Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada keberadaan dua pasar malam di Jalan Puri KelurahanKembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan unit analisisnyaadalah pedagang pengunjung pendukung dan Pemerintah Kota Jakarta Barat sertapihak pihak lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengankeberadaan pasar malam di lokasi ini Keberadaan pasar malam di Jalan Puri Moleksejak tahun 2009 merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan di tengahpesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern seperti mal Para pelaku yangberada di pasar malam Jalan Puri Molek yang berasal dari berbagai latar belakang memaknai pasar malam tersebut tidak hanya sebagai tempat belanja tetapi lebihsebagai ruang publik bagi mereka untuk berinteraksi dan menjalin keakraban satusama lain serta kesempatan memperoleh pekerjaan dan tempat untuk mendapatkanhiburan yang murah meriah khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental casestudy Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan parapelaku yang ada di kedua pasar malam di Jalan Puri Molek yaitu pasar malam ldquo PuriWalk rdquo dan pasar malam ldquo CNI rdquo serta melakukan observasi dan juga mengumpulkandata data sekunder baik data institusional bahan bahan kepustakaan berupa bukubukureferensi artikel karya ilmiah dan sumber sumber internet serta foto foto yangdiambil selama melakukan penelitian Dari analisis diketahui 1 selain karena letaknya yang sejak dulu menjadi lokasiwarga berkumpul dan berinteraksi keberadaan pasar malam di Jalan Puri Molek jugatidak lepas dari adanya kekuatan komuniti yaitu kekuatan para pedagang denganfaktor etnisitas patron klien situasi nilai tawar dan kesamaan nasib ataukepentingan kepentingan para pengunjung dengan faktor hiburan proximity danmedia interaksi serta peluang dari pendukung dengan faktor kekuatan kekuasaan eksistensi kelompok dan penghasilan 2 kedua pasar malam dapat bertahandikarenakan komuniti yang berada di dalamnya memiliki posisi yang lebih kuatdibandingkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang lebih fokus padapembangunan pusat belanja modern sehingga penyediaan fasilitas publik bagimasyarakat miskin kota seperti pasar malam terabaikan.

---

This research is focused on existence between two night market at Jalan Puri Molek Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan West Jakarta With theseller customer supporter and the government as the analysis unit and include otherparties who related directly or indirectly with the existence of night market at thislocation Since 2009 the existence this night market at Jalan Puri Molek is aphenomenon that can not be overlooked in the midst of the rapid growth of a modernshopping center such as shopping mall The subject are in Jalan Puri Molek nightmarket from different backgrounds to interpret the night market not only as places toshop but rather as a public space for them to interact and establish familiarity witheach other as well as an opportunity to get a job and a place to get cheapentertainment especially for the lower middle class economy This research used a qualitative approach with an instrumental case study method Data was collected through in depth interviews with the subject who are on the twonight market in Jalan Molek Puri the night market Puri Walk rdquo and the night market CNI as well as observation and also collect secondary data whether the datainstrumental library materials such as reference books articles scientific papers andinternet resources as well as the photographs taken during the research From this analysis it could be conclude that 1 aside because it was long a crowdgather and interact where the night market in jalan molek puri also can not beseparated from the local community strength specifically the strength of the traderswith the ethnicity patron client the value of bargaining situation and the fatesimilarities or interests the interests of the visitors to the entertainment factors proximity and interaction of media as well as the opportunity of supporting thepower of power factor the existence of groups and income 2 The two night marketcan survive because the local community who are in it have a stronger position thanWest Jakarta administration city government which is more focused on theconstruction of a modern is more focused on the construction of a modern shoppingcenter so that the provision of public facilities for the urban poor such as the nightmarket neglected "

"Penelitian ini berupaya mengungkap respon masyarakat atas persoalan fenomena deprivasi akses yang terjadi pada permukiman di perkotaan. Kota sebagai ruang publik dituntut untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan penghuninya. Hal ini membuat persoalan deprivasi akses selalu diidentikan dengan hilangnya hak untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertinggal di ruang kota. Fokus pengamatan ditujukan pada cara bertinggal penghuni asli maupun pendatang menanggapi persoalan di lingkungan tempat tinggalnya dan bagaimana campur tangan pemerintah daerah setempat atas kondisi tersebut, serta keterkaitannya dengan ruang yang terbentuk. Metode yang dipilih adalah etnografi,yang artinya berhubungan dengan ide suatu kelompok, kepercayaannya, budayanya, organisasi sosialnya dan bagaimana mereka memproduksi hal-hal tersebut. Selanjutnya tesis akan disusun diakhir analisis. Fokus utama adalah untuk mengungkap detail fenomena spasial atas respon masyarakat dengan persoalan deprivasi akses. Penelitian yang sesuai untuk tujuan penelitian adalah studi kasus yang mengambil tempat di Kampung Poncol, Condet, Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah deprivasi akses tidak selalu berimbas pada hilangnya hak-hak masyarakat. Ada saatnya kebijakan dan proses urbanisasi di Jakarta berjalan bias terhadap kelompok masyarakat tertentu saja. Secara umum terungkap bahwa pola permukiman urban di Jakarta terjadi secara adhoc baik itu terbentuk oleh praktek kapitalisme maupun tradisionalisme masyarakat berbasis komunitas tertentu, namun permukiman semacam ini tidak terdapat integrasi spasial secara menyeluruh dan tanpa melihat aspek legal hukum pertanahan yang akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat lebar.

---

This research tried to reveal the community response to the problem of access deprivation phenomenon that occurs in urban settlements. City as public space is required to provide the needs of its residents. The issue of deprivation of access always has a relation with the loss of the right to receive the needs to live in the urban space. The focus is aimed at the way of the original inhabitants and migrants to respond the problems in the formed space.

The research was done by using ethnography method, therefore the research was which means dealing with the idea of a group, beliefs, culture, social organization and how they produce these things. Furthermore, the thesis statement will be stated at the end of the analysis. The main focus is to reveal the details of the spatial phenomena of society's response to the issue of deprivation of access. Appropriate research for the purpose of research is a case study that took place in the Kampung Poncol, Condet, South Jakarta.

The finding of this research is the deprivation of access does not necessarily impact on the loss of the rights for community. The policy and urbanization in Jakarta is biased towards certain groups of people. In general, it was revealed that the pattern of urban settlement in Jakarta is formed by the practice of capitalism and traditionalism community-based society, but the kind of this settlement doesn?t get a spatial integration as a whole and isn?t seen with the legal aspects of land law that is resulting in a huge gap."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2011-2031 ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau adalah 30%. Namun ruang terbuka hijau yang tersisa hanya 12%. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kota Bekasi belum berjalan dengan maksimal dan faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat.

---

At the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Bekasi City Spatial Plan Year 2011-2031 established that green space is 30%. But now the rest of the green open land in Bekasi only 12%. This research discusses the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 and the factors that affect the implementation of local regulations. Research is a qualitative study using in-depth interviews with several informant.

The results of this research is the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Kota Bekasi not run with the maximum and the factors that influence the course of the implementation of local regulations is communication, human resources, budget, bureaucratic structures and public participation."

"Kehadiran beberapa ruang kota yang didesain eksklusif untuk sebagian kalangan telah menjadi hal yang sering terlihat di Jakarta. Hal ini membuat saya mempertanyakan tentang social equity yang diharapkan hadir di dalam kota oleh Hamid Shirvani 1985 . Social equity tidak tercermin dengan eksklusif-nya ruang-ruang kota. Idealnya, ruang-ruang kota lebih inklusif agar semua kalangan, termasuk yang berhubungan dengan informalitas, bisa menggunakannya. Informalitas, yang sudah memiliki perwujudan dalam ruang-ruang kota dan bahkan sudah dianggap sebagai gaya hidup berkota khususnya di kota-kota 'global south', belum bisa terakomodasi dengan eksklusivitas ruang-ruang kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informalitas penting untuk dijadikan pertimbangan pada perancangan kota untuk menciptakan ruang-ruang kota yang lebih inklusif.Melihat pandangan Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou-Sideris dan Mukhija 2015 tentang informalitas bahwa negosiasi menjadi sesuatu yang penting dalam prosesnya, saya mendapati bahwa perlu untuk memartisipasikan informalitas dalam proses desain untuk menghasilkan sebuah desain yang inklusif. Untuk memartisipasikan informalitas, saya melakukan observasi langsung, wawancara, dan diskusi bersama pelaku informalitas untuk mengerti sejauh mana cakupan, kebutuhan, dan perwujudan dari informalitas dalam suatu ruang kota. Selain itu, analisis tentang letak kehadiran informalitas menunjukkan bahwa dibutuhkan intervensi 'penunjang' kebutuhan yang akan 'diisi' dan dipakai oleh pelaku informalitas untuk mengakomodasi informalitas di dalam suatu ruang kota. Tesis perancangan ini menawarkan alternatif lain bagi perancangan perkotaan untuk memeransertakan informalitas sebagai salah satu syarat proses desain yang harus diakomodasi dalam kebijakan kota. Dengan begitu, desain yang dihasilkan akan mampu mencakup lebih banyak pengguna kota terutama para pelaku informalitas sehingga lebih inklusif.

---

The presence of public spaces that designed exclusively for some segment of city users only has become more common practices in Jakarta. This leads to the question of social equity in the city. With the exclusivity of urban spaces, social equity in the city is hardly attainable. Ideally, urban spaces in the city should be designed to be more inclusive so every segment of city users, including from informal sectors, can utilizes those spaces. While informality already has manifestations in city spaces and even has been considered as one of urban way of lifes notably in ldquo global south rdquo cities, its presence cannot be accomodated by the city rsquo s public spaces which designed for exclusivity. Therefore, there is a need to considerate informality in the designing of urban spaces to create more inclusive urban spaces.By reviewing Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou Sideris and Mukhija rsquo s 2015 notions on informality that negotiation is an essential feature of its process, I find that it is necessary to participate informality in the design process to create an inclusive design. In order to achieve that, I do direct observations, interviews, and discussions with the informality practicioners to determine the scope, needs, and manifestations of informality in urban spaces. Furthermore, analysis of the informality rsquo s presence location shows that it requires the need supporting intervention which will be ldquo filled rdquo and used by informality practicioners to accomodate informality in urban spaces. This design thesis offers an alternative design of urban space which considers the informality as one of the requirements in the design process that must be accommodated in urban policy. Therefore, the produced design will be able to accomodate more city users, informality practicioners in particular, making it more inclusive. "

"Taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka publik, memiliki peran penting dalam menyelaraskan pola kehidupan kota yang sehat. Taman kota memiliki fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi estetika, yang memberikan manfaat yaitu sebagai wadah aktivitas sosial, paru-paru kota, dan juga memperindah wajah kota. Kebayoran Baru merupakan kota taman (Garden City) pertama di Indonesia yang dirancang oleh arsitek lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas taman kota di Kecamatan Kebayoran Baru, baik sebagai fungsi sosial maupun sebagai fungsi estetika serta untuk melihat hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik, yang dilihat dari locational efficiency, locational accessibility, dan personal accessibility dari taman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan keruangan. Hasil penelitian didapatkan kualitas taman kota sebagai ruang publik di Kecamatan Kebayoran Baru, sebagian besar memiliki kualitas fungsi sosial dan kualitas fungsi estetika yang termasuk kategori sedang. Hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik beragam. Hal ini disebabkan kualitas fungsi sosial juga terpengaruh dari kualitas fungsi estetikanya. Namun, kualitas fungsi estetika yang baik saja tidak cukup untuk menjadi penentu keberhasilan taman sebagai fungsi sosial, apabila tidak disertai dengan lokasi yang efisien dan mudah dicapai oleh pengguna ruang publik.

---

As a part of public open space, city parks have an important role in aligning the pattern of a healthy city life. City park has double functions those are social function and aesthetic function, which provide various benefits such as a place for doing social activities, city lungs, and also beautify the city faces. Kebayoran Baru is a first garden city in Indonesia who designed by local architect. This study aims to determine the quality of the city parks in the District of Kebayoran Baru, both as social function and aesthetic function, and also to see the correlations of city parks quality with characteristics of public services location, which is explored from ‘locational efficiency, locational accessibility, and personal accessibility’ of the parks. This research is a descriptive study using a spatial approach.

The study results showed the quality of city parks as public spaces in the District of Kebayoran Baru, mostly have quality both of the social function and aesthetic function are classified as moderate quality. The correlations between quality of city parks and characteristics of public services locations are diverse. This is due to the quality of social function was also detracted from the quality of aesthetic function. However, the good quality of aesthetic function alone is not enough to be a determinant of successful parks as social function, if not accompanied by an efficient location and easily accessible by public space users."

"Dewasa ini, ruang-ruang publik telah mengalami transformasi, didorong pergeseran tren dan motif pada interaksi sosial. Di sisi lain, di bawah dominasi kapitalisme dan pasar bebas, kini ruang-ruang publik telah diperhitungkan sebagai suatu komoditas ekonomi. Walaupun muncul dalam fungsi yang beragam namun kesemuanya memiliki kesamaan, terkemas, bertema, juga dikomodifikasi untuk konsumsi dan hiburan dengan akses berdasarkan kemampuan untuk membayar (Gottdiener dalam Aurigi et al., 1997). Sementara etika perancangan kota adalah merancang ruang publik yang inklusif (Leclerq, 2018), ruang publik yang dikomodifikasi dapat mengarah pada eksklusivitas. Seperti yang kita ketahui, ruang yang diproduksi secara inheren merupakan alat produksi yang mengarah pada penciptaan ruang baru di mana hubungan kuasa dan kontrol ada (Lefebvre, 1991). Didefinisikan sebagai kendali atas, kuasa dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti otoritas dan perwujudannya di lingkung bangun. Hal tersebut mengontrol baik ruang maupun perilaku pengguna yang ditandai dengan disahkannya kuasa melalui prosedur sah dan tidak adanya argumen. Dengan menggunakan teori the Production of Space oleh Lefebvre, Penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme otoritas dan perwujudan yang terjadi di dalam ruang publik yang dikomodifikasi. Riset terkait komodifikasi ruang dan kajian ruang publik menggunakan teori the Production of Space oleh Henri Lefebvre telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, melihat otoritas dan perwujudan yang terjadi dalam konteks ruang publik yang dikomodifikasi adalah hal baru dari penelitian ini. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan mekanisme otoritas dan perwujudan kuasa yang diterapkan dalam produksi ruang publik yang dikomodifikasi sebagai upaya untuk memahami dinamika lingkungan perkotaan.

---

Public spaces have transformed, driven by the dominion of capitalism and the world market. As public spaces now considered as an economic commodity, it might appear towards various functions but have similarities; packaged, themed, commodified for consumption and entertainment with access based on the ability to pay (Gottdiener in Aurigi et al., 1997). While the ethics of urban designer is to design an inclusive public space (Leclerq, 2018), commodified public spaces might lead to exclusivity. As commodification bounded to its production factor when it comes to public space sphere, space produced inherently is a means of production which leads to a new creation of space where power relations and control exist (Lefebvre, 1991). Defined as control over, power manifests itself in many forms-one of them is the authority. It controls space and its representation combined with control over the users behavior, characterized by the absence of arguments and legitimate through legal procedures. This research aims to know the dynamics of authority that occur in commodified public space, by using the theory of Production of Space by Lefebvre. Research related to the commodification of space and the study of public space using the theory of Production of Space has been done before. However, seeing the authority occurring in the context of commodified public space is the novelty of this research. The finding reveals the mechanism of power through objectification and authorization applied in the production of commodified public space as an attempt to understand the dynamics of the urban environment."

"Tulisan ini membahas mengenai ruang transit merupakan bagian yang penting saat ini pada kota kontemporer yang muncul dari ruang-ruang pergerakan oleh mobilitas masyarakat urban. Ruang transit merupakan ruang yang berada di antara asal dan tujuan, dihidupi dan disinggahi dalam waktu sementara. Sayangnya, ruang ini kurang didesain sebagai ruang yang penting, dimana memungkinkan segala aktivitas manusia untuk muncul dan berkembang. Hal ini dikaji lewat keberadaan ruang transit saat ini serta pemaknaannya oleh para pengguna. Keberadaan ruang transit mencakup fungsi ruang dan bagaimana ruang digunakan. Sedangkan pemaknaan dilihat lewat aktivitas yang aktor lakukan, penggunaan rambu maupun tanda, serta motivasi interaksi. Sehingga dengan mengaitkan keseluruhan elemen tersebut dapat dihasilkan analisis yang komprehensif terhadap keberadaan ruang transit dan pemaknaannya.Berdasarkan studi kasus yang dibahas, fungsi utama ruang transit sebagai ruang sirkulasi dan pergerakan tetap menjadi yang terutama. Tetapi, ruang transit ternyata juga dimaknai lebih dari itu lewat kemunculan aktivitas yang berkembang saat terdapat aksi pause dan stop. Hal ini menunjukkan adanya motivasi lain yang terbentuk. Hanya saja, saat ini ruang-ruang ini kurang memberikan kualitas yang sepadan untuk pemaknaan di luar sirkulasi sehingga munculnya interpretasi berbeda untuk rambu dan tanda pada ruang transit untuk mendukung aktivitas tersebut.

---

Nowadays, transit space has a very important role in the contemporary city which is appeared from space of movement by urban society's mobility. Transit space is a space located in between the arrival and destination point, lived and stayed for a temporary period. Unfortunately, this space lacks of design intentions as a potential space which allows all human activities to develop. This concern is assessed through the existence of the current transit space and synthesizing its meaning. These are done by examining the function and how it is used, while the meaning seen through the actor's activities, the use of signs or marks, and motivational interactions. So that by linking all the elements, a comprehensive analysis of the existence of transit space and its significance can be produced.

Based on the case studies discussed, the primary functions of the transit space as circulation and movement space remain still. However, the transit space is also interpreted more than that. It is proven from the variety of activities which emerge when there is any pause and/or stop action. However, current transit space does not provide the quality that meets for other activities outside circulating, thus reinterpretation towards sign or elements that inhabit the transit space is unavoidable."

"Sense of place rsquo; merupakan sebuah konsep mendasar dalam disiplin urban design. Pada tatanan praktis/professional, sense of place lebih banyak ditekankan pada aspek fisik sebuah ldquo;tempat rdquo;, yang merupakan atribut utama mereka. Akan tetapi, kajian akademis menyatakan bahwa sense of place merupakan konsep multidimensi yang melampaui hanya atribut fisik sebuah lokasi. Di sisi lain, inisiatif tactical urbanism yang sedang berkembang populer, merupakan sebuah gerakan dan alternatif yang muncul dari komunitas sebagai respon terhadap metode formal spasial perencanaan yang kaku dan cenderung mono-dimensi ke arah sistem perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keseharian pengguna. Dalam tactical urbanism, semua berfokus pada satu hal, yaitu: tindak an atau action. Di Indonesia, sense of place selain sebagai tujuan akhir perancangan formal, ia sebetulnya sangat erat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Ruang kota dalam skala mikro pada keseharian masyarakat Indonesia, seperti street corner/pojokan jalan, hawkers spaces maupun negosisasi pemanfaatan ruang trotoar, yang dapat dikatakan sebagai aksi tactical urbanism, berperan besar dalam menciptakan sense of place suatu tempat. Skripsi ini berfokus kepada bagaimana secara khusus sebuah kawasan publik yang didesain dengan prinsip mono-dimensi fisik dalam penggunaan atau implementasinya berinteraksi dengan tindakan lsquo;tactical urbanism rsquo; para penggunanya, sehingga dapat tercipta sense of place yang berbeda.

---

Sense of place is a mandatory concept and aim within urban design. In the realm of formal city planning, sense of place is likely correlated with physical feature of a city. However, academic studies shows that sense of place is multidimensional, which involves factors that is beyond mere physical attributes. In the other hand, tactical urbanism as an emerging concept which describes intervention that is implemented in a city, is conceived as public's opportunistic response to formal spatial planning. Being associated as interventions throughout the city, one of tactical urbanism's main character is its bottom up nature which responds certain issues that lie behind the movement. Moreover, tactical urbanism focuses on action. In Indonesia, negotiation of micro scale spaces such as pedestrian, street corners, and hawker spaces can be considered as tactical urbanism action, as it defines the character of an area which eventually generates certain sense of place. The focus of this study is to investigate the creation of sense of place within a public realm that undergoes tactical urbanism initiation by interrogating whether the factors of tactical urbanism contribute to enhancement of a certain area's sense of place."