Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan MajelisPengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis PengawasNotaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesinotaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis PengawasNotaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkatKota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkatPropinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat Pusat atau IbuKota Negara. Pembentukan secara berjenjang ini dimaksudkan agar adanya suatupemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN dimulai dari tingkat bawahatau daerah, bagi para pihak yang keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas tersebutdapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Sesuai denganpermasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentangKewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengadili sendiri. daripendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tata CaraPemeriksaan diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan hukumAcara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. selanjutnya PutusanNomor Nomor 04/B/Mj.PPN /2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 terhadapupaya hukum banding atas 1 (satu) putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa BaratNomor 03/Pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 tanggal 20 Januari 2012. Kedua Putusan yangdiambil oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan susunan Majelis yang berbeda mengandungcacat prosedur atau cacat formil.

---

ABSTRACTLaw No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary Supervisory Council has established, theformation was made by the Minister. Notary Supervisory execute Council semi- judicialfunction ( semi- judicial ) as a court notary profession is conducting the trial, check andimpose sanctions for alleged violations of the notary office and the implementation of acode of ethics or a notary, Notary Supervisory Council were composed by the RegionalSupervisory Council (MPD) that established by Notary the City/District, RegionalSupervisory Council (MPW) that established by Notary Provincial and Central SupervisoryCouncil (MPP) that established in the State Capital Notary. Staging development wereintended that the existence of an examination of the alleged violations of the code or UUJNstarting from the bottom or regional level, for the parties objected to the decision of theSupervisory Council may be appealed to a higher Supervisory Council. In accordance withthe problems and research objectives, the purpose of this research is descriptive analyzed,which mean this research were conducted to get the data overview from these research ordetailed data about the authority of the Supervisory Council meticulous Notary Center inprosecuting its own. These research were approached by normative juridical methodapproach. The Inspection Procedures is set in Notary Law and Regulation of the Ministryof Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 year 2004and civil law that applicable in general of court. Furthermore, from the decree number04/B/Mj.PPN/2012 and decree number 07/B/Mj.PPN/V/2013 concerning about legalappeal upon 1 (one) supervisory council in Notary region on west java decree number03/pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 on date January 20th 2012. Both decrees that already beentaken by state supervisory council is not according to the procedure because thecomposition of the council is different."

"ABSTRAK Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda untuk 1 (satu) perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013, menimbulkan asumsi adanya pelanggaran asas ne bis in idem oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan terhadap suatu kasus yang berujung pada munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk 1 (satu) perkara yang sama dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran asas ne bis in idem terhadapnya. Sedangkan dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tuduhan pelanggaran terhadap asas ne bis in idem pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/2012 dan putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 tidak terbukti, karena kedua putusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAK Notary Act and related legislation determines that the procedures in handling public reports on allegations of malfeasance by a Notary should be done in stages, starting from the District Supervisory Assembly, Provincial Supervisory Assembly, to the Central Supervisory Assembly. Hazy procedures in handling a reported case has led to the issuance of 2 (two) different decisions by the Central Supervisory Assembly, i.e. decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and decision No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013, which has evoked an assumption that the ne bis in idem principle had been violated. In accordance to the problems and objective of the research, this research was categorized as an analytical and descriptive research, which was an analysis of data based on the general law theory applied to a case that has led to the issuance of aforementioned decisions issued by Central Supervisory Assembly. Based on the approach, this research uses a normative juridical approach. Alleged violations of ne bis in idem principle towards Central Supervisory Assembly decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013 was not proven, because both decisions were inseparably linked to one another, and Central Supervisory Assembly has been implementing its authority in accordance with the legislation in force."

"ABSTRAKSalah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan,yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari MajelisPengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalahdengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPPtersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukumnotaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metodepenelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan,sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitianbertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACTOne of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction ofdishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP).MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the ministerto follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision sothat the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use anormative research method namely a method of research that refers to legislationregulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn inprescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions toovercome the problems."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh telah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli ganda sehingga Notaris tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Rentannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik karena lalai maupun sengaja dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehinga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan.

---

ABSTRACTNotary is a public officials who have authority to make an authentic official documents and other authorities as stated in the legislation. Notary deed is an authentic one made by or in front of the notary himself based on the forms and the procedures that have been appointed in the enactment. Notary’s obligation is something that must be obeyed that if he does not comply or break it, then he will be penalized depending on the violations that he committed as stated in the enactment of notary incumbency. For example, there had been a violation of a notary incumbency in the making of a binding sale and purchase deed so the notary will get administrative sanction in the form of a written warning. The susceptible of violations that notaries do, either intentionally or not, can cause a lot of disadvantages to the society so that supervision to the notaries has to be enchanced."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda Notaris). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat terkait putusan Majelis Pengawas Notaris baik terhadap notaris aktif maupun werda notaris dan pertanggungjawaban mengenai akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunaka data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No 07/B/Mj.PPN/XII/2014 Juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014. Tentang kedudukan akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak dirubah atau dibatalkan. Artinya walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sedangkan bagi notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat pelanggaran atau pihak yang merasa dirugikan seumur hidupnya terhadap akta yang dibuatnya, kecuali sudah tidak lagi menjabat sevagai notaris (Werda Notaris).

---

Notary is a public official authorized to make a notarial deed which is the strongest and most complete evidence. And notaries have an obligation to include the provision, that what is contained in notarial truly understood and in accordance with the will of the parties, although the notary who made the deed has ended his tenure (MantanNotaris). In this research will be discussed on the positions of the notarial deed is made on the verdict of the Notary Supervisory both the active and the former notary public notary and accountability regarding the deed he made. This study is a normative juridical approach and legislation and case approach to make use of secondary data.

Case analysis conducted on the Supervisory Council Decision No. 07 Notary Center / B / Mj.PPN / XII / 2014 Juncto No 3 / PTS / MPWN / West Java Province / IV / 2014. On the position of the notary deed remain attached throughout the deed is not changed or canceled. This means that although the notary who made the deed has ended his tenure, deed made remains in force as law for those who make it, while the notary still be accountable for both civil and criminal, if there is a violation or those who feel harmed his whole life to the deed made, unless it is no longer served as a notary (former notary). "

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris adalah Lembaga baru yang diatur dalam Undang –Undang Jabatan Notaris yang berwenang untuk menyelenggarakan sidangpemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang diduga melakukanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris. Struktur danKomposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, cara pengangkatan, sistem sanksipemberhentian dari jabatan yang bersifat pengusulan kepada Menteri danbenturan kepentingan (conflict of interest) merupakan faktor yang mempengaruhiasas keseimbangan dan independensi Majelis Pengawas Notaris. Metode hukumpengaturan Majelis Pengawas Notaris di Belanda dengan asas keseimbangan(check and balances), benturan kepentingan (conflict of interest), dan pemberianotonomi kepada Majelis Pengawas Notaris di Belanda dalam penjatuhan sanksidibandingkan dengan pengaturan Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Hasilpenelitian struktur dan keseimbangan sistem sanksi menunjukkan adannyakeikutsertaan secara langsung Pemerintah (eksekutif) yang mempengaruhiindependensi dan tidak adanya pengaturan benturan kepentingan secara sahmempengaruhi independensi dan imparsialitas Majelis Pengawas Notaris sebagaiorgan penegak hukum disiplin.

---

ABSTRACTNotary Supervision Board is a new institution that regulated by the application of act no 30 of 2004 concerning to notary position which is autorized to organizing a session of examination and giving a sanction for notary who expected make an offence of the notary rsquo s implementation and or about the notary rsquo ethics code Structure and compotition of notary supervision board the appointment discharge of sanction from the notary rsquo s position that are proposing to the minister and conflict of interest are the factors that affecting the principle of balance and the independention of the notary supervision board The law method of the notary supervision board in Belanda with the principle of balance check and balances conflict of interest and giving an autonomy to the notary supervision board in Belanda about discharge of sanction compared with the control of notary supervision board in Indonesia Research the resultof structure and compotition the member of Notary Supervision Board in Indonesia are not showing the principle of balance the sanction showed there is availability of government participation directly which is giving the affecting of the independention and because there is no control of the conflict of interest intactly giving an affect of independention and the impartiality of notary supervision board as an organ of law enforment discipline "

"ABSTRAKAmar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwafrasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentinganproses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambilfotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atauProtokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadirdalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau ProtokolNotaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Tanpa Persetujuan MajelisPengawas Daerah. Pada saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum,atau hakim, maka harus harus memenuhi panggilan tersebut, resiko kesewenangwenangandari penegak hukum semakin tinggi, dan cenderung mengarahkan padakriminalisasi notaris, kurangnya pengetahuan dari penegak hukum tentang dunianotaris juga menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, yang mengakibatkanketidakadilan karena disatu sisi notaris harus menjalankan kewajibannya sebagaipejabat umum, dan disisi lain ada bagian yang merupakan diluar tanggung jawabnotaris. Peran, fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis PengawasNotaris pasca putusan MK adalah lebih kepada mendampingi dan memberibantuan hukum kepada notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik atau badanperadilan dan dengan diberlakukannya UUJN yang baru, yang menggantikanPasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisberwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkanpada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; danmemanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aktayang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

ABSTRACTThe Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 which states thatthe phrase " with the approval of the Regional Supervisory Assembly” in Article 66paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary not have binding legal force, thatresult for the sake of judicial process, investigator, prosecutor, or judge authoritiestake the photocopy of Deed Minuta and / or letters which is attached to DeedMinuta or Notary protocol in notary storage and and call the Notary to be presentin the examination relating to a deed that notary’s made or protocols that are inthe notary’s storage without the Regional Supervisory Assembly approval. at thetime of notary summoned by the investigator, prosecutor, or judge, it must have tofulfill the call, risk the arbitrariness of law enforcer is higher, and tend to lead tothe criminalization of the notary, lack of knowledge from the law enforcer aboutnotary’s world also raises the worries for the notary, which resulted in injusticebecause in the one side, the notary must fulfill their obligations as public officialsand the other side there are parts which is outside from the responsibility of thenotary. The role, function and the efforts made by the Notary Supervisory Councilafter the decision of the Constitutional Court is more for assist and provide legalassistance to the notary summoned by the investigating authorities or judicialbodies and with the implementation of the new UUJN which replaces Article 66paragraph ( 1 ) UUJN, that for the purposes of the judicial process investigator,prosecutor, or judge with the approval of the Notary Honorary Council authoritiestake a photocopy of the deed minuta and / or letters attached to the deed minuta orin the notary’s protocol in notary’s storage ; and call the notary to be present inthe examination relating to a deed that notary’s made or notary’s protocols innotary’s storage."

"Tesis ini membahas mengenai Werda Notaris, dimana Werda Notaris ini dapat berperan –aktif di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (yang kemudian disebut I.N.I.) sebagai Anggota Biasa. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari tiga yaitu Anggota Biasa (Notaris aktif dan Werda Notaris), Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Sebagai Anggota Biasa di I.N.I., Werda Notaris mempunyai peran yaitu: perannya dilihat dari hak dan kewajiban; perannya di dalam Kongres; perannya di dalam Konferensi Wilayah; perannya di dalam Konferensi Daerah; dan perannya sebagai anggota Dewan Kehormatan I.N.I. Namun tidak semua Werda Notaris dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu saja yang dapat berperan-aktif ikut di dalam kegiatan-kegiatan organisasi I.N.I. Adapun kriteria-kriteria tesebut adalah diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Undang-Undang Jabatan Notaris (yang kemudian disebut UUJN) dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris; mereka yang ketika masih menjabat sebagai Notaris, turut berperan aktif memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikirannya terhadap organisasi I.N.I; mereka yang aktif mengajar sebagai Dosen di bidang Kenotariatan baik ketika menjabat sebagai Notaris maupun ketika sudah menjadi Werda Notaris. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif adalah adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan; adanya perlindungan dari Perkumpulan, dan bantuan serta layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen; tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain bagi Werda Notaris.

---

This Thesis discusses about Retired Notary, where these Retired Notary can active in the Indonesian Notary Organization (called Ikatan Notaris Indonesia) as Ordinary Members. This organization has three members, there are : Ordinary Member (active Notary and Retired Notary); Outstanding Member; and Honorary Member. They have roles as an Ordinary Member in this organization, there are : role that seen from they right and they obligation; role in Congress; role in Stake Conference; role in Regional Conference; and role as a member of board of trustees in the organization. But, not all of the Retired Notary can be included in evey organization activity. Only Retired Notary whose meet the criteria that can be actived in every organization activity. Those criteria are : the Retired Notary whose respectfully dismissed because of the age limit of Notary served in age sixty-five years old and can be extended to sixty-seven years old, and quit from Notary position as they own request; the Retired Notary whose never broke the law (Indonesian Notary’s regulation) when they served as Notary, and they never got sanctions that ruled in section 84(eighty four) and 85 (eighty five) Indonesian Notary’s Regulation; the Retired Notary whose never broke the code of conduct (Indonesia Notary’s Code of Conduct), and they never got sanctions that ruled in section 6(six) subsection 1(one) Indonesian Notary’s Code of Conduct; the Retired Notary whose give their power and their ideas for this Organization, when they served as Notary; the Retired Notary whose active teaching as lecture in notary line, in their liveliness or in their retireness. The appreciation of the Indonesian Notaries Association to play an active Notary Werda is the grant of a token of appreciation to members who contributed to the interests of the Notary instituttion and their associations; the protection of the Society, and the assistance and services of the association in order to obtain any materials or documents, no obligation to pay tuition , and other donations from Retired Notary."