Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai mengenai konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai bagaimana penerapan public accountability pada BLUperguruan tinggi dengan mengambil pembanding universitas-universitas yangmemiliki reputasi kelas dunia pada negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia.Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai perbandingan atas penerapan public accountability padaBLU perguruan tinggi dengan perguruan tinggi pembanding sehingga didapatkankesimpulan yang diharapkan dapat menjadi saran perbaikan untuk meningkatkanpublic accountability BLU perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitiandeskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bagaimana praktikpublic accountability terbaik sebagaimana diterapkan oleh University ofCalifornia, sementara pada sampel perguruan tinggi BLU di Indonesia masihkurang memadai. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kepada perguruan tinggidan regulatornya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the theory of the building concept of BLU in Indonesia andassess how the implementation of public accountability on BLU college by takingcomparator universities that have a world class reputation in the United States,Britain and Australia. The purpose of this study was to understand the buildingconcept of special agencies in public sector (BLU) in Indonesia and assess thecomparison of the application of public accountability on BLU colleges anduniversities so that it was concluded that the comparison can be expected tosuggest improvements to enhance public accountability in BLU college. Thisresearch is descriptive qualitative research. From this study it was determined howpublic accountability best practices as applied by the University of California ,while on a college sample BLU in Indonesia is still inadequate. It is necessary forrepairs to the college and its regulators in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis desain kurikulum perpajakan pada jenjang strata 2 S2 di Indonesia dan membandingkannya dengan kurikulum perpajakan di Amerika, Eropa, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum perpajakan di Amerika, Eropa, dan Australia lebih bersifat multidisiplin jika dibandingkan dengan kurikulum perpajakan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya program studi perpajakan dan kerjasama antar fakultas sehingga lebih mudah memasukkan multidisiplin ilmu dalam kurikulum perpajakan. Dari sisi pendekatan pengajaran yang dilakukan, kurikulum perpajakan di Indonesia belum banyak menggunakan pendekatan komparatif.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze design of graduate tax curriculum in Indonesia, and compare it to the taxation curriculums in the US, Europe, and Australia. This research uses qualitative approach. The result of this assessment shows that taxation curriculums in The US, Europe, and Australia are more multidisciplinary than taxation curriculum in Indonesia. This is supported by the existence of Taxation Program and collaboration between faculties, so that it is more easily to incorporate multidisciplinary science in the taxation curriculum. From the side of the approach of the teaching, the taxation curriculum in Indonesia has not been much to use comparative approach."

"Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.

---

Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective.

Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative.

Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive."

"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.

---

In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."

"ABSTRAKThin capitalization merupakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan mengoptimalkan utang perusahaan atau meminimalkan modal. Perencanaan tersebut meningkatkan kesempatan penggunaan beban bunga untuk mengurangi nilai pajak penghasilan perusahaan. Thin capital diukur dari perbandingan jumlah utang dengan modal. Penelitian ini menganalisis ketentuan thin capitalization yang berlaku di Indonesia dan Australia dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi thin capitalization. Australia menjadi pembanding karena ketentuan thin capitalization yang jelas dan studi literatur yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan thin capitalization yang lebih ketat di Australia dibanding Indonesia. Secara rata-rata, nilai thin capitalization di Indonesia lebih tinggi dari Australia, namun di Indonesia terjadi penurunan rasio utang setelah dikeluarkan peraturan tentang thin capitalization. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa perusahaan dengan subsidiari di luar negeri, perusahaan dengan subsidiari di haven countries, dan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor memiliki nilai thin capitalization yang lebih kecil. Hasil penelitian secara umum tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel tersebut justru meningkatkan thin capitalization. Kepemilikan asing terbukti mempengaruhi hubungan foreign exposure terhadap thin capitalization.

---

ABSTRACT

Thin capitalization is a form of tax planning through optimization of company's debt or minimizing capital. This plan will create an opportunity to use interest expense in reducing company income tax. Thin capital is measured by comparing the amount of debt and capital. This study analyzes thin capitalization rule in Indonesia and Australia and examines the factors that influence thin capitalization. Australia used as a comparison because it has pronounced thin capitalization rule and comprehensive literature. Study results show thin capitalization rule is stricter in Australia compared to Indonesia. On average, thin capitalization in Indonesia is higher than Australia, but there is a decrease in Indonesia debt ratio after the issuance of thin capitalization rule. Regression test results show that companies with subsidiaries abroad, companies with subsidiaries in haven countries, and companies that carry out export activities have lower thin capitalization value. The results of the study are generally not in accordance with previous research, which states that these variables increase thin capitalization. Foreign ownership is proven to affect the relationship of foreign exposure and thin capitalization."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).

Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada/tidaknya isu transfer pricing dalam suatu transaksi contract manufacturing, mengetahui praktik penggunaan bentuk kerjasama contract manufacturing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, baik di Indonesia maupun negara lainnya mengetahui bagaimana menerapkan analisis kesebandingan (comparability analysis) dalam penerapan prinsip harga wajar; menganalisis metode penentuan harga wajar apa yang sebaiknya digunakan untuk menentukan besarnya profit margin atas transaksi contract manufacturing ini; menganalisis praktik dan ketentuan perpajakan Indonesia yang terkait dengan ketentuan umum transfer pricing dan ketentuan khusus mengenai contract manufacturing yang kemudian dibandingkan dengan negara Amerika Australia. Canada, China dan Italia. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitis, metode survei dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan istimewa di antara para pihak dan tidak diberlaknkannya pembebenan harga wajar (arm's length) dalam transaksi contract manufacturing merupakan bukti bahwa telah timbul isu transfer pricing. Dalam penentuan besarnya profit margin yang wajar yang luirus dibebankan contract manufacturer kepada prinsipalnya,. diperlukan penetapan analisis kesebandingan (comparability analysis) dengan penekanan pada analisis fungsional. Berkaitan dengan pemilihan metode penentuan harga wajar yang harus digunakan untuk transaksi ini, haruslah dilihat kasus per kasus dan tergantung dari ketersediaan data pembanding. Meskipun demikian, metode berbasis transaksi lebih diutamakan untuk digunakan dihandlog metode berbasis profit. Dari penelitian terhadap ketentuan perpajakan pada keenam negara tersebut termasuk Indonesia, hampir semua negara tidak memiliki ketentuan perpajakan yang khusus terkait dengan contract manufacturing, kecuali Australia. Isu yang sering digunakan oleh otoritas pajak di negara-negara tersebut yang terkait dengan transaksi contract manufacturing ini adalah isu transfer pricing.

---

This thesis is aimed at identifying whether or not there is transfer pricing issue in the transaction of contract manufacturing arrangement; comprehending some types of contract manufacturing arrangement practices conducted by various multinational corporations, both in Indonesia or in many other countries; understanding how to implement comparability analysis in applying arm's length principle; analysing and fmally using the best method in finding arm's length price to determine profit margin on the contract manufacturing transaction; and as well as analysing the prevailing tax rules in Indonesia pertaining to transfer pricing transactions and special rules on contract manufacturing arrangement from which the outcome will be compared with USA, Australia, Canada, China and Italy. Research in this thesis will take furm of qualitative research with descriptive analyses, survey method and inquiry. The result turns out that there is a related party in the transactions between them and that the arm's length principle is not evident in the transaction of contract manufactnring arrangement. These circumstances become the proof that transfer pricing practice looms and exists. In detennining fair profit margin iliat should finally be charged into contract manufacturer and to its principal, it requires analyses of comparability, with the emphasis on functional analyses. Pertaining to the selection of methods used in determining arm's length price, ease by case should closely be elaborated and this step hinges on the availability of comparnble data. Even so, transaction·based method is preferable to use as compared with profit-based method. The result of researches in the said six countries. including Indonesia, is found that almost all the aforementioned cowttries do not have specific rules of tax concerning contract manufacturing arrangement, except Australia. The main issue concerning the contract manufacturing arrangement usually perceived by tax: authority of the said countries is nothing but the issue of transfer pricing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang BLU PPKGBK dengan menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output) serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan risiko piutang yang tidak dapat ditagih dan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan BLU PPKGBK sebagai unit analisis. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang kegiatan operasional PPKGBK belum berjalan efektif. Saldo piutang kegiatan operasional PPKGBK yang tidak dapat ditagih melebihi setengah dari jumlah piutang dan sebagian besar dikualifikasikan sebagai piutang tidak lancar/macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengelolaan piutang kegiatan operasional PPKGBK dari sisi internal antara lain (1) tidak adanya penilaian kredit terhadap beberapa calon pengguna layanan, (2) tidak adanya SOP pengelolaan piutang, (3) tidak adanya sistem informasi pengelolaan piutang yang dapat menghasilkan data secara akurat dan real time, (4) kurangnya komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan piutang tak tertagih, (5) lemahnya kompetensi SDM, serta (6) kurangnya koordinasi dan pengawasan. Sedangkan dari sisi eksternal berasal dari mitra pengguna layanan yang dengan sengaja menunda ataupun melarikan diri untuk tidak melakukan pembayaran. Upaya-upaya telah dilakukan PPKGBK untuk meminimalisir piutang yang tidak dapat ditagih diantaranya yaitu dengan menerapkan sistem reservasi online e-booking-GBK.

---

This study aimed to analyze the accounts receivables management of BLU PPKGBK using a system approach (input-process-output) and to find out the factors that lead to risks of uncollectible accounts receivables and its solutions. This study used a descriptive qualitative approach with a case study method with BLU PPKGBK as the unit of analysis. The data were obtained through interview, observation, and documentation techniques. The results of the research showed that the management of PPKGBK operational activities has not been effective. The balance of PPKGBK's operational accounts receivables that cannot be collected was more than half of the total accounts receivables and most of them were qualified as non-current accounts. Factors that influenced the ineffectiveness of the management of PPKGBK operational activities from an internal side included (1) the absence of credit assessments of several prospective service users, (2) the absence of a credit management SOP, (3) the absence of an information system of accounts receivables management which can produce data accurately and real time, (4) lack of leadership commitment to solve problems of uncollectible accounts, (5) weak competency of human resources, and (6) lack of coordination and supervision. Whereas from the external side came from service user partners who deliberately delay or run away not to make payments. The efforts have been made by PPKGBK to minimize the receivables that cannot be collected, among others, by implementing e-booking-GBK online reservation system."