Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zamanromawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius.DalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukmembuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tersebut. BerdasarkanPasal 1868 Kitab Undang-Undang HukumPerdata akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan olehUndang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yangberkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pegawai umum yangdimaksud dalam Pasal tersebut salah satunya adalah notaris. Kasus yang dibahasdalam tesis ini adalah kasus berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat NotarisNomor. Dalam kasus ini dibahas apakah akta pernyataan Keputusan RapatPT.Global Steel Indonesia sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan faktafaktahukum yang dikemukakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisPengawas Notaris, penulis menarik kesimpulan bahwa Akta PernyataanKeputusan Rapat PT. Global Steel Indonesia telah dibuat sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTNotary is one of profession from 2nd-3rd century of Rome Age. At that time it wascalled scribae, tabellius, or notarius. In Indonesian law number 30 year 2004notary is a public officials that is authorized to make authentic deed and otherauthorization that?s explained on that law. Based on Indonesian civil code article1868, authentic deed is an act which form is based on law, made by or beforepublic officials where that act is made. One of the public officials mentioned ontat article is notary. The case on this thesis is a case based on Center NotarySupervisor Verdict Number 05/B/Mj.PPN/2009. This case discussed whetherdeed of resolutions of general meeting of shareholders of Global Steel IndonesiaCompany met the condition and requirements on Indonesian Law. Based on legalfacts mentioned on a investigation by Center Notary Supervisor, the author of thisthesis make a conclusion that deed of resolutions of general meeting ofshareholders of Global Steel Indonesia Company has met the condition andrequirements on Indonesian Law."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang, Notaris banyak memberikan jasanya kepada Perseroan Terbatas dengan pembuatan akta autentik. Salah satu akta autentik dibuat Notaris untuk PT adalah akta PKR. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP dan melibatkan Akta PKR yang dibuat oleh Notaris BR berkenaan RUPS PT. PTP tersebut. Dalam kasus ini, Saudara HS menggugat Saudara JP dan Saudara DKM karena meyakini bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan meminta hakim memutus batal demi hukum Akta PKR yang terkait dengan RUPS tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan Putusan, serta pustaka berkaitan keseksamaan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta PKR. Hasil dari penelitian adalah bahwa perbuatan melawan hukum memang telah dilakukan dalam RUPS PT. PTP tersebut, dan dapat menjadi dasar batal demi hukum Akta PKR bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat diminta pihak yang merasa dirugikan melalui pelaporan kepada MPN dan DKN sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak yang seharusnya menghadirkan ahli dalam bidang kenotariatan dalam persidangan, serta untuk melaporkan Notaris yang terkait dalam kasus kepada MPN atau DKN.

---

This research studies the judges’ considerations in Bandung High Court Ruling Number 426/PDT/2019/PT BDG regarding the PKR Deed that has been void by law due to unlawful acts in the General Meeting of Shareholders (RUPS) the PKR Deed is based on, as well as the responsibility of the notary over the PKR Deed. Limited Liability Companies (PT) as a legal entity is increasingly recognized along with the development of the economy. As the General Officer with the authority, Notaries provide services for PT by making authenticated deeds, one of which is PKR Deed. The ruling in this research adjudicates the possibility of committing unlawful acts in executing the RUPS by PT. PTP and involves the PKR Deed made by Notary BR on the RUPS. In this case, Mr. HS sued Mr. JP and Mr. DKM due to his belief that an unlawful act has been committed in the execution of the RUPS by PT. PTP, and as such asked the judge to rule for the subsequent PKR Deed to be void by law. To answer the problem in this research, a normative juridical research method was utilized, as the research studies the secondary data in relation to the judges’ consideration in the ruling, as well as references related to a notary’s thoroughness and responsibility in making PKR Deeds. This research finds that unlawful acts had indeed been done in the execution of PT. PTP RUPS, and can be the reasoning to nullify the subsequent PKR Deed. In regard of Notary’s responsibilities, aggrieved parties can request it by reporting the relevant Notary to MPN or DKN in accordance to UUJN or Kode Etik Notaris. This research suggests the disputing parties to present notary expert witnesses in court, and to report the Notary relevant to the case to MPN or DKN."

"Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang dilaporkan atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai dengan risalah rapat bawah tangannya dan dianggap melanggar prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris sebagaimana merujuk pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris berdasarkan akta risalah rapat bawah tangan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta tersebut memiliki agenda yang berbeda dengan risalah rapatnya, ketidaksinambungan antara akta pernyataan keputusan rapat dengan risalah rapatnya disebabkan ketidaktelitian Notaris dan menyebabkan adanya asumsi keberpihakan Notaris. Perilaku Notaris tersebut dianggap telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya tersebut, maka Notaris tersebut sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study generally discusses the terms of making the deed of the statement of General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions of the Limited Liability made by a Notary. Theoretically, the GMS can be held with or without the presence of a Notary. In the implementation of the GMS not attended by a Notary, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the GMS resolutions need to be made in the form of a notarial deed, namely the deed of the statement of meeting resolutions as the notarial form of the private deed of the minutes of such GMS. However, in reality, many notarial deeds are problematic or disputed, one of which can be seen from the cases raised in this study regarding the Notary who was reported for making the deed of the statement of meeting resolutions not following the private deed of the minutes of such meeting and considered to violate the principles of Notary and the Notary Ethics Code as referred to the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely a study conducted by examining library material or secondary data, and descriptive analysis, namely a legal study aimed at describing completely a situation regarding the making of the deed of the statement of meeting resolutions by the Notary based on the private deed of the minutes of meeting under the principles of Notary and the Notary Ethics Code.The results of this study indicate that the notarial deed has a different agenda with the minutes of meeting, the discontinuity between the deed of the statement of meeting resolutions with the minutes of meeting is due to the inaccuracy of the Notary and leads to the assumption of the allegiance of the Notary. The Notary's behavior is deemed to have violated the provisions as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Law. For his negligence in carrying out his position, the Notary must be responsible for his actions under the provisions of sanctions as stipulated in the Notary Law and the Notary Ethics Code."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah metode pendekatan kualitatif, Hasil Penelitian adalah Dengan Putusan Pengadilan Negeri Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPSLB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) melakukan RUPS LB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam DPS atas nama si pewaris, sehinnga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham Portopel oleh Perseroan.

---

This Thesis discusses about the Decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) made by Notary L based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held by the heirs of shareholders, in which the PKR Deed was considered as null and void by the District Court decision. The problems examined in this Thesis are the legal implication of the Decision of Meeting Resolutions Deed made by Notary L after the District Court decision and the impact of the District Court decision towards the heirs of shareholders. The form of research in this paper is normative juridical research with document study data collection method. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing the data is a qualitative approach. The results of the study are with the District Court decision, the Decision of Meeting Resolutions Deed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders is considered as null and void because it does not fulfill the provisions in the Company Law such as the heirs who does not registered in the Register of Shareholders (DPS) to conduct the RUPS LB. And the decision of the West Jakarta District Court above affects the heirs in which they only obtain the shares inheritance from the testator in the amount of shares whose value is in accordance with the Companys Authorized Capital recorded in the DPS on behalf of the testator, therefore the amount of shares that they get can be deluted due to the release of portopel shares by the Company. "

"Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

---

Foundation can be defined as a legal entity having separate assets and with basic principles of the State, aimed at public interests in the social, religious and humanitarian fields, and not for profit. Notary Public is a public official who draws up a Deed of Establishment and a Deed of Amended Articles of Association of the Foundation based on Law concerning Foundation as well as laws and regulations concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics (hereinafter referred to as the Code of Ethics). However, in practice, there were some Notaries Public who drew up deeds without being in compliance with Law concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics, and they were not afraid of being subject to sanctions which would be imposed on them because they inflicted loss to either party. This study is intended to learn about the Notary Publics responsibility for drawing up a Deed of Meeting Resolutions and the imposition of sanctions on the Notary Public concerned in relation to the contents of the Deed of the HKBP Foundation failing to be in accordance with the Decision Letter of the HKBP Advisory Board Meeting (Rapat Dewan Pembina) as contained in Decision Letter of the Notary Supervisory Board of the Province of Special Capital Region of Jakarta Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019. It is a normative legal study because it analysed the issues based on materials of laws and regulations which were relevant to the study materials through literature in order to gain secondary data. The study results indicate that the Notary Public has performed their responsibility based on the provisions of drawing up of a Deed of Meeting Resolutions and the Notary Public concerned was not proven of violating any provisions of Law concerning Notary Publics Profession nor Code of Ethics so that no sanctions can be imposed on the Notary Public concerned."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."