Sementara, aspek penegakan hukum boleh dikatakan integral dengan aspek hukum positif, karena penegakan hukum merupakan upaya untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan hukum positif agar memiliki keberlakuan secara efektif. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait, yakni instrumen hukum yang memadai, kebijakan dan peraturan yang mendukung, aparat penegak hukum serta kapasistas kelembagaan yang kuat, proses peradilan yang bersih, dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

---

ABSTRAK

Forestry criminal act in Indonesia has been serious problem that is not only having legal dimension, but also having economic, social, and political dimension. That condition cause forestry criminal act has been able to be qualified as an extraordinary crime that is also pursuit extraordinary handling. In studying forestry criminal act, is not just positive law aspect that must be viewed, but also the aspect of legal history and its law enforcement. The aspect of legal history is much needed to see government's politics of law in handling the forestry criminal act and eventually can be used as policy making references in nowadays. At the same time, the aspect of law enforcement can be said integrated with positive law, because the law enforcement is effort to implement positive law in order to have deed effectively. Success or not the law enforcement toward forestry criminal act in Indonesia influenced by many factors, are sufficient law instruments, supporting policies and rules, law enforcer apparatus and strong institutional capacity, also, clean judicial process, and punishment that is imposed toward criminal actor."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."