Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Proses Kebijakan Pembelian Alutsista Sukhoi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang yakni kondisi alutsista Indonesia pasca Embargo Amerika Serikat. Tahap-tahap dan proses tarik-menarik kepentingan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Lebih dalam lagi, penelitian ini mengkaji soal anggaran pertahanan, sepesifikasi pesawat sejenis sukhoi, proses-proses persidangan dan konsensus di DPR. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kementerian perindustrian dan perdagangan dalam proses imbal beli alutsista sukhoi pada tahun 2003? Dan mengapa terjadi tarik-menarik kepentingan (power interplay) panja sukhoi di DPR?. Dengan sub-sub pertanyaan, Bagaimana rancangan anggaran pertahanan pada tahun 1999-2004? Apa saja pesawat yang sejenis dengan sukhoi? Bagaimana mekanisme imbal beli dengan pemerintah Rusia? Mengapa terbentuk panja sukhoi di DPR? Dan bagaimana proses konsensus antara DPR dan Pemerintah?. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan. Dengan teori pendukung yakni teori kontrol sipil dan teori konsensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisa data-data yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam 8 informan dengan background: politisi, peneliti, militer, birokrat dan akademisi. Penelitian ini menemukan tentang proses perencanaan pembelian sukhoi yang tidak matang ditengah kondisi pasca krisis, era reformasi mengharuskan sipil (baca; DPR dan Menteri Pertahanan) memiliki otoritas menentukan kebijakan dalam proses pembelian sukhoi tersebut dan proses konsensus dari DPR kemudian direkomendasikan ke pemerintah untuk memperbaiki proses pembelian sesuai mekanisme prosedur yang ada. Temuan penelitian ini adalah keputusan pemerintah dengan mekanisme imbal beli Sukhoi dan komoditi CPO, dimana mekanisme tersebut belum diatur di negara kita. Lebih kepada proses perencanaan yang kurang matang, padahal William Dunn menyebut proses perencanaan bagian dari proses penentuan kebijakan. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menguatkan teori Huntington "civilian control objective" bahwaotoritas militer berada dalam otoritas rendah.Pada proses pembelian sukhoi, justru Kementerian Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh sipil yakni (alm) Matori Abdul Jalil tidak dilibatkan dalam proses imbal beli sukhoi tersebut, namun diambil alih oleh Mabes TNI menyalahi prosedur perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah proses konsensus sesuai dengan Teori Konsensus Arend Lijphart, dimana mayoritas anggota Komisi I DPR menyetujui untuk mengembalikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan dalam proses pembelian alutsista, bukan Kementerian Perdagangan yang menyalahi prosedur.

---

This study discusses The Process Alutsista Sukhoi Purchasing Policy in 2003. The purpose of this study to determine the background of the conditions of armaments Indonesia after the U.S. embargo. The stages and processes of conflicts of interest in the House of Representatives ( DPR ) at the time. More deeply, this study examines the matter of the defense budget, specs similar aircraft Sukhoi, court processes and consensus in Parliament. The central question of this research is how the authority of the ministry of industry and trade in the process of purchasing defense equipment returns Sukhoi in 2003? And why the tug of interest (power interplay ) Sukhoi in DPR?. With the sub- sub- questions, How to draft defense budget in 1999-2004? What are the similar to the Sukhoi aircraft? How counter trade mechanism with the Russian government? Why Sukhoi formed in DPR? And how the process of consensus between the Parliament and the Government?.

The main theory used in this study is the theory of policy. By supporting the theory of civilian control theory and the theory of consensus. This study used a qualitative approach with descriptive analytical method to analyze the data obtained. The collection of data obtained from literature, observation and in-depth interviews with eight informants background: politicians, researchers, military, bureaucrats and academics. The study found the planning process is not mature Sukhoi purchases amid post-crisis conditions, requires reform era civilian (read: the House of Representatives and the Secretary of Defense) has the authority to determine the policy of the Sukhoi purchase process and consensus process of the House of Representatives and then recommended to the government to improve the buying process appropriate mechanism ada.

Research Finding procedures of this study is the government's decision to buy Sukhoi and reward mechanisms CPO, where such mechanisms have not been regulated in our country. More to the planning process are less mature, whereas William Dunn calls this process a part of the planning decision-making process. The theoretical implications of this study corroborate the theory of Huntington "objective civilian control" military that authority are in the process of purchasing Sukhoi low. Since authority, the Ministry of Defence which is precisely at that time occupied by the civilian Matori Abdul Jalil is not involved in the purchasing process returns the Sukhoi, but was taken over by the TNI headquarters violated statutory procedures. These results are in accordance with the consensus process Consensus Theory Arend Lijphart, where the majority of members of Commission I of the House agreed to restore the authority of the Ministry of Defence in the process of purchasing defense equipment, not the Ministry of Commerce that violated procedures."

"Tesis ini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca reformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasalahan ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri.Tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum masa reformasi, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan.Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesis ini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri, bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisasi pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan.Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesis ini berkesimpulan bahwa pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda. Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas.Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secara intensif dalam berbagai arena bisnis gelap dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya konflik antara keduanya.Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.

---

After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. This research is important because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI.

Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future.

The problem want to be proofed by this thesis is why must be discrimination in Pohl and TNI, how to impact for TAP MPR-RI No. VI and VII in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI, and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future.

By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent in National Security.

In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe this important so that two institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism and relationship."

"Militer di Indonesia memiliki sejarah panjang terlibat dalam berbagai urusan sipil. Namun kali ini keterlibatan militer berbeda yakni pada sungai Citarum yang merupakan sungai terkotor di dunia. Keterlibatan tersebut merupakan sebuah bentuk anomali dari tugas tradisional militer yang umum sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dibalik terlibatnya militer dalam program pemulihan lingkungan Citarum Harum pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif secara naratif deskriptif dan diharapkan dapat menjelaskan fenomena keterlibatan militer serta bentuk pemulihan lingkungan di Citarum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, terlibatnya militer dalam Citarum dikarenakan konkordansi antara pemerintah, masyarakat dan militer melihat permasalahan Citarum. Kesepakatan terlibatnya militer ini didasari dari inisiatif Pangdam III Siliwangi, yang sejalan dengan faktor lain yakni kondisi ancaman lingkungan Citarum, program-program sebelumnya yang tidak berhasil, dan kebutuhan mendesak permasalahan Citarum sesegera mungkin. Kemudian dari terlibatnya militer dalam urusan Citarum terdapat dua pengaruh yang signifikan kerjasama antar militer dengan sipil dan membaiknya kondisi lingkungan DAS.

---

Indonesia has a long history of military involvement in various civil affairs. However this time it is different, specifically in the environmental affairs of the dirtiest river in the world, Citarum. This involvement strays from the traditional military tasks that are commonly known, which therefore renders it a fascinating study. This research aims to uncover the truth behind military involvement in the Citarum Harum environmental recovery program in 2018. This research was conducted using qualitative descriptive narrative methods and was expected to explain the phenomenon of military involvement and the forms of environmental recovery in Citarum. Findings of this research indicate that military involvement is due to a concordance between the government, local people and the military in lieu of the Citarum issue. The agreement on military involvement was based on the initiative of the Siliwangi Military Commander, which is in line with other factors, namely the threat condition of the Citarum environment, unsuccessful previous civilian programs, and the need to resolve Citarum's problems as soon as possible. From the involvement of the military in Citarum there are two significant influences, namely the cooperation between the military and civilians and the improving environmental conditions of the watershed."

"[Skripsi ini menganalisis hubungan sipil - militer terkait peran militer dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi di Provinsi Utara Sri Lanka pasca konflik antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE. Untuk menjelaskan hal tersebut, skripsi ini menggunakan teori hubungan sipil - militer berdasarkan sintesa pemikiran Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, dan Louis W. Goodman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan teknik studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sipil - militer dengan akomodasi sipil yang tidak seimbang di Provinsi Utara Sri Lanka dan merugikan masyarakat Tamil di Provinsi Utara.;This thesis analysis civil - military relations related to the role of military in the reconstruction and reconciliation process in Northern Province of Sri Lanka after a period of conflict between the central government and the LTTE. In order to provide a solid framework of analysis, thesis synthesizes basic conceptual arguments derived from the works of Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, and Louis W. Goodman. This is a qualitative research which applies an literature study. The research shows that the Sri Lankan military involvement in the post-conflict reconstruction and reconciliation process has caused an unbalanced civil - military relations in the Sri Lanka?s Northern Province and threaten the Tamil community in the region.;This thesis analysis civil - military relations related to the role of military in the reconstruction and reconciliation process in Northern Province of Sri Lanka after a period of conflict between the central government and the LTTE. In order to provide a solid framework of analysis, thesis synthesizes basic conceptual arguments derived from the works of Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, and Louis W. Goodman. This is a qualitative research which applies an literature study. The research shows that the Sri Lankan military involvement in the post-conflict reconstruction and reconciliation process has caused an unbalanced civil - military relations in the Sri Lanka?s Northern Province and threaten the Tamil community in the region.;;This thesis analysis civil - military relations related to the role of military in the reconstruction and reconciliation process in Northern Province of Sri Lanka after a period of conflict between the central government and the LTTE. In order to provide a solid framework of analysis, thesis synthesizes basic conceptual arguments derived from the works of Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, and Louis W. Goodman. This is a qualitative research which applies an literature study. The research shows that the Sri Lankan military involvement in the post-conflict reconstruction and reconciliation process has caused an unbalanced civil - military relations in the Sri Lanka?s Northern Province and threaten the Tamil community in the region.;This thesis analysis civil - military relations related to the role of military in the reconstruction and reconciliation process in Northern Province of Sri Lanka after a period of conflict between the central government and the LTTE. In order to provide a solid framework of analysis, thesis synthesizes basic conceptual arguments derived from the works of Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, and Louis W. Goodman. This is a qualitative research which applies an literature study. The research shows that the Sri Lankan military involvement in the post-conflict reconstruction and reconciliation process has caused an unbalanced civil - military relations in the Sri Lanka?s Northern Province and threaten the Tamil community in the region., This thesis analysis civil - military relations related to the role of military in the reconstruction and reconciliation process in Northern Province of Sri Lanka after a period of conflict between the central government and the LTTE. In order to provide a solid framework of analysis, thesis synthesizes basic conceptual arguments derived from the works of Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, and Louis W. Goodman. This is a qualitative research which applies an literature study. The research shows that the Sri Lankan military involvement in the post-conflict reconstruction and reconciliation process has caused an unbalanced civil - military relations in the Sri Lanka’s Northern Province and threaten the Tamil community in the region.]"

"Sejak awal masa Reformasi sampai sekarang kebijakan penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan dengan Mabes TNI masih menimbulkan permasalahan yang krusial. Permasalahannya adalah bagaimana menempatkan institusi militer secara obyektif dan proporsional dalam suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Demikianlah permasalahan ini menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi sektor pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan oleh pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan dan upaya reformasi sektor pertahanan aspek struktural yang menyangkut penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (Kemhan) dengan Mabes TNI tersebut telah dilaksanakan selama masa Reformasi ini. Penelitian difokuskan pada kurun waktu yang dilaksanakan sejak awal masa Reformasi tahun 1998 sampai dengan masa pemerintahan Presiden SBY-JK (2004-2009) dan bagaimana alternatif kebijakan penataan selanjutnya ke depan, yang ditinjau dalam perspektif Kebijakan Publik, Demokratisasi, penegakan Supremasi Sipil dalam paradigma hubungan Sipil dan Militer di Indonesia serta dilihat juga dari perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis. Mengacu kepada kajian teoritis tentang Kebijakan Publik, Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang kemudian diterapkan di Indonesia, maka dari hasil penelitian dan analisa pembahasan bisa disimpulkan bahwa kebijakan reformasi pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan melalui upaya penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (sekarang Kemhan) dengan Mabes TNI selama masa Reformasi sampai periode pemerintahan Presiden SBY-JK telah memberikan pemahaman mendasar bagi institusi militer di Indonesia, agar dapat diposisikan secara obyektif dan proporsional sebagai bagian dari suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Dengan adanya tuntutan Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang gencar diwacanakan oleh Civil Society sejak awal masa Reformasi pada kenyataannya oleh pemerintah telah direspon dalam penataan hubungan kelembagaan tersebut melalui proses dan mekanisme politik yang relevan dengan perkembangan sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan dalam perspektif Ketahanan Nasional, penataan hubungan kelembagaan ini juga berimplikasi positif terhadap aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya bangsa dan negara Indonesia saat ini.

---

Since the beginning of the reform period up to now policies institutional arrangement relationship between Dephan with TNI headquarters still raises a crucial issue. The issues is how to place military institution objectively and proportionately within a democratic state system. So the issue becomes one of the main programs in the implementation of policy reforms on the structural aspects of the defence sector conducted by the Indonesian government. Therefore the main research of this thesis is the problem how policy and efforts of defence sector reform structural aspects related to structuring institutional relationship between the Dephan (Kemhan) with the TNI Headquarters was implemented during this reform period.

Research focused on the problem reforms implemented since the beginning of reform period 1998 to the reign of President SBY-JK (2004-2009). Besides that is how subsequent policy alternative arrangement forward, which is seen in the perspective of democratization, rule of civilian supremacy in civil and military relations paradigm in Indonesia as well as seen also in the perspective of national resilience. This study used qualitative methods with analytical descriptive analysis.

Referring to the theoretical study of Public Policy, The Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and uphold Civilian Supremacy which is then applied in Indonesia, then the results of research and analysis concluded that the discussion of defencce reform policies are implemented through the structural aspects of effort to organize the institutional relationship between the Department of Defence (now Kemhan) with the TNI Headquarters during the period of reform until President SBY-JK government has given fundamental understanding to military institutions in Indonesia. This kind of understanding can be positioned to objectively and proportionately as part of a democratic state system.

The requirements of Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and Civilian Supremacy rule to a vigorous enforcement by civil society discourse since the beginning of reform on the fact the government has responded in structuring the relationship institution through political processes. The mechanisms there are relevant to the legal system and constitutional developments in Indonesia. While the National Relience perspective, the arrangement of these institutional relationships also has a positive impact on aspects of Ideology, Politics, Economics and Social Culture of the nation and the state of Indonesia today."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji strategi kerja sama sipil-militer dalam mewujudkan keamanan penerbangan di wilayah Papua. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menganalisis kondisi keamanan penerbangan, hubungan kerjasama antar instansi, dan merumuskan strategi kerjasama sipil-militer yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan penerbangan di Papua menghadapi tantangan kompleks, meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Dari 531 bandara/lapangan terbang yang ada, mayoritas berada di daerah terpencil tanpa fasilitas dan petugas keamanan memadai. Hubungan kerjasama antar instansi masih belum optimal karena ego sektoral dan lemahnya koordinasi. Penelitian merekomendasikan empat strategi utama: 1) Penguatan regulasi melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara dan peraturan izin keamanan penerbangan; 2) Pembentukan Komite Keamanan Penerbangan Wilayah Papua sebagai wadah koordinasi antar instansi; 3) Pengintegrasian pusat komando dan kendali operasi yang menghubungkan sistem informasi, komunikasi dan pengawasan sipil-militer; 4) Pemberdayaan masyarakat lokal dalam sistem pengamanan penerbangan melalui pendekatan budaya dan agama.Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model kerjasama sipil-militer yang mengintegrasikan peran masyarakat lokal untuk mewujudkan keamanan penerbangan yang berkelanjutan di wilayah Papua.

---

This research examines civil-military cooperation strategies in realizing aviation security in the Papua region. Using qualitative methods, the research analyzed aviation security conditions, cooperative relationships between agencies, and formulated effective civil-military cooperation strategies. The results showed that aviation security in Papua faces complex challenges, including difficult geographical conditions, limited infrastructure and human resources, and threats from armed criminal groups (KKB). Of the 531 existing airports/airfields, the majority are in remote areas without adequate facilities and security personnel.

Cooperative relationships between agencies are still not optimal due to sectoral egos and weak coordination. The research recommends four main strategies: 1) Strengthening regulations through the Airspace Management Bill and aviation security permit regulations; 2) Establishment of the Papua Region Aviation Security Committee as a forum for inter-agency coordination; 3) Integration of command and control centers that link civil-military information, communication and surveillance systems; 4) Empowerment of local communities in the aviation security system through cultural and religious approaches.

This research contributes to the development of a civil-military cooperation model that integrates the role of local communities to realize sustainable aviation security in the Papua region."

"Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa di era pemerintahan demokratis baru di bawah kepemimpinan sipil, menarik militer dari bisnis tampaknya masih merupakan masalah besar karena masih relatif kecilnya alokasi anggaran militer yang disediakan. Dengan demikian, fokus permasalahan yang dimunculkan adalah bagaimana bisnis militer beroperasi sekarang ini dan bagaimana kontrol sipil atas bisnis militer.Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melihat studi kasus bisnis militer di Era Reformasi sekarang ini. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perwira aktif di Mabes TNI, purnawirawan, Sekjen Departemen Pertahanan, pengamat militer, pengusaha, dan staf ahli Yayasan Kartika Eka Paksi. Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sipil atas militer. Teori ini antara lain menyatakan bahwa bila pemerintahan sipil tidak mampu memberikan anggaran yang mencukupi, menentukan prioritas dan strategi pertahanan, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah. Bila pemerintahan sipil gagal meningkatkan perkembangan ekonomi serta memelihara ketertiban, dan pada saat yang bersamaan institusi politik lemah serta para pemimpin politik menarik militer ke wilayah kepentingannya, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi tidak efektif. Bila pemerintahan sipil menghadapi ancaman internal yang tinggi, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berjalannya bisnis militer sejak dahulu hingga kini karena tidak adanya peraturan dan undang-undang yang melarang praktek bisnis tentara. Temuan lain menunjukkan bahwa lemahnya otoritas sipil dan kukuhnya kekuatan militer menyebabkan lemahnya posisi tawar sipil di hadapan militer sehingga praktek bisnis tentara tetap beroperasi.Keterbatasan anggaran negara untuk memberikan budget anggaran pertahanan serta keterpurukan ekonomi menambah lemahnya posisi pemerintah sipil di hadapan tentara karena tidak dapat memberi anggaran yang cukup untuk mereka sehingga membuat mereka merasa benar ketika melakukan praktek bisnis. Temuan penelitian ini sekaligus mendukung proposisi teori tersebut.Penelitian ini antara lain berkesimpulan bahwa membangun TNI sebagai kekuatan yang profesional dalam pertahanan negara, tidak pada tempatnya membiarkan TNI mencari dan mengalokasikan anggarannya sendiri tanpa kontrol otoritas sipil. Karena itu, penelitian ini antara menyarankan bahwa supremasi sipil atas militer perlu segera ditegakkan, terutama sekali dalam hubungannya dengan bentuk kontrol atas anggaran di mana seluruh pendanaan militer mesti sepengetahuan DPR."