Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji pengaruh Current Ratio, Debt Ratio, Total AssetTurnOver terhadap Return On Equity. Penelitian ini juga melihat pengaruhvariabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan yang diproksikan denganPrice-to-Book Value dan Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan sampel datalaporan keuangan triwulan dalam periode tahun 2009 – 2012 dari 11 perusahaanpublik sub sektor Food and Beverages, sebanyak 176 observasi. Data dianalisismenggunakan Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DebtRatio dan Total Asset TurnOver berpengaruh positif signifikan terhadap ReturnOn Equity. Sedangkan Debt Ratio dan Return On Equity berpengaruh positifsignifikan terhadap Price-to-Book Value dan Tobin’s Q.

---

ABSTRACTThis study is to examine the impact of Current Ratio, Debt Ratio, Total AssetTurnOver on Return On Equity. This study is also to examine the impact of thosevariables on firm value that uses the variable of Price-to-Book Value and Tobin’sQ.This study used sample of four years quarterly financial report over the periodof 2009 – 2012 from 11 Food and Beverages listed companies, with 176observations. Data analysis used Panel Data Regression.Result of this studyindicate thatDebt Ratio and Total Asset TurnOver have a significantly positiveimpact on Return On Equity. WhileDebt Ratio and Return On Equity have asignificantly positive impact on Price-to-Book Value and Tobin’s Q."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh manajemen laba terhadap probabilita kelayakankredit dengan efektifitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit sebagaivariabel moderasi. Penetapan kelayakan kredit menggunakan asumsi penilaiankredit yang dilakukan majalah Infobank 2011. Pengujian hipotesis menggunakanregresi logistik dengan sampel perusahaan sebanyak 215 perusahaan yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Tingkat efektivitas dewankomisaris dan komite audit dikur menggunakan skor yang dikembangkan olehHermawan (2009) dengan karakteristik aktivitas, independensi, kompetensi danjumlah anggota.Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen laba dapatmeningkatkan probabilita kelayakan kredit, untuk variabel moderasi efektifitasdewan komisaris memiliki pengaruh namun memperlemah manajemen labaterhadap probabilita kelayakan kredit,dan untuk efektivitas komite audit tidakberpengaruh terhadap probabilita kelayakan kredit. Pada pengujian tambahandimana variabel tingkat efektivitas dewan komisaris dan komite audit diuji secaraterpisah hasil regresi menunjukkan ting efektivitas komite audit memperlemahprobabilita kelayakan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnyakomite audit merupakan bagian dari dewan komisaris, dan apabila dilihat secarabersama peran komite audit tidak terlihat secara signifikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effect of earnings management on the probability ofcredit worthiness with the effectiveness of the board of commissioners and theeffectiveness of the audit committee as a moderating variable . Determination ofcredit worthiness using credit scoring assumptions made Infobank magazine in2011. Hypothesis testing using logistic regression with the sample companies asmuch as 215 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 . Thelevel of effectiveness of the board of commissioners and audit committee dikurusing scores developed by Hermawan (2009) with characteristic activity ,independence , competence and membership. Hasil this study indicate earningsmanagement can increase the probability of credit worthiness , for moderatingvariable effectiveness commissioners have yet to weaken the influence of theearnings management probability of credit worthiness , and to the effectiveness ofthe audit committee had no effect on the probability of credit worthiness ,. Inadditional tests where the variable level of effectiveness of the audit committee ofthe board of commissioners and tested separately ting regression results show theeffectiveness of the audit committee to weaken the probability of creditworthiness . This indicates that the audit committee is basically a part of the boardof commissioners , and when seen together the role of the audit committee doesnot look significantly."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak arus kas volatilitas terhadap keputusan penggunaan utang. Sampel ini terdiri dari perusahaan dari lima negara di Asia Tenggara yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, di subsektor manufaktur makanan dan minuman selama periode 2018 - 2022. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari data cross section dan data time series. Variabel yang terlibat dalam penelitian ini meliputi utang sebagai variabel dependen yang diukur dengan utang jangka Panjang dan utang jangka pendek, sedangkan volatilitas arus kas yang digunakan sebagai variabel independen diukur dengan standar deviasi arus kas operasi selama lima tahun. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis data panel dengan model fixed effect dan random effect dengan bantuan software STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable volatilitas arus kas memberikan dampak yang negatif dan signifikan terhadap utang jangka Panjang sedangkan dengan variable utang jangka pendek memberikan hasil yang positif dan signifikan dengan level 1%. Dari hasil olah data yang dilakukan, ditemukan bahwa volatilitas arus kas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat utang jangka pendek pada kuartil 1 dan 2. Sedangkan apabila diukur menggunakan utang jangka Panjang akan memberikan hasil yang negatif dan signifikan pada kuartil 3 dan 4.

---

This study was conducted with the aim of evaluating the impact of cash flow volatility on the use of debt. This study uses a sample taken from Thomson Reuters for the period 2018 - 2022. This sample consists of companies from five countries in Southeast Asia, namely the Philippines, Vietnam, Thailand, Malaysia and Indonesia, in the food and beverage manufacturing subsector. The data used is a combination of cross section data and time series data. The variables involved in this study include capital structure as the dependent variable measured by long-term debt and short-term debt, while cash flow volatility used as an independent variable is measured by the standard deviation of operating cash flow for five years. To analyze the data, panel data analysis method is used with fixed effect and random effect models with the help of STATA software. The results showed that overall the cash flow volatility variable had a negative and significant impact on long-term debt while the short-term debt variable gave positive and significant results at the 1% level. In addition, this journal also analyze cash flow volatility in companies that have different levels of cash flow. Therefore, the overall sample is divided into four quartiles based on the average cash flow level in five years owned by the company. From the results of data processing, it is found that cash flow volatility has a significant positive effect on the level of short-term debt in quartiles 1 and 2. Meanwhile, when measured using long-term debt, it will give negative and significant results in quartiles 3 and 4."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pelanggaran debt covenant terhadap aktivitas audit dan pengawasan di perusahaan. Aktivitas audit dalam penelitian ini tidak terbatas pada hubungan perikatan dengan auditor eksternal saja, tetapi juga terkait aktivitas dari komite audit. Sedangkan aktivitas pengawasan dalam penelitian ini terkait aktivitas dari dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan sampel perjanjian pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar debt covenant mengalami kenaikan biaya audit. Kenaikan biaya audit terjadi karena pelanggaran debt covenant meningkatkan risiko auditor dan juga meningkatkan kebutuhan perusahaan atas jasa audit. Penelitian ini juga menemukan bahwa aktivitas dan efektivitas dari komite audit mengalami peningkatan ketika perusahaan melanggar debt covenant. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran debt covenant tidak mempengaruhi aktivitas dan efektivitas dari dewan komisaris. Hal ini terjadi karena komite audit telah meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya ketika perusahaan melanggar debt covenant.

---

This study aimed to prove that debt covenant violations have impact on firm's audit and monitorting activities. The audit activities referred in this study consisted of the engagement relationship with the external auditor and also the activities and effectiveness of the audit committee. While the monitoring activities referred in this study was related to the activities and effectivenesss of the board of commissioners. The samples used in this study were loan agreements owned by non financial public companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012 to 2015. This study found evidence that firm's audit fee increases when company violates debt covenants. Increase in audit fees occurred because debt covenant violations increased auditor risk and also company's need for audit services. This study also proved that the activities and effectiveness of the audit committee is affected by the debt covenant violations. However, this study found that the activities and effectiveness of the board of commissioners isn't affected by the debt covenant violations. This occurred because the audit committee had increased its activities and effectiveness when the company violated debt covenant. "

"Laporan magang ini menganalisis laporan keuangan atas uji tuntas yang diterapkan oleh PT BA pada restrukturisasi utang PT TOPER. Proses ini dilakukan dalam rangka penugasan uji tuntas kepada PT BA oleh Bank Sejahtera untuk pertimbangan dalam restrukturisasi utang PT TOPER kepada Bank Sejahtera. Proses analisis laporan keuangan atas uji tuntas pada restrukturisasi utang PT TOPER menunjukkan pertumbuhan usaha PT TOPER tidak cukup potensial sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi utang."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asset tangibility terhadap leverage dan debt maturity di emerging markets dengan menggunakan metode regresi data panel. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemisahan sampel berdasarkan kondisi institusional yang terkait dengan collateral. Hasil studi menunjukan bahwa pada perusahaan non finansial dan non utilitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2002-2011, asset tangibility memiliki pengaruh terhadap leverage dan debt maturity. Studi ini juga menemukan bahwa pengaruh asset tangibility terhadap leverage berbeda pada setiap kelompok negara, seperti pada negara dengan peraturan collateral lebih sederhana, hubungan antara variabel tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku pada pengaruh asset tangibility terhadap debt maturity.

---

This study aims to analyze the impact of asset tangibility towards leverage and debt maturity in emerging markets by using panel data regression. In addition, this study also split the sample based on institutional environment in each country related to collateral. This study finds that in non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand in 2002-2011, asset tangibility affects leverage and debt maturity. This study also finds that the impact of asset tangibility towards leverage varies across countries, such that in countries with fewer restrictions on collateral, the relationship between these variables is much tighter. This also applies to the impact of asset tangibility towards debt maturity."

"Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil.

---

Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors."

"Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas Penjamin dengan Debtur secara bersamaan ketika Debitur Utama lalai melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, di Pengadilan Niaga, terdapat diskursus mengenai bisa tidaknya Penjamin dilibatkan sebagai salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur Utama sebagaimana dimuat di dalam Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh Penjamin, pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan analisis bisa tidaknya Penjamin yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai salah satu Termohon PKPU (Pasal 1832 KUHPer dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”)). Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok permasalahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka guna memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan dilepasnya hak istimewa Penjamin (Pasal 1831 KUHPer), Penjamin berkedudukan sebagai Debitur dan Penjamin dapat menjadi salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur karena Pasal 1832 KUHPer serta Pasal 254 UUK-PKPU tidak menjadi penghalang ditariknya Penjamin dalam forum PKPU.

---

In a debt and credit agreement, the Guarantor is engaged to guarantee the Debtor's debt. Other than that, the Guarantor is also required to waive its privilege, in particular Article 1131 of the Civil Code (“KUHPer”). By waiving the privilege, the Creditor can directly collect the Guarantor if the Principal Debtor defaults in performing its obligations and the Guarantor is considered as the Debtor as the Guarantor is jointly and severally bound with the Principal Debtor. From this basis, many Creditors file a Suspension of Debt Payment Obligation ("PKPU") against the Guarantor and the Debtor simultaneously when the Main Debtor fails to perform its obligations. However, in the Commercial Court, there is a discourse on whether or not the Guarantor can be involved as one of the PKPU Respondents together with the Main Debtor as contained in Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, this thesis will discuss the legal consequences of the waiver of privilege by the Guarantor, the judge's consideration in Case Study of Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., and analysis of whether or not the Guarantor who waives its privilege can be withdrawn as one of the PKPU Respondents (Article 1832 of KUHPer and Article 254 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUK-PKPU")). Furthermore, the research method used is doctrinal, where the subject matter will be analyzed and researched based on library materials in order to provide explanations and draw conclusions related to these issues. After conducting the research, the author concludes that with the release of the Guarantor's privilege (Article 1831 KUHPer), the Guarantor has the status of a Debtor and the Guarantor can be one of the PKPU Respondents together with the Debtor because Article 1832 KUHPer and Article 254 UUK-PKPU do not prevent the withdrawal of the Guarantor in the PKPU forum. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."