Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProlegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunanperaturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yangberwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utamapemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum didalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagidalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas,pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan(statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, danmenelaah berbagai peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitandengan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program legislasi nasional.Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptifkarena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikansemua data yang diperoleh, terkait dengan perencanaan dan pengawasanpelaksanaan program legislasi nasional. Sedangkan berdasarkan bentuknya,penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa,dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam Prolegnas sangatlah esensial.Dengan Prolegnas diharapkan pada masa yang akan datang dapat diwujudkantertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satupenyokong terwujudnya negara hukum Indonesia. Pengawasan yang cocokdilakukan guna mengawasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional adalah jeniscontrol of policy making. Adapun lembaga yang berwenang melakukan control ofpolicy making tersebut adalah Badan Legislasi DPR.

---

ABSTRACTProlegnas is expected to guide and control the preparation of laws andregulations to support the main tasks of governance and development, as well asto meet the needs of law in society. Focused on the previous explanation, thisthesis analyzes the two major issues that are divided into several sections. Thisstudy uses normative research/a legal research literature. In line with the abovemethods, the approach used in this study is the statute approach with a view toexamine, explore, and examine the various laws and regulations, especially withregard to the planning and supervision of the implementation of nationallegislation program. By its nature, the legal research is a descriptive research.While based on its shape, this is a research study prescriptive law. After theanalysis, it can be concluded that in Prolegnas planning is essential. With theProlegnas expected in the future can be realized orderly formation of legislationwhich became one of the advocates of the establishment of the state of Indonesianlaw. Appropriate control is done in order to oversee the implementation of theNational Legislation Program is the kind of control of policy making."

"Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa revisi uu tersebut belum mendapatkan persetujuan untuk dibahas, dan kurangnya pemahaman anggota DPRRI mengenai substansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

Intensity of violence that occurred in children continues to rise from year to year making role House of Representatives (DPR) to be important in the handling of child violence. This study uses a qualitative approach to data collection through literature study and interview results are translated descriptive approach. The results of this study found that the existing law (Act No. 23 of 2002 on the protection of children) can no longer be used in the elimination of violence against children that occurred up to the required revision of the law is. Constraints faced by that revision of Law has not been granted approval for debate, House members and a lack of understanding about the substance of surveillance itself becomes an obstacle encountered."

"Tesis ini membahas tentang pembaruan hukum agraria sebagai bagian dari pembaruan agraria yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dalam potret politik hukum pemerintah yang tergambar dalam program legislasi nasional. Kajian dilakukan dengan menganalisa beberapa Rancangan Undang- Undang yang masuk dalam daftar program legislasi Nasional 2010-2014. Kajian ditekankan pada aspek urgensi dan pada sejauh mana Rancangan Undang-Undang dimaksud mampu menjawab peroalan pembaruan hukum sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor.IX/MPR/200.

---

The study discusses the agrarian law reforms as a part of the agrarian reform mandated by TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 in term of the law and political platform of the incumbent government which represented by the National Legislation Program 2010-2014. The research is juridical normative, while the data are analyzed in descriptive analysis method. The study carries out by analyzing several bills regarding agrarian reforms in the list of the National Legislation Program in 2010-2014. The focus of the study is emphasizing the critical and urgency of the bills and finding out on to what extend the bills are able to solve the agrarian problems in accordance with the agrarian law reforms mandated by the TAP MPR Nomor.IX/MPR/2001."

"The preparation of regulatory framework in the Government Work Plan/National Medium Term Development Plan has not been fully aligned with the preparation of laws and regulations in the National Legislation Plan and or Program for Preparation of Government Regulations and Presidential Regulations. The main objective of this paper is to investigate the factors that hinder the coordination mechanism for drafting regulations and emphasize the importance of realizing synergies, focusing on achieving a coordinated approach in drafting regulations. This policy research paper adopted a normative juridical analysis and a qualitative approach based on empirical data. The findings suggest that the coordination mechanism for preparing regulations is not functioning optimally due to inhibiting factors. The inhibiting factors are the lack of awareness regarding of the importance in meeting the indicators for proposing a regulatory framework and the absence of regulations that mandated sector directorates and KL (ministries/agencies) to comply with these indicators. Also there was a lack of synergy in coordinating the drafting of regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"Pelaksanaan program deradikalisasi diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan program tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang terdiri dari terorisme, deradikalisasi dan counter-radicalization. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan antara konsep deradikalisasi dengan pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan BNPT juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program deradikalisasinya. Program deradikalisasi BNPT pun memunculkan pro dan kontra yang berindikasi terhadap efektivitas program dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

The implementation of De-radicalization Program by National Counter Terrorism Agency (NCTA) is expected to be able to overcome terrorism in Indonesia. This research will talk about of De-radicalization Program which is already implemented by National Counter Terrorism Agency in Indonesia but with a lot of pros and cons upon its implementation.

This research uses several conceptual frameworks such as terrorism, de-radicalization, and counter-radicalization. This is a qualitative study using descriptive-explanative analysis. The information used in this research was collected through deep interview from the informant.

The research finds that there is a gap between de-radicalization concept and the implementation of de-radicalization program in the field. NCTA also had a lot of obstacles during its implementation. A lot of pros and cons upon De-radicalization program of NCTA was indicated to its effectiveness to counter terrorism in Indonesia."

"E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka, observasi pada portal e-legislasi, dan wawancara. Hasil penelitian yaitu, kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN belum optimal, disebabkan oleh: (i) ketidaksiapan lingkungan sosial; (ii) ketidaksiapan e-rulemaking framework; dan (iii) belum sempurnanya kualitas portal e-legislasi; (iv) kompleksitas isu kelembagaan; serta (v) temuan lain yaitu, terdapat fenomena inovasi di instansi Pemerintah tanpa dilengkapi dengan dasar hukum pelaksanaan. Saran yaitu, pertama, menyiapkan lingkungan kebijakan yang kondusi bagi implementasi e-legislasi dalam cakupan nasional. Kedua, penataan e-rulemaking framework meliputi: akselerasi ketersediaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang dibutuhkan; penyusunan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan sistem; menyusun perencanaan sumber daya maupun strategi kerja termasuk identifikasi stakeholder, strategi diseminasi informasi publik, dan penguatan jaringan kerja sama stakeholder. Ketiga, melakukan penyempurnaan kualitas portal e-legislasi dari sisi teknis dan sajian informasi, serta, pengintegrasian pada satu portal nasional. Keempat, penataan kelembagaan BPHN dalam konteks legislasi nasional. Kelima, diperlukan kajian strategi kebijakan pengendalian terhadap inovasi di lingkungan PemerintahE-legislation based on public participation is the digital reciprocal interaction between the community and the Government at BPHN, in aim to create a quality policy as a solution to the nations problems. The purpose of this study is to determine the quality of implementation of public participation-based e-legislation at BPHN. The research uses the post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques such as: literature studies, observations on the portal e-legislation, and interviews. The results says, the quality of implementation of public participation-based e-legislation in BPHN is not optimum yet, it caused by (i) unpreparedness of the social environment; (ii) unpreparedness of e-rulemaking framework; and (iii) the incomplete quality of the portal e-legislation; (iv) the complexity of institutional issues; and (v) other findings, like a phenomenon of innovation in Government agencies without being equipped with a legal basis for implementation. Suggestions are, first, to prepare a policy environment that is conducive to the implementation of e-legislation in the national scope. Second, structuring the e-rulemaking framework. Third, make improvements to the quality of the portal in technical and information presentation, as well as integration on one national portal. Fourth, restructuring BPHN institutions. Fifth, a review of control policy strategies for innovation within the Government is needed"

"Tesis ini membahas pengalaman yang tercermin dalam perilaku tenaga teknisperpustakaan Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran PPDA PerpustakaanNasional RI dalam memaknai proses perencanaan yang setiap hari dilakukannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metodefenomenologi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pengamatansecara langsung dan partisipatif, disertai dengan wawancara mendalam dan analisisdokumen terkait dengan proses perencanaan yang dilakukan sejak bulan Januari hinggaSeptember 2019. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perilaku tenaga teknisperpustakaan di subbag PPDA pada saat proses perencanaan menemukan kendalaterutama pada tahap penentuan tujuan terkait dengan partisipasi dan kesesuaian tujuan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tenaga teknis perpustakaan subbag PPDAmemaknai pengalaman mereka tentang proses perencanaan terkait interaksi dengan parastakeholders Perpustakaan Nasional menunjukkan adanya perilaku komunikasi positifyang menghasilkan kesepakatan dan kesadaran bersama bahwa perencanaan merupakanproses penting dalam mewujudkan tujuan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga,namun pengalaman para tenaga teknis perpustakaan di subbag PPDA dalam kaitannyadengan peran sebagai penyusun program menunjukkan adanya pengalaman yang negatifsehingga menimbulkan kesadaran diskursif bahwa proses perencanaan memerlukanpengetahuan yang komprehensif mengenai bidang kepustakawanan.

---

The thesis discussed the experiences reflected in behavior of library technical staff onProgram and Budget Arrangement Subdivision PPDA at the National Library ofIndonesia in interpreting the planning process of librarianship that is carried out everyday. The study used a qualitative research approach with the phenomenology method.Data collection was carried out by observation directly and participatory, in-depthinterviews and document analysis relating to the planning process since January toSeptember 2019. The result of this study was that the behavior of library technical staffon the PPDA Subdivision during the planning process found obstacles especially at thegoal setting stage related to participation and goal conformity. The study concluded thatthe library technical staff in PPDA Subdivision interpret their experience of theplanning process related to interaction with the National Library stakeholders showingpositive communication behavior that results in mutual agreement and awareness thatthe planning is an important process in realizing the National Library goals as aninstitution, but the experience of the library technical staff in the PPDA Subdivision inrelation to the role of the program compiler showed a negative experience that createddiscursive awareness that the planning process required comprehensive knowledgeabout the librarianship."

"Skripsi ini membahas mengenai pembelajaran dari pelaksanaan National health Insurance Program NHIP di Filipina terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia. JKN di Indonesia masih memerlukan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan dan perkembangan agar menjadi program yang berkelanjutan sehingga dengan mengkaji negara tetangga yang memiliki asuransi kesehatan nasional dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan JKN. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan tersistematis bersumber dari berbagai informasi dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik anotasi bibliografi bersifat deskriptif analitik. NHIP di Filipina memiliki beberapa sistem dan metode yang dapat diadaptasi dan diterapkan pada pelaksanaan JKN di Indonesia seperti metode pencakupan peserta, metode pembayaran premi dengan pilihan periode pembayaran serta metode pemberian jaminan dengan batas tertentu sehingga menekan jumlah pembayaran jaminan.

---

This study discusses about lessons learned from the implementation of National health Insurance Program NHIP in Philippines for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN. JKN still requires evaluation and innovation in order to keep the sustainability by reviewing neighboring countries that have the scheme as well. This study uses systematic literature review method from various secondary sources of information and data which is then analyzed by using an analytic descriptive bibliographic annotation technique. NHIP in the Philippines has several systems and method that can be adapted and applied to the implementation of JKN in Indonesia such as members coverage method, payment of premium method which gives members the choices of payment period as well as the benefits limit method by giving certain limits for members to avail thereby reducing the excessive benefits payment. "