Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

---

ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development"

"Memasuki tahun 2005, tanpa terasa genap satu dasawarsa usia Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 1995. Sepanjang masa itu, pembahasan dan kajian ilmiah mengenai perseroan terbatas tidak pernah usang dan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan perusahaan menuju perusahaan modern.Salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain adalah bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum, pelaku ekonomi yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya. Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar antara lain untuk mengembangkan diri, dan dapat dirancang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.Seiring dengan meningkatnya volume usaha suatu perusahaan dan semakin besarnya pertumbuhan modal, maka perusahaan berusaha untuk melakukan perluasan usaha ke berbagai sektor usaha dengan membentuk perusahaan baru.Pembentukan perusahaan baru ini melahirkan apa yang dinamakan sebagai anak perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan pendirinya menjadi perusahaan induk (Holding Company).Adakalanya lahirnya Holding Company bukan karena dibentuknya subsidiary company, namun dibentuk sebagai pemegang saham bagi perusahaan yang terpisah-pisah atau didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu.PRINSIP KEMANDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERANAN DAN KEDUDUKAN HOLDING COMPANY, demikian judul dari tesis ini, disusun untuk mengkaji secara mendalam konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum dihadapkan pada hubungan, peranan dan kedudukan holding company terhadap subsidiary yang tercerrnin dalam norma-norma peraturan perundang-undangan dan dalam praktek pengelolaan perusahaan.Akhirnya, kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami tesis ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana dalam ilmu hukum ekonomi, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, pengelolaan perusahaan dan holding company."

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"PT. KA (Persero) as a BUMN (Badan Usaha Milik Negara/State Owned Company) running business in the field of transportation in its performance measurement satisfactorily takes as its reference KEP. MEN BUMN No. 100 dated June 4, 2002, i.e. performance 'measurement based on 3 aspects, those are financial aspect with 50 score in weight, operational aspect with 35 score in weight, and administrational aspect with 15 score in weight. Based on the said performance measurements, PT. KA (Persero) for 4 years (2001-2004) achieves the average score of 66.84 or A as "Healthy" criteria. What must be observed the said score is slightly different 1.84 point from the "Not Healthly Enough" that is 65. The said result is a tendency of achieving decresed score in financial aspect, especialy ROE (Return On Equity), ROl (Return On Investment), and TATO (Total Assets Turnover).Performance evaluation thus far still giving great attention/weight on financial aspect has its weakness. The basis of financial aspect evaluation on financial report has its limitation that is only on financial activity report in certain period/duration and incapable to maximally explain the relation or link between those periods. Business cycle in carrying out the strategic vision and mission of the company experiences three stages that is growth, sustain, and harvest, which are of course different in the pattern of income, pattern of operational costs, or investment policies, thus resulting in performance measurement limited on financial aspect is not too effective as the basis of decision making.Performance measurement with Balanced Scorecard approach gives other alternatives of the measured aspect in the said performance measurement including 4 aspects that is financial aspect, internal business process aspect, and expenditure & development aspects. Financial aspect in Balanced Scorecard approach is still considered strategic for financial performance is the result from other performances.The frame of mind is as follow: Financial performance represented by ROCE (Return On Capital Employed) is Scorecard measurement in financial perspective. This measurement is the result of product/service sales continuously repeated and developing of the consumers reflecting the height level of loyalty among the customers. Loyalty occurs by the existence of customer satisfaction or level of service quality. Increasing service quality is achieved through internal business process through training, improving the skill level of the employees, and work satisfaction of the employees.The result of performance measurement of PT. KA (Persero) with Balanced Scorecard achieves the total score of 66 of the total maximal score of 95 with "Good" criteria. The range of total score for good criteria is between total score of 64.63 to 79.83. This result provides the picture to management that achievement of performance score based on the dominant State Miinisterial Decree of BUMN with financial aspect must be observed and to be made as the consideration in measuring performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh variabel-variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Struktur Aset (Tangibility of Assets), Leverage, Degree of Operating Leverage (DOL) dan Degree of Financing Leverage (DFL) terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian dilakukan terhadap 80 perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2011-2013. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa Size, Sales Growth, Tangibility of Assets dan Degree of Operating Leverage (DOL) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas, baik menggunakan proksi ROA maupun ROE. Leverage berpengaruh signifikan terhadap Profitabilits dengan menggunakan proksi ROE. Sedangkan Degree of Financing Leverage (DFL) tidak memiliki pengaruh terhadap ROE."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang formulasi kebijakan dan penerapannya dilihat dari metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung yang dapat dijadikan pengurang beban pajak penghasilan (deduction) dan juga penghitungan bagi hasil yang diterima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: kepastian hukum, netraitas, restriktif dan juga legalitas, selain itu pula hasil penelitian menunjukan terdapat berbagai macam metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat yaitu: berdasarkan masa eksplorasi yang penghitungannya dilakukan berdasarkan masa eksplorasi secara keseluruhan dan akan dilakukan peyesuaian saat tahun terakhir masa eksplorasi tersebut bukan penghitungan per-tahun dan metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat pada masa eksploitasi yang dilakukan penghitungan pertahun dan langsung dilakukan pemeriksaan dan hasil koreksi dari pemeriksaan tersebut langsung disesuaikan ditahun bersangkutan pada masa eksploitasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the views of policy formulation and implementation of the method of calculating the overhead allocation can be used as tax deduction and also Profit Sharing for kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). The study is a descriptive qualitative research. The results show this policy is established by considering a few things, that are: certainty, neutrality, legality and also restrictive and than the results showed too, there were various methods of calculating the overhead allocation, that are: based on the exploration period is calculated based on the exploration as a whole year in that period and will be an adjustment in the time last year exploration and the method of calculating the overhead allocation of the exploitation was calculated annually and direct examination and correction of the examination results directly adjusted in the year concerned at the time exploitation."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari modal publik terhadap produktivitas provinsi di Indonesia. Berdasarkan asumsi pasar persaingan monopolistik pada sektor jasa dan pasar yang kompetitif pada sektor industri, model ekonometri pada penelitian ini diestimasi dengan menggunakan teknik regresi single-equation instrumental-variable. Produktivitas, dalam penelitian ini diukur menggunakan PDRB dan PDRB per kapita. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, dan air bersih berhubungan secara positif dan signifikan terhadap PDRB dan PDRB per kapita, sedangkan fasilitas pendidikan berdampak negatif terhadap kedua variable terikat. Variabel-variabel modal publik kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu infrastruktur tranportasi, sosial, dan lokal. Hasilnya memperlihatkan bahwa sebagian besar variabel berefek positif terhadap produktivitas. Lebih lanjut, modal publik total berkorelasi positif terhadap produktivitas.

---

ABSTRACTTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari modal publik terhadap produktivitas provinsi di Indonesia. Berdasarkan asumsi pasar persaingan monopolistik pada sektor jasa dan pasar yang kompetitif pada sektor industri, model ekonometri pada penelitian ini diestimasi dengan menggunakan teknik regresi single-equation instrumental-variable. Produktivitas, dalam penelitian ini diukur menggunakan PDRB dan PDRB per kapita. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, dan air bersih berhubungan secara positif dan signifikan terhadap PDRB dan PDRB per kapita, sedangkan fasilitas pendidikan berdampak negatif terhadap kedua variable terikat. Variabel-variabel modal publik kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu infrastruktur tranportasi, sosial, dan lokal. Hasilnya memperlihatkan bahwa sebagian besar variabel berefek positif terhadap produktivitas. Lebih lanjut, modal publik total berkorelasi positif terhadap produktivitas."

"Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisis tingkat pengungkapan informasi dalam praktik Internet Financial Reporting (IFR) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Tingkat pengungkapan informasi dalam IFR diukur berdasarkan self assessment checklist dengan menggunakan indikator penilaian website yang disusun oleh Siregar et al. (2010). Tujuan kedua adalah menganalisis pengaruh tingkat pengungkapan IFR tersebut terhadap asimetri informasi antara perusahaan dan pelaku pasar modal. Tujuan ketiga adalah menguji peran konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi hubungan antara tingkat pengungkapan IFR dan asimetri informasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi dalam IFR masih rendah dengan rata-rata 33,68%. IFR ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap asimetri informasi. Adapun ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi yang mampu menurunkan kemampuan IFR dalam mengurangi asimetri informasi. Sementara itu, konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara IFR dan asimetri informasi.

---

This study have three purposes. The first purpose is analize the degree of information disclosure of Internet Financial Reporting (IFR) practice with sample manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange 2012. The second purpose is analize the impact of IFR on information asymmetry between company and investors. The last pupose is examine the impact of ownership concentration and firm size in moderize the relationship of IFR and asymmetry information. The degree of IFR information disclosure is measured by self assessment checklist based on website assessment indicators from Siregar et al. (2010).

The result show that the degree of disclosure on IFR still low with average 33,68%. IFR tends to impact negatively and significantly on information asymmetry. Firm size have a role as moderating variable and effect the relationship of IFR and information asymmetry. Ownership concentration doesn?t have significant impact on the relationship of IFR and information asymmetry."