Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas harta dalam perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37. Terkait dengan putusan Nomor: 1977 K/PDT/2008, dengan adanya peminjaman uang untuk membeli suatu harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak menyebabkan harta benda tersebut berubah statusnya menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bersamanya akan diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about marital assests for Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People reviewed from the Indonesian Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is normative juridical research. The result of this research is subsequent to the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage coming into effect for the Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People, for them, will be applied the provisions in Article 35, 36, and 37. Related to the verdict Number: 1977 K/PDT/2008, due to the money loaned for buying any asset before carrying out the marriage, it will not caused that assets’ status to become the joint marital assets. if the divorce happened, the joint marital assets will be regulated pursuant to the related law for that matters. "

"[Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalaharmya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan;A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage., A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment tothe court. The question is how the legal consequences of the marriageannulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has beendetermined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court ofJakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutelyright because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision ofSouth Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such asthe Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding andlegally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation ofIslamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for achild that were born in a marriage.]"

"Pembuatan akta wasiat (testament) oleh notaris tidak boleh melanggar bagian pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa percampuran harta seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2748 K/Pdt/2022. Hal ini disebabkan karena dalam hal terjadi perkawinan percampuran harta, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri dan atas seluruh harta bersama tersebut tidak boleh dituangkan dalam akta wasiat (testament) karena akan melanggar bagian suami atau istri yang hidup terlama, sehingga ahli waris yang merasa dirugikan akan adanya akta tersebut dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan akta tersebut dapat tidak terlaksana sebagian atau dapat dibatalkan. Kasus ini bermula ketika akta yang dibuat oleh Notaris TN dinilai melanggar bagian TBT selaku istri sah dalam perkawinan percampuran harta. Salah satu pokok gugatan yang diajukan TBT yaitu agar majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah akta wasiat yang melanggar bagian istri dalam perkawinan percampuran harta mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dengan menghibahwasiatkan harta diluar bagiannya dalam harta bersama dipersamakan dengan menghibahwasiatkan milik orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 903 KUHPerdata menghibahwasiatkan harta milik orang lain menjadikan akta tersebut batal demi hukum. Dengan batal demi hukum akta wasiat tersebut memiliki arti tidak dapat dilaksanakan baik sebagaian maupun seluruhnya dari kehendak yang termuat dalam akta wasiat tersebut. Dengan demikian, pihak yang merasa terciderai haknya dapat meminta pertanggung jawaban kepada Notaris TN. Notaris TN dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan/atau administratif karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e perubahan UUJN.

---

The establishment of a will (testament) by notary must not violate the spouse's part who get married without joint assets as stated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia’s Verdict Number 2748 K/Pdt/2022. When people get married with joint assets, the joint assets are divided in half for the husband and wife, hence the entire joint assets may not be stated in a Will because it would violate the portion of the husband or wife who live the longest. Therefore, the heirs who feel violated by the existence of the Will, can file a lawsuit leaving the Will may not be fully implemented or can be annulled. This case began when a Will made by a TN Notary was deemed to have violated the TBT section as a legal wife in a marriage with joint assets. One of the main points of the lawsuit filed by TBT is for the panel of judges at the Medan District Court to declare the Will Number 05 dated 12 August 2017 be null and void. The research method used is doctrinal by conducting literature studies as a data collection tool. The finding of this research is that a Will that violates the wife's share in a marriage with joint assets causes the Will to become null and void since bequeathing assets outside of her share in joint assets is equal to bequeathing other people's property. As regulated in Article 903 of the Civil Code, bequeathing other people's property will make a Will null and void. A Will that is null and void means that it cannot be utilized either in part or in whole. Thus, parties who feel their rights have been violated can ask for accountability from the TN Notary. A TN notary may be held liable in a civil lawsuit for being proven to have committed an unlawful and/or administrative act for violating the provisions in Article 16 paragraph 1 letter e of amendments to Law on Notary Position."

"Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari kepercayaan yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Demikian halnya terhadap pembagian waris, maka pembagian secara adat dan secara hukum perdata terdapat perbedaan yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan utama timbul karena adanya perbedaan pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kesetaraan gender yang di zaman modern ini sudah tidak adanya perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, terdapat harta peninggalan yang dibagi oleh pewaris untuk anak laki-laki sulungnya pada saat pewaris masih hidup. Mengingat bahwa harta peninggalan berasal dari pewarisan ibu kandungnya sehingga anak-anak lain mempunyai hak atas harta warisan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum negara mengalahkan hukum adat sehingga dalam hal terdapat sengketa yang timbul akibat dilanggarnya kerugian dari pihak ahli waris yang sah akibat pembagian secara adat maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti aturan pembagian waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan.

---

This thesis discusses the civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent who still impose customary distributing of inheritance in his family. The ethnic Chinese who are part of the population in the territory of Indonesia in certain areas still impose the customs and traditions of Chinese customs that fall down and become part of the beliefs held by Chinese ethnic families in Indonesia. Similarly to the distribution of inheritance, the distribution of custom and civil law has differences that often cause problems. The main problems arise because of differences in the distribution of heritage treasure between boys and girls. This distinction, of course, leads to injustice and violates gender equality as there is no difference in status between women and men in modern times. In the case of Supreme Court verdict Number 147K Pdt 2017, there is a heritage treasure shared by the heir to his eldest son when the heir is alive. Given that the heritage treasure is derived from the inheritance of the biological mother so that other children have the right to inheritance thereby it is contrary to the law. The research method used in this research is normative juridical with qualitative approach and analytical descriptive. This study concludes that the law of the state defeats customary law so that in the case of a dispute arising from the violation of the losses of the legitimate heirs due to customary distribution, the settlement is done by following the rules of distribution of inheritance as set forth in the Civil Code especially in the Second Book about Material. Keywords Civil Law, Customary Law, Chinese Ethnicity, Inheritance Law."

"Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu hal misal suami boros dan berkelakukan tidak baik yang mengakibatkan harta bersama akan habis, maka isteri dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan ke Pengadilan Negeri, karena perjanjian kawin sudah tidak dapat lagi dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dari keadaan tersebut di atas, maka yang jadi permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah akibat hukum dari pemisahan harta kekayaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana secara yuridis pertimbangan Hakim mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/2012 tanggal 9 Desember 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturanaturan hukum yang ada. Maka ditemukan jawabannya bahwa akibat hukum yang timbul sebagaimana ternyata dalam kasus yang diteliti yaitu tidak dapat diadakan pemisahan karena isteri tidak memenuhi Pasal 186 BW, sehingga objek sengketa tetap menjadi harta bersama suami dan isteri. Untuk perjanjian pisah harta yang telah dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan undang-undang. Dan Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 119 BW, karena antara suami dan isteri tersebut tetap terjadi persatuan harta bulat. Sedangkan penerapan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan dalam pertimbangan Hakim dianggap kurang tepat karena tidak terjadi perubahan perjanjian kawin.

---

Fostering a household is not as easy as turning the hand, there is always a conflict triggered by wealth in marriage. If spouse did not make a prenuptial agreement, separation asset and any asset they acquire during the course of their marriage would be community asset. Furthermore, during the marriage takes place, if there is something happen e.g. the husband is extravagant and does not have good manner which is caused community asset would be lost, the wife could propose a claim for asset separation to District Court, because prenuptial agreement could no longer be made after marriage took place. According to that circumstances, the consent of this research is how the legal consequences of the assets separation that is performed by prenuptial agreement made after marriage and how the juridical considerations of the Judge regarding separation assets in marriage, as it turns out in the Supreme Court Verdict No. 2901 K / Pdt / 2012 dated December 9, 2013. By using a normative juridical research method, the author in researching refers to rules of existing law. Then found the answer that the legal consequences arising in this case study that the separation cannot be held because the wife does not comply with Article 186 BW, then the object of dispute remain the property of the husband and wife. And the prenuptial agreement that has been made before a Notary cancelled and void because of flawed juridical and contrary to law. And Supreme Court decisions were appropriate and in accordance with Article 119 of the BW, as between husband and wife are still having community assets. While the application of Article 29 paragraph (4) of the Law of Marriage in consideration of Judges considered less appropriate because there is no change in prenuptial agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa putusan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Dengan adanya akta perkawinan yang dinyatakan tidak sah maka dasar penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinannya juga dianggap tidak ada atau harus dibatalkan vernietigbaar . Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan status hukum dan status hubungan keperdataan seorang anak yang akta perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/AG/2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 37/PDT.G/2007/PTA.Mks. juncto Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 688/Pdt.G/2006/PA Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis adalah metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483 K/Pdt/2015. Tipologi penelitian yang digunakan berupa tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak anak kedudukan status anak. Dengan adanya kedudukan status anak yang tetap sebagai anak sah, secara perdata, seorang anak tersebut tetap merupakan ahli waris ab intestato yaitu ahli waris yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan tetap memiliki hubungan keperdataan secara otomatis dengan ibunya maupun keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya.Kata Kunci: Kedudukan Anak; Putusan Pengadilan; Pembatalan Perkawinan; Status Keperdataan Anak

---

ABSTRACTThe thesis is consist of marital annulment, Marital Annulment is a court action in making their decision over the verdict which imposed that marital is illegal and considerably does not exist. Marital suspend is conducted by particular excuses and with only certain people that allow to do it. The marriage certificate is the basic for the issued of birth certificate. The question has appeared for child legal status and their civil status when the marriage certificate has been annuled by the Court s Decision. To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using secondary data is data obtained from literature. Tipology of research is descriptive analytic. Based on research, writer has a conclusion that court s verdict does not retrosprective for a child that were born in a marriage. The decision to annul the marriage has no effect on the child s legal standing. The Legitimate child, in particullarly should be a heir ab intestato and automatically have a civil relationship with their mother and mother s family and a man as biological father Keyword Court Verdict, Marital Annulment, Child s Legal Standing, Child s Civil Status "

"Pengakuan terhadap perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah hal yang penting untuk diteliti. Kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 707/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai status perkawinan FKS dan EFS ketika melaporkan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dampak dari pelaporan pencatatan perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri haruslah mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UUPerkawinan yang mengandung dua asas Hukum Perdata Internasional, yakni asas nasionalitas dan asas lex loci celebrationis. Sifat dari akta perkawinan FKS dan ESS yang berbentuk declaratoir menyebabkan akta tersebut dapat serta merta diakui di Indonesia. Putusan cerai pengadilan asing tidak termasuk dalam lingkup pasal 436 Rv karena hanya bersifat konstitutif sehingga putusan perceraian antara FKS dan ESS dapat diakui di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari status cerai FKS dan ESS adalah tidak adanya legal standing FKS untuk menandatangani spousal consent pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh ESS.

---

Recognition of marriages and divorces carried out by Indonesian citizens abroad is an important matter to be investigated. The cases studied in this thesis are the DKI Jakarta High Court Decision Number 707/PDT/2020/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the marital status of FKS and EFS when reporting their marriage registration at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta  and the impact to third parties. This research is explanatory by using normative legal research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The validity of marriages held abroad must refer to Article 56 paragraph (1) of the Marriage Law which contains two principles of International Civil Law, namely the principle of nationality and the principle of lex loci celebrationis. The nature of the marriage certificate of FKS and ESS in the form of a declaratoir causes the deed can be recognized in Indonesia immediately. Divorce decisions of foreign courts are not included in the scope of article 436 Rv because they are only constitutive so divorce decisions between FKS and ESS can be recognized in Indonesia. The impact of the divorce status of FKS and ESS is that there is no legal standing for FKS to sign the spousal consent on the agreements made by ESS."

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas bagian multak atau legitieme portie terhadap segala pemberian warisan. Undang-undang memberikan waktu selama tiga puluh tahun kepada para ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan sejak warisan terbuka. Akan tetapi, jika pengurusan warisan tidak dilakukan sesegera mungkin sejak warisan terbuka, maka akan dimungkinkan terjadi perselisihan mengenai warisan tersebut sebab akan terjadinya pergantian ahli waris dan objek warisan mungkin sudah berpindah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak bagian anak-anak dari perkawinan pertama dan akibat hukum dari pembatalan sertipikat tanah yang telah dihibah yang mana tanah tersebut masih merupakan objek warisan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian adalah untuk melindungi anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, maka istri atau suami yang kedua hanya mendapatkan maksimal 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak-anak tersebut juga tidak boleh dirugikan sekalipun dengan menggunakan wasiat. Dengan dibatalkannya sertipikat tanah akibat hibah, maka perbuatan hukum yang dilakukan setelah hibah tersebut dianggap tidak pernah dan akan kembali pada keadaan semula sebelum hibah tersebut dilaksanakan. Masyarakat terutama para ahli waris diharapkan sesegera mungkin mengurus hal mengenai warisan sejak warisan terbuka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

---

This research discusses the distribution of inheritance to children from the first marriage in the event that the assets have not been divided but was bequeathed to spouse and children from second marriage. The law basically protects the heirs. The law gives the heirs the right to bring legal charges in order to fight for their inheritance rights and protects the heirs by giving the right to claim their portion of all inheritance. Furthermore, the law gives the heirs thirty years to administer the inheritance after the death. However, if the management of the inheritance is not carried out promptly after the death, a dispute regarding the inheritance is most likely to occur because there is a possibility to a change of heirs and objects of inheritance may have been transferred. The issues that will be raised in this research are the legal protection of the rights of children from the first marriage and the legal consequences of the cancellation of the certificate of land that has been granted where the land is still an object of inheritance. To answer this problem, a normative legal research method is used that uses secondary data as the main data. The results of the research are to protect children from the first marriage of the heir, according to the law, the second wife or husband will only get a maximum of 1/4 (one-quarter) of the inheritance's estate. Children from the first marriage also may not be aggrieved even by means of a will. With the cancellation of the land certificate as a result of the grant, the legal action taken after the grant is considered never happened and will return to its original state before the grant was implemented. Heirs are expected to manage the deceased’s inheritance as soon as possible to avoid disputes in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai asas iktikad baik dalam perjanjian perkawinan khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 527K/Pdt/2014. Di Indonesia, perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya merupakan bagian dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan juga merupakan bagian dari Buku I. Dalam pelaksanaannya, perjanjian perkawinan masih menemui beberapa kendala. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh salah satu kendala yang dapat dialami dalam perjanjian perkawinan, yaitu iktikad baik pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perjanjian perkawinan tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menilik lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya suatu perjanjian perkawinan dilakukan seraya memenuhi asas iktikad baik. Bentuk dari penelitian ini sendiri adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dengan dilakukannya penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan yang dibahas terdapat berbagai pelanggaran asas iktikad baik dengan sebab-sebab yang beragam. Hal ini dapat disebabkan karena masih belum adanya kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai asas iktikad baik. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bergegas untuk merumuskan peraturan dari iktikad baik.

---

This thesis discusses good faith principle in marriage agreement, particularly in Supreme Court Verdict No. 527K Pdt 2014. In Indonesia, marriage agreement is not just a part of 3rd Book of Indonesian Civil Code but also a part of 1st Book. In real life practice, marriage agreement still encounters many obstacles. This thesis is made based on one of the obstacle many people encounter in marriage agreement, which is good faith principle of parties related to the marriage agreement. As for the purpose of this research is to look deeper into how a marriage agreement should be executed while fulfilling the good faith principle. This is a juridical normative research with descriptive typology. By doing this research, writer concluded that in the analyzed verdict, there are violations of good faith principle with various causes. This could happen because up until this thesis is written, there is no rule of law in Indonesian Legislation concerning good faith principle. Therefore, the government should hurry to formulate regulation on good faith principle."

"ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terkait dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam ekadaan tertentu seorang pria boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pokok permasalahan yang dianalisis adalah pembatalan perkawnan oleh Mahamah Agung dan kekuatan menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptis yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris adalah sempurna/kuat, dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak secara serta merta Akta Notaris tersebut menjadi batal. Batalnya suatu Akta Notaris hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan dan dalam Akta Notaris haruslah terdapat cacat. Apabila akta notaris tersebut mengikat pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan, sehingga akta notaris tersebut masih tetap kuat pembuktiannya selama akta tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Agar tidak terdapat ketidakseimbangan dalam hukum, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAKThe marriage was the association was born the heart between a man and a woman as the husband and wife with the aim of forming the family, the happy and lasting household was based on the Deity the Lord. From this understanding was known that that was tied in the marriage was a man with a woman, but in the certain situation of a man might have wives more than a person by meeting the certain condition. But in the implementation of polygamy often the violation happened, so as to emerge a dispute in the Court. The violation of the marriage of this polygamy could be cancelled by the Court with the existence of the lawsuit from the sides that held this marriage and the interested third party. The subject of the problem that was analysed was the cancellation of the marriage by the Supreme Court and the strength of authentication of the notary's certificate after having the cancellation of the marriage. This writing used the normative research method with the study of the bibliography that was supported with the interview and the data that were received was analysed qualitatively, so as to produce the analysis deskriptis that could clarify the problem answer. The decision of the Republic of Indonesia Supreme Court."