Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, khususnya pembeli dari pemenang lelang dalam suatu putusan re-eksekusi sebagai pembeli beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan pokok adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik dalam suatu putusan re-eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli beritikad baik memiliki posisi tersendiri sebagai pihak yang dilindungi hak-haknya oleh hukum. Kepastian hukum pembeli beritikad baik menjadi terganggu oleh karena putusan re-eksekusi dimana terjadi eksekusi ulang objek sengketa yang pernah dieksekusi sebelumnya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dipindahtangankan yang kemudian dieksekusi lagi (re-eksekusi) oleh pihak yang sama terhadap objek yang sama pula dengan putusan lain yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dapat dilakukan dengan adanya kewajiban melalui proses gugatan kepada pembeli beritikad baik sebelum mengeksekusi objek, melalui perlawanan terhadap penetapan eksekusi serta melalui permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait. Permohonan perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik yang memerlukan perhatian lebih terhadap suatu putusan re-eksekusi. Hasil penelitian terhadap kasus menemukan bahwa Mahkamah Agung dalam balasannya atas permohonan perlindungan hukum dari pembeli beritikad baik melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan penetapan yang pada dasarnya menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka memperbaiki kesalahan hakim terdahulu dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli beritikad baik.

---

The focus of this thesis is the legal protection on good faith purchaser, especially buyer from an auction winner on a re-execution verdict as a good faith purchaser. This research uses library research method with secondary data as its data resources. The primary issue is what kind of legal protection can be implied to good faith purchaser on a re-execution verdict case.

Result from the research shows that a good faith purchaser has its own position as a party that being protects by law for its rights. A good faith purchaser legal certainty can be obstructed by a re-execution verdict where an execution occurs again on the same object that has been executed before with a binding verdict and has been transferred to third party then being executed again (re-executed) by the same party on the same object with another binding verdict.

Legal protection on good faith purchaser can be done with the obligation to file a law suit first to the good faith purchaser before executing the object, the right for the good faith purchaser to file a third party resistance and also by pleading and application for legal protection to the relevant institute. Application for legal protection is a form of legal protection that needs more concern on a re-execution case.

The result of the case study shows that Supreme Court on its reply to an application for a legal protection from the good faith purchaser issued a decision that annulled a binding verdict, by carrying out its supervision function, Supreme Court fix its own judge error and provides legal certainty for a good faith purchaser."

"Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari uapaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertipikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

---

This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties."

"Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk membatalkan putusan-putusansebelumnya. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kasus melalui peraturan perundang-undangan terkait Hasil analisa menyatakan bahwa suatu akta jual beli memiliki kekuatan hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli selaku akta otentik dan bahwa suatu akta jual beli yang dibatalkan melalui putusan pengadilan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum karena adanya izin dari Ketua RT untuk mendiami tanah dan bangunan merupakan penyimpangan dari penerapan hukum.

---

This thesis is focusing on the factual example of dissolution of sale and purchase deed through court verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods. Such dissolution was made by the Tier I Court and Tier II Court which further in the cassation tier was decided to revoke prior verdicts. This thesis is using the normative-juridical methods of writing by seeing the case through the relating laws. The analyze result are a sale and purchase deed has law power including legal protection of purchaser’s rights as authentic deed and whereas a sale and purchase deed which desolated by verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods to occupied land and building is a deviation of law implementation."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."

"Jual beli tanah pada umumnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta jual beli dipergunakan untuk melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pertanahan setempat. Namun ketika syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi maka dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akta jual beli dengan menghadirkan pihak penjual atau tidak perlu menghadirkan pihak penjual kembali. Dalam praktek dapat terjadi pengikatan jual beli yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat terlaksana, yaitu ketika pihak pembeli tidak dapat memperoleh izin membangun dari Pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga pihak pembeli berubah status menjadi pemegang kuasa yang diberi kuasa oleh pihak pertama untuk memindahtangankan tanah dan atau bangunan tersebut kepada pihak lain.

---

Sales and Purchase in general are done with signing a Sales And Purchase Agreement by the seller and buyer themselves infront of an Official Certifier Of Title Deeds.The Sales And Purchase Agreement is used for processing the right on land and or building at the local National Land Authority Office. However when terms to do so have not yet been fulfilled, then the parties must sign an Agreement To Sell, later followed by signing the Seles And Purchase Agreement with or without the present of the seller. In practice, an Agreement To Sell that are signed sometimes cannot take place, which is when the buyer is not given a permission to build on the land from the authorized officer. In that case, the buyer’s status changed into an authorized party given by the seller to sell the land and or builing to other parties."

"Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur. Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.

This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.

The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dikarenakan alas hak yang dipergunakan dalam pembuatan akta jual beli dimaksud yakni akta hibah ternyata cacat hukum atau non-executable. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.220/Pdt/2011/PT.DKI), berdasarkan pertimbangan Hakim dan bukti-bukti yang diajukan diketahui bahwa terdapat ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dari PPAT dalam membuat akta jual-beli sehingga menyebabkan peralihan hak yang timbul akibat akta jual-beli menjadi batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya untuk lebih cermat dan berhati-hati agar para pihak dalam akta dimaksud tidak dirugikan dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses the annulment of a sale and purchase deed drawn up by an Official Certifier of Title Deeds/PPAT because the legal standing used in drawing up the sale and purchase deed, i.e.a bequest deed, is legally flawed or non-executable. As stated in the District Court's Judgement Number 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo.High Court's Judgement No.220/Pdt/2011/PT.DKI), based on the Judge's consideration and the submitted evidence, it is found out that there have been carelessness and inaccuracy of the PPAT in drawing up the sale and purchase deed, causing the transfer of right arising out of the sale and purchase deed to be null and void. This research uses the normative judicial approach with a descriptive research.

The result of the research suggests that the PPAT, as a public official who is given the authority to draw up authentic deeds regarding certain legal actions with regard to titles to land or titles to tenement units, or draw up evidence regarding certain legal actions with regard to titles of land which will be used as the basis for its registration, be more careful and accurate, so that parties in the said deed will not be harmed and it can guarantee legal certainty for the parties."

"ABSTRAKPerumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teraturmerupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor pentingdalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraanrakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsaIndonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telahdiatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan,mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidangpenyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yangmengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknyaaturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaanpcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai caraantam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalampraktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), danbahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembangsecara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimanaakibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacathukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3)Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifatNorrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan danpenelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwaPerlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalampenjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beliyang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannyasesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyaikekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaianyang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badanperadilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjianpengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalampelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebutmerupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatanperlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyaikekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACTProper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing andresidence is one of the basic human needs and forms a significant factor in theincrease of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair andprosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land isessential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land isthrough sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of theyear 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar/ Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before anauthorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in thegrowing business engaged in organizing the construction of residences. Other thancomplying with the rules of land regulations, they are also govemed by LawNumber 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so manyrules to comply with, in day to day practice there are many developers trying toget around such regulations in various ways, among others, by law breakthroughwhich has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land bycreating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. Thepurpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotliciallymade by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legalconsequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws ordefault under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.heoccurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he datais obtained through library research and field research. From the results of thisresearch it is concluded that legal protection in the event of default by any party ina binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of theparties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale andpurchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be inaccordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal forceof evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough amutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legalforce of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by aNotary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus itslegal force of protection shall be in accordance with the protection of an authenticdeed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means toassign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional(BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengklaim bahwa ia memiliki hak atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat melalui Akta Wasiat yang diberikan oleh Pemilik Tanah Pemberi Hibah Wasiat/Penjual , tetapi saat Penggugat berusaha untuk menguasai Tanah setelah Pemilik Tanah meninggal dunia, ternyata Tanah tersebut telah dijual oleh Pemilik Tanah kepada Tergugat semasa Pemilik Tanah masih hidup. Karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah yang ia klaim ia miliki. Hibah Wasiat adalah pemberian suatu atau beberapa barang atau harta yang dilakukan oleh Pemberi Hibah yang mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan selama pemberi masih hidup Hibah Wasiat tersebut dapat dirubah dan ditarik kembali oleh Pemberi Hibah. Mahkamah Agung memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa Akta Wasiat yang berisi Hibah tersebut adalah sah dan Jual Beli yang dilakukan adalah batal. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis terkait Jual Beli Tanah yang didahului dengan adanya Hibah Wasiat serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hibah Wasiat yang menjadi dasar Penggugat untuk menuntut hak atas Tanah adalah telah tercabut secara diam-diam oleh Pemberi Hibah dengan dijualnya Tanah tersebut kepada Tergugat semasa Pemberi Hibah masih hidup, dan Jual Beli yang dilakukan adalah sah dan tidak batal, dan Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThis thesis will analyse a lawsuit files by claimant that claims he has the right of the land based on grant of will given to him by the landholder granter seller , because when the claimant wants to claim his right of the land after the landholder died, it turns out that the land was already sold to defendant when the landholder still alive. Grant of will is a will to give something or some wealth of the granter to grantee, and it will valid and have force of law after the granter died and as long as the granter alive it can be void by the granter. The supreme court gives consideration that agree and reinforce the consideration given by the District court that also being agreed and reinforced by the Court of Appeal that states the grant of will is valid and the sale and purchase is void. Because of that, writer is interested to analyse about the sale and purchase of the land that preceded by grant of will, and also the implication to the protection of a good faith purchaser by law. Research methods used by the writer is Research Library. The results of this research states that grant of will that used by claimant to claims his right of the land has already been void silently by granter when granter sold the land to defendant while still alive, and the sale and purchase is valid, and a good faith purchaser is should be protected by law."

"Peralihan hak katas tanah yang umum digunakan di Indonesia ialah Jual Beli. Metode yang dapat digunakan dalam jual beli tanah yaitu Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang mana harus dilengkapi dengan AJB untuk dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan objek tanah seharusnya dibuat oleh notaris manakala terdapat syarat-syarat peralihan hak atas tanah yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak.  Peralihan hak atas tanah di Indonesia wajib dilakukan dengan memenuhi syarat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dihadapaan pemimpin adat (pejabat) yang menangani masalah pertanahan (tetua adat) sedangkan tunai berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli berlangsung secara seketika itu juga, pada saat terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual. Pada kenyatannya seringkali notaris tetap menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual-beli sebagai instrumen transaksi jual-beli atas tanah meskipun syarat peralihan hak atas tanah telah dipenuhi oleh para pihak,yang mana hal tersebut kurang menyelesaikan permasalahan hukum dalam suatu peralihan hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai urgensi pembuatan ppjb serta konstruksi transaksi jual beli atas tanah yang dilakukan para pihak dalam Putusan Nomor 52/PDT.G/2020/PN.PTK .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan ppjb tidak relevan manakala syarat jual beli tanah sudah terpenuhi dan konstruksi jual beli yang seharusnya digunakan adalah AJB dengan memperhatikan bahwa seluruh dari syarat jual beli tanah telah terpenuhi dan selanjutnya jika masih terdapat sisa pembayaran dalam pembuatan AJB dapat dilakukan dengan menggunakan surat perjanjian hutang piutang dan hak tanggungan dalam menyelesaikan sisa pembayaran jika metode yang digunakan ialah dengan pencicilan

---

The transfer of land rights that is commonly used in Indonesia is buying and selling. The methods that can be used in buying and selling land are the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the Sale and Purchase Deed (AJB). The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is a preliminary agreement which must be completed with the AJB in order to transfer land rights. In reality, notaries often continue to use the Sale and Purchase Agreement as an instrument for land sale and purchase transactions even though the conditions for the transfer of land rights have been fulfilled by the parties, which does not resolve legal issues in a transfer of land rights. This thesis discusses the urgency of making PPJB and the construction of land sale and purchase transactions carried out by the parties in Decision Number 52/PDT.G/2020/PN.PTK.. The results of the research show that making a PPJB is not relevant when the land sale and purchase conditions have been fulfilled and the sale and purchase construction that should be used is AJB, taking into account that all land sale and purchase conditions have been fulfilled and furthermore, if there is still remaining payment in making the AJB, it can be done using a letter. debt and receivable agreements and mortgage rights to settle the remaining payments if the method used is installments"