Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingankomersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah danpengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan statustanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukanpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitianmenunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait denganpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dannyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanismeyang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untukkepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanahwakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupunmelalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agarPemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersialsebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanahwakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti denganpengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf sertamekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodirkepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya(singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACTThe focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practicesfor commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf natureand with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exceptionto the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailingregulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land forcommercial purposes. This research is juridical normative with the descriptiveanalytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to theutilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in aspecific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can beconducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are theexchange/change of status or the utilization of waqf land either through the leasemechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. Theresearcher suggests that the Government may compile a regulation thatspecifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land forcommercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of thewaqf land for commercial purposes practices which followed up by thearrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf landand on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of theentrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’scontrol)."

"Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir.

---

This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period."

"Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tanah negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten. Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negara yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait dengan pengelolaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati. Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara.

---

State land is land that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014 was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of achieving people's prosperity in a fair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of all citizens."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.

---

ABSTRACTThis legal research elaborates the arrangements and procedures for utilization of waqf land for development of flats, based on sharia principles and laws and regulations applicable in Indonesia. In this case, the research conducted is the development of flats with the cooperation mechanism of utilization of waqf land. This research is a normative judicial research which is analytical descriptive with data collection technique in the form of document legal study. Above waqf land can be built a common flat for low income people MBR. The development of flats on waqf land is done through the mechanism of rent or cooperation of land use. This research discusses the regulation and conformity of the Cooperation Agreement between The Secretary General of Ministry of Religious Affairs with The Director General of PUPR and PBNU, with the principles of sharia and the prevealing laws and regulations. This research suggest that PBNU and the Government can establishe a good flats management agency as well as trust, so that waqf land can be useful and develop productively, progressing and improving the economy of the ummah."

"Hadirnya platform e-commerce memungkinkan dilakukannya penjualan barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan melalui internet. Penggunaan platform e-commerce membawa keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, kerap terjadi penggunaan foto produk sebagai materi penjualan dengan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta foto produk terhadap penggunaan foto produk secara komersial tanpa izin serta tanggung jawab penyelenggara platform e-commerce terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang hak cipta. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa terjadi penggunaan foto produk tanpa izin yang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pada platform e-commerce. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau menuntut secara pidana. Terhadap pelanggaran tersebut, Penyelenggara platform e-commerce tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama telah melakukan kewajibannya dengan memastikan platform miliknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan konten yang dilarang serta memiliki tata kelola dan menyediakan saran pelaporan, memberikan informasi pengguna yang mengunggah konten yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum, dan melakukan pemutusan akses (take down) terhadap konten yang dilarang.

---

The presence of e-commerce platforms makes it possible to sell goods or services directly to customers through the internet. The use of e-commerce platforms brings benefits to businesses and consumers. However, there is often the use of product photos as sales material without the permission of the creator and / or copyright holder which is an infringement of copyright. This research aims to analyze the legal protection for product photo copyright holders against commercial use of product photos without permission and the responsibility of e-commerce platform organizers for violations that occur. This research uses normative juridical research methods that aim to analyze the problem based on the law on copyright. Based on this research, it is known that there is an unauthorized use of product photos which is a violation of copyright on e-commerce platforms. The creator and/or copyright holder whose copyright is infringed may file a lawsuit for compensation and/or prosecute criminally. Against such violations, e-commerce platform operators cannot be held legally liable as long as they have carried out their obligations by ensuring that their platforms do not contain and do not facilitate the dissemination of prohibited content and have governance and provide reporting suggestions, provide information on users who upload prohibited content in the context of supervision and/or law enforcement, and take down prohibited content."

"Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Bagaimana perhitungan ganti kerugian pada pengadaan tanah sesuai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 ditinjau dari metode penilaian yang digunakan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Peraturan perundangan besarta peraturan pelaksanaanya di Indonesia yang menjadi dasar pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan serta Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar kemanfaatanya dirasakan oleh seluruh rakyat harus memenuhi sebagaimana ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penerapan penilaian Ganti Kerugian nilai fisik, Penilai melakukan penilaian berbasis nilai pasar. Disini, Penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung nilai tanah. Di antaranya, pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan biaya (cost approach), dan metode atau teknik penilaian tanah lain yang sesuai.

---

The close relationship between land ownership and the social function of land implies that landowners have an obligation to use and utilize their land while considering public interests. An example of this is the situation in Langsa Regency, Aceh, where PTPN I (state-owned plantation company) received fair and lawful compensation based on the judge's considerations. The research problem formulation in this study is twofold: firstly, what are the provisions and procedures applicable to Public Appraisal Institutions regarding compensation for land acquisition for public purposes according to the Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021? Secondly, how is the calculation of losses in land acquisition according to the case study of Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021, considering the assessment methods used in accordance with prevailing standards in Indonesia? This study adopts a normative legal research approach. Secondary data is obtained through literature review and document studies. The problem-solving methods include legislative approach, case approach, and conceptual approach. The data analysis is qualitative, presented descriptively analytically, and conclusions are drawn through induction.The study concludes that the legislation and its implementing regulations in Indonesia, serving as the basis for land acquisition, have undergone several changes. The principles of land acquisition for development for public purposes, for the benefit of the entire population, must adhere to the latest regulations, particularly Law Number 2 of 2012. Regarding the application of the Compensation Assessment for physical value, the Appraiser conducts market-based assessments, considering various approaches such as market approach, income approach, cost approach, and other relevant land assessment methods or techniques."

"[Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf apabila terjadi pembatalan wakaf. Wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf memiliki kemungkinan yang besar timbulnya sengketa di kemudian hari. Pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka wakif telah menyerahkan harta benda miliknya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian secara hukum wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta yang menjadi objek wakaf pada saat wakif menyatakan ikrar wakaf. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf telah sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui menurut Hukum Negara karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the research that is only done by examining the principles either written or unwritten. The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge endowments have been legal under Islamic law for having qualified and harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41 Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments, stating that the endowments which He swore irrevocable., This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed

of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in

the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of

disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has

submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no

longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states

pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the

research that is only done by examining the principles either written or unwritten.

The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge

endowments have been legal under Islamic law for having qualified and

harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized

by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41

Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments,

stating that the endowments which He swore irrevocable]"

"Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video, di mana seluruh konten yang terdapat dalam platform tersebut disediakan oleh pengguna sendiri. Platform media sosial Instagram kini tidak hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk kepentingan komersial. Pelanggaran Hak Cipta berupa penggunaan foto dan video tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta sebagai konten untuk kepentingan komersial telah menjadi isu yang sering terjadi di platform media sosial Instagram. Adapun penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang Hak Cipta. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di internet merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform, Instagram, LLC. memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan zaman serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum terkait Hak Cipta di platform media sosial.

---

Instagram is a social media platform focused on photo and video sharing, where all contents are provided and uploaded by the users themselves. Instagram is not only used as a medium of communication, but also for commercial purposes. Copyright infringement as in the use of photograph and video without author’s and/or copyright owner’s permission as content for commercial purposes has become an issue that often occurs on Instagram. This research is a mix of legal normative research and legal empirical research which aims to analyze said problem according to the copyright law. Based on this research, it can be concluded that copyright infringement on Instagram often occurs because of the public assumption that every photo and video found on the internet are “public property” that can be used freely. As the operator of the platform, Instagram, LLC. has limited responsibility but has carried out its obligations in regards to copyright protection and enforcement in its platform. Through this research, the author suggests that the government amends the copyright law in order to establish a comprehensive regulation that is adaptable in this modern era. Furthermore, there is a need to raise copyright awareness on social media platforms amongst the public."

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."

"ABSTRAKKesejahteraan masyarakat merupakan tujuan setiap negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori fundamental dari kesejahteraan ekonomi ialah efisiensi dan kesetaraan. Kesejahteraan ekonomi dilihat dari distribusi sumber daya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dicapai melalui redistribusi pendapatan dalam ekonomi maupun memberikan akses sumber daya untuk selanjutnya menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Wakaf merupakan perangkat redistribusi pendapatan yang efektif, dikarenakan potensi wakaf yang cukup besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi pemberdayaan wakaf dalam pembiayaan industri kecil dan mikro di Indonesia. Sampel yang digunakan berasal dari Survei Industri Kecil dan Mikro 2014 VIMK 2014. Metode yang digunakan merupakan analisis hubungan modal dengan keuntungan melalui regresi OLS, sedangkan mikrosimulasi dengan aritmetika dari koefisien yang telah didapatkan dari regresi sebelumnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya tambahan modal sebagai tambahan biaya untuk mendapatkan faktor produksi lebih banyak lagi mampu meningkatkan keuntungan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan.Kata kunci: wakaf produktif, industri kecil dan mikro, kesejahteraan, kesetaraan

---

ABSTRACTWelfare among population in country are important for achieve sustainable economic growth. Fundamental theory from welfare economics are efficiency and equality. Welfare economics described by allocation of resources are equal and how the distribution of resources affects economic condition as a whole. Redistribution of income and wealth in economy enables the resources more accessible and furthermore preserve the income sustainability. Waqf effectively as tools for income redistribution because of large potential among Muslim majority in Indonesia. This research conduct simulation of waqf in financing small and micro industry in Indonesia. Sample used in this paper are obtained from Small and Micro Industry Survey 2014 VIMK 2014. Method for this study used OLS regression to analyse association between capital and profit, while used arithmetic from coefficient OLS regression for microsimulation. The results of the study show that increased capital as increased factor of production can increases the profit. Furthermore, welfare among society increases because of increases income in small and micro industries. "