Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan pihak yang lain pada dasar nya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan.. Namun keabsahan dari perjanjian baku tidak perlu lagi dipermasalahkan karena perjanjian baku eksistensinya timbul serta berkembang dari kebutuhan masyarakat,yang menjadi masalah bukanlah mengenai pembakuan klausulanya, akan tetapi perumusan klausula-klausulanya agar perumusannya berimbang,dan memenuhi asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, karena asas ini merupakan dasar dari keseluruhan hukum perdata Indonesia. Kehadiran asas kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian , namun pada saat yang bersamaan kebebasan tersebut harus di bingkai dengan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga suatu perjanjian dapat berlangsung secara proporsional dan adil. Begitupun dengan asas konsesualisme yang memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, tanpa sepakat dari salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.Perjanjian baku pada kenyataannya menimbulkan banyak masalah terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang antara kedua belah pihak.Atas dasar itu kami melakukan Penelitian terhadap salah satu produk perjanjian baku dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pendirian Apotek (Suatu Analisa Terhadap Perjanjian Penyertaan Modal antara Investor dengan Apoteker di Propinsi Jawa Barat)”, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Perjanjian pendirian apotek ini telah dibakukan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Propinsi Jawa Barat, Jika dilihat dari isi maupun cara pembuatannya perjanjian antara investor dengan apoteker ini tidak mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, Investor dan apoteker sebagai pelaksana perjanjian tidak leluasa untuk mengexplorasi keinginannya untuk dituangkan ke dalam perjanjian tersebut.Begitupun dengan asas keseimbangan yang mestinya hadir dalam pembuatan perjanjian kurang Nampak.sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pembuatan perjanjian ini.Sebenarnya perjanjian baku yang dibuat oleh siapapun termasuk oleh asosiasi apoteker ini tidak bermasalah sepanjang mampu mengakomodir kepentingan para pihak, namun jika isi perjanjian itu tidak dapat mengakomodir kepentingan para pihak, maka perjanjian itu menjadi formalitas semata.

---

ABSTRACTThe Standart agreement is the agreement whose contents have been compiled and are set unilaterally by one of the parties, and other parties on the basis of his not having the opportunity to ask for changes. However, the validity of the agreement in question no longer need to baku because baku agreement its existence arises as well as evolved from the needs of the community, the problem is not about standardising klausulanya, but the formulation of the clause-klausulanya in order to be balanced, their definitions and meets the principles of law and legislation apply.One of the principles that must be observed in making the Treaty is the basis of freedom of contracts, since this principle was the basis of the whole civil law Indonesia. The presence of the principle of freedom of contracts not only guaranteed in the law of treaties, but at the same time it must be freedom in frame with other provisions, so that an agreement can take place proportionally and fairly. Likewise with the steadying presence of konsesualisme the basic principle of freedom of contracts, without the agreement of one of the parties, the agreements that were made can be undone.Raw deal in reality pose a lot of problems especially in terms of the absence of rapprochement will and often give rise to the position that is not balanced between the two parties.On that basis we do research on one of the raw deal product title "The application of the principle of freedom of Contracts in the Treaty of establishment of the pharmacy (an analysis of Capital Participation Agreement between the investors with a pharmacist in West Java province)", by using the juridical normative approach, methods and research library as a data source. Treaty of establishment of the Pharmacy has been standardized by the bonds of Indonesia's West Java province, the Pharmacist, if seen from the content and ways of making agreements between investors with the pharmacist does not reflect the existence of the principle of freedom of contracts, investors and the implementing agreements as a pharmacist is not mengexplorasi his desire to freely poured into the Treaty.As well as the principle of balance it should be present in the making of the Treaty less Apparent. so needs to be done to change the mechanism of making this agreement.The standard agreement is actually made by anyone, including by associations of pharmacists is not problematic as long as able to accommodate the interests of the parties, but if the content of the Covenant could not accommodate the interests of the parties, then it becomes a mere formality. "

"Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian jasa layanan uang tunai yang merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. Keabsahan perjanjian dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai tidak lain berjenis perjanjian pemborongan pekerjaan dan berhubungan dengan perjanjian pengangkutan.

---

This thesis discusses the validity of the cash services agreement which is to support the activities of the principal duties of PT. Bank ICB Bumiputera Tbk. Validity of the agreement viewed from Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and in terms of the Civil Code. This research is normative, descriptive, results showed that the agreement made by the parties is invalid because its creation has met the Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and legitimate agreement qualifies in the Civil Code. Cooperation agreement on the provision of services is not another type of cash chartering agreements related to employment and transport agreements."

"Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right."

"Dewasa ini seringkali diadakan pameran-pameran yang bertujuan memperkenalkan produksi tertentu, baik barang maupun jasa, kepada masyarakat. Pameran-pameran tersebut biasanya diselenggarakan oleh Penyelenggara Pameran, yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pameran tersebut. Dalam melakukan pekerjaannya, penyelenggara pameran mengadakan perjanjian dengan para peserta pameran, dan perjanjian yang terjadi disebut perjanjian penyelenggaraan pameran. Dari perjanjian tersebut timbul perikatan antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan menjelaskan perikatan yang terjadi. Penulis akan membahas bagaimana perjanjian penyelenggaraan pameran dilaksanakan dalam praktek, hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan perikatan yang terjadi dari perjanjian, bagaimana pilihan penyelesaian konflik yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian ."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.

---

This minithesis analyzes the issues arising from the change of regulation and its impacts to the existing contract. Under such circumstances caused by the change of regulation which then qualified as force majeur, it is used for the Respondent to defend himself from the compensation suits due to the loss of profits and other damages. This minithesis is written using research method of legal-normative research approach and secondary datas through literature study which then this minithesis is classified as descriptive-analitical research.

Based on the analysis, the change of regulation affecting the contract of improvement and operation of cargo base in the Regency of Batang, had become the Respondent ground to defend himself from the accusation of breach of contract as accused by the Plaintiff, CV. Usaha Putra Indonesia. Such ground of force majeur had made the performance of the contract become legally imposibble due to the change of regulation which prohibits the collection of retribution in cargo base by the contractor. Therefore, the Plaintiff was no longer be able to claim for compensation of the loss of profits and damages due to the impossibility of performing the contract and the contract had become annulled."

"Pengaruh arus globalisasi sebagai salah satu konsekwensi pembangunan ekonomi telah membawa dampak luas terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini di tandai dengan banyaknya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistim hukum nasional, karena kegiatan bisnis sebagaimana pasar nasional adalah juga merupakan pasar internasional. Kenyataan demikian dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian Innominat yang antara lain meliputi perjan-jian- Leasing, Franching, dan Factoring. Perjanjian-perjanjian Innominat tersebut tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dapat hidup dan berkembang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita menganut sistim terbuka dan azas kebebasan berkontrak artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja, kepada masyarakat di berikan ke bebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Azas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat tetapi kenyataan sekarang seringkali tidaklah demikian. Seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sederajat secara ekonomis dan dalam kondisi seperti ini sering kali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi."

"Konsep B.O.T (Build, Operate and Transfer) yang pada awalnya diterapkan pada proyek-proyek umum milik pemerintah, kini telah banyak diterapkan pada proyek-proyek swasta, yaitu pada gedung komersial yang didirikan oleh perusahaan property. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun gedung komersial di atasnya menyerahkan hak pengelolaan gedung tersebut selama jangka waktu tertentu (yang biasanya berkisar antara 20 hingga 30 tahun) dan kemudian setelah jangka waktu tersebut, hak pengelolaan beserta gedung komersialnya dialihkan kembali kepada pemiliknya. Hak pengelolaan ini merupakan imbalan bagi developer atas prestasinya mendirikan gedung, merawat serta mengelolanya, berdasarkan hak pengelolaan ini developer berhak menarik keuntungan yang dihasilkan dari pengoperasian gedung tersebut. Pada prakteknya penerapan konsep B.O.T pada perusahaan property ini tidak selalu sama satu dan lainnya, tergantung pada subyek (pemilik) tanahnya. Pemilik tanah yang merupakan BUMN biasanya mengajukan persyaratan-persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi B.O.T. ini membuat pelaksanaannya lebih rumit bila dibandingkan dengan transaksi B.O.T yang pemilik tanahnya adalah pihak swasta atau perorangan. Melihat perkembangan konsep B.O.T pada perusahaan property akhir-akhir ini, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini paling tidak dalam menentukan klausula-klausula yang wajib ada dalam setiap perjanjian B.O.T demi melindungi kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian."