Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 187065 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Angelina
"ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh
notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana
tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB
ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan
BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandang
hukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan
BPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapan
BPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telah
melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimiliki
oleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait dengan
pelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum saling
terkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yang
dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, maka
notaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akan
membahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus dan
mengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambil
dengan menggunakan pola pikir induktif.

ABSTRACT
This thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notary
public/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,
who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’s
code of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement be
categorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter of
criminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notary
who embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While from
point of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement as
violation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violates
the principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, also
it violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code of
ethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, then
as long as all following violations relate to the state law violation, then the
concerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcher
applies the normative judicial method in this thesis where research questions are
explored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.
Conclusion of the thesis is presented through inductive method."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendy Christantia
"ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari
para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada
kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya
namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,
Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugat
lainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notaris
selaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris selaku PPAT dengan
dihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yang
kemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap
validitas identitas para penghadap serta bagaimanakah akibat hukum terhadap
Akta Jual Beli tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
dan juga melakukan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat data
penelitian. Hasil Penelitian ini adalah Notaris selaku PPAT yang telah melakukan
prosedur yang benar dalam pembuatan akta hanya bertanggung jawab secara
formil terhadap identitas yang diberikan oleh para penghadapnya sehingga
Notaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi atas pemalsuan identitas para
penghadapnya, serta akta PPAT yang dibuat berdasarkan identitas penghadap
yang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan dengan
putusan dari pengadilan.

ABSTRACT
Notary/PPAT is the public officer who has the authority to make authentic deed.
In carrying out their duties in order to meet the needs of the community for
creating the authentic deed, based on information and the identity of the parties.
Notary/PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity of
the parties, but in the case on The Verdict of Indonesia’s Supreme Court No.
1023/PDT/2004, Notary/PPAT was being sentenced to pay fine together with the
other defendants and The sale and purchase deed was being declared void or
invalid. The sale and Purchase deed by Notary/PPAT was made with the presence
of the parties claiming to be the owner of the land that was then been discovered
that the parties are falsifying their identity. This raises questions about the
responsibilities of Notary as PPAT toward Validity of The Parties Identity and
what is the consequences of law to the sale and purchase Deed? This Study uses
the method of normative research and also conduct interviews with experts to
strengthen research data. The result of this research is Notary as PPAT who has
done the correct procedure in making deed can only be formally accountable to
the identity given by the parties so that notary/PPAT could not be penalized on the
parties impersonation, as well as Deed made by PPAT based on false identity does
not have the force of law, can be canceled by court decision."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39042
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Idha Rachmani
"ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1061/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan segala tingkah laku notaris harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan juga Kode Etik Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan prakteknya dan bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukannya. Terkait dengan akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan Notaris dan/atau PPAT EKM dapat menjalani hukuman pidana penjara paling lama lebih kurang 5 lima tahun 3 tiga bulan. Untuk menghindari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku PPAT dikemudian hari, maka perlu ditegaskan kembali mengenai kewajiban seorang Notaris dan/atau PPAT dalam menjalani jabatannya baik kewajiban dalam lingkup jabatan maupun kewajiban di luar jabatan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh I.N.I Kata kunci: Notaris, PPAT, Tindak Pidana, Penggelapan.

ABSTRACT
Notary is obliged to always perform his duty of office according to the highest measure with the mandate, honest, thorough, independent, and impartial. As a public official, a Notary must be able to foster trust relationships with his clients. In this study the author discusses the regulation of the obligation of a Notary as PPAT in carrying out his position and legal consequences for Notary as PPAT who committed crime of embezzlement in the case of the Bandung District Court decision 1061 Pid.B 2016 PN.Bdg. The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation. From the results of the study the authors conclude all notary behavior should always pay attention to the applicable law, and also the Code of Conduct Notary. A Notary in performing his duties is limited by the rules corridors. Restrictions are made so that a Notary does not excessively in carrying out his practice and is responsible for what he does. In relation to legal consequences for a Notary as PPAT who commits a criminal act of embezzlement of Notary Public and or PPAT EKM can serve a prison sentence of maximum 5 five years 3 three months. To avoid criminal acts committed by Notary as PPAT in the future, it is necessary to reaffirm the obligation of a Notary and or PPAT in performing their duties both obligations in the scope of positions and duties outside positions, through coaching conducted by I.N.IKeywords Notary, Land Deed Officials, Crime, Embezzlement."
2017
T47629
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Andalas Kristian
"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.
Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.
Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.
Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.
The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.
The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.
Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47859
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuni Damayanti
"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.
Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.
The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50226
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wita Anjani
"ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse akta , salinan
akta dan kutipannya. Kewajiban notaris mengeluarkan salinan akta yaitu
dikeluarkannya salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah
salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.
Notaris membuat salinan akta berbeda dengan minuta akta dapat berakibat karena
kelalaian, tidak teliti dan disengaja. Adapun dalam hal salinan akta yang dibuat
notaris berbeda dengan minuta akta, maka dalam hal bentuk tanggung jawab
notaris dapat ditinjau dari tangung jawab notaris dari sisi perdata dan sisi pidana.
Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian
yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris menjelaskan tentang gejala yang timbul
di dalam masyarakat dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan
tentang penyebab notaris membuat akta berbeda dengan salinannya dan tanggung
jawab notaris ditinjau dari sisi perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan notaris
yang demikian mengakibatkan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan
salah satu pihak dalam akta, yang seharusnya notaris tidak berpihak pada salah
satu pihak.

ABSTRACT
Based on Notary Act No. 30 of 2004 article 1 paragraph (1) that the Notary
is a public official its the only authority to make Authentic act from all the deeds,
agreements and determination required by general a regulation or by the
concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date,
save his deed, and give grosse deed, a copy of the deed and citation. Liability
issued a notary copy of the deed that is issued word by word copies from all the
deeds and the bottom of Authentic copy contained the phrase "given a copy which
has similliar sound". Make a copy of a different notary deed by deed minute may
result due to negligence, not conscientious and deliberate. As in the case of a copy
of a deed made by minute different notary deed, then in terms of the form can be
reviewed notary responsibilities of a notary responsibilities of the civil and
criminal sides. So according to the author it is necessary to do research in the
form of Juridical Normative research with explanatory type describes the
symptoms arising out in the community and seeks to provide solutions for
problems of the different causes of notary the deed by making copies and notary
responsibilities in terms of civil and criminal sides. In case notary deed thus result
benefit one side to the detriment of one parties in the deed, the notary should not
tendentious with one side."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vania Septina Basra
"ABSTRAK
Social processes occur in relation to changes in structural and cultural
aspects. The process is a new space that is created when there is a structural and
cultural pressures both in agriculture and industry. This raises the niche labor
services abroad, as overseas markets especially Saudi Arabia is very easy to
access and is considered as a safety valve. Potential labor market is then
successfully put to good use by the sponsors in cooperation with PPTKIS for
sending workers to Saudi Arabia. Process becomes easier because the links do
revolution and commodification CTKI recruitment and utilize social capital in the
form of trust.

ABSTRACT
Notary is a position of trust, so that the dignity and dignity of the notary position
must be maintained, especially when in performing his duties. In taking an action
and deed should be prepared based on the rule of law, in addition to the notary
also must examine all the evidence presented, and hear testimony or statements of
the parties as set forth in the base material for the deed. So that the deed he had
done the do not lose their authenticity and does not cause harm to others. If in
making authentic act, a notary public is not known based on the applicable law,
the notary shall be responsible for the deed he had done. As was the case in
Decision No.86/Pdt.G/2009/PNJkt.Tim., Which at the time made a Notary A Sale
and Purchase Agreements, penghadap who appear before the notary is Mr. M as a
buyer, while the seller is Mr S was not appear before the notary. Sale and
Purchase deed manufacture only based on the original Land Certificate which
belong to Mr. S brought by Mr. M. When in fact Mr. S as the owner of the land
was never intended to sell the land to anyone, including to Mr. M. By simply
using the original Land Certificate belongs in the absence of Mr. S and Mr. S as
the owner and seller of the land, A Notary Deed of Sale made by efforts to
manipulate the data, falsifying documents and signatures belong to Mr. S. And in
the Sale and Purchase Agreements as though it has been trading in accordance
with applicable law, whereas the full purchase engineering. For making the Sale
and Purchase Agreements which contain fake information to make Mr. S suffered
losses. Against losses suffered by Mr S then A must be responsible for the notary
delete is to repeal and crossed the Sale and Purchase Agreements have been made
and resulted in the Sale Deed null and void"
Universitas Indonesia, 2013
T35698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruth Patricia Habigael
"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feri Triayulivan
"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai nilai objek perjanjian. Hal ini berawal karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang salah satunya adalah untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap isi akta, karena nilai yang tertulis dalam akta tersebut mengandung ketidakbenaran disebabkan adanya perbedaan harga jual beli antara yang tertulis pada akta dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah peran notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta dan tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.
Hasil yang didapat oleh Penulis adalah Notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, dan penyuluhan tersebut harus maksimal mulai dari akta apa yang akan dibuat, mengenai objek sampai dengan nilai transaksi agar akta tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, serta tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya yaitu secara administratif berupa teguran tertulis serta secara perdata yaitu mengganti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan.

This thesis talks about Notary responsibility in providing legal counseling pertaining to value of the agreement object. This case started because of the availability of lawsuit to Cirebon's District Court, one of which is to declare sales and purchase agreement made by Notary that has no legal force and misuse or manipulation towards the content of deeds, because the nominal written in that deeds contain unrighteousness due to the differences of buying and selling price written and what has been agreed before. The subject matter of this thesis is the role of Notary providing legal counseling in making deed and theirs responsibilities in response of the price difference inside the deeds they made. This study uses the descriptive analytics method.
The result of this study is Notary has important role to give legal counseling regarding with making deed, and the counseling has to be comprehensive started from the deed that is going to be made, the object, until the nominal transaction so the deed will not have any problems in the later days, as well as the Notary responsibility in the case of buying and selling price discrepancy in the deed they made administratively by written reprimand, and in civil terms which is indemnify form the aggrieved parties."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Larasati Allegra Farniasari
"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi.
Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.
Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>