Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset tetap berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan menggunakan kriteria-kriteria menggunakan kriteria-kriteria dalam COSO di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah 51 pegawai bagian anggaran, bagian keuangan, bendahara keuangan dan pengurus barang di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 69,58 pelaksanaan SPI di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta secara umum berada pada interval 'baik' dengan 'kurang baik'. pelaksanaan SPI sudah cukup baik meskipun masih memiliki kelemahan. Melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan aset, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan aset, sistem informasi atas pengelolaan aset tetap belum dijalankan secara berkesinambungan dan belum diterapkan metode penyusutan atas aset tetap.

---

This thesis has the purpose to evaluate the effectiveness of the management of fixed assets based on the Government 39 s Internal Control System in accordance with Peraturan Pemerintah No. 60 2008 using COSO criteria at Department Cooperative, Small, Micro and Medium Enterprises Jakarta Capital City Government DCSME . The sample of research was 51 officers who came from various division at DCSME, such as budget division, finance division, finance and treasury by using purposive sampling technique.In general, the research showed that 69,58 implementation of Internal Control System ICS at DCSME in general, which is in the interval of good to less good rdquo . Thus the implementation of ICS at DCSME is quite good although it still has weaknesses. Based on interviews and observations known that there are weaknesses of the Government ICS in the management of fixed assets, such as lack of standard operating procedures in asset management, lack of human resources capability for management asset, information system for managing the fixed assets has not been executed on an ongoing basis and have not applied the method of depreciation of fixed assets. "

"ABSTRACTThe purpose of this study is to explore the implementation of Government's Internal Control System in Islamic perspective. This research used descriptive method with Al-Qur'an, Hadith, regulations, books and articles as the sources of this research. Although Internal Control's Comprehensive Framework and Guidance developed by COSO in 1992, but it had implemented by muslim leader since Nabi Muhammad's era until Turki Utsmani Dynasty's era. Five components of Internal Control that formed by COSO and adopted by government in PP No.60 2008 are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring, each components have subcomponents; and for control environment we suggest to add with the spiritual, nature and style of leadership. The basic component of internal control is control environment, because it has a role as a protector for other components. If control environment has worked properly, then it will minimize a risk, control activities would be implemented simply, information and communication will run smoothly and internal control could be monitored periodically."

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kepada kepala pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternative kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara laporan terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Kedua data dipilih dengan metode purposive sampling. Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan Analytical Hierarchy Process(AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran belanja subsidi bunga kredit program."

"The purpose of this study was to examine the association between technical, organizational, individualcharacteristics of local government officials factors and the implementation of performance measurementsystems (PMS) in local government. The study was conducted in territory of local government of YogyakartaSpecial Region (DIY). The samples are local government officials in Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) who are directly involved in the implementation of the Performance Accountability System forGovernment Entity (SAKIP) and reporting Performance Accountability Reports for Government Entity(LAKIP). The results found the factors that positively and significantly associated with implementation ofa PMS were organizational factors, namely: training and organization?s response are open to change, andthe individual characteristics factors, namely: high self-efficacy and conscientiousness trait.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara faktor teknis, organisasional, karakteristikindividu pegawai pemda dan implementasi sistem pengukuran kinerja di tingkat pemerintah daerah.Penelitian dilakukan di lingkup pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel penelitianadalah pegawai pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung terlibatdalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan LaporanAkuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor?faktoryang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja adalahfaktor organisasional, yakni: pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan, dan faktorkarakteristik individu, yakni: self efficacy yang tinggi dan sifat conscientiousness."

"Based on cognitive theory, this study aims to compare between outcome feedback andexplanatory feedback in the acquiring of internal control review task knowledge andperformance. Both of feedbacks serve different review mechanism, so it will influence auditor?sjudgment process. This study uses experimental method, involving undergraduate accountingstudents as participants as a proxy for inexperienced auditors. The result implies that trainingshould enhance the optimum knowledge acquisition because the appropriateness of trainingmethod will encourage optimum auditor?s performance in internal control review.AbstrakBerdasarkan teori kognitif, penelitian ini membandingkan tingkat pemerolehan pengetahuandan capaian kinerja penugasan review pengendalian intern antara metode outcome feedbackdengan explanatory feedback. Kedua jenis feedback tersebut menyediakan mekanisme telaahyang berbeda sehingga keduanya akan memengaruhi proses judgment auditor. Penelitianini menggunakan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa jurusan akuntansi sebagaiproksi auditor tidak berpengalaman. Hasil penelitian mengimplikasikan pelatihan seharusnyaberupaya mengoptimalkan pemerolehan pengetahuan sebab ketepatan metode pelatihan akanmengoptimalkan kinerja auditor dalam melaksanakan penugasan review pengendalian intern."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem performance-based budgeting (PBB) terhadap pengendalian fiskal di negaranegara ASEAN. Pengendalian fiskal dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pengendalian tingkat defisit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand dari tahun 1997 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem PBB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran. Hal ini berarti penerapan sistem PBB justru mendorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penerapan sistem performance based budgeting tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat defisit. Hal ini berarti penerapan sistem PBB belum berhasil dalam mengurangi tingkat defisit pemerintah.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of performance-based budgeting (PBB) implementation to fiscal control in ASEAN countries. Fiscal control is divided into two: government spending growth control and deficit level control. This study used secondary data from five countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Cambodia, and Thailand, from the year 1997 to 2011.

The results of statistical test showed that, the implementation of the PBB system has significant positive effect on the growth spending level. This result means that the implementation of PBB system would encourage the government growth of spending level. Meanwhile, the implementation of performance-based budgeting system did not show any effect on deficit level. This means that the implementation of PBB system has not yet succeeded in reducing the level of government deficit."

"Setiap perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi yang berbeda. Pada penulisan ini, penulis membahas sistem informasi akuntansi atas siklus produksi pada perusahaan manufaktur jasa maklon di PT.EFG. Penulis membahas dari segi siklus produksi karena siklus produksi merupakan inti kegiatan perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menemukan bahwa siklus produksi pada perusahaan manufaktur jasa maklon memiliki keunikan dibandingkan dengan perusahaan manufaktur pada umumnya. Penulisan ini juga membahas bagaimana pengendalian internal yang dilakukan pada PT.EFG. Hasil penelitian menemukan PT.EFG masih perlu memperbaiki pengendalian internalnya di beberapa bagian.

---

Each company has different accounting information system. In this thesis, author analyzes accounting information system over production cylcle in subcontractor manufacturing company with the case study at PT.EFG. The focus of this thesis is production cycle because it is the core activity of every manufacturing company. The result finds that the production cycle in subcontractor manufacturing in PT.EFG has some uniqueness compare to other manufacturing companies. This thesis also analyzes internal control in PT.EFG. The result finds that PT.EFG still need to improve their internal control in some aspects."