Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadapNotaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menterimembentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala DepartemenHukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalammenyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada padaPemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenangpengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari MajelisPengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota,Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi danMajelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yangdilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris,dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawasdiharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis iniantara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawaspusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negaradapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakanmetode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasilpenelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyaikekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentiansementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis PengawasNotaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan TataUsaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karenaMajelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyaikewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksiyang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACTBasically who has the authority to supervise and examination of the Notaryis the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the SupervisoryCouncil of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department ofJustice has the task to assist the President in performing government affairs in thefield of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary tothe Government , so relating to the way the government have the authority to control .Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Councilcomposed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) inthe District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) atthe Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) inJakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted bythe Supervisory Council which would have included elements of Notaries, Whileother elements are external elements that represent the academic world , government ,and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected toprovide synergies supervision and inspection of the objective. Above backgroundabove problems can be formulated in this thesis include power 1.How bindingsanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State AdministrativeCourt to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the abovemethod then permaslahan normative research the research results obtained followingthe decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in theevent of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary NotarySupervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of theCentral Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or BoardPosition TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessmentrelating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against theconcerned Notary ."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"ABSTRAKSalah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan,yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari MajelisPengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalahdengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPPtersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukumnotaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metodepenelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan,sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitianbertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACTOne of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction ofdishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP).MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the ministerto follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision sothat the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use anormative research method namely a method of research that refers to legislationregulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn inprescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions toovercome the problems."

"Tesis ini membahas mengenai proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Pemangilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris yang melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku para Notaris di luar tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan studi kasus, perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif evaluatif dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan didukung dengan wawancara, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Perbuatan Notaris yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris adalah yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan tugas kewenangan Notaris. Perilaku yang tidak beretika terhadap Majelis Pengawas Notaris karena tidak hadir dalam pembinaan tanpa pemberitahuan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris, sehingga untuk pelanggaran etika moral tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memberikan sanksi berupa teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan dan merupakan suatu peringatan terhadap Notaris.

---

This thesis discussed about the process of summoning and investigating a Notary by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council summons and investigations are carried out to examine a Notary who perform violation. The Notary Supervisory Council has the competence to hold a hearing to examine allegation of violation of code of ethical, code of Notary conduct and the behavior of the Notaries outside their official duty as a Notary. The issue analyzed in this thesis is the procedure to summon and to investigate a Notary by the Notary Supervisory Council based on a case study, the acts of a Notary which can be deemed as a violation of the regulation of Notary Supervisory Council and the implementation of sanction to the Notary by the Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, the type of study is descriptive evaluative through a literature research in order to obtain secondary data, and by also performing an interview, the data will then qualitatively be analyzed and a conclusion is obtained through deduction. The conclusion is that the procedure to summon and investigate a Notary by the Notary Supervisory Council is regulated under the Law No.30 of 2004 on Notary (UUJN) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights on the Procedure to Investigate by the Notary Supervisory Council; A breach of Notary Supervisory Council regulation relates to the act of the Notary and his/her authority. Breach of ethic against the Notary Supervisory Council because of being absent in a guidance session without providing any notification is considered as breach of Notary Supervisory Council regulation, and therefore, against such breach of moral ethic, the Regional Notary Supervisory Council gave sanction in the form of verbal warning, which is considered as the lightest sanction and it is a warning to the Notary."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws."

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda Notaris). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat terkait putusan Majelis Pengawas Notaris baik terhadap notaris aktif maupun werda notaris dan pertanggungjawaban mengenai akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunaka data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No 07/B/Mj.PPN/XII/2014 Juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014. Tentang kedudukan akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak dirubah atau dibatalkan. Artinya walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sedangkan bagi notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat pelanggaran atau pihak yang merasa dirugikan seumur hidupnya terhadap akta yang dibuatnya, kecuali sudah tidak lagi menjabat sevagai notaris (Werda Notaris).

---

Notary is a public official authorized to make a notarial deed which is the strongest and most complete evidence. And notaries have an obligation to include the provision, that what is contained in notarial truly understood and in accordance with the will of the parties, although the notary who made the deed has ended his tenure (MantanNotaris). In this research will be discussed on the positions of the notarial deed is made on the verdict of the Notary Supervisory both the active and the former notary public notary and accountability regarding the deed he made. This study is a normative juridical approach and legislation and case approach to make use of secondary data.

Case analysis conducted on the Supervisory Council Decision No. 07 Notary Center / B / Mj.PPN / XII / 2014 Juncto No 3 / PTS / MPWN / West Java Province / IV / 2014. On the position of the notary deed remain attached throughout the deed is not changed or canceled. This means that although the notary who made the deed has ended his tenure, deed made remains in force as law for those who make it, while the notary still be accountable for both civil and criminal, if there is a violation or those who feel harmed his whole life to the deed made, unless it is no longer served as a notary (former notary). "

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."

"Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

---

Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit."

"Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS.Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS.

Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?.

This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research.

Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official."