Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerek merupakan hak atas kekayaan intelektual yang semakin mempengaruhi percepatan pembangunan nasional dalam era globalisasi. Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan, sehingga berusaha mencegah mereknya digunakan oleh perusahaan lain. Walaupun telah ada instrumen hukum, namun, perlindungan merek berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (i) apakah merek AQUA dapat didaftarkan berdasarkan UU Merek; (ii) bagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek QUARITAS, INDOQUA, dan AQUALIVA; (iii) bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung: No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian ini menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003, mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Berdasarkan analisis dapat diketahui, pertama, Merek AQUA bertentangan dengan UU Merek, karena kata “AQUA” yang secara harfiah berarti ”air” berpotensi besar untuk ditiru oleh merek-merek air mineral kemasan lain, mengandung kata yang merupakan keterangan barang, dan tidak memenuhi syarat pembeda. Kedua, pada ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat disparitas terkait kriteria unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek “AQUA”. Ketiga, Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak memberikan perlindungan kepada pemilik merek “AQUA”, karena akan menimbulkan monopoli merek. Berdasarkan analisis, disarankan kepada para hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek, juga mempertimbangan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha disarankan melaksanakan kewenangan melakukan penelitian dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK.

---

ABSTRACTBrand is an intellectual property rights are increasingly affecting the acceleration of national development in the era of globalization. Brand is one very valuable asset for a company, thus trying to prevent the brand used by other companies. Although there have been legal instruments, however, brand protection potentially results in monopolistic practices or unfair business competition. This study aimed to answer three questions: (i) whether the brand AQUA suitable with trademark regulation, (ii) how the contents of the Supreme Court Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; and No. 014K/N/HaKI/2003 mark rights on matters related to the cancellation lawsuit of a trademark registration “QUARITAS”, “INDOQUA”, and “AQUALIVA”; (iii) how the suitability Supreme Court this week. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003 under the provisions of the Act and the Trademark Law of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is normative, ie study using secondary data or literature data. This study analyzes the Supreme Court of Cassation Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003, concerning matters related to the rights to the trademark lawsuit trademark registration cancellation. Based on the analysis, it can be seen, first, Brand “AQUA” does not suitable with trademark regulation, because the word "AQUA" which literally means "water" has great potential to be replicated by brands other bottled mineral water, which contains a word description of the goods, and not eligible differentiator. Second, in the three Supreme Court decisions, there are disparities in criteria elements equation substantially or entirely on the brand "AQUA". Third, Supreme Court ruling provides may not protection to the owner of the famous brand "AQUA" . Based on the analysis, the judges are suggested that in giving legal protection of the brand, also consider efforts to create a conducive business climate through fair competition. Business Competition Supervisory Commission is suggested use its authority to carry out research alleged monopolistic practices and or unfair business competition by PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/I6/PBI/2006 dalam tinjauan hukum persaingan usaha, bahwa pengaturan ketentuan tersebut membatasi kepemilikan sebagai pemegang saham pengendali lebih dan satu bank. Opsi merger maupun akuisi baik dalam bentuk baru maupun perusahaan induk, mempunyai potensi terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. PBI tersebut mengecualikan PP No. 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal ini dari segi hukum masih menimbulkan persoalan, karena PBI tidak dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah, sebaiknya PBI ini ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah sehingga mengikat dengan mencakup perusahaan induk di bidang perbankan dengan mencakup aspek hukum persaingan usaha.

---

This thesis is focus on implementation of Bank Indonesia Regulation (BIR)No. 8/16/2006 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks in point of competition law, the regulation rules that any party may only become a Controlling Shareholder in one bank. The option of merger and acquisition as well as alternative to form a bank holding company is has potential become monopoly practice and unfair competition. This BIR exclude Indonesian Government Regulation No. 28/1999 concerning Merger, Consolidation and Acquisition Bank. In Indonesian Legal System, BIR cannot exclude Indonesian Government Regulation, so the Indonesian Government should establish bank holding company regulation included merger and acquisition regulation regarding to competition law."

"Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor.

---

This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu predatory pricing dalam penyelenggaraan jasa transportasi oleh Go-Jek. Dugaan ini berdasarkan pada penetapan tarif yang sangat rendah/murah yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Go-Jek muncul sebagai pelopor ojek berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan ojek tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan Go-Jek dengan mudah dan cepat. Penelitian ini membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik predatory pricing sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by PT Go-Jek Indonesia which operates in DKI Jakarta. Go-Jek emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the service of the ojek transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Go-Jek easily and quickly. This is a reasearch study using normative juridical method. Results of this study is that PT. Go-Jek Indonesia has been proven to have a very low fare cost which led to the practive of predatory pricing and unfair competition."

"Sistem yang digunakan dalam pendistribusian barang dan/ atau jasa mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier sudah sangat amat banyak, salah satunya ialah sistem penggabungan (bundling). Penggunaan sistem penjualan bundling sudah tidak jarang ditemui dalam masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih khusus atau spesifik apabila hendak menerapkan sistem tersebut. Namun dikarenakan belum terdapat peraturan khusus tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Tujuannya agar hak dan kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari pihak konsumen maupun pelaku usaha tidak saling dilanggar ataupun melanggar. Serta perilaku konsumen juga tidak menyimpang dan selaras dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Antimonopoli. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana UU Perlindungan Konsumen dapat melindungi konsumen dalam kasus pembelian produk minyak goreng dengan sistem bundling dan legalitas dari penerapan sistem bundling apabila ditinjau dari UU Antimonopoli. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ialah yuridis normatif, menganalisis daftar pustaka ataupun data sekunder. Melalui penelitian, dapat diketahui bahwa tidak semua sistem bundling dilarang penerapannya hanya tipe pure bundling yang tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen.

---

There are many systems used in the distribution of goods and/or services starting from primary, secondary, to tertiary needs, one of which is the bundling system. The use of the bundling sales system is not uncommon in the community, so more specific or specific arrangements are needed if you want to implement this system. However, because there is no specific regulation yet, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition can be used as a reference in overcoming existing problems. The goal is that the rights and obligations contained in the Consumer Protection Act on the part of consumers and business actors are not violated or mutually violated. As well as consumer behavior does not deviate and is in line with the provisions in the Antimonopoly Law. Therefore, the author will explain how the Consumer Protection Law can protect consumers in cases of purchasing cooking oil products using the bundling system and the legality of implementing the bundling system when viewed from the Antimonopoly Law. The research method used by the author in writing is normative juridical, analyzing bibliography or secondary data. Through research, it can be seen that not all bundling systems are prohibited from being implemented, only the pure bundling type is not allowed because it is detrimental to consumers."

"Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang berdasarkan Pasal 22, yang berbunyi ?Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

"Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. This research used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation."

"

Skripsi ini membahas dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat terhadap kasus menghilangnya tiket penjualan maskapai penerbangan AirAsia pada Online Travel Agent yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya mengenai dugaan keberlakuan ketentuan penguasaan pasar yang diatur pada Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut. Menghilangnya penjualan tiket secara mendadak, secara sepihak, dan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada maskapai AirAsia diduga memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bisnis industri penerbangan Indonesia, terhadap maskapai penerbangan AirAsia maupun pesaingnya, juga terhadap konsumen sendiri. Dalam rangka menghindari terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, terutama dalam industri penerbangan Indonesia yang saat ini cenderung dikuasai oleh duopoli maskapai Garuda Indonesia dan Lion Grup, perlu dilakukan analisis kritis mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penghentian penjualan tiket AirAsia oleh sejumlah Online Travel Agent terhadap persaingan usaha di bisnis penjualan tiket maskapai penerbangan dan apakah penghentian penjualan tiket tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa peraturan dan norma hukum tertulis.

 

---

This thesis discusses the allegation of unfair business competition practice regarding the disappearance of AirAsia airline sales tickets sales at Online Travel Agents in terms of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically regarding the alleged validity of the market control provisions stipulated in Article 19 of Law No. 5 Year 1999 against the case. The disappearance of ticket sales suddenly, unilaterally, and without giving prior approval to AirAsia are proved to have a significant effect on the business of the Indonesian aviation industry, on AirAsia airlines and its competitors, as well as on consumers themselves. In order to avoid the occurrence of business competition problems which are detrimental to the public, especially in the Indonesian aviation industry which tends to be dominated by duopoly airlines group, it is necessary to conduct a critical analysis of how the impact caused by the disappearance of AirAsia ticket sales by a number of Online Travel Agents on business competition in the airline ticket sales business and whether the halt of ticket sales is actually contrary to the provisions in Law No. 5 Year 1999. This research applies normative law research method, by examining literature review or secondary data that legal natured or several regulation and written norm laws.

 

"

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."