Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"Laporan magang ini menganalisis Siklus Pengeluaran MP Indonesia menggunakan 5 Komponen Pengendalian Internal dari Kerangka Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada Mei 2013. MP Indonesia memiliki 4 aktivitas didalam siklus pengeluarannya antara lain proses pemesanan material, barang dan jasa, aktivitas penerimaan barang dan jasa serta penyimpanan barang, aktivitas penerimaan tagihan vendor dan aktivitas pembayaran tagihan vendor. Analisis yang dilakukan mencakup lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, dari tiap aktivitas siklus pengeluaran yang ada di MP Indonesia. Secara umum pengendalian internal yang ada MP Indonesia telah cukup memadai. Namun diberikan rekomendasi berupa peningkatan keefektifan karyawan baik melalui pelatihan atau penambahan jumlah, perningkatan komunikasi antar fungsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta pemutakhiran sistem yang mengintegrasikan Oracle E ? Business Suite R ? 12 dengan barcode system guna menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas yang dilakukan dalam mendukung peningkatkan keefektifan pengendalian internal dari siklus pengeluaran MP Indonesia.

---

This internship report analyzes expenditure cycle in MP Indonesia using 5 Components of Internal Control Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) that issued on May 2013. MP Indonesia has 4 activities in the expenditure cycle, such as process of ordering materials, goods and services, the activity of receiving of goods and services and storing goods, the approving suppliers invoice activity and the cash disbursement activity. That analysis done by using five components of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of each activity in expenditure cycles in MP Indonesia. In conclusion, MP Indonesia internal control in expenditure cycle has been quite adequate. Given also some suggestions and recommendations such as, improving capability of employee, improving communication between associated function in supply chain management, and also updating a system that can integrate Oracle E ? Business Suite R ? 12 with barcode system to support effectivity and efficiency of activity in supporting improvement of internal control effectiveness of the MP Indonesia expenditure cycle. "

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"Laporan ini membahas pengendalian internal pada prosedur pelaporan pelaksanaan Authorization for Expenditure (AFE) di Perusahaan A dan Pedoman Tata Kerja (PTK) 074 tahun 2010. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori COSO Enterprise Resource Management (ERM) dan regulasi yang berlaku. Analisis pengendalian internal pada Perusahaan A didasari oleh risiko yang teridentifikasi pada setiap tahap dalam prosedur pelaporan pelaksanaan AFE. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur AFE yang tertuang di dalam PTK 074 tahun 2010 telah sesuai dengan teori pengendalian internal pada COSO ERM.

---

This report aims to describe internal control in Company A‟s Authorization for Expenditure (AFE) reporting procedure and Operating Guideline (PTK) 074 year 2010. The analysis was conducted through applying COSO Enterprise Resource Management (ERM) theory and corresponding regulations. Analysis of internal control in Company A is based on identified risks of AFE reporting procedure. In addition, the result suggested that AFE procedure in PTK 074 year 2010 was in accordance with the COSO ERM internal control theory."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."

"Kebijaksanaan pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintah. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peranan PNBP semakin dirasakan penting di dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, karena sebagai akibat tuntutan dari pengaruh globalisasi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan aparatur pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bervariasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud diperlukan birokrasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. Sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tersebut, melalui penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijaksanaan unit swadana dengan studi kasus pada PPPTMGB Lemigas. Berdasarkan pada hasil pembahasan yang menggunakan analisa statistik dan analisa deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa variabel kemampuan personel, motivasi profesional, insentip, masa kerja, budaya kerja, struktur organisasi dan kebijaksanaan pemerintah secara bersamaan mempengaruhi tingkat implementasi kebijaksanaan unit swadana di PPPTMGB Lemigas. Besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap implementasi kebijaksanaan unit swadana ditunjukkan dengan parameter determinannya sebesar 97% dan hanya 3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pembahasan hasil penelitian."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan padaBadan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukan kerentanankeuangan tersebut, untuk melihat BLU yang benar-benar berkinerja baik, danuntuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada128 BLU, terdapat 17 BLU yang mengalami kerentanan keuangan dan variabelyang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, danMARGIN. Sedangkan variabel dummy yang berpengaruh adalah dummykesehatan. Hal ini berarti BLU bidang kesehatan lebih rentan daripada BLU yanglain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasilstudi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagaisalah satu cara dalam menilai kinerja BLU terutama kinerja keuangan selain rasiokeuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan NomorPER-36/PB/2012, melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yangmengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untukmenentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahunsesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanankeuangan selama dua tahun berturut-turut.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the financial vulnerability in the PublicService Agency (BLU) and the signs that show to the financial vulnerability, tosee the BLU that really perform well, and to evaluate the performance of existingBLU. Based on test results to 128 BLU, there are 17 BLU experiencing financialvulnerability and variables influencing the financial vulnerability is EQUITY,ADMIN, and MARGIN. While the dummy variables that influence the healthdummy. This means that the health sector BLU BLU more vulnerable than others.This research was conducted using logit regression. The results of this studyrecommend the analysis of financial exposure included as one way of assessingthe performance BLU mainly financial performance in addition to financial ratioshave been used today in Regulatory Number PER-36/2012, monitoring theintensive BLU experiencing financial exposure, and the need for periodicevaluation to determine the feasibility of a BLU. Evaluation can be done everytwo years in accordance with the definition of financial vulnerability, which isexperiencing financial vulnerability for two consecutive years"