Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACTPT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers.The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method .Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer"

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh PT Pegadaian (Persero) yakni menerima barang jaminan gadai yang ternyata merupakan barang hasil pencurian. Permasalahan akan muncul ketika pemilik sejati atas barang yang digadaikan menuntut agar barang miliknya dikembalikan. Pada permasalahan tersebut, terdapat dua hal yang menarik untuk diteliti. Pertama, mengenai akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Kedua, mengenai perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Akibat hukum tersebut perlu untuk diketahui karena barang jaminan gadai yang merupakan barang hasil pencurian dapat sewaktu-waktu lepas dari penguasaan kreditur penerima gadai karena disita untuk penyidikan, dijadikan barang bukti di pengadilan, atau dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Sementara itu, ketentuan hukum gadai atas barang bergerak berwujud mewajibkan objek gadai harus berada dalam penguasaan kreditur selama perjanjian gadai berlangsung. Selain itu, kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian juga patut untuk dilindungi karena hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian dari piutang yang telah diberikan kepada debitur terancam terabaikan karena tidak adanya barang jaminan gadai yang dikuasai kreditur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini yakni akibat hukum atas perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak selama diketahui bahwa penerima gadai telah beritikad baik dalam menerima barang jaminan gadai. Gadai akan hapus jika barang gadai keluar dari penguasaan kreditur sesuai Pasal 1152 KUHPerdata. Akibatnya, kedudukan kreditur yang semula sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Kreditur tersebut masih berhak atas pelunasan piutang karena hapusnya gadai tidak menghapus perjanjian pokoknya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur penerima gadai yakni berupa kesempatan untuk meminta debitur memberikan barang jaminan baru yang nilainya minimal sebesar jumlah sisa utang debitur.

---

ABSTRACTOne of the most common problems faced by PT Pegadaian (Persero) is receiving collateral which derived from a theft. Problems will arise when the original owner of the collateral goods demand the collateral to be returned. In these matters, there are two interesting objects to be researched. First, regarding the legal consequences of a pledge agreement where the collateral derived from a theft. Second, regarding legal protection for creditor or pledge recipients whose objects are from a theft. The legal consequence is important to be known because the collateral which is derived from a theft, anytime can be revoked from the creditor control because of being confiscated for investigation, used as evidence in court, or returned to the original owner. Meanwhile, pledge for tangible-and-movable goods the laws require that the collateral must be controlled by the creditor throughout the pledge agreement still valid. In addition, the creditor or pledge recipients where the collateral is from a theft should also be protected because the creditors right to obtain repayment or refund from the receivable from the debtor is vulnerable to be neglected due to the absence of collateral. This study based-on normative juridical research which examined data from legislation that applies as positive law and other literature. The results of this research showed the legal consequences of the pledge agreement where the collateral derived from a theft that remains valid and binding for both parties as long as it the pledge recipient mindful and has good faith in receiving the collateral. The pledge agreement will be terminated if the collateral missing of the creditors control in accordance with Article 1152 of the Civil Code. As a result, the position of the creditor changed from preferred creditor turned into a concurrent creditor. The creditor is still entitled to the receivables because the loss of collateral was not terminating the principal agreement. The law has given the creditor protection that requires the debtor to set new collateral that its value is at least equal to the remaining amount of the debt."

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"I Ketut Bagiastra kreditur melakukan perjanjian kerjasama pinjam meminjam modal dengan PT. Saman Bhakti Putra yang diwakili oleh direktur utamanya yaitu Mohamad Saman debitur. Dalam perjanjian ini pihak debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan jaminan sertifikat hak atas tanah milik Hibatullah selaku penanggung dan Akta Kuasa Menjual. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan akta kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang dan bagaimana cara melakukan eksekusi yang tepat terhadap benda yang diberikan kuasa jual sebagai jaminan pelunasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang merupakan dokumen dari perjanjian kerjasama para pihak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Akta Kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang tidak terlalu kuat karena rentan gugatan dan eksekusi yang dapat dilakukan adalah dengan meminta penetapan dari pengadilan.

---

I Ketut Bagiastra creditor entered into a lending contract with PT. Saman Bhakti Putra, represented by its president director, Mohamad Saman debtor to raise their capital. In this case, the debtor has defaulted. The loan agreement uses land and building certificate owned by Hibatullah as collateral along with Power of Attorney to sell. Hibatullah acted as the insurer. The subject matter discussed in this research is the position of Letter of Attorney to sell in lending contract and how to execute the power to sell the collateral for repayment. The research method used in this research is normative juridical, that is research which refers to legislation and literature study using secondary data which is document of cooperation agreement of both parties. From this research it can be concluded that the position of the Letter of Attorney to sell in lending contract is not too strong because it is the vulnerable to lawsuit, while the execution can be done by requesting the court ruling."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997 berdampak negatif bagi perekonomian, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan wujud demokrasi ekonomi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk senantiasa berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan sebelum reformasi konglomerat yang dekat dengan kekuasaanlah yang menguasai ekonomi negara Indonesia. Seharusnya negara menjamin berkembangnya semua pelaku usaha yang ada melalui asas keseimbangan tanpa adanya diskriminasi baik terhadap usaha besar, menengah maupun kecil. Mengingat usaha kecil dan menengah, juga merupakan salah satu pilar pembangunan nasional, maka pembinaan yang menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan bantuan permodalan perlu ditingkatkan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan data sekunder dan bahan hukum primer berupa Undang-undang Usaha Kecil, Undang-undang Perbankan dan peraturan lainnya metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah dewasa ini mengalami peningkatan. Pemerintah telah membuka peluang kepada usaha kecil untuk menjalin kerja sama permodalan baik kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam penyaluran dana kredit usaha mikro dan kecil maka pemerintah telah menunjuk beberapa bank yang termasuk dalam lembaga keuangan pelaksana seperti Bank Mandiri, namun dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat, maka pemohon harus menyediakan jaminan tambahan benda bergerak, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri terhadap usaha mikro yang macet akan diselesaikan melalui negosiasi sebelum menumpuh jalan terakhir yaitu penjualan barang-barang bergerak yang diagunkan milik debitor."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."

"ABSTRAKPenelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutamamengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi danproduk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebihlanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukanbagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masayang akan datang.Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalamlembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatuskemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off)antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah .Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untukmelakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni(Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACTThis study should be considered as a donation academic research primarily on Islamicmortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in theIslamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to furtherexamine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners ofIslamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future .Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that usesharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaianand the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of GovernmentRegulation.Based on the description that has been stated above researchers interested inconducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies OfEstablishment PT Pegadaian Syariah."

"Sebagai negara maritim seharusnya pemerintah Indonesia memberikan sorotan khusus terhadap sektor perhubungan laut agar supaya negara Indonesia dapat bersaing lebih kuat dalam arena internasional. Bila kita tinjau peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi pendaftaran dan hipotik atas kapal laut sebenarnya peraturan-peraturan ini belum dapat menunjang pengembangan armada nasional yang kuat. Hal ini menyebabkan jumlah kedudukan kapal milik asing yang beroperasi di perairan Indonesia setiap tahun meningkat. Selain hambatan diatas terbatasnya jumlah ship owning dan ship financing company juga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengembangkan usahanya. 0leh karenanya sektor perhubungan laut benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah untuk diberikan jalan keluar yang paling tepat, baik untuk mendorong berdirinya lembaga-lembaga keuangan atau sejenisnya yang sanggup membiayai dan mengarahkan usaha di bidang maritim, maupun menciptakan ketentuan-ketentuan hipotik kapal sebagai landasan yuridis."