Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlakuan perpajakan, khususnya atas pengenaan PPN atas penjualan dan pembelian batubara dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pertambangan yang diserahkan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B Generasi Ketiga terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Dirjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis. Kemudian terhadap pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penyerahan jasa pertambangan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B tidak seharusnya dikenakan tarif sebesar 4,5% s.d. 6%, melainkan sebesar 2% sebagaimana yang merupakan kewajiban yang mengikat bagi perusahaan penyedia jasa tersebut.Selanjutnya atas penjualan atau pembelian batubara, tidak seharusnya merupakan barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

---

ABSTRACTThe tax treatment especially on VAT of sell and buy of coal and the withholding of Article 23 on mining service rendered to company licensed for Third Generation Work Agreement for Coal Mining Enterprises meets inconsistency, whether by taxpayer nor by Directorate General of Taxes. Method used in this research is normative juridical approach. The results shows that the position of tax clause which been stated in the Work Agreement must be applied as a lex specialis respectably. As for the withholding tax article 23 on mining service rendered to a company licensed for Work Agreement should not imposed for 4,5% to 6%, on the contrary the rate supposed to be 2% as stipulated to the service provider.Hereafter, on the selling and buying of coal, should not subjected for taxable goods or imposed for VAT, which by then credit mechanism shall not apply and compensation or VAT refund for overpaid should not exist. To have more binding for the taxpayer, the Directorate General of Taxes is necessarily stipulated the regulation in higher level manner, in the form of Law as example, so thus the inconsistency should avoidable in the level of taxpayer and the DGT itself. "

"Penelitian ini membahas effective tax rate dan book-tax differences atas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada akhir tahun 2012. Dalam peneltian ini dibahas ketentuan khusus perpajakan (policy) sektor pertambangan batubara dan dampaknya terhadap beban pajak perusahaan yang diproksikan melalui ETR. Selain itu, diteliti pula hubungan ukuran perusahaan (size), leverage dan capital intencity terhadap beban pajak perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap book-tax differences yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sampel untuk menemukan adanya indikasi agressive tax planning.Hasil penelitian menemukan faktor policy sangat mempengaruhi beban pajak dalam sektor usaha pertambangan batubara. Faktor size memiliki hubungan positif dengan ETR pada perusahaan yang memiliki policy yang sama. Leverage dan capital intensity memiliki hubungan negatif dengan ETR. Sementara, analisis terhadap book-tax differences menemukan adanya indikasi aktivitas agressive tax planning yang dilakukan oleh BUMI pada periode 2007-2008.

---

This research focuses on the effective tax rate dan book-tax differences of coal mining company listed in Indonesia Stock Exchange. Sample consisted of 15 company listed in Indonesia Stock Exchange on the end of 2012. This research discuss about policy in coal mining sector and its impact on tax burden proxied by ETR. Besides that, size, leverage and capital intensity also being researched. After that, book-tax differences also being analyze to discover any indication of agressive tax planning conducted by sample company.

The result shows that policy play an important role in affecting company?s tax burden. Size have positive corelation with company?s ETR in the same policy, while leverage dan capital intensity have negative corelation with ETR. Meanwhile, analysis on book-tax differences discover an indication of agressive tax planning conducted by BUMI in 2007-2008."

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"Collateral trust bond merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat investor dalam pembelian obligasi melalui private placement. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan pajak atas pengalihan saham sebagai pembayaran bunga dalam transaksi collateral trust bond secara private placement ditinjau dari asas kepastian hukum dan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis penelitian terkait kepastian hukum terbagi menjadi tiga sisi yaitu dilihat dari kepastian objek, subjek dan prosedur pemotongan dan pelaporan pajaknya. Permasalahan yang timbul bagi emiten berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait penilaian harga wajar saham yang dialihkan, adanya dualisme pengenaan pajak dalam satu transaksi serta penentuan biaya fiskal. Permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penentuan karakterisasi penghasilan atas bunga serta adanya issue beneficial owner. Bagi Pemegang obligasi, permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait perlakuan pajak atas tambahan bunga, sedangkan berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penunjukkan SPV

---

Collateral trust bond is one of the company?s strategies to attract investors to purchase bonds through a private placement. This study aims to explain the tax treatment on the alienation of shares as payment of interest in collateral trust bond transaction through a private placement reviewed by the principle of certainty and the stipulation of the Tax Treaty. The method used is a quantitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. Analysis of certainty principle is divided into three tiers: the views of certain objects, subjects and procedure of tax imposing, tax payment and tax reporting. The problems that arise for issuers under the domestic tax law are related to the valuation of fair value of shares, dualism tax impose on a single transaction as well as the determination of the fiscal cost. Problems arising under the provisions of tax treaty are the characterization of income related to the determination of the interest and the beneficial owner issue. Issue arising under the domestic tax law for bondholder is related to the tax treatment of interest, whereas under the tax treaty is related to the appointment of the Special Purpose Vehicle."

"Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan akan semakin penting. Ratarata kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan APBN mencapai 70% tiap tahun. Semakin penting dan kompleksnya pajak menuntut cara dan strategi baru dalam pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi atau penerimaan (revenue-based approach) tidak memadai lagi karena sering mengabaikan dimensi keadilan pajak. Tesis ini mengajukan model pendekatan partisipatoris-demokratis yang berbasis tawar-menawar (bargaining-based approach) antara negara-warganegara sebagai model baru yang lebih menjanjikan. Partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, dukungan diagregasi, dan kontestasi gagasan yang diskursif diwadahi. Dengan demikian kebijakan perpajakan akan lebih efektif sebagai bagian kebijakan publik yang transformatif. Studi kasus kebijakan perpajakan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak harmonis atau sinkron menimbulkan distorsi dan diskriminasi. Di sisi lain, tampak partisipasi dan kesadaran publik masih rendah, dan dinamika internal birokrasi ternyata memberi peluang dan ruang perubahan yang cukup menjanjikan. Optimalisasi tax expenditure sebagai bagian dari strategi kebijakan perpajakan juga mendesak dipraktikkan. Di satu sisi tuntutan akan kepatuhan pajak ditingkatkan, di sisi lain pemastian alokasi belanja publik yang tepat sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dijamin.

---

Tax is the largest source of government revenue. It will be more important in the future. The average contribution of tax to total government revenue is about 70%. While tax is more important and complex matter, it also demand a new strategy because often neglecting the justice aspect. This thesis proposes a new approach named bargaining-based approach between state and citizen as an alternative and possible promising model. The public participation is widely opened, the endorsement aggregated, and contested discursive ideas are accomodated. It means that tax policy will be more effective as a part of a transformative public policy. The thesis studying the tax policy on woman that shows not harmonious and quite discriminative. On other side, there are quite clear low public participation and awareness, but there is also exist an internal dynamic of the bureaucracy that show the chance to achieve a promising change. Tax expenditure optimalization as a part of tax policy sstrategy also urgent to be applied. There are exist a high demand on tax compliance but also public spending that will be more accountable and give a good impact on public welfare and equality."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Studi ini menganalisis landasan hukum dan teknis penerapan Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pada peraturan perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dan diperkuat dengan wawancara. Hasil analisis dan wawancara mengungkapkan bahwa implementasi Pilar Satu dan Pilar Dua Kerangka Inklusif BEPS dalam regulasi perpajakan Indonesia merupakan konsep baru dari perjanjian perpajakan internasional untuk mengatasi praktik BEPS khususnya di era digital. Indonesia sudah memiliki peraturan dan undang-undang domestik yang sejalan dengan Kerangka Inklusif tetapi belum diimplementasikan. Beberapa kendala yang menyebabkan Indonesia tidak menerapkan konsep baru tersebut antara lain Indonesia harus merumuskan peraturan turunan untuk mengatur penerapan Kerangka Inklusif, mempersiapkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menerapkan kebijakan baru, melakukan konsolidasi dan transparansi data perusahaan multinasional, dan mempertahankan komitmen terhadap kebijakan pajak sebelumnya. Kata kunci: Ekonomi Digital, Hak Pemajakan, Alokasi Laba, Pajak Internasional, Kerangka Inklusif.

---

This study aims to analyze the legal and technical basis for the implementation of the Inclusive Framework Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on tax regulations in Indonesia. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of document analysis and strengthened by interviews. The results of the analysis reveal that implementation of Pillar One and Pillar Two of the BEPS Inclusive Framework in Indonesian tax regulations is a new concept of international tax treaty to overcome BEPS practices, especially in the digital era. Indonesia already has domestic regulations and laws that are in line with the Inclusive Framework but has not been implemented. Several obstacles can occur that cause Indonesia not to implement the new concept, namely Indonesia should formulate derivative regulations to regulate the implementation of the Inclusive Framework, prepare tax authorities and taxpayers to implement new policies, consolidation and transparency on multinational company data, and commitment to previous tax policies. Keywords : Digitalized Economy, Taxing Rights, Profit Allocation, International Tax, Inclusive Framework"

"Pajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

Tax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong, dan mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik, dan juga wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Serpong berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong.

---

This thesis discuss about the implementation of national tax census. This research focused the background of national tax census policy was held, the implementation of the first stage of national tax census at KPP Pratama Serpong, and knowing the constraints of policy implementation. The collection of data in this research using a qualitative approach. Data collected through literature studies, field research, statistical data, as well as in-depth interviews with several informant.

This research result showed that there is some background the policy national tax census was held, some of the factors affect the implementation of national tax census policy at KPP Pratama Serpong based on Edward III theory are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and there are some barriers on the implementation of the first stage of national tax census policy at KPP Pratama Serpong."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan perpajakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang tahun pajak 2011. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode survey. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis yang pengolahannya menggunakan software SPSS 20. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pulau Jawa.

---

This research analyze influence of taxation awareness, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude to the individual taxpayers will affect tax compliance to calculate, pay and report 2011 tax payable. This research is used quantitative methods with survey methods. The data obtained was analyzed then the process using SPSS 20 software. Descriptive analysis results showed that awareness of the individual taxpayers, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude have significant and positive relation to the individual tax compliance in Java."